“Realita di lapangan, keberadaan pupuk bersubsidi sulit didapat oleh petani. Tetapi, pemerintah daerah selalu mengatakan bahwa stok pupuk bersubsidi cukup,” kata Ketua DPRD, saat dikonfirmasi Jumat (28/01/2022).

Kalaupun keberadaan pupuk bersubsidi ada, lanjutnya, harga yang diberikan di atas HET (Harga Eceran Tertinggi). Yaitu, Rp 4000,00/kg dan bahkan lebih. Padahal, HET pupuk bersubsidi jenis urea hanya Rp 2.250,00/kg.

Ditambahkannya, pupuk bersubsidi tersebut untuk petani. Kalau petani sendiri kebingungan mencari pupuk, lalu untuk siapa pupuk tersebut. Atau, dijual kemana oleh distributor pupuk.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Masih menurutnya, kalau pemerintah daerah hanya bekerja secara formalitas dan tidak melihat realita di lapangan, maka selama itu pula pupuk akan tetap langka. Pemerintah berkewajiban mengurai ‘benang kusut’ ini. “Harusnya, pemerintah daerah mengawal distribusi pupuk dari hulu sampai hilir. Karena ada anggaran pemerintah dalam pengadaan pupuk bersubsidi,” tegas politisi PKB Bondowoso ini kepada memontum.com.

Ditambahkannya, setiap 1kg pupuk urea bersubsidi, pemerintah memberikan bantuan pada petani Rp 350,00. Dengan harapan, petani lebih sedikit mengeluarkan biaya. Sehingga, hasilnya lebih besar.

Ketua DPRD ini menyarankan, untuk meminimalisir kecurangan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, harusnya juga melibatkan pemerintah desa. Sebab faktanya, yang membentuk kios pupuk adalah distributornya.

Lalu, lanjutnya, jika distributor ‘bermain’ dengan kios dalam pendistribusian pupuk, siapa yang bisa mengawasinya. “Karena kios pupuk pasti akan melaksanakan perintah distributornya,” paparnya. (zen/sit)

Tidak hanya itu, tim pemburu kelangkaan pupuk ini juga meminta sejumlah dokumentasi stok pupuk dan kemana saja lokasi pendistribusian pupuk. Termasuk, yang menyasar ke para petani di Situbondo.

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Situbondo, Laofika Nanta, mengatakan bahwa seperti di dua Gudang Pupuk Sriwijaya di Desa Kalibagor dan Petrokimia di Kecamatan Arjasa, untuk stok pupuk masih terbilang aman. “Kegiatan ini merupakan perintah pimpinan pusat Jaksa Agung untuk memantau kegiatan pendistribusian pupuk dan memberantas mafia pupuk di seluruh daerah. Tidak terkecuali, juga di daerah hukum Kejaksaan Negeri Situbondo,” bebernya, Kamis (20/01/2022).

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dari hasil Sidak sementara, kami memperoleh tidak sinkronnya alokasi anggaran dengan kebutuhan pupuk. Hal itu, biasanya karena petani menggunakan pupuk di atas rekomendasi penggunaan pupuk dari pemerintah. “Seperti ada petani yang belum terdaftar di e-RDKK, karena sistemnya elektronik bagi yang belum terdaftar tidak bisa membeli. Sehingga, petani kebanyakan bergantung pada satu pupuk jenis Urea. Sedangkan jenis pupuk banyak di Situbondo. Termasuk, kartu tani juga belum semuanya jadi,” jelas Laofika Nanta.

Laofika Nanta menambahkan, masyarakat tidak perlu khawatir, karena kejaksaan akan memantau terus penyaluran pupuk di Situbondo. Sehingga, nantinya benar-benar tersalurkan kepada masyarakat secara merata. (her/sit)