Menurutnya, komposisi makanan dalam program MBG dinilai belum sepenuhnya menyesuaikan karakteristik masyarakat Indonesia, khususnya terkait pemberian susu sebagai salah satu menu utama.

“Sekitar 70 persen orang Asia, termasuk Indonesia, memiliki intoleransi laktosa. Jadi konsumsi susu setiap hari belum tentu cocok bagi semua anak,” ujar Rochelle, Sabtu (16/05/2026) tadi.

Dirinya menilai, Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan sumber pangan lokal berbasis nabati yang melimpah, namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam program pemenuhan gizi nasional. Bahkan, menurutnya di berbagai daerah Indonesia memiliki beragam jenis polong-polongan.

“Tempe saja masih dari kedelai semua, padahal sebenarnya bikin tempe itu bisa dari polong-polongan yang lain-lain. Buktinya kan kalau di pasar ada tempe kacang merah gitu kan, tempe kacang. Nah, itu kan belum dimanfaatkan secara maksimal,” tuturnya.

Baca juga :

Selain lebih sesuai dengan kondisi masyarakat, pangan nabati dinilai memiliki keunggulan dari sisi efisiensi biaya dan nilai gizi. Dirinya juga menyoroti, penggunaan ayam potong sebagai sumber protein hewani dalam penyediaan makanan massal yang dinilai perlu dikaji kembali dari aspek kualitas nutrisi dan metode produksi.

“Pola makan berbasis nabati masih kerap dipandang sebelah mata di Indonesia karena dianggap berisiko menyebabkan kekurangan gizi atau protein. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan kebutuhan gizi tetap dapat terpenuhi melalui kombinasi pangan nabati yang tepat,” tambahnya.

Karena itu, Rochelle mendorong adanya pelatihan bagi penyedia makanan MBG maupun pengambil kebijakan, baik di tingkat daerah maupun nasional, agar lebih memahami potensi pangan lokal berbasis nabati.

“Perlu ada training bagi penyedia MBG dan pengambil kebijakan supaya pangan lokal dan protein nabati bisa lebih banyak dimasukkan dalam menu, demi kesehatan balita jangka panjang,” imbuhnya. (rsy/sit)

Menurut Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, paradigma kesehatan masyarakat harus berubah dari mengobati yang sudah sakit menjadi mencegah agar tidak sakit. Program Dokter Muter hadir sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan perubahan tersebut.

“Melalui Dokter Muter, masyarakat bisa lebih dini mengetahui kondisi kesehatannya sehingga risiko penyakit dapat ditekan sejak awal. Pencegahan jauh lebih penting dari pada sekadar pengobatan,” tegas Bunda Indah.

Baca juga :

Dalam pelaksanaan itu, sebanyak 70 warga memanfaatkan layanan kesehatan gratis tersebut. Mulai dari pemeriksaan tekanan darah, penimbangan berat badan, pemeriksaan umum, hingga pemberian obat sesuai kebutuhan. Layanan berbasis jemput bola ini, memudahkan warga desa, khususnya mereka yang jauh dari fasilitas kesehatan formal.

Mas Yudha-sapaan Wabup Lumajang, menambahkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk rutin memeriksakan diri. “Jika masyarakat terbiasa memanfaatkan layanan Dokter Muter, maka pola hidup sehat bisa lebih terjaga dan potensi penyakit serius bisa dihindari sejak awal,” ujarnya.

Dengan mengedepankan paradigma pencegahan, Pemkab Lumajang ingin memastikan bahwa kesehatan bukan sekadar urusan klinis, tetapi bagian dari gaya hidup masyarakat sehari-hari. Program Dokter Muter sendiri, menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah tidak hanya hadir untuk mengobati, melainkan juga melindungi warganya dari ancaman penyakit. Langkah ini, sekaligus memperkuat misi Pemkab Lumajang dalam membangun layanan kesehatan yang inklusif, adil dan berorientasi pada kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah, termasuk pelosok desa. (kom/adi/gie)

Program yang menghadirkan layanan kesehatan keliling lengkap dengan fasilitas pemeriksaan umum, perawatan gigi, USG, deteksi dini penyakit tidak menular, hingga pelayanan ibu hamil. “Negara harus hadir sampai pelosok, bukan hanya di pusat kota. Kami ingin memastikan seluruh warga, tanpa kecuali, mendapat layanan kesehatan yang setara dan mudah dijangkau,” kata Bupati Lumajang, Indah Amperawati.

