Dalam Aksi ini, DPPKB mencoba memecahkan masalah dengan mencari tahu, masalah yang dihadapi perempuan untuk dicarikan solusinya. Kepala DPPKB Kabupaten Bondowoso, dr Agus Suwardjito MMKes, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk melindungi hak perempuan dan anak. Melalui Kegiatan aksi nyata suara perempuan, hak perempuan dan anak diharapkan dapat terlindungi.

“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari total jumlah penduduk Bondowoso sebanyak 797.592, 400.894 diantaranya perempuan dan 396.698 laki-laki. Artinya lebih banyak perempuan dibanding laki-laki,” jelasnya.

Namun, dalam kesempatan apapun, eksistensi perempuan dinomorduakan. Inilah pentingnya keadilan gender dalam menjalani kehidupan untuk meraih kebahagiaan. Ditambahkan, faktanya, secara kwantitas jumlah perempuan. Secara kwalitas juga tidak kalah, banyak Kepala OPD Pemkab Bondowoso dari perempuan dan sukses.

Demikian juga politis, aktivis, bahkan wartawan. Mereka siap ditempatkan di mana saja. Oleh karena itu, DPPKB mempunyai kepentingan untuk memberdayakan perempuan. Agar juga bisa terlibat dalam proses pembangunan.

“Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bondowoso mencapai 90,62 persen. Indikatornya antara lain, kesehatan, usia harapan hidup bayi dan ibu, usia lama sekolah dan daya beli,” kata Agus.

Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender, kata Agus dalam sambutannya menyebut ada 65 persen. Diantara indikatornya, peran serta perempuan di sektor kewirausahaan. Kemudian ada juga indikator partisipasi perempuan di bidang politik. (sam/gie)

Untuk tahap awal sosialisasi, dilakukan kepada petugas dari tingkat kecamatan hingga tingkat desa. Pendataan itu, sebagai acuan untuk mengurai permasalah hingga tingkat bawah, demi membangun keluarga yang berkualitas.

Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Penduduk DPPKB Bondowoso, Dr Untung Kuzairi, mengatakan bahwa PK21 (pendataan keluarga tahun 2021) ini untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang kependudukan dan pembangunan keluarga, dan sesuai instruksi dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional).

“Dinas PPKB Bondowoso telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka persiapan PK21. Diantaranya penyiapan sarana prasarana pendukung pelaksanaan dan pelatihan SDM pengelolanya,” katanya.

Menurutnya, pelatihan SDM pengelola PK21 itu, terus dilakukan dengan pembentukan tim OPD DPPKB. Yakni tim teaching dan menjadwal pelatihan mulai tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Total ada 46 SDM pengelola data dan manajer data. Serta, 219 orang supervisor sesuai jumlah desa dan kader pendata sebanyak 1.800 lebih.

“Adapun pelatihan SDM pengelola PK21 yang pelaksanaannya dilaksanakan pada tanggal 1-28 Maret 2021,” paparnya.

Sementara untuk pendataan, tambahnya, dilaksanakan pada 1 April hingga 1 Mei 2021 secara serentak seluruh Indonesia.

Baca juga: Wakil Bupati Bondowoso Minta Program OPD Mengacu Tema Pembangunan dan Tidak CP

Untuk saat ini, DPPKB Bondowoso fokus melakukan koordinasi integrasi dari berbagai unit kegiatan. Sehingga menjadi satu data keluarga. Data PK21 sendiri, dapat digunakan sebagai indikator pembangunan keluarga menuju keluarga sejahtera dan berkualitas, khususnya di Kabupaten Bondowoso.

“Yakni untuk menunjang pembangunan menuju Bondowoso melesat,” paparnya saat dikonfirmasi memontum.com di Bondowoso.

Adapun data tersebut, lanjut dia, diantaranya data anak sekolah. Nanti bisa digunakan untuk proyeksi kebutuhan pendidikan sampai 5 tahun ke depan.

“Termasuk kebutuhan alat kontrasepsi, bentuk keluarga secara keseluruhan di Kabupaten Bondowoso bagaimana, dan seterusnya,” jelasnya.

Mengingat pentingnya pendataan keluarga Tahun 2021 ini, maka masyarakat Bondowoso diharapkan menyambut baik dan ikut serta menyukseskan pelaksanaan PK 21.

