Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI), M Afif Hasbullah, dalam sambutannya mengatakan dengan dilaksanakannya sosialisasi ini pihaknya akan mengenalkan tentang kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha kepada masyarakat. “Salah satu peran KPPU RI, yakni sebagai pengawas kemitraan pelaku usaha besar dengan pelaku Usaha Micro Kecil Menengah (UMKM). Kita ingin, UMKM terliterasi dengan pengetahuan bahwa kemitraan yang sehat itu, yakni kemitraan yang didasari prinsip kesetaraan dalam berbisnis. Sehingga, para pelaku UMKM ini tidak dikuasai, dikendalikan dan atau diatur oleh para pengusaha besar,” jelas M Afif Hasbullah.

Lebih lanjut disampaikan, apabila para pelaku UMKM mau bekerjasama dengan para pelaku usaha besar, jangan sampai mau dirugikan oleh pengusaha besar tersebut. “Dengan sosialisasi ini, kita akan mengedukasi masyarakat UMKM agar mengetahui tentang etika berbisnis yang baik. Jadi, kita mendorong para pelaku UMKM supaya berinovatif, mandiri, percaya diri dalam memasarkan barang maupun jasanya,” tutur Gus Afif.

Baca juga :

• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• Hari Pertama Sekolah di Bulan Ramadan, Siswa SMPN 6 Kota Malang Terima MBG Menu Kering untuk Berbuka

Selain itu, sambung Gus Afif, jangan sampai ketika barang-barang atau jasa UMKM masuk pasar, terus terjadi diskriminasi atau pembatasan sesama pelaku usaha dan konsumennya. “Kita juga mendorong agar para pelaku usaha UMKM melakukan usaha yang sehat dan terus meningkatkan kreatifitas di bidang usahanya masing-masing. Sehingga, mampu bersaing secara sehat dalam memasarkan produk-produknya,” papar KPPU RI.

Sementara itu, HM Nasim Khan dalam sambutannya mengatakan bahwa di era digitalisasi seperti sekarang ini masyarakat dituntut lebih cerdas. Cerdas dalam berusaha, cerdas dalam berkarier, cerdas dalam bekerja dan yang paling penting cerdas dalam menentukan calon legislatif pada Pemilu 2024 mendatang.

“Di era digitalisasi seperti sekarang ini, masyarakat dituntut untuk cerdas dalam memanfaatkan teknologi informasi. Sebab, kecanggihan digitalisasi pada era sekarang juga sangat dibutuhkan untuk berbagai kepentingan. Termasuk, kepentingan masyarakat UMKM dalam memasarkan produknya agar ekonominya berkembang,” jelas Nasim Khan dihadapan 200 peserta UMKM. (her/sit)

Disampaikan Zulfikarr Arse Sadikin atau yang akrab di sapa Bang Zul, mengatakan bahwa masyarakat Situbondo harus mampu beradaptasi dengan tata kelola keuangan di tengah masyarakat. Jangan terlalu mudah melakukan pinjaman online (Pinjol) tanpa mengetahui legalitasnya.

“Sebab bila masyarakat sudah terjerumus ke pinjaman online, yang tentunya tidak jelas legalitasnya, maka masyarakat bisa menjadi korban dan akan terbelit hutang,” ujar Bang Zul.

Untuk itu, tambahnya, dirinya mengajak OJK hadir secara intens ke tengah masyarakat Situbondo, guna memberikan sosialisasi. “Tujuannya, tentu agar masyarakat tidak menjadi korban Pinjol Ilegal,” paparnya.

Baca juga :

• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• Hari Pertama Sekolah di Bulan Ramadan, Siswa SMPN 6 Kota Malang Terima MBG Menu Kering untuk Berbuka

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Situbondo, Rahmad, yang turut hadir juga berharap pada ratusan masyarakat dan peserta yang hadir khususnya, agar betul-betul memanfaatkan acara tