Kegiatan tersebut, dibuka secara resmi oleh Sekda Situbondo, Syaifullah, dengan didampingi Asisten II (Bidang Ekonomi Pembangunan) serta Kepala DP3A-P2KB, Imam Darmaji. Ratusan peserta dari sejumlah elemen, ikut diundang. Diantaranya, perwakilan 17 kecamatan, perwakilan dari beberapa OPD, jajaran Puskesmas serta kalangan pemberdayaan pemuda. Tidak ketinggalan, sejumlah organisasi wanita dan pergerakan wanita juga ikut dilibatkan dalam acara tersebut.

Sekdakab Situbondo, Syaifullah, mengatakan bahwa kegiatan ini diharapkan bisa menjadikan manusia yang unggul serta untuk meningkatkan kualitas anak. Untuk itu, dibutuhkan adanya intervensi dari Pemkab Situbondo dan semua elemen.

“Misalnya saja, untuk pendidikan harus dimulai sejak dini. Maka, harus ada pendidikan PAUD yang sesuai dengan era dan zamannya. Jika kita melihat sistem pendidikan kita saat ini, anak-anak masih banyak dibebani dengan banyaknya pelajaran. Misalnya, tiap tahun juga harus ganti buku,” ujar Sekda Syaifullah.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Antrean Mengular di Pasar Murah Lowokwaru, Sejumlah Warga Kecewa Tidak Kebagian Paket

Terkait dengan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Situbondo, Sekda Syaifullah menjelaskan bahwa setiap tahun selalu dinilai tentang tahapan status KLA. Misalnya, Situbondo mendapatkan apresiasi KLA Kategori Madya dan kini harus ditingkatkan meraih predikat KLA Nindya.

“Setelah ini nanti, Situbondo akan mendapatkan status KLA saja. Untuk itu, kita harus terus membimbing OPD, termasuk saat melakukan penelitian harus disiapkan dengan baik dan selalu didukung dengan data yang valid dan terbaru,” jelas Sekda Syaifullah.

Meski demikian, lanjut Sekda Syaifullah, saat ini ada yang harus segera diperbaiki. Misalnya di bidang tehnis, harus ada perbaikan data dokumen pendukung di beberapa OPD. Yang mana, persoalan data validasi harus didukung adanya SK dan kemudian ada peraturan Kepala Daerah serta ada Perbup berikut data pendukung yang lain.

“Tadi, beberapa OPD saya minta harus menjalin kerja sama sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Sebab, semua tahapannya nanti akan terlihat hasil dan posisi peringkatnya,” terang mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. (her/sit)