Kepala DKPP Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih, mengatakan bahwa langkah tersebut untuk menindaklanjuti instruksi Bupati Hanindhito Himawan Pramana, guna melakukan pemeriksaan, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular (PHM) di Kabupaten Kediri. Pemeriksaan tersebut, meliputi pemeriksaan antemortem (pemeriksaan kesehatan sebelum disembelih) dan postmortem terhadap daging kurban, untuk memastikan daging yang dibagikan aman dikonsumsi.

Pemeriksaan yang dilakukan ini, tambahnya, juga dilakukan di kediaman bupati yang akrab disapa Mas Dhito, yang di hari sama juga tengah melakukan penyembelihan hewan kurban. Hasilnya, petugas tidak menemukan penyakit atau infeksi apapun pada sapi jenis limosin dengan berat sekitar 900 kilogram tersebut.

“Untuk hari ini dan penyembelihan kurban di kediaman Mas Dhito, semuanya aman. Jadi, hati hingga jantung aman, prankeas dan limpa juga normal,” katanya, Kamis (29/06/2023) tadi.

Disampaikan Tutik, bahwa kegiatan pemeriksaan mulai dilakukan Rabu (28/06/2023) hingga Sabtu (01/07/2023) mendatang. Selain di kediaman Mas Dhito, pemeriksaan juga dilakukan pula di Rumah Potong Hewan (RPH) Pare dan Wates.

Baca juga :

Sedang untuk pemeriksaan di tiap kecamatan, paparnya, DKPP bekerjasama dengan dokter hewan yang tergabung dalam Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Jatim X. Petugas juga terus melaporkan, jika ditemukan indikasi infeksi. Setidaknya, hingga Kamis (29/06/2023) siang, hanya ditemukan tiga ekor kambing yang mengalami infeksi pada organ hati.

“Untuk organ hati yang terinfeksi, itu sudah dilakukan pembuangan,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam pelaksanaan Kurban yang berlangsung di rumah bupati, Mas Dhito menyempatkan diri untuk mengajak putri pertamanya, Shanaya Arsyila Pramana, melihat sapi kurban yang akan disembelih. Orang nomor satu di Kabupaten Kediri tersebut, mengungkapkan bahwa kebiasaan ini memang untuk sarana pendidikan bagi anaknya.

“Saya sekaligus berikan pemahaman kepada Shanaya, apa sih kurban itu. Lalu, bagaimana prosesnya,” kata Mas Dhito.

Di sisi lain, bupati yang gemar mengendarai vespa tersebut meminta supaya dalam pembagian daging kurban, tidak menggunakan plastik. Hal ini dilakukan, untuk mengurangi penggunaan plastik yang susah di daur ulang.

“Kita berupaya dalam pembagian daging kurban tidak menggunakan sampah plastik, minimal dikurangi,” paparnya. (kom/pan/sit)

Diterangkannya, bahwa menjelang Idul Adha, pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah demi memastikan kesehatan pada hewan kurban. “Untuk memastikan hewan itu sehat, kami akan melakukan upaya-upaya pada titik kumpul hewan untuk melakukan pemeriksaan,” paparnya, Rabu (07/06/2023) tadi.

Baca juga:

Budi Harsono memastikan, beberapa pasar yang menjadi titik kumpul hewan kurban, sudah dilakukan pendataan. Untuk mekanismenya, sudah disiapkan terutama ketika ditemukan hewan yang kurang sehat, maka akan dilakukan langkah-langkah.

“Kami sudah data, seperti titik kumpul di pasar. Pasar Keppo, Waru dan Pasar 17. Kami akan terjun ke sana untuk memeriksa kesehatan pada hewan seperti Sapi dan kambing,” jelasnya.

Budi Harsono menambahkan, rencananya petugas akan diterjunkan pada pertengahan Juni atau sekitar tanggal 15. Rencananya, DKPP akan bekerja sama dengan Puskeswan yang ada di setiap kecamatan.

“Sekitar pertengahan bulan ini. Nanti kita akan bekerja sama dengan Puskeswan kecamatan. Insyaallah, nanti total ada 40 petugas paramedis dan ditambah enam dokter hewan,” tambahnya. (azm/sit)

“Kami menggelontorkan 1,5 ton tiap desa serta 8 ton per hari, untuk operasi pasar kabupaten,” terang Kepala DKPP, Tutik Purwaningsih, Kamis (16/02/2023) tadi.

