“LKPM memberikan data yang akurat bagi perencanaan pembangunan daerah. Penyampaian laporan yang tepat dan tepat waktu menjadi sangat penting bagi pengambilan keputusan strategis,” ujar Paiman, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) LKPM bagi para pelaku usaha, di Ballroom Abby Hotel Lumajang, Rabu (19/11/2025) tadi.

Disampaikan Paiman, pemahaman yang sama terkait pentingnya LKPM harus dimiliki seluruh pelaku usaha. “Melalui Bimtek ini, kami memfasilitasi pelaku usaha agar dapat menyampaikan laporan dengan benar, sekaligus membantu mengatasi kendala teknis dalam pengisian melalui sistem Online Single Submission (OSS),” jelasnya.

Baca juga :

Paiman juga menambahkan, dukungan ini tidak hanya mendorong kepatuhan pelaku usaha, tetapi juga menjadi bagian dari strategi daerah dan nasional untuk memastikan investasi tetap terpantau dan memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan. Dirinya menekankan, data yang terkumpul melalui LKPM menjadi dasar bagi pengambilan keputusan pemerintah, mulai dari perencanaan infrastruktur hingga kebijakan ekonomi yang mendorong pertumbuhan. Dengan demikian, pelaporan yang tepat waktu dan akurat menjadi fondasi bagi pengembangan investasi yang berkelanjutan.

Bimtek yang diikuti pelaku usaha dari berbagai sektor ini, diharapkan menciptakan ekosistem investasi yang transparan, akuntabel dan mendukung pembangunan daerah. Dirinya berharap, agar pelaku usaha tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menyadari peran strategis laporan mereka bagi kemajuan Lumajang. (kom/adi/gie)

Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, dalam sambutannya menyampaikan kegembiraannya atas pertemuan ini yang merupakan momentum penting dalam upaya percepatan investasi di daerah. “Saya sangat berbahagia dan senang, karena ini menyangkut investasi dan yang mau membiayai hadir juga, kan klop ini bisa langsung action. Apalagi dalam kondisi saat ini, di mana APBD kita terbatas dan anggaran perjalanan dinas sangat minim, kesempatan seperti ini sangat berarti,” kata Wali Kota Aminuddin.

Dirinya juga menekankan, bahwa investasi merupakan kunci pembangunan yang diharapkan mampu mendorong Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. “Dengan investasi, kita bisa membuka segala macam peluang bisnis, lapangan kerja, peningkatan ekonomi dan pada akhirnya pengentasan kemiskinan,” jelasnya.

Wali Kota Aminuddin juga memaparkan, bahwa pihaknya telah aktif membuka peluang investasi, termasuk berkomunikasi dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional bahkan internasional. Beberapa proyek strategis yang dikembangkan, antara lain Probolinggo Port dan Integrated Logistic-LNG Energy Hub bekerja sama dengan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur, pengembangan pasar agrobis dan Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL).

“Kita punya pelabuhan Tanjung Tembaga yang potensial untuk dikembangkan sebagai pelabuhan ternak antarprovinsi. Saya sudah berdiskusi dengan Bappeda Jatim, KSOP, Pelindo, dan DABN terkait peluang ini. Bahkan kita sudah komunikasi dengan daerah lain seperti Bima dan Lombok Barat yang memiliki potensi peternakan besar,” ujarnya.

Wali Kota Aminuddin juga menyebut, potensi transaksi pasar ternak di wilayah Tapal Kuda sangat signifikan, terutama menjelang bulan Dzulhijjah yang bisa mencapai 2.500 transaksi per bulan, dengan harga per ekor antara 5 hingga 6 juta.

Baca juga :

Lebih lanjut mengenai pengembangan sektor wisata dan pengelolaan sampah, juga menjadi perhatian serius Pemkot. Salah satunya adalah pengembangan Pantai Permata dan rencana pengembangan kawasan wisata di wilayah Pilang seluas 15 hektar. Ada pula rencana pengelolaan TPA menjadi kawasan pemanfaatan energi terbarukan dalam jangka 3–5 tahun mendatang.

“Kita juga sedang mengembangkan pengelolaan sampah secara komprehensif. Setiap RW kita wajibkan memiliki gerobak dan tosa sampah. Sampah kita kelola agar menjadi bahan bakar terbarukan bersama pihak ketiga,” tambahnya.

Wali kota juga mengungkap proyek sosial yang tengah digarap, seperti ditunjuknya Kota Probolinggo sebagai pilot project Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial dengan potensi anggaran mencapai Rp 200 hingga 300 miliar, serta kerja sama dengan PT Agrinas Palma Nusantara yang membutuhkan 4.500 tenaga kerja panen sawit.

