Dalam uji coba itu, nampak seorang pelajar yang tidak memakai helm tertangkap CCTV saat berhenti di traffic light. Seketika itu, pun diberi peringatan normatif melalui voice oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, agar senantiasa mentaati rambu-rambu lalu lintas, Senin (20/12/2021).

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, Drs Tulus Priatmaji, mengatakan bahwa alat tersebut merupakan terobosan baru yang dimiliki Dishub, guna membantu sosialisasi tertib lalu lintas. Keberadaan alat traffic voice, ditempatkan di beberapa titik traffic light di Kabupaten Situbondo.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Kami akan selalu mengingatkan pengendara secara normatif. Contohnya, tentang Prokes, karena sekarang masih pandemi Covid- 19 dan kepatuhan lalu lintas diantaranya memakai helm. Kita melihatnya melalui CCTV yang sudah siap dan mengingatkan pengendara melalui voice,” ucapnya.

Seperti yang kita lihat tadi, lanjut Tulus, ada beberapa pengendara yang bingung mendengar voice peringatan tersebut. “Tadi kita lihat ada pelajar mengendarai sepeda motor, tapi tidak memakai helm. Sehingga, perlu diingatkan melalui voice,” lanjutnya.

Ditambahkannya, untuk sementara yang pakai traffic voice satu titik dahulu. Meski pun sebenarnya, Dishub sudah memiliki 5 APTS.

Masih menurut Kadishub, pihaknya menargetkan untuk pemasangan system pengeras suara ATCS, akan diberlakukan diseluruh simpang jalan yang ada di Kabupaten Situbondo. Sehingga, akan senantiasa mengingatkan pengendara atau warga. (her/sit)

Bronto Seno-panggilan akrab anggota Amir, menjelaskan bahwa pengaduan ini dilakukan karena Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Sehingga, sampai melampaui kewenangan yang diberikan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 dan 18 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah.

Baca Juga:

• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian

“Kewenangan dalam pembangunan jalan, berdasarkan Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, mengatur empat jenis kewenangan penyelenggaraan jalan. Yaitu pusat, provinsi, kabupaten dan kota, sesuai Pasal 14 hingga16,” kata Bronto Seno.

Sementara yang terjadi di lapangan, Dishub Kabupaten Situbondo justru melaksanakan pekerjaan yang seharusnya ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Situbondo. Atau, mengerjakan jalan dengan nama paket ‘Pembangunan jalan desa strategis’ dengan nominal milyaran rupiah dan sumber dana hanya ditulis DAK (dana alokasi khusus).

“Apalagi setelah terbitnya UU 23 tahun 2014, bahwa Pemerintah Daerah, kewenangan dinas perhubungan sudah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi

sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat,” jelasnya

Sementara itu, Inspektorat Kabupaten Situbondo, melalui Ari Kurniawan dan Naning, menerima pengaduan Amir. Ditambahkan, inspektorat akan melihat dahulu sumber pendanaannya. Kalau misalnya itu dananya dari pusat atau provinsi (DAU atau DAK), maka Pemerintah Kabupaten, tidak bisa menolak.

“Sebab, itu yang mengatur anggarannya dari sana (bukan kabupaten, red). Sehingga, mau diberikan kepada OPD yang mana, pihak Pemkab hanya menerima saja. Kecuali, dananya dari APBD Kabupaten, itu baru bisa dikatakan menyalahi kewenangan tupoksinya,” ungkap Ari Kurniawan.

Meski demikian, pihak inspektorat tetap akan mengecek dan akan mengevaluasi terlebih dahulu semua pengaduan ini.

“Tentunya kami akan melakukan penanganan secara intensif seluruh pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat. Hasilnya bagaimana, akan kami sampaikan kembali kepada para pengadu atau pelapor. Apabila nantinya perlu kita panggil untuk memberikan keterangan, ya kita panggil,” ucap Ari Kurniawan. (mam/sit)

Dikonfirmasi Rabu (16/06) tadi, Kabid Prasarana dan Keselamatan, Taufiq Amin, mengatakan bahwa pihaknya akan terus berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui parkir berlangganan dan konvensional. Caranya, dengan memberikan arahan kepada juru parkir di bawah naungannya, agar selalu mengutamakan pelayanan yang baik kepada pengguna layanan jasa parkir.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen

Jika dilihat data perbandingan pada tahun 2020, tambahnya, Dishub Situbondo untuk retribusi konvensional berhasil mencapai Rp 328, 432 juta atau 101,59 persen dari target Rp 323,280 juta. Hasil retribusi parkir berlangganan mencapai Rp 2,888 milyar atau 97,48 persen dari target Rp 2,963 milyar.
Sedangkan perbandingan pada tahun 2021 sampai Mei, dari yang sudah masuk, hasil retribusi konvesnional baru terealisasi mencapai Rp 199, 406 juta atau 38,87 persen dari target Rp 513,000 juta. Hasil retribusi parkir berlangganan terealisasi mencapai Rp1, 021 milyar atau 32,75 persen dengan target Rp 3, 118 milyar.

“Perlu diketahui, berdasarkan aturan Perda yang berlaku. Dishub menangani lahan parkir di bahu jalan. Parkir ada 2 macam, yaitu parkir berlangganan dan parkir konvensional. Jadi, parkir berlangganan adalah suatu prosedur operasional pengguna jasanya membayar tarif parkir di awal. Sedangkan parkir konvensional, pihak pengguna jasanya membayar tarif parkir di lokasi,” terangnya. (her/sit)