Baca juga :

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Lumajang, dr Rosyidah, menjelaskan bahwa Dokter Muter merupakan jawaban atas kesenjangan akses medis yang selama ini dirasakan warga desa. “Sekarang bukan warga yang datang ke fasilitas kesehatan, tapi justru fasilitas kesehatan yang mendatangi warga,” ungkapnya.

Warga Desa Pandansari sendiri, menyambut antusias program tersebut. Bahkan sejak pagi, puluhan warga berkumpul untuk mendapatkan pemeriksaan gratis sekaligus edukasi kesehatan. Inisiatif ini, tidak hanya meringankan beban warga dari sisi biaya dan waktu, tetapi juga menunjukkan gaya kepemimpinan daerah yang inklusif, responsif dan berpihak pada kebutuhan mendasar masyarakat.

Melalui kerja sama lintas sektor dan dukungan kader kesehatan lokal, Pemkab Lumajang optimistis program ini akan terus menjangkau desa-desa lainnya, mewujudkan pemerataan layanan kesehatan yang nyata di seluruh pelosok Lumajang. (kom/adi/gie)

Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang menegaskan bahwa layanan kesehatan keliling ‘Dokter Muter’ adalah langkah nyata pemerintah dalam menjamin hak kesehatan setiap warga. Termasuk, mereka yang tinggal di wilayah dengan akses terbatas.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang merata dan mudah dijangkau,” kata Bunda Indah.

Program Dokter Muter sendiri, menjadi solusi konkret bagi daerah-daerah yang jauh dari pusat layanan kesehatan. Dengan menggunakan kendaraan khusus yang dilengkapi alat medis, tim kesehatan memberikan layanan komprehensif mulai dari pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi, layanan USG, hingga perawatan bagi ibu hamil dan deteksi dini penyakit tidak menular.

Baca juga :

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang, Rosyidah, menjelaskan bahwa Dokter Muter merupakan bentuk pelayanan proaktif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat desa. “Program ini dirancang untuk menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari Puskesmas atau fasilitas kesehatan konvensional. Dengan Dokter Muter, mereka tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh hanya untuk pemeriksaan rutin,” jelas Rosyidah.

Keberadaan layanan ini, tambahnya, juga menjadi bagian dari strategi Pemkab Lumajang dalam mengurangi disparitas layanan kesehatan antara pusat dan daerah pinggiran. Di Desa Ranupakis, ratusan warga mendapatkan pelayanan langsung dari tim medis tanpa biaya, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan dan pencegahan penyakit sejak dini.

Program Dokter Muter sendiri bukan hanya meningkatkan akses layanan, tetapi juga menjadi simbol hadirnya negara hingga ke pelosok. Melalui pendekatan jemput bola ini, pemerintah tidak menunggu warga datang, tetapi aktif mendatangi dan memberikan pelayanan berkualitas di tempat mereka berada.

Pemkab Lumajang berkomitmen untuk terus memperluas cakupan layanan Dokter Muter ke seluruh wilayah pedesaan. Dengan kolaborasi lintas sektor, termasuk perangkat desa dan kader kesehatan, program ini diharapkan mampu memperkuat fondasi kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Langkah ini sekaligus mencerminkan model pembangunan inklusif berbasis pelayanan langsung, yang kini menjadi ciri khas kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan warga, dimulai dari desa. (kom/adi/gie)

Pendampingan dalam program tersebut, berupa konsultasi maupun layanan rujukan, saat terjadi kegawatdaruratan dalam proses persalinan. Minimal sebulan sekali para dokter spesialis obgyn dan spesialis anak, dijadwalkan hadir di Puskesmas untuk sharing terkait permasalahan kesehatan ibu hamil dan bayi.

Program ini, melibatkan sekitar 38 dokter SpOG dan dokter SpA dari seluruh RS di Banyuwangi, baik RS pemerintah maupun swasta. Melalui pendampingan ini, diharapkan mampu meningkatkan kapasitas SDM di Puskesmas.

Baca juga :

“Dengan program ini, diharapkan kapasitas tenaga medis di Puskesmas semakin meningkat. Dengan demikian, pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi di Puskemas juga semakin berkualitas,” kata Bupati Ipuk, Sabtu (22/03/2025) tadi.

