“Untuk membantu biaya pemulasaran jenazah warga yang meninggal akibat Covid-19, biayanya bisa dianggarkan melalui DD. Pihak desa dalam hal ini Kades, tidak perlu ragu untuk mengalokasikan DD untuk pemulasaran jenazah warganya,” ujar Khusnul Yaqin, Rabu (04/08) tadi.

Baca Juga:

• Pemkab Lamongan Terus Konsisten Tingkatkan Perbaikan Infrastruktur Jalan
• Dorong Kemajuan Pendidikan, Pemkab Lamongan Sambut Kedatangan 713 Mahasiswa Unair
• Bupati Lamongan Kick Off SPPT PBB P2 Tahun 2026

Khusnul menambahkan, berkaitan dengan pengadaan pembangunan infrastruktur desa, pemerintah desa saat ini hendaknya menunggu sampai situasi sekarang ini membaik. “Bukan tidak boleh membangun. Tetapi, bagi yang sudah terlanjur dilaksanakan juga tidak apa-apa. Namun yang belum dilaksanakan, sekiranya ditunda terlebih dahulu,” ucap Khusnul.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan alokasinya, sementara bisa dialihkan untuk penanggulangan Covid-19. Bentuknya, bisa untuk biaya tracing, testing, penyediaan tempat isolasi, bahkan sampai bantuan sosial.

“Selain itu juga bisa untuk biaya operasional Satgas Covid-19, di tingkat Desa. DD juga bisa digunakan untuk membantu biaya seperti peti jenazah,” ungkap Khusnul.

Dirinya menjelaskan, meskipun di desa biasanya ada dana gotong royong dari masyarakat untuk kematian, yang biasanya dikenal dengan dana sinoman, namun DD juga bisa ditambahkan dalam dana tersebut. “Semisal untuk biaya pemulasaran dananya habis Rp 4 juta, namun dana kematian hanya ada Rp 1 juta. Maka DD bisa mengcover kekurangan sebesar Rp 3 juta itu,” terangnya. Khusnul menuturkan, hal itu sesuai Surat Edaran (SE) Kementerian Desa Nomor 15 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa DD selain digunakan untuk BLT Covid-19, juga bisa digunakan untuk penanggulangan dampak dari Covid-19. “Pemerintah Desa bisa menggunakan DD untuk penanganan Covid-19. Minimal alokasinya 8 persen, maksimalnya juga tidak terbatas,” tuturnya. (son/sit)

Kepala DPMD Kabupaten Lamongan, Khusnul Yaqin, mengatakan jika pihaknya telah meminta kepada seluruh kepala desa (Kades), agar proaktif dengan melibatkan seluruh unsur desa. Dengan melibatkan mulai Kepala Desa, Babinsa, Babinkamtibnas, Bidan Desa, Perangkat Desa, dan lembaga-lembaga yang berada di desa masing-masing, diharapkan langkah pencegahan kian optimal.

Baca juga:

• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan
• Bocah 6 Tahun Dilaporkan Hanyut di Sungai Kasin Kota Malang
• 6 Kali Beraksi di Kedungkandang, Residivis Curanmor Kota Malang Berhasil Dibekuk

“Dengan pelibatan seluruh unsur dan komponen yang ada di desa, diharapkan mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian perkembangan virus Covid-19, yang berada di Desa masing-masing,” katanya.

Selain itu, Khusnul Yaqin mengatakan, untuk mencegahan penyebaran virus Covid-19 yang dilakukan di seluruh desa se Kabupaten Lamongan yaitu dengan mengoptimalkan fungsi posko. Jadi, posko-posko yang sebelumnya sudah ada, dioptimalkan kembali.

“Terkait sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan pencegahan penyebaran virus Covid-19 di desa, yaitu tidak lain adalah dari Dana Desa (DD) itu sendiri. Sebab dari anggaran Dana Desa tersebut sudah di sediakan sebanyak 8 persen untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19 ini,” paparnya.

Tidak hanya itu, dirinya menegaskan, apabila Dana Desa yang sudah di siapkan sebanyak 8 persen sudah di belanjakan habis dan pihak Desa masih membutuhkan dana tambahan yang di perlukan untuk kegiatan pencegahan penyebaran virus Covid-19, maka pihak Desa bisa melakukan refocusing dari Anggaran Pembelanjaan Desa (APBDES).