“Angka pengangguran di kota ini sekitar 6.500 orang, dan jika kerja sama ini berjalan, pengangguran bisa ditekan drastis,” ungkapnya.

Dirinya juga menjelaskan, program koperasi Merah Putih di 29 kelurahan, dengan pembangunan gedung koperasi senilai Rp.5 miliar per kelurahan dan potensi kredit lunak sebesar Rp 1 hingga 1,5 miliar. Pemerintah juga menyiapkan program pemberian makanan tambahan bagi siswa, ibu hamil, dan balita stunting yang menyasar 30 ribu hingga 35 ribu penerima.

Di bidang pelayanan publik, Pemkot telah mempercepat proses perizinan melalui OSS dan NIB. “Kita percepat proses perizinan dari dua hari menjadi 15 menit, demi menarik minat investor,” jelasnya.

Dalam pengembangan UMKM, wali kota menyebutkan telah bekerja sama dengan pasar modern seperti Indomaret dan Alfamart, serta membuka gerai UMKM di kantor-kantor pemerintahan. “UMKM menyumbang 70 hingga 80 persen pergerakan ekonomi kota ini. Kita butuh dukungan kredit lunak dan telah menyediakan Klinik UMKM,” tegasnya.

Proyek strategis terakhir, yaitu pembangunan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Probojalu. Diskusi dilanjutkan dengan paparan dan tanya jawab bersama OPD Kota Probolinggo dan tim provinsi. Hadir sebagai tamu penting dalam forum ini yaitu Sekretaris DPMPTSP Provinsi Jawa Timur Ahmad Handoko Hamdani serta Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Nugroho. (kom/pro/sit)

Pembacaan surat keputusan tentang pengangkatan ini, berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 800.1.3.3/153/427.72/2024 tahun 2024. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan itu, berlangsung di Aula Panti PKK Kabupaten Lumajang.

Baca juga :

Dalam sambutan, Pj Bupati Lumajang melalui Sekda Kabupaten Lumajang, Agus Triyono menyampaikan bahwa mutasi atau rotasi jabatan merupakan suatu hal yang biasa pada suatu pemerintahan. Dengan adanya pelantikan tersebut kepercayaan dan amanah telah diberikan untuk penyegaran agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih optimal.

“Perlu diketahui kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin, namun dikarenakan Pak Mustajib masih cuti, maka pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan beliau dilangsungkan hari ini,” katanya.

Sekda Agus juga berpesan, agar pejabat yang telah dilantik agar dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru. “Semoga usai dilantik, para pejabat bisa segera beraktivitas di tempat yang baru terhitung pada tanggal 2 September 2024,” tambahnya. (kom/adi/gie)

Ditambahkannya, bahwa pelayanan memang menjadi prioritas Kabupaten Lamongan, karena dengan pelayanan yang berkualitas diyakini akan membantu memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Prioritas tersebut, dituangkan dalam program prioritas 100 persen pelayanan publik berkualitas.

Baca juga:

Pujo menambahkan, di MPP Lamongan untuk layanan terkait administrasi kependudukan selama Ramadan tahun ini, beroperasi setiap Senin hingga Kamis pukul 08.00 sampai 12.00 WIB. Sedangkan untuk Jumat, dimulai pukul 08.00 hingga 11.00 WIB. Untuk pelayanan perizinan beroperasi setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB.

“Di MPP Lamongan ada 16 instansi yang memberikan pelayanan. Komitmen kami, meskipun Ramadan tetap memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat,” terangnya. (kom/son/sit)

Kepala DPMPTSP Kota Batu, Muji Dwi Leksono, mengatakan bahwa sebelum melakukan penyegelan, pihaknya sesuai prosedur sudah melakukan pengiriman surat teguran sebanyak dua kali. Tetapi, tidak ada respon dari pemilik reklame, sehingga terpaksa dilakukan penyegelan.

Baca juga :

• Sambut Ramadan, BRI Regional 13 Malang Gelar Bazar UMKM Binaan Plus Beragam Promo Menarik
• Soroti Gangguan Layanan Air, Komisi B DPRD Kota Malang Hearing Evaluasi Operasional WTP Sungai Bango
• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK

“Kami melakukan penyegelan atau penataan terhadap reklame di Jalan Sultan Agung. Ini dikarenakan, telah habis masa izinnya. Sehingga, yang kita lakukan adalah sesuai dengan aturan yaitu harus disegel atau dibongkar,” terang Muji, saat dikonfirmasi melalui ponsel, Minggu (30/04/2023) tadi.

