Dalam pelaksanaan itu, respon positif diperlihatkan warga. Bahkan sejak pagi, ratusan masyarakat terlihat mengantri di gerai operasi pasar di Pasar Ngempit. Yang mana, warga cukup membawa KTP elektronik untuk bisa mendapatkan kesempatan membeli tiga komoditas yang dijual, yakni beras SPHP dalam bentuk kemasan 5 kg sebesar RP 58 ribu. Kemudian, Minyakita kemasan 1 liter seharga Rp 15.500 serta gula pasir 1 kg yang dijual hanya Rp 15 ribu.

“Murah sekali, selisihnya antara seribu sampai empat ribu kalau beli di toko-toko atau di pasar sendiri,” ungkap salah seorang warga Plinggisan, Wahyuni.

Baca juga :

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Pasuruan, Taufiqul Ghoni, mengatakan bahwa tujuan digelarnya operasi pasar tidak lain untuk mengendalikan laju inflasi yang kerap bergejolak di masa hari besar keagamaan seperti Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Selain menekan harga, operasi ini juga berfungsi untuk mengecek kesiapan serta menjamin ketersediaan stok pangan bagi seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Pasuruan.

“Kami jamin ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di pasar. Sehingga menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat,” jelasnya.

Tidak selesai sampai di situ, dilaksanakannya operasi pasar juga untuk mencegah praktek penimbunan dan spekulan harga. “Kami ingin masyarakat memahami bahwa pemerintah hadir untuk masyarakatnya. (kom/pas/sit)

Kepala Diskoperindag Kabupaten Pasuruan, Taufikhul Ghony, mengatakan progres pengerjaan pada saat ini sudah mencapai sekitar 80 persen dan tinggal penyempurnaan. Termasuk, salah satunya adalah perubahan nama gedung secara resmi dari Bangkodir menjadi PCC.

“Progresnya sudah 80 persen. Mohon doanya saja, supaya apa yang menjadi cita-cita dari Bupati Mas Rusdi bisa segera terwujud,” kata Ghony, melalui sambungan selulernya, Sabtu (07/02/2026) tadi.

Dijelaskannya, sepanjang 2025 fokus revitalisasi diarahkan pada penguatan fungsi ruang kreatif di dalam gedung. Sejumlah fasilitas penunjang, pun telah diselesaikan untuk mendukung aktivitas pelaku industri kreatif dan UMKM. Mulai dari studio foto dan konten kreator hingga ruang pelatihan bagi pelaku UKM dan IKM.

“Di tahap-tahap awal, kami sudah menyiapkan 4 ruang studio foto dan konten kreator yang bisa dimanfaatkan untuk pemasaran produk, sekaligus ruang-ruang pelatihan bagi pelaku IKM dan UKM,” terangnya.

Baca juga :

Terkait keberadaan studio konten, Ghony menegaskan bahwa hal tersebut menjadi kebutuhan penting di era pemasaran digital. Karena itu, Diskoperindag juga telah menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mendukung operasional PCC.

“Saat ini sudah ada 14 SDM konten kreator yang kami siapkan dan semuanya sudah memiliki sertifikat. Mereka akan mendukung promosi produk unggulan daerah secara digital,” imbuhnya.

Lebih lanjut Ghony menegaskan, bahwa pada tahun ini, Pemkab Pasuruan kembali mengalokasikan anggaran sekitar Rp 330 juta. Anggaran tersebut, untuk menyempurnakan kesiapan PCC. Khususnya, difokuskan pada pekerjaan finishing dan penyempurnaan rehabilitasi gedung agar seluruh fasilitas dapat berfungsi optimal.

Selain itu, Ghony menyebut pihaknya juga akan mengoptimalkan anggaran yang ada untuk mendukung kawasan sekitar PCC, termasuk penguatan sentra kuliner serta penataan pendukung seperti pencahayaan dan elemen estetika lainnya. “Kami mencoba memaksimalkan anggaran yang tersedia, tidak hanya untuk gedungnya, tetapi juga untuk mendukung ekosistem di sekitarnya, seperti sentra kuliner dan fasilitas pendukung lainnya,” jelasnya.