Dikatakan Tutik, menindaklanjuti instruksi Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, hal ini guna mengendalikan harga beras. Sementara kegiatan operasi pasar ini, bakal digelar sampai dengan akhir Februari 2023 mendatang.

Guna memantau perkembangan kondisi harga pasca adanya operasi pasar itu, Mas Dhito-sapaan bupati, juga menginginkan adanya evaluasi mingguan. Dari evaluasi tersebut, dapat diketahui progres intervensi terhadap harga beras yang dilakukan.

Pihaknya menambahkan, untuk stok harga beras hingga jelang Ramadan di Kabupaten Kediri, dipastikan aman. Bahkan hingga saat ini, DKPP telah menyediakan 14.000 ton beras medium selama dua bulan mendatang.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Adapun berdasarkan data yang dimiliki, untuk kebutuhan beras tiap bulannya di Kabupaten Kediri, pada kisaran 9.000 ton. “Stok aman. Kita juga bekerjasama dengan Bulog untuk ketersediaan beras,” katanya.

Dengan adanya operasi pasar yang dilakukan ini, Tutik menyebutkan telah terjadi penurunan harga beras. Untuk beras medium, harga di pasar mencapai angka Rp11.000 yang mulanya mencapai Rp12.000 perkilogram.

Selain DKPP, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, juga menggelar pasar murah yang menyediakan bahan pokok dan pakaian dengan harga murah di tiga titik. Selain menekan harga beras, pasar murah yang bekerjasama dengan TP PKK tersebut juga dalam rangka pengendalian inflasi daerah.

“Bagi masyarakat dengan kategori sangat tidak mampu (miskin ekstrem), Mas Bupati (Mas Dhito) akan memberikan bingkisan berupa sembako,” kata Kepala BPSDA, Dyah Saktiana.

Dari pantauan di lokasi operasi pasar, selain beras, disediakan pula minyak goreng maupun gula. Diharapkan dengan kegiatan operasi pasar tersebut, dapat berdampak positif dalam menekan kenaikan harga dan meningkatkan daya beli masyarakat.(pan/sit)

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep, mewakili Tim KPPP, Arif Firmanto, mengatakan Turba itu dilakukan untuk mendengar langsung keluhan dari masyarakat. Faktanya, dari hasil Turba itu ditemukan ada yang masih belum tergabung dalam kelompok tani.

Dengan itu, lanjut Arif, pihaknya langsung mengarahkan untuk bergabung dalam kelompok tani. Agar, kedepannya untuk kebutuhan pupuknya bisa tercover oleh pemerintah.

“Memang, setelah kami melakukan Turba itu, ada masyarakat yang masih belum ikut kelompok tani. Itu yang menyebabkan masyarakat tidak bisa terpenuhi kebutuhan pupuknya dan ada juga yang masih baru ikut-ikut kelompok tani. Sehingga, RDKK belum disusun. Itu karena, syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi yaitu harus bergabung dengan Kelomppok Tani dengan ketentuan maksimal luas lahan garapan 2 Ha,” tegasnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Mengenai keluhan petani tentang sulitnya mendapatkan pupuk subsidi, Arif memastikan, bahwa itu bukan karena terjadinya dugaan permainan. Melainkan, karena kuota yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, tidak sesuai dengan pengajuan melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Atau, alokasi yang diberikan pemerintah di bawah RDKK yang diajukan oleh kelompok tani. Hal ini, terkait dengan kemampuan anggaran.

“Tidak langka, tapi memang kuota itu kurang atau di bawah jauh pengajuan kebutuhan,” jelasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Arif, pengajuan penambahan pupuk bersubsidi pada 8 Desember 2022, sudah dapat terealisasi. Di kabupaten yang berlambang Kuda Terbang, ini mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi urea sebanyak 458 ton.

Realita ini, tambahnya, adalah bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Sumenep, dalam mengawal pupuk bersubsidi disamping melakukan monitoring. “Tambahan pupuk bersubsidi tersebut, insyaallah akan dapat mencukupi kebutuhan pupuk di Kabupaten Sumenep, untuk tanaman dalam waktu 15 hari ke depan. Dan alhamdulilah, atas petunjuk dari Bapak Bupati untuk mengajukan penambahan pupuk bersubsidi pada tanggal 08 Desember 2022 melalui DKPP pada hari ini tanggal 15 Desember 2022, dapat terealiasasi. Kabupaten Sumenep mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi urea sebanyak 458 ton,” imbuhnya. (dan/sit/adv)

Dirinya mengaku, kelangkaan dan melambungnya harga pupuk saat ini, sangat mengganggu ketenangan petani. Kerisauan petani itu, juga mengancam pada hasil panen nantinya.