Ditambahkannya, proses penyegelan yang dilakukan DPMPTSP, juga telah mendapatkan surat tembusan dari Satpol PP dan Bapenda Kota Batu. Karenanya, langkah sesuai prosedur sudah dilakukan.

“Pastinya, karena sudah disegel, maka secara tidak langsung reklame itu sudah menjadi aset Pemkot. Dan nantinya, reklame akan dibongkar dan dilelang. Dimana hasilnya lelang itu, nanti akan masuk dalam pendapatan lain-lain,” jelasnya. (put/gie)

Dikatakan Bagian Fungsional Penata Perijinan DPMPTSP Kota Batu, Tauchid Bhaswara, bahwa sampai saat ini pihaknya masih belum menerima berkas perizinan dari perusahaan salah satu holding PT Sampoerna, terkait pembangunan green house strawberry. “Kami belum menerima berkas perizinan dari perusahaan yang membangun green house strawberry di Sumber Brantas,” terang Tauchid, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (31/03/2023) tadi.

Baca juga :

• Sambut Ramadan, BRI Regional 13 Malang Gelar Bazar UMKM Binaan Plus Beragam Promo Menarik
• Soroti Gangguan Layanan Air, Komisi B DPRD Kota Malang Hearing Evaluasi Operasional WTP Sungai Bango
• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK

Ditambahkannya, bahwa pendaftaran perizinan yang dilakukan perusahaan itu, masih tahap di OSS. Artinya, masih belum melalui tahapan ke dinas. “Saat ini masih tahap pendaftaran di OSS. Namun, untuk legalnya perizinan ini masih menunggu tahapan yang harus dilalui. Jadi, harus ada validasi. Setelah itu, ada Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dari BPN. Yang jelas, prosesnya banyak tahapan yang harus dilalui,” tuturnya.

Sehingga, tegas Tauchid, rencana pembangunan green house strawberry di Sumber Brantas, meski sudah ada aktivitas dengan meratakan tanah, tetapi untuk statusnya masih belum ada izin resmi dari DPMPTSP Kota Batu. “Yang jelas, kami belum terbitkan izin,” tegasnya. (put/sit)

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batu, Muji Dwi Leksono, menjelaskan bahwa regulasi baru dengan nama PBG ini menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). “Jadi, dengan regulasi yang baru ini, maka istilah IMB diganti dengan PBG. Ini menggunakan aplikasi SIMBG. Jadi, setiap pengguna layanan yang mau izin PBG, bisa melalui aplikasi ini,” terang Muji, saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Kamis (23/03/2023) tadi.

Aplikasi SIMBG, tambahnya, itu bisa diakses oleh semua. Bahkan, terkoneksi dengan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Baca juga :

• Sambut Ramadan, BRI Regional 13 Malang Gelar Bazar UMKM Binaan Plus Beragam Promo Menarik
• Soroti Gangguan Layanan Air, Komisi B DPRD Kota Malang Hearing Evaluasi Operasional WTP Sungai Bango
• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK

“Proses itu akan berjalan dan dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Baru setelah proses dipenuhi, maka dilakukan pembayaran restribusi. Seperti di IMB ada bayar restribusi. Setelah membayar restribusi proses berjalan baru masuk ke perizinan. Di perizinan inilah, merupakan domain dari DPMPTSP. Dan, kami akan menindaklanjuti selama dua hari kalau sudah masuk di perijinan tadi,” jelasnya.

PGB ini, tambahnya, adalah perubahan. Dalam artian, kesan izin itu tidak ada tetapi menjadi persetujuan. Sedangkan, saat ini melalui aplikasi SIMBG untuk mengurus PBG di dinas perumahan dan kawasan pemukiman sudah 182 berkas yang diproses. Tahun 2023 ini, baru satu PBG yang sudah selesai. “Ya, harapan saya tentunya tidak terjadi trouble pada sistem aplikasinya. Karena, sudah banyak yang menunggu,” laparnya. (put/sit)

Sekda Kabupaten Situbondo, Wawan Setiawan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa MPP merupakan bagian dari pemenuhan oleh Pemkab Situbondo, atas harapan dan keinginan masyarakat. Tentunya, agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik secara mudah, cepat dan tepat.

Secara fisik, tambahnya, bangunan MPP sudah siap dan terkait unsur-unsur perangkat lainnya, akan disiapkan. Sebab, ini masih dilakukan kajian dan diharapkan dalam beberapa bulan ke depan, sudah bisa terselesaikan.