Dengan penyempurnaan yang dilakukan secara bertahap, Diskoperindag optimistis PCC akan menjadi motor penggerak ekonomi kreatif di Kabupaten Pasuruan. “Kami berharap Pasuruan Creative Center benar-benar menjadi pusat kreativitas, inovasi dan penggerak IKM-UKM agar bisa naik kelas,” tambahnya. (kom/pas/gie)

Kepala Diskoperindag Situbondo, Edy Wiyono, mengatakan ada sedikitnya tiga program kegiatan yang akan dilakukan oleh Diskoperindag Situbondo, dalam mengoptimalkan anggaran DBHCHT tahun 2024. Diantaranya, seperti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM pada Industri Hasil Tembakau Kecil dan Menengah. Kemudian, juga ada kegiatan pembentukan pengelolaan serta sekaligus pengembangan Sentra Industri Hasil Tembakau.

“Pemanfaatan dana ini, untuk kegiatannya akan dimulai dari tanggal 30 Oktober hingga 2 November 2024 mendatang. Untuk kegiatan Bimtek, akan dilaksanakan di minggu keempat pada November 2024 mendatang,” kata Edy Wiyono kepada Memontum.com, Rabu (02/10/2024) tadi.

Baca juga :

Melalui pelaksanaan Bimtek yang dilakukan ini, ujar Edy Wiyono, maka diharapkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Tembakau di Kabupaten Situbondo, akan bisa memproduksi rokok secara legal. Sehingga, peredaran rokok ilegal dapat ditekan semaksimal mungkin beredar di masyarakat.

Dirinya juga menjelaskan, untuk pembentukan kegiatan pengelolaan dan pengembangan SIHT di tahun 2024 ini, sebenarnya untuk perencanaannya sudah berlangsung sejak tahun 2021 lalu. Karenanya, nanti tinggal pengelolaan dan pengembangannya.

“Alhamdulillah, untuk progresnya sudah berjalan lancar. SIHT nantinya akan dibangun di lahan seluas kurang lebih 7 sampai 8 meter persegi di Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa,” tambahnya. (her/gie/adv)

Ketua GPDS, Moh Fairus Abadi, mengatakan bahwa berdasarkan hasil investigasi lapangan bahwa ke empat pasar yakni Pasar Pakandangan, Pasar Anom, Pasar Batuan dan Pasar Kangayan, hingga saat ini belum dioperasikan atau mangkrak. “Terdapat empat titik pasar mangkrak di Kabupaten Sumenep, yang dibiarkan tidak berfungsi,” ujarnya saat audiensi dengan Kadis Diskoperindag.

Padahal, tambahnya, pasar-pasar tersebut dibangun dengan anggaran yang sangat besar. Karenanya, sangat disayangkan apabila pembangunan itu tidak berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Sebab, dibangunnya pasar bertujuan untuk membuka titik-titik ekonomi baru masyarakat. Sehingga, dapat mendorong peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan warga.

“Padahal anggaran yang digelontorkan cukup besar hingga miliaran rupiah,” sesalnya.

Baca juga:

Fairus menuding, mangkraknya ke empat tersebut, menjadi bukti kegagalan Diskoperindag dalam melakukan perencanaan pembangunan. Harusnya, dalam setiap kebijakan yang hendak dilakukan berbasis analisis yang matang. Terutama, dampaknya kepada masyarakat.

“Dengan beberapa data yang telah kami kantongi, bahwa dari survei sampai pembangunan pasar ini sudah terkesan tidak serius. Sehingga, menyebabkan sejumlah pasar tersebut mangkrak bertahun-tahun,” tegasnya.

Dirinyapun lantas memberikan waktu kepada Diskoperindag, untuk segera menyelesaikan persoalan pasar mangkrak tersebut. Setidaknya, dalam jangka waktu sebulan ke depan.

