Koordinator Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pamekasan, Yusuf, menyampaikan bahwa pencairan THR H-7 lebaran masih menunggu Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur (Jatim). “Memang sudah perintah dari Kementrian H-7 lebaran. Akan tetapi, mekanismenya surat itu kementrian ke gubernur, kemudian ke bupati,” ucapnya, Sabtu (01/04/2023) tadi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Nantinya, ketika sudah ada SE dari Gubernur Jatim, dirinya akan sampaikan pada 900 perusahaan di Kabupaten Pamekasan agar buruh dapat memperoleh THR sesuai dengan regulasi yang ada.  “Di Pamekasan ada 900 perusahaan yang wajib lapor pertahunnya. Kalau ada SE nanti kami akan sampaikan pada perusahaan itu,” ungkapnya. (azm/gie)

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pamekasan Bill Fauzan mengatakan, perusahaan tempat pemberi kerja masih memilki mental kuli. Sehingga, ukuranya harus bekerja. “Kalau masih didiamin khawatir hangus. Soalnya, iuran sudah tidak ada. Investasi ada,” kata Bill

Pria asal Aceh itu menambahkan, tidak hanya buruh yang pekerja bulanan yang berhak untuk segera mengklaim JHT. Pedagangpun juga demikian. Sebab, pedagang bisa ikut program BPJS Ketenagakerjaan.

“Pekerja kontruksi, pekerja migran Indonesia juga bisa. Dan berhak mendapatkan JHT,” terangnya.

Bill menambahkan, mereka yang bisa ikut program BPJS Ketenagakerjaan antara lain yang bukan penerima upah misalnya pekerja yang melakukan usaha secara mandiri. Juga, penerima upah atau yang menerima upah, imbalan dari pemberi kerja.

“Pekerja migran juga gak masalah ikut program BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, mereka yang bekerja di luar negeri. Semua berhak mendapat JHT,” tandasnya. (adi/yan)