Penandatanganan tersebut, dilakukan Kepala Diskominfo, Pujo Agung Satrio, bersama perwakilan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Probolinggo Raya, HA Suyuti, Aliansi Wartawan Probolinggo Raya (AWPR), S Fahrul Mozza, Jurnalis Probolinggo (Jispro), Rhoma Dona, Forum Wartawan Mingguan Probolinggo (F-Wamipro), Moch Suhri.

“Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari giat monitoring evaluasi (monev) atas dokumen yang sudah dikoordinasikan bersama Dinas Sosial PPPA, untuk mewujudkan Kota Probolinggo sebagai Kota Layak Anak kategori Utama,” ujar Pujo, pada acara yang dilaksanakan di ruang rapat Diskominfo itu.

Pujo menjelaskan, salah satu dokumen yang diminta adalah adanya komitmen bersama antara Diskominfo bersama Organisasi Profesi Wartawan di Wilayah Kota Probolinggo, dalam rangka mendukung pemberitaan ramah anak sebagai salah satu upaya melindungi hak, harkat dan martabat anak. “Ada empat organisasi profesi wartawan dimaksud. Di sini kami sampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor : 01/PERATURAN-DP/II/2019, ada 12 butir didalamnya yang menjadi sasaran dari komitmen ini,” jelasnya.

12 butir itu, tambahnya, antara lain wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak. Khususnya, yang berkaitan dengan istilah diduga atau disangka atau didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya. Lalu, wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat atau narasi atau visual atau audio yang bernuansa positif, empati dan atau tidak membuat deskripsi atau rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksualitas dan sadistis.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Lalu, wartawan juga tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa kematian atau perceraian atau perselingkuhan orangtuanya dan atau keluarga. Serta, kekerasan atau kejahatan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.

Selain itu, wartawan bisa mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum. Namun, tidak menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak. Wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi atau pencapaian mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif atas pemberitaan yang berlebih.

Dalam komitmen itu, juga tertulis bahwa wartawan tidak menggali informasi dan memberitakan keberadaan anak yang berada dalam perlindungan LPSK. Lalu, tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum ditangkap atau ditahan.

Pujo berharap, penandatanganan komitmen bersama ini bisa mendukung dan melengkapi dokumen dimaksud, yang didalamnya juga tertuang fungsi edukasi, teknik pengambilan visual, pemberitaan positif, efek positif negatif dan lain-lain yang perlu ditekankan, sebelum diterimakan tim penilai di Jakarta. “Dokumen ini nantinya akan kami kirim ke Dinsos selaku koordinator, yang selanjutnya akan dikirim pada Tim Penilai yang ada di Kementerian PPA,” terangnya.

Menanggapi itu, Ketua PWI Probolinggo, Raya Suyuti, mengatakan jauh sebelum adanya penandatanganan komitmen bersama, sebenarnya wartawan dalam proses peliputan dan pemberitaan anak telah melakukan hal-hal yang tertuang dalam 12 butir yang telah disepakati. “Ini sebenarnya sudah dilakukan selama ini. Karena (apa yang tertuang dalam butir-butir) ini bagian dari sebuah keharusan bagi media dan diatur dalam kode etik jurnalistik. Jadi kalaupun tidak ada komitmen ini, ya harus (dilakukan),” tegasnya.

Sebagai salah satu syarat untuk mewujudkan Kota Probolinggo sebagai Kota Layak Anak, menurutnya, sudah seharusnya pihaknya turut serta mendukung program-program pembangunan yang ada. “Maju tidaknya suatu daerah, itu juga tergantung dari media itu sendiri dan ini adalah bagian dari bentuk kerja sama terhadap pembangunan di Kota Probolinggo. Salah satunya, dengan melakukan pemberitaan-pemberitaan yang sesuai dengan aturan-aturan yang sudah kita ketahui bersama,” ujarnya. (pro/pix/sit)

Kepala Diskominfo, Pujo Agung Satrio, menjabarkan bahwa forum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat agar menggunakan produk yang memiliki legalitas. “Memberikan edukasi jika rokok ilegal itu merugikan negara. Kemudian, juga memberikan wawasan tentang penggunaan aggaran DBHCHT serta terciptanya sinergitas Pemerintah Kota Probolinggo dengan KPPBC tipe madya pabean C dan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, menyambut baik kehadiran KIM, pegiat media sosial baik itu Facebook, Instagram, Youtuber dan perwakilan Paguyuban Kang Yuk Kota Probolinggo, dalam kegiatan ini. “Alhamdulillah, sosialisasi ini bisa melibatkan semua komponen masyarakat dan komunitas di wilayah Kota Probolinggo, untuk bersama-sama menyampaikan edukasi dan pemahaman terkait gerakan bersama gempur rokok ilegal. Karena tanpa melibatkan bersama mustahil tercapai apa yang menjadi harapan pemerintah akan berjalan sesuai dengan harapan,” kata Wali Kota Habib Hadi.

Habib Hadi mengharap, kegiatan ini menghasilkan output nyata yaitu edukasi kepada masyarakat melalui media sosial. Media sosial menjadi media untuk menyampaikan informasi tanpa batas, jarak dan luas kepada masyarakat. Sehingga, penting bagi kita menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif khususnya terkait rokok ilegal.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Manfaat DBCHT, lanjutnya, salah satunya membuat Kota Probolinggo memiliki program kesehatan UHC dan 29 ambulans yang siap melayani masyarakat. “Kita kembalikan manfaatnya bagi masyarakat Kota Probolinggo. Sosialisasi ini besar manfaatnya. Mungkin produksi rokok ilegal tidak ada disini tetapi pemasarannya ada disini. Sehingga perlu dilawan dan digempur,” ujarnya.

Orang nomor satu di Pemerintah Kota Mangga ini juga menegaskan, sosialisasi ini sebagai bentuk menyamakan persepsi dan sudut pandang agar memahami maksud dan tujuan serta manfaatnya. “Mudah-mudahan ini menjadi komitmen bersama untuk turut membantu pengawasan peredaran rokok ilegal. Karena mustahil di satu sisi pemerintah berjalan sendiri tanpa menggandeng semuanya,” tegasnya.

Sebelum mengakhiri sosialisasi, Habib Hadi berpesan agar komunitas dan para penggiat media sosial ikut mendukung vaksinasi bagi lansia. Mengajak para Lansia di lingkungannya untuk tidak takut divaksin demi mencegah penyebaran virus Covid-19.

Kegiatan ini, juga dihadiri oleh Sekda Kota, drg Ninik Ira Wibawati, Kepala KPPBC tipe Madya Pabean C Andi Hermawan dan Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC Nangkok P Pasaribu. (kom/pix/sit/adv)