“Kami pihak GPDS tidak mau tahu persoalan anggaran. Itu urusan pemerintah daerah kabupaten, yang penting kami akan tunggu progresnya sebulan ke depan. Karena persoalan ini sudah bertahun-tahun,” desaknya.

Sementara itu, Kepala Diskoperindag, Chainur Rasyid, mengatakan bahwa dari beberapa poin yang disampaikan bukan kewenangan dinas. Seperti Pasar Anom Blok A, bukan kewenangan Diskoperindag, karena yang membangun adalah Bank BUMD yaitu BPRS.

“Terkait persoalan Pasar Anom Blok A, itu bukan kewenangan kami. Melainkan, kewenangan BPRS karena yang membangun BPRS,” ujarnya saat audensi.

Kedua, terkait pasar yang terletak di Kecamatan Batuan, Chainur Rasyid mengaku tidak mengetahui secara detail. Sebab, kebijakan pembangunan pasar tersebut dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. “Kami tidak mengetahui detail, terkait Pasar Batuan yang itu,” katanya.

Berikutnya, Pasar Kangayan. Menurut Chainur Rasyid, itu sudah masuk tahap proses untuk dilanjutkan untuk dioperasikan, “Kita sudah turun ke Kangayan untuk melanjutkan pembangunan pasar agar bisa beroperasi,” ujarnya. (dan/gie)

Tuntutan pencopotan itu, adalah buntut dari tidak tegasnya dinas, dalam mensikapi pengerjaan proyek dari pelaksana atau kontraktor revitalisasi Pasar Ganding, yang tidak mampu memenuhi batas akhir pelunasan atau pengembalian uang dari temuan BPK. Dimana, batas akhir pengembalian yang dideadline Juli 2022, ternyata masih menyisakan pengembalian uang sekitar Rp 490 juta.

“Kadiskoperindag itu tidak layak jadi Kadis. Jadi, mending kepala rumah tangga saja. Buktinya, kinerjanya hanya sebatas membebani Pemkab (Sumenep, red),” ujar koordinator lapangan (Korlap) aksi, M Faizi.

Dalam orasinya, Faizi menilai temuan sekitar Rp 1,5 miliar dari pagu anggaran Rp 5 miliar, itu sudah tidak lazim. Tapi anehnya, dari peristiwa itu dinas hanya diam saja dan tidak ada langkah konkrit dalam memberikan kebijakan agar pihak ketiga bisa dipidanakan.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Ini aneh kan? Ada temuan sebanyak itu, tapi Kadiskoperindag diam saja. Bayangkan, temuan itu sudah berapa tahun, tapi kok tidak ada tindak lanjut dari Kadiskoperindag sebagai leading sektor. Orang seperti ini, tidak layak sebagai kepala dinas,” teriaknya.

Pihaknya pun menilai, bahwa Kadiskoperindag takut pada pihak ketiga. “Kadiskoperindag Sumenep, kami nilai lemah dan takut kepada pihak ketiga. Maka dari itu, dalam aksi unjuk rasa Jilid III ini, MPR Madura Raya menuntut bupati untuk mencopot jabatan Kepala Diskoperindag Sumenep,” teriaknya.

Sementara itu, dari pantauan media Memontum.com, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh MPR MR ini berlanjut hingga buka puasa di depan Pemkab Sumenep. “Kita tetap akan konsisten mengawal kasus ini sampai tuntas dengan mendesak Bupati Sumenep, untuk segera mencopot jabatan Kadiskoperindag, karena dinilai tidak becus dalam menjalankan amanah,” paparnya. (dan/gie)

Sebagaimana diberitakan sebelumnya atau Rabu (15/03/2023) lalu, aksi ini dilakukan sebagai buntut akibat pelaksana atau kontraktor revitalisasi Pasar Ganding, tidak mampu memenuhi batas akhir pelunasan temuan BPK mengenai pengembalian uang. Dimana, batas akhir pengembalian yang di deadline Juli 2022, ternyata masih menyisakan sekitar Rp 490 juta.

