Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, menyampaikan bahwa kegiatan ini digelar seiring karena sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri. Bahwa, sampai saat ini di Kabupaten Jombang, tidak ada keluhan terkait THR. Hal itu, dikarenakan sudah adanya asosiasi yang telah melakukan pembahasan secara bersama-sama terkait masalah perusahan maupun pekerja.

“Hal tersebut, untuk menjaga harmonisasi antara para pengusaha dan pekerja. Semoga, hasil pleno ini bisa untuk memberikan masukan kepada pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan,” ujar Bupati Jombang.

Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuremi, mengatakan bahwa THR Keagamaan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomer 16 tahun 2016, merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan pengusaha pada pekerja menjelang Hari Raya keagamaan. THR diberikan, sebanyak satu kali dalam setahun, sesuai dengan agama yang dianut oleh pekerja dengan masa kerja 1 bulan atau lebih.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Pemberian THR paling lambat dibayarkan tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Pemberian THR bagi pekerja buruh di tengah perubahan global, kuncinya cuma satu yaitu jangan bertele-tele karena kaum buruh sudah menunggu,” ujarnya.

Di tempat sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Prijo, juga menyampaikan bahwa kegiatan hari ini membahas terkait THR Keagamaan, cuti bersama, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mulai Januari hingga Maret, May Day serta deteksi dini perusahaan.

“THR harus sudah diberikan paling lambat pada 15 April. Ada satu perusahaan yang terpaksa melakukan pemberian THR dengan cara dicicil, tetapi sudah melalui hasil musyawarah dengan pekerja. Sebenarnya menurut aturan tidak diperbolehkan, namun berhubung sudah ada kesepakatan dan daripada terjadi PHK, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi, banyak perusahaan yang terdampak oleh resesi global,” ungkapnya

Lebih lanjut disampaikan, bila sampai dengan 15 April 2023, masih ada perusahaan yang belum memberikan THR, maka dinas akan komunikasikan dengan pihak pengawas provinsi yang memiliki kewenangan. Terkait sanksi, itu merupakan hasil daripada pekerjaan pengawas dan bukan berada pada dinas.

“Kita cuma menampung pengaduan dan nanti kita akan turun bersama-sama dengan pengawas. Tetapi yang merekomendasi adalah pengawas,” jelasnya. (azl/gie)

“Tunjangan Hari Raya (THR) yang sampai saat ini belum mereka terima pembayaran pada 32 orang buruh, dengan besaran Rp 2.665.000,” hal ini disampaikan oleh Sutrisno Divisi Sekretariat PTP, SPBJ, GSBI Jombang saat diwawancarai usai orasi di halaman kantor Disnakertran Kabupaten Jombang, Kamis (10/7/2020).

Lanjut Sutrisno, Sampai saat ini ada kurang lebih 32 buruh yang belum dibayar THR nya. “Tapi sesuai data kami ada 42 orang yang belum dibayar THR nya,” ucapnya.

Meski ada aturan yang mengatur pembayaran THR dimasa pandemi Covid-19. Ia mengaku pihak perusahaan PT SGS tidak transparan pada buruh.

“Jika perusahaan tidak mampu memenuhi hak-hak para buruh, harus dibuktikan dengan audit keuangan internal secara transparan melalui Organisasi Serikat Buruh yang ada di perusahaan bersangkutan,” ungkapnya.

Sementara itu, Rika Paur Fibriamayusi, Kabid hubungan industrial dan syarat kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Jombang, Adanya pelanggaran ketenagakerjaan yang disampaikan oleh buruh PT SGS akan ditindaklanjuti oleh Disnakertrans kabupaten Jombang. “Kami mohon waktu akan berkoordinasi dengan perusahaan,” ungkapnya (wis/yan)