Program pendampingan ini, lanjutnya, juga diyakini mampu menguatkan jejaring antar fasilitas layanan kesehatan. Karena, jejaring sangat penting guna mewujudkan layanan kesehatan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Dari hulu, paparnya, Puskesmas sebagai fasilitas layanan dasar bertugas melakukan pelayanan promotif dan preventif. Sementara di hilir, rumah sakit sebagai penerima layanan rujukan bertanggung jawab pada layanan kuratif dan rehabilitatif.

“Misalnya saat dilakukan rujukan oleh puskesmas, para dokter spesialis di RS sudah mengetahui diagnosa dan tindakan yang harus dilakukan karena sudah dilakukan konsultasi sebelumnya. Dengan demikian, kematian yang mungkin bisa terjadi karena keterlambatan penanganan dan rujukan bisa diminimalisir,” tambah Bupati Ipuk. (kom/bwi/sit)

Pria yang akrab disapa dr Nyoman, menjelaskan bahwa Valet Parking ini sebagai upaya mengurangi volume parkir kendaraan di RSD dr Soebandi. Dengan launching ini, diharapkan bisa memberikan kepuasan kepada pasien beserta keluarganya dalam parkir kendaraan.

“Hal tersebut selaras dengan mutu kami, yaitu menjadikan rumah sakit yang modern green hospital dan tourism hospital. Dengan fokus pada patient care, kita bekerja sama dengan Universitas dr Soebandi. Sehingga, minimal ada 100 mobil dokter yang kita geser ke lahan kosong kampus,” jelas dr Nyoman.

Baca juga :

Dirinya juga menjabarkan, bahwa ke depan bagi tenaga bidan dan perawat yang membawa kendaraan mobil, maka akan diberlakukan sistem yang sama. Hanya saja, nanti dengan menggunakan suttle bus. Artinya, mobil perawat atau bidan, untuk parkirnya disediakan absen di lokasi bagi para Nakes lalu akan ada bus yang antar jemput.

Lebih lanjut dr Nyoman menargetkan, yaitu akan membangun gedung parkir. Tidak hanya membangun infrastruktur, namun juga akan ada pengembangan layanan oncology center sebagai pusat layanan yang berfokus pada pencegahan, pengobatan dan perawatan kanker.

Dalam upaya peningkatan mutu layanan, dalam area yang sama akan ditempatkan klinik eksekutif untuk memudahkan akses bagi masyarakat yang membutuhkan. (kom/rio/gie)

Video tersebut, sempat viral hingga akhirnya berbuntut panjang. Hendry Irawan, anak mendiang dr Hardi Soetanto, yang merasa dirugikan karena ada namanya disebut dalam video tuduhan mafia tanah. Karena merasa nama baiknya telah dicemarkan, Hendry akhirnya melaporkan mantan saudara tirinya itu ke Polda Jatim dan saat ini kasusnya masih dalam persidangan di PN Malang.

Gina di dakwa dengan dugaan Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang Undang RI No 19 tahun 2016, tentang Perubahan atas Undang Undang RI No 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam persidangan kali ini, terdakwa Gina tampak hadir bersama ibunya didampingi kuasa hukumnya, Senin (03/06/2024) tadi. Yakni dengan agenda, tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Malang.

Dalam persidangan ini, JPU Indah Merdiana, menuntut Gina dengan 10 bulan penjara dan denda Rp 15 juta subsider 6 bulan kurungan. Mendengar tuntutan itu, Gina bakal melakukan pembelaan dalam persidangan pekan depan.

“Terdakwa unggah video dengan kalimat mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik. Hal itu yang telah kami buktikan dalam persidangan. Dalam unggahan terdakwa, ada video yang menuduh Hendry sebagai mafia tanah. Berdasarkan fakta persidangan, sudah terpenuhi,” jelas Indah, seusai persidangan.

Baca juga :

Dijelaskan bahwa hal yang meringankan tuntutan, bahwa terdakwa selama persidangan kooperatif dan sedang hamil. “Hal yang memberatkan, bahwa terrdakwa menyerang kehormatan pelapor. Dan sejauh ini tidak ada permintaan maaf terdakwa kepada pelapor,” urainya.

Sementara itu, Dian Amminudin, salah satu kuasa hukum Gina, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pledoi (pembelaan) dalam persidangan selanjutnya. Pihaknya keberatan atas tuntutan JPU. Karena apa yang didakwakan, menurutnya ada hal-hal prinsip yang tidak terbukti di persidangan.