Dari runtutan peristiwa itulah, MPR MR kembali melakukan aksi di depan Kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jumat (17/03/2023) tadi. Namun, dalam tuntutan kali ini massa meminta agar Kepala Diskoperindag, dicopot dari jabatannya. Sebab, pemilik anggaran (PA) dari proyek itu, dinilai tidak mampu menjalankan mandat dan kinerjanya. Bahkan, tidak selaras dengan jargon Bupati Sumenep ‘Bismillah Melayani’.

Korlap Aksi, M Faizi, mengatakan bahwa Kepala Diskoperindag tidak pantas lagi dipercaya dalam menahkodai instansi itu. Sebab, kepala dinas diduga tidak berani ambil sikap dalam melaporkan pihak ke tiga keranah hukum.

“Karena kami menilai, Kadiskoperindag ini bermental kerupuk dan tidak berani melakukan tindakan hukum terhadap pihak ke tiga,” kata Fauzi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Kadiskoperindag, tambahnya, dalam peristiwa atau kejadian ini adalah sebagai leading sektor atau pihak yang dirugikan. Lantas, kenapa bisa ciut sama kontraktor.

“Kalau memang tidak berani mengambil sikap, mending beralih fungsi saja,” tegasnya.

Faizi sendiri kemudian menyebutkan, berdasar temuan dari BPK RI, akumulasi akhir uang yang tersisa berkisar Rp 490 juta dan hingga saat ini uang tersebut belum juga terbayar. “Akibat dari hal tersebut, pihak ke tiga sudah melabrak ketentuan sebagaimana surat yang dilayangkan menteri yang batas pembayarannya berakhir pada Juli tahun 2022,” terangnya.

Sementara itu, dari pantauan Memontum.com, aksi unjuk rasa yang dilakukan MPR MR, berlanjut hingga Jumat malam. Bahkan, rencananya beberapa massa akan menginap di depan Kantor Pemkab Sumenep hingga Senin (20/03/2023) lusa. “Kami tidak akan pernah berhenti untuk lakukan aksi lanjutan sebelum Bupati Ahmad Fauzi benar-benar mencopot Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan,” tegasnya.

Memontum.com yang mencoba melihat aksi massa hingga Jumat malam, diketahui jika beberapa massa yang bertahan mendirikan tenda. Hal itu dilakukan, sebagai bentuk pengawalan terhadap tuntutan yang sudah dilakukan. (dan/sit)

Korlap Aksi, M Faizi, dalam orasinya meminta agar Kepala Diskoperindag Sumenep, Chainur Rasyid, untuk bertanggung jawab dan melaporkan pihak ke tiga ke ranah hukum. Sebab dari hasil kajiannya, pihak ketiga atau PT Mitra Sumekar Abadi, itu diduga kuat sudah masuk pada ranah Tipikor (tindak pidana korupsi, red). 

“Sisa Rp 490 juta dari temuan BPK RI tersebut, sampai hari ini belum dikembalikan oleh pihak ketiga. Dan ini, diduga kuat sudah masuk pada ranah. Apalagi, berdasar surat edaran dari menteri, itu batas pengembaliannya Juli 2022,” imbuhnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Menurutnya, lanjut Faizi, Kepala Diskoperindag seharusnya berani pasang badan dalam melakukan pengawalan kasus ini. Selain menekan pihak ke tiga untuk melakukan pembayaran, Kepala Diskoperindag juga harus berani melaporkan pihak ketiga itu keranah hukum.

“Kalau Diskoperindag tidak berani menindaklanjuti perihal ini, patut diduga kejanggalan atau temuan BPK ini ada kongkalikong dari Kadiskoperindag dengan pihak ketiga,” paparnya.

Sementara itu, dalam aksi unjuk rasa kali ini, massa tidak ditemui oleh Kepala Diskoperindag. Dengan alasan, tengah melakukan pertemuan ke Jakarta. Karenanya, aksi akan kembali dilanjutkan pada Jumat (17/03/2023) lusa.

“Kami tetap akan melakukan pengawalan kasus ini dan akan melakukan aksi lanjutan ke Pemkab Sumenep. Insyaallah hari Jumat,” tegasnya. (dan/sit)