“Bahkan, untuk kebutuhan anggaran sendiri tidak ada batasan maksimal, yang ada hanya minimal 8 persen dan harus menyesuaikan kebutuhan,” bebernya.

Lebih lanjut Khusnul menambahkan, Dinas PMD juga akan memastikan sarana prasarana yang dapat menunjang pencegahan penyebaran virus Covid-19 yang berada di ruang publik.

“Beberapa di antaranya, handsanitaizer dan alat cuci tangan, juga akan di lakukan pengecekkan terhadap barangnya masih berfungsi atau tidak,” ucapnya.

Khusnul Yaqin juga menyebut bahwa setiap masing-masing desa harus memiliki ruang isolasi. Untuk tempat isolasi diserahkan pihak desa, kegunaannya tidak lain yaitu untuk warga yang tidak mau melakukan isolasi mandiri di rumah.

“Intinya bersama-sama melakukan pembantuan pelaksanaan tiga T, testing, trecing dan trismen, sehingga petugas yang di bawa juga bisa terfasilitasi dan terlayani dengan baik,” tegasnya.

Terkait pelaksanaan vaksin, Khusnul mengintuksikan seluruh kepala Desa harus melakukan kegiatan vaksin di tiap desanya masing-masing.

“Sedangkan, kegiatan vaksin bisa dengan melakukan pendataan warga yang belum melaksanakan vaksin, atau dengan mengajukan pembuatan sekala prioritas,” paparnya. (zud/zen/sit)

Dikatakan Khusnul, pencairan Dana Desa akan dilakukan dalam tiga tahap, pada tahap pertama ini pencairannya sebesar 20 persen dari total alokasi Dana Desa tahun 2019 untuk Kabupaten Lamongan.

“Total ada 20 miliar yang disalurkan dari kas negara,” ungkapnya. Pencairan Dana Desa tahap pertama sebesar 20 milyar tesebut, kata Khusnul, nantinya akan disalurkan kepada 462 desa yang tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Lamongan.

“Itu pagu anggarannya, tapi jumlah Dana Desa di masing-masing desa tidak sama,” terang Khusnul yang menyebut untuk tahap ke dua dan tahap ke tiga, pencairan Dana Desa akan dilakukan masing-masing sebesar 40 persen.

Untuk diketahui pada tahun 2019 besaran alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 dengan kenaikan 14,24 persen yakni sebesar Rp. 45.773.726.000.

Yakni pada tahun 2019, Kabupaten Lamongan mendapatkan alokasi DD sebesar Rp. 367.123.481.000. Sementara tahun 2018 yakni sebesar Rp. 321.349.755.000. (ifa/zen/yan)

Kepala Dinas PMD Lamongan, Khusnul Yaqin, mengatakan DD mulai tahun 2018 ini, harus bisa menjadi salah satu cara untuk memaksimalkan pelaksanaan program yang ada di masing-masing desa. Terutama program pemberdayaan yang ada di masing-masing desa sekaligus bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Pemberdayaan masyarakat, terus kita upayakan. Semakin banyak desa yang melakukan inovasi pemberdayaan maka kesejahteraan masyarakat kian meningkat,” kata Khusnul, Rabu (14/11/2018).

Tak hanya itu, Khusnul juga mengingatkan kepada para Kades untuk bisa tetap taat asas dan patuh terhadap aturan yang ada. Karena saat ini sudah ada banyak kasus yang menimpa para kades ini karena adanya indikasi penyalahgunaan anggaran maupun masalah lainnya.

“Sehingga hal-hal ini harus bisa disikapi secara serius jangan sampai nantinya ada Kades yang terkena masalah terkait penggunaan DD,” tegasnya.

Sekedar diketahui, DD yang ditranfer Pemerintah Pusat ke Kabupaten Lamongan untuk 27 Kecamatan sebanyak 462 desa sejak tahun 2015-2018 dengan rincian tahun 2015 sebesar Rp 127 M, 2016 sebesar Rp 285 M, 2017 sebesar Rp 363 M dan 2018 sebesar Rp 321 M.

“Tahun 2018 DD yang diterima Kabupaten Lamongan mengalami penurunan, tetapi informasinya tahun depan ada penambahan,” pungkas Khusnul.(ifa/zen/yan)