“Selain itu apa yang dilakukan Gina lebih sebagai bentuk pembelaan diri, selain itu proses hukum yang berjalan ini tidak sesuai dari SKB (Surat Keputusan Bersama) menteri terkait pedoman pelaksanaan UU ITE,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto bersama bersama Aparat Penegak Hukum (APH) di Kota Malang, telah memastikan tidak ada mafia tanah di Kota Malang, pada Jumat (11/02/2022) lalu. Pernyataan itu disampaikan oleh Kombes Pol Budi Hermanto, seusai melakukan rapat bersama APH Kota Malang di PN Malang atau terkait unggahan viral di media sosial pada Kamis (03/02/2022).

Kombes Pol Budi dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada mafia tanah. “Perkara tersebut adalah sengketa harta gono gini, bukan tentang mafia tanah. Tidak ada mafia di Kota Malang. Kami sepakat penegak hukum tidak beri ruang kepada mafia tanah,” ujar Kombes Pol Buher. (gie)

Dokter Spesialis Jiwa RSUD Smart Pamekasan, Indriana Lestari, mengatakan manajemen RSUD Smart sudah melakukan koordinasi terkait dengan ruangan, manakala ada Caleg yang mengalami gangguan kejiwaan gegara gagal terpilih. “Tentunya, kalau dari manajemen sudah koordinasi untuk bantuan gangguan kejiwaan, terutama mental karena kegagalan mencalonkan diri,” katanya, Senin (04/12/2023) tadi.

Baca juga :

Dokter Indriana menjelaskan, masalah kejiwaan yang biasa ditangani, tidak harus pada kejiwaan yang berat. Melainkan, juga masalah kejiwaan yang ringan juga akan di tangani. Termasuk, ataupun pura-pura gila.

“Tidak harus pada orang yang mengalami kejiwaan yang berat, dalam tanda kutip gila. Jadi, yang mengalami gangguan realita, depresi ringan ataupun sedang, toh ataupun gangguan penyesuaian,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dokter Indriana menyampaikan bahwa ruangan bagi Caleg yang alami stres atau depresi itu nantinya akan di tempatkan di ruangan Zal B termasuk disediakan psikiater. “Tentunya, Caleg kita itu juga lebih realistis. Artinya, harapan harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Antara harapan dan kenyataan tidak terlalu jauh. Kalau realistis, bisa mencegah mereka-mereka untuk alami down ataupun stres,” harapnya. (azm/gie)

Diketahui, akibat tragedi Kanjuruhan pada Sabtu (01/10/2022) malam, mata RAD mengalami iritasi parah akibat gas air mata. Bahkan, membuat bagian mata yang biasanya berwarna putih, kini seluruhnya berwarna merah. Sedangkan untuk Yuspita Nuraini, sempat merasakan keluhan sesak nafas.

Kedatangan Kapolsek Klojen, Kompol Domingos Xiemenes dan tim Sie Dokkes, ini selain memeriksa kondisi kesehatan keduanya, juga memberikan bantuan kepada korban dan keluarganya.

Baca juga :

• Bupati Pasuruan Deklarasikan SPMB Jujur, Bersih dan Semua Anak Harus Sekolah
• Jelang Pelaksanaan SPMB 2026, Pemkot Malang Tekankan Komitmen Transparansi Penerimaan Siswa
• Pemkot Malang Usulkan Dua Sapi Kurban Jenis Limosin dan Brangus untuk Presiden Prabowo
• Remaja Putri Jember Sukses Tembus Level Nasional dalam Pesona Batik Nusantara 2026
• Peringatan BBGRM, Pemkab Malang Gelorakan Semangat Gotong Royong Bangun Kabupaten Malang

“Memang kami sudah agendakan untuk melakukan kunjungan dan pendampingan secara psikologis maupun untuk mengontrol kondisi korban,” terang Kapolsek Klojen, Kompol Domingos.

Kompol Domingos juga menuturkan, bahwa kehadirannya bersama tim dokter juga sebagai bentuk iktikad baik. “Kami bersama tim akan berusaha memfasilitasi segala keperluan korban baik itu pengobatan ataupun hal lain yang berhubungan dengan administrasi Kepolisian,” jelasnya.

Dalam kunjungan itu, untuk kondisi kesehatan RAD, yang mengalami keluhan di matanya yang memerah, untuk kondisinya mulai membaik. Dia pun sudah mulai masuk sekolah, seperti biasanya. Sedangkan saudaranya, Yustita, yang mengalami keluhan sesak nafas juga sudah menunjukkan kondisi yang membaik dengan melakukan pengobatan di Puskesmas. (gie)