“Mulai tingkat RT, RW, desa sampai tingkat kabupaten,” harap Kabid Pengendalian Penduduk DPPKB Bondowoso ini. (dul/sit)

Bupati Bondowoso, Drs. KH. Salwa Arifin melalui Plt. DPPKB, Awan Boedhyono, menjelaskan, PUG di Bondowoso memprioritaskan partisipasi laki-laki dan perempuan. Dan ini merupakan bagian strategi dalam merancang dan melaksanakan pembangunan pada sektor kemiskinan, disabilitas dan masyarakat marjinal.

Bupati foto bersama usai MoU (sam)

“Program ini perlu dipertajam dilapangan. Sehingga dampaknya betul-betul dirasakan. Seremonial MoU ini hanya merupakan bagian kecil dari program ini,” kata Awan, Rabu (12/8/2020).

Ditambahkan, misalnya dilingkungan pendidikan ada disabilitas. Maka tidak boleh terjadi perlakuan berbeda dengan murid yang normal. Karena pada hakikatnya, penyandang juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan.

“Dan ini, tidak hanya dilakukan di sektor pendidikan saja, tapi di seluruh sektor. Secara substantif, seluruh warga Bondowoso, laki-laki dan perempuan, yang normal dan yang cacat harus diperlakukan sama,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bondowoso, Dra. Hj. Farida, M.Si, menjelaskan, Pemkab akan mencari solusi agar kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Hal yang sama diungkapkan Dra. Murti Jasmani, pemerhati anak dan perempuan mengatakan, jangka panjang dari kegiatan ini adalah meminimalisir kekerasan terhadap anak dan perempuan.

“Masyarakat harus dilibatkan dalam proses ini. Ada 7 tahapan yang harus dituntaskan. Dan Pemkab harus membuat regulasi melalui Perda. Kemudian komitmen dari pihak terkait”, kata mitra jaringan Pemda dalam implementasi PUG ini.

Murti mengaku terus menodorong Pemkab Bondowoso agar segera melaporkan pada Pemerintah Provinsi, bahwa PUG di Bondowoso berjalan dengan baik. Dan segera didaftarkan. (sam/mzm)

“Saya bangga atas terobosan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan ,dan Keluarga Berencana, mari kita dorong terus anak muda supaya terus berprestasi,”kata Saifullah.

Menurut Saifullah, faktor orang tua sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini karena itulah, sejak dini penting untuk mengeduksi pernikahan usia ideal. Mengingat, angka pernikahan dini Bondowoso masih cukup tinggi.

” Mari kita dorong orang tua untuk menuntaskan pendidikan anaknya hingga perguruan tinggi,” lebih rinci Saifullah menyampaikan.

Sementara Nunung Setianingsih, Kepala Dinas PPKB Bondowoso, menjelaskan, bahwa tercatat hingga saat ini, angka pernikahan dini Bondowoso mencapai 41,6 % dari sekitar 3 ribu angka pernikahan hingga Oktober 2019. Angka ini diklaim mengalami penurunan sekalipun tidak signifikan.

Adapun angka pernikahan dini selama tiga tahun terakhir, pada tahun 2016 di angka 43,76 %, di Tahun 2017 kemarin berada di 41,76% dan pada tahun 2018 berada di angka 41,06 % dari total sekitar 5 ribu angka pernikahan.

“Sekarang kita masih belum bisa menyebutkan keseluruhan (Red : Seluruh Pernikahan 2019). Kita biasanya menulisnya sampai akhir tahun,” Ungkapnya.

Ia menerangkan kegiatan sosialisasi ini untuk mengedukasi generasi muda Bondowoso agar mampu berkomunikasi informasi dan edukasi secara modern. Mereka, diharapkan juga mampu berkomunikasi dengan nuansa religi.

Artinya, mereka diharapkan bukan hanya tahu tentang kegiatan umum. Namun demikian juga dari sisi agama mereka juga kuat.

“Sehingga akan muncul SDM yang unggul dalam rangka mencapai generasi emas dengan kondisi SDM yang sehat, cerdas, dan berakhlak baik,”urainya.

Diakuinya, bahwa memang mindset dari orang tua juga perlu diberikan pengetahuan tentang pernikahan dini. Karena itulah, pihaknya juga melakukan edukasi pada orang tua melalui program Bina Keluarga Remaja. Pantauan memontum.com Bondowoso, kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan agreement penolakan pernikahan usia dini oleh Saifullah sekda Bondowoso bersama ratusan pelajar. (dul/yan)