“Harusnya, agar petani tidak bingung, maka ketersediaan pupuk itu disediakan. Tapi yang terjadi, HET yang biasanya sekitar Rp 112.500 untuk pupuk merk Urea dan untuk Phonska itu Rp 115.000, faktanya di lapangan ada yang mencapai Rp 125 ribu hingga Rp 140 ribu. Itupun, barang masih sulit,” ujar Firdaus.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Kondisi ini, tambahnya, bukan hanya berlangsung di musim tanam sekarang. Namun, hampir rutin terjadi di setiap tahun.

“Ini fakta ya. Persolan ini bukan hanya sekali di tahun ini. Namun, sudah merupakan rutinitas bagi petani yang membutuhkan pupuk di setiap tahun,” tambahnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep, Arif Firmanto, dikonfirmasi terpisah membenarkan bahwa HET pupuk subsidi, harusnya Rp 112.500 untuk Urea dan Phonska Rp 115.000. Karenanya, jika di lapangan ditemukan harganya berbeda, maka bisa segera dilaporkan.

“Jika di bawah terjadi hal seperti itu, maka segera laporkan. Karena, ada sanksi itu nantinya,” papar Arif. (dan/sit)

“Saya mendengar, banyak sapi milik warga hampir memiliki gejala yang serupa dengan penyakit PMK itu. Maka, saya meminta kepada dinas terkait untuk proaktif. Apalagi, menjelang Idul Adha,” ujarnya.

Politisi Partai Demokat itu mendesak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep, agar bergerak cepat memfungsikan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) untuk mengatasi PMK. Dirinya menginginkan, penanganan wabah ini tidak hanya dilakukan di ruang-ruang rapat.

“Saya belum melihat Puskeswan di Sumenep difungsikan dengan baik. Kalau tidak keliru di Pamolokan, itu tidak difungsikan dengan benar. Dinas terkait mestinya panggil anak buahnya, fungsikan Puskeswan itu,” desaknya.

Indra menjelaskan, salah satu indikator keberhasilan pembangunan peternakan adalah dengan meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan hewan, terutama mendekati Idul Adha. Adanya peningkatan derajat kesehatan hewan yang terpenuhi, menurutnya mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Optimalisasikan Puskeswan, tingkatkan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusianya. Ini harus menjadi upaya serius yang mesti segera dikerjakan DKPP,” tegasnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Kemudian terkait koordinator penyuluh di tiap kecamatan, pihaknya meminta agar DKPP segera menerjunkan dan memantau masyarakat dengan melibatkan para kelompok tani. Dimana , kelompok tani ini merupakan organisasi kemasyarakatan yang menjadi etalase kebutuhan yang tidak hanya berkaitan dengan pertanian. Namun juga berkaitan dengan peternakan.

“DKPP Sumenep perlu memanggil penyuluh di setiap kecamatan agar berkoordinasi dengan kelompok tani yang ada di desa-desa itu. Memantau perkembangan hewan ternak yang ada di desa terutama sapi agar ditangani,” imbuhnya.

Pihaknya berharap, ada tindak lanjut dari dinas terkait secepatnya terkait penanganan kesehatan sapi. “Saya melihat hingga detik ini tidak ada tindak lanjut sama sekali. Jangan hanya rapat di atas meja saja, tetapi tidak bisa diaplikasikan secara nyata dalam masyarakat. Informasi dari masyarakat,  ada sapinya yang terkena PKM tapi tidak ada tindak lanjut dari dinas terkait,” paparnya.

Selain itu, Indra menambahkan masyarakat  juga tidak usah sungkan menyampaikan keluhannya kepada dinas terkait. Jika misalkan sungkan melaporkan gejala PMK, bisa melalui perwakilan koordinator penyuluh di kecamatan.

“Sampaikan ke penyuluh yang ada di kecamatan kalau ada gejala seperti itu. Jangan diam. Yang terpenting dalam hal ini khususnya DKPP harus lebih proaktif dan antisipatif,” urainya. Sementara itu, Kepala DKPP Sumenep, Arief Firmanto ketika dikonfirmasi belum ada direspon, baik melalui sambungan telp maupun pesan WhatsApp. (dan/gie)

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan, itu meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan, agar mengedukasi masyarakat sampai tingkat desa. Edukasi tersebut, tentunya menjelaskan tentang penyakit PMK DNA langkah-langkah apa yang harus dilakukan.