Baca juga :

• Sambut Ramadan, BRI Regional 13 Malang Gelar Bazar UMKM Binaan Plus Beragam Promo Menarik
• Soroti Gangguan Layanan Air, Komisi B DPRD Kota Malang Hearing Evaluasi Operasional WTP Sungai Bango
• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK

Berdasarkan arahan Menpan RB yang terbaru, ujarnya, sebagaimana ketentuan Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka MPP ini merupakan bagian dari SPBE konsepsi baru yaitu MPP digital. “Pembentukan MPP ini menjadi bagian target kami di Pemkab Situbondo. Sebab, MPP merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagaimana tuntutan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kita berkomitmen untuk hadir ketika masyarakat membutuhkan pelayanan dari kita secara cepat dan tepat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Situbondo, Qurrotul Aini, menjelaskan bahwa tujuan diselenggarakan forum konsultasi publik ini untuk menjaring saran serta menghimpun aspirasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan MPP di Kabupaten Situbondo. Yaitu, dengan harapan di tahun 2023 ini, persiapan penyelenggaraan MPP baik secara fisik ataupun administrasi sudah dapat diselesaikan dengan baik.

Sedangkan lokasi MPP, ujarnya, berada di eks Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, tepatnya di Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan. “Dengan adanya MP, maka pelayanan akan lebih mudah, efektif, efisien dan cepat. Karena, ini sudah terintegrasi dalam satu gedung. Dalam kegiatan ini kami mengundang pihak Forkopimda, instansi vertikal, BUMN, BUMD dan swasta,” ujarnya. (her/gie)

Disampaikan Kepala DPMPTSP Kota Batu, Muji Dwi Leksono, bahwa kegiatan Njagong Bareng menjadi wadah bagi UMKM di Kota Batu, untuk saling berkomunikasi dan berbagi informasi terkait berbagai regulasi yang berkaitan dengan pelaku usaha. “Persaingan UMKM ke depan akan luar biasa, dengan berbagai regulasi yang baru. Kami hadir, dengan tujuan untuk melakukan pendampingan agar UMKM di Kota Batu bisa bertumbuh dan bisa naik kelas,” terangnya, saat di Gazebo Plut Kota Batu, Jumat (10/02/2023) tadi.

DPMPTSP bersama Dinas Kesehatan Kota Batu, PLUT Kota Batu dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Batu, tambahnya, memfasilitasi UMKM di Kota Batu agar mampu naik kelas dan bermitra dengan pembinaan kemandirian UMKM untuk kesiapan naik kelas dan bermitra dengan penanaman modal dalam negeri/penanaman modal asing lokal maupun nasional. Sedangkan, mengenai keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Among Warga, menurut Muji, punya tujuan sebagai layanan satu pintu bagi UMKM.

Baca Juga :

• Sambut Ramadan, BRI Regional 13 Malang Gelar Bazar UMKM Binaan Plus Beragam Promo Menarik
• Soroti Gangguan Layanan Air, Komisi B DPRD Kota Malang Hearing Evaluasi Operasional WTP Sungai Bango
• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK

“Jadi, adanya MPP ini menjadi alternatif pelayanan bagi pelaku UMKM. Pelaku usaha bisa mengurus perijinan, mengajukan BPOM hanya dalam satu tempat,” imbuhnya.

Dengan adanya pembinaan dan kolaborasi bersama berbagai dinas terkait ini, diharapkan bisa menjadi solusi bagi UMKM untuk bertumbuh dan berkembang sehingga mendorong peningkatan perekonomian.

Menanggapi kegiatan yang dilakukan DPMPTSP Kota Batu, Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamim Tohari, berharap bisa berjalan dengan baik. Sehingga, pelaku usaha di Kota Batu ini bisa menjalankan usahanya dengan sangat maksimal. Tentunya, pembinaan oleh dinas terkait bisa memberikan manfaat bagi UMKM di Kota Batu.

“Karena setelah pandemi. Ekonomi sudah mulai membaik. Harapan kami, dengan adanya perijinan yang difasilitasi oleh dinas terkait bisa membawa dampak positif bagi pelaku UMKM di Kota Batu,” tuturnya, saat dihubungi via ponsel.

Dengan jelasnya legalitas UMKM, tambahnya, maka pelaku usaha tidak merasa ragu dalam menjalankan usahanya. Serta, bisa menggandeng pihak perbankan untuk permodalannya.

“Yang pasti, adanya dinas terkait menjemput bola ke pelaku UMKM tentunya sangat menggembirakan bagi kami. Dan, kami berharap ini kedepannya lebih baik lagi,” tegas Khamim.

Sekedar diketahui bahwa berdasarkan data tahun 2022 disebutkan jumlah UMKM di Kota Batu mencapai 23 ribu. Dan, jumlah tersebut merupakan potensi penggerak ekonomi masyarakat. (put/sit)