“DKPP harus melakukan upaya atau gerak cepat pencegahan dini. Sebab, masyarakat di desa resah. Apalagi, akan menghadapi Hari Raya Idul Adha,” ujarnya.

Hosnol berharap, DKPP tidak tinggal diam. Mengingat, sejumlah sapi ada yang sampai mati. Sebagian lagi, terpaksa dijual murah karena khawatir sapinya akan mati karena penyakit PMK itu.

“Saya minta dinas terkait jangan diam. Harus ada gerak cepat untuk menangani masalah PMK ini. Masyarakat resah,” tutur oolitisi yang juga Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Pamekasan.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Kepala Bidang Kesehatan Hewan (Keswan) DKPP Pamekasan, Slamet Budi Harsono, secara terpisah mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pengecekan dan pengawasan mengenai laporan sejumlah masyarakat. Namun sampai saat ini, temuannya hanya penyakit demam biasa.

“Temen-temen sudah melakukan tindakan di bawah dan temuan sementara ada sekitar dua sampai tiga hari sembuh, sapi sembuh. Penyebabnya, karena musim pancaroba. Karena cuaca saat ini kurang stabil atau kurang mendukung,” kata Budi.

Menurut Budi, terjadinya penyakit hewan semisal sapi di Kabupaten Pamekasan, itu dianggap wajar. Sebab, populasi sapi itu ada sekitar 194 ribu. Dari banyaknya populasi itu, pasti ada yang sakit.

Budi meminta masyarakat jika nantinya ditemukan penyakit PMK atau semacam itu, maka masyarakat tidak usah khawatir. Penyakit PMK tersebut tidak menular kepada masyarakat dan sekaligus aman untuk dikonsumsi. “Peternak jangan panik. Silakan laporkan. Butuh layanan kesehatan hewan, kami dengan cepat akan memberikan pelayanan,” ucapnya. (udi/srd/gie)

Kepala DKPP Sumenep, Arief Firmanto, mengatakan panen perdana Demplot Padi VUB oleh petani, itu disaksikan langsung oleh Forkopimda Sumenep, Gapoktan serta Poktan yang di Desa Karang Budi dan lainnya. Arief meminta, Demplot Padi ini tidak hanya berhenti di satu Kecamatan Gapura. Sebab, ini adalah hasil kerja sama dengan pihak ketiga yakni dari VUB benih Bintang Citra Asia (BCA) 18.

“Ke depan, kami berharap dapat melaksanakan Demplot-Demplot VUB untuk komuditas lain di lain kecamatan. Saya meminta, agar produksi tanaman Demplot ini dikemas dengan unik dan sedemikian rupa. Ia mencontohkan, seperti Demplot tanaman Melon, hal itu supaya dapat dilirik oleh pangsa pasar. Baik pasar lokal maupun nasional,” ujarnya.

Sehingga, kata Arief, teknologi seperti ini produksinya akan dilirik oleh pangsa pasar dibandingkan dengan hanya Melon yang bentuknya bundar seperti biasanya. Hasil ubinan dari Demplot ini dapat menghasilkan produktivitas 7,2 ton/ha. Jika dibandingkan dengan menggunakan benih varietas sebelumya, yang ditanam pada musim tanam, sebelumnya hanya menghasilkan 6,5 ton/ha. Berarti, ada kenaikan 0,72 ton/ha.

“Kami berharap, yang awalnya petani baru mendengar bahwa ada benih unggul baru BCA 18. Hari ini bisa melihat sendiri hasilnya yang ternyata mampu lebih baik dari varietas yang ditanam sebelumya,” bebernya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Namun demikian, pihaknya berpesan bahwa setiap hasil uji coba benih unggul baru yang menghasilkan hasil produksi bagus, tetap dilakukan pengawalan dan pemeliharaan yang intensif di dalam pelaksanaan tanam hingga panen.

Harapannya, ke depan setelah dilaksanakan sendiri, juga bisa menularkan semangat bagi para petani atau Gapoktan lainnya di Kabupaten Sumenep. Dengan vaietas benih unggul mampu lebih tahan terhadap serangan hama dan hasil produksinya meningkat.

Kecamatan Gapura ini mempunyai luas lahan pertanian sawah sebesar 1.933,00 ha. Dengan rincian, sawah teknis seluas 523 ha, sawah, setengah teknis 30,00 ha, irigasi sederhana 111,00 ha dan total sawah irigasi seluas 664,00 ha. Sedangkan sawah tadah hujan sebesar 1.269,00 ha, serta luas lahan tegal sebesar 3.272,00 ha.

Sedangkan jumlah Poktan yang ada di Kecamatan Gapura, ada sebanyak 194 Poktan yang terdiri dari Kelompok Wanita Tani (KWT) sebanyak 24 kelompok dan kelompok Tani Pria (KT) sebanyak 124 kelompok. Dengan jumlah Poktan sebanyak itu merupakan kekuatan besar untuk dapat mengembangkan pertanian yang ada di Kecamatan Gapura ini. (dan/gie/adv)

Langkah lanjutan ini dilakukan, setelah DPRD Kota Batu, mendorong tim percepatan pembangunan Pasar Besar Kota Batu, untuk segera berkomunikasi dengan pemerintah pusat.

Sebagaimana diketahui, pembangunan Pasar Besar Kota Batu, diharapkan bisa direalisasikan melalui APBN tahun 2021 dengan biaya sekitar Rp 200 miliar.

Terkait rencana pembangunan, DPRD Kota Batu, mengingatkan agar tim percepatan pembangunan Pasar Besar Kota Batu, segera mengusulkan anggaran ini terdaftar dalam DIPA Kementerian PUPR untuk dimasukkan dalam RAPBN. Karena, kepastian anggaran sangat dibutuhkan oleh semua pihak, terutama warga pasar yang terdampak pembangunan.

Pemkot Batu sendiri, sampai pelaksaan sosialisasi, nampak optimis dengan proyek prestisius ini berjalan di tahun 2021. Hal ini terlihat, dari digelarnya konsultasi publik Amdal pembangunan Pasar Besar Batu.

Para warga pasar dan warga sekitar pasar yang terdampak pembangunan, diundang untuk menyampaikan aspirasinya guna dijadikan bahan kajian penyusunan amdal.

“Masukan warga sangat konstruktif. Terutama, untuk antisipasi terjadinya banjir, sampah, buangan limbah, penataan pasar,” kata Penanggung Jawab PT Alam Lestari Konsultan, Edi Wiyono, yang sekaligus Ketua Tim Penyusun, Rabu (21/10) siang.

Ditambahkannya, ada beberapa permasalahan yang telah diinventarisir melalui forum ini. Diantaranya yang paling utama, yakni getaran dari pemasangan tiang pancang dan kebisingan saat proses pengerjaan. Selain itu, terkait lalu lintas, antisipasi banjir, limbah dan sampah pasar.

“Ini yang menjadi kajian dalam dokumen Amdal. Kemudian nantinya, bisa dirumuskan rencana pengelolaan dan pemanfaatannya,” ujar Edy.

Semisal untuk mengatasi persoalan sampah, imbuhnya, rencana pengelolaannya meliputi penyediaan tempat sampah yang terpilah, petugas kebersihan hingga fasilitas daur ulang. Termasuk, TPS untuk menampung sampah domestik dan B3.

“TPS-nya bukan lagi tempat untuk menampung, tapi aktivitas daur ulang. Rancangannya seperti itu, tinggal lihat nanti saat eksekusi di lapangan,” imbuhnya.

Sementara untuk pengelolaan limbahnya, ungkap Edi, akan disalurkan ke jaringan IPAL. Sehingga, air limbah tak langsung masuk ke drainase.

“Saran masukan masyarakat ini akan diteruskan ke konsultan DED agar diakomodir dalam rancangan bangunan pasar. Sehingga, dalam DED ini juga akan ditentukan pula penempatan letak TPS, dimensi drainase, IPAL dan saluran pembuangannya,” ujarnya.

Mengenai pelaksanaan proyek untuk mengatasi gangguan kebisingan dan getaran, sebisa mungkin pekerjaan yang menimbulkan kebisingan dikerjakan saat siang hari.

“Akan dipasang pagar keliling untuk meminimalisir kebisingan agar tak mengganggu warga yang bermukim di sekitar pasar,” ungkapnya.

Kabid Cipta Karya DPKPP Kota Batu, Mochammad Noor, menuturkan bahwa Amdal nantinya akan diintegrasikan dengan DED pembangunan Pasar Besar Kota Batu. Bagaimana pun bentuk DED yang disusun, kajian amdal ini tetap melekat.

“Prosesnya akan segera dipercepat, karena permintaan dari Kementerian PUPR. Sehingga, segera direalisasikan. Untuk kajian amdal ini, juga akan dimintakan persetujuan dari Wali Kota Batu,” ungkapnya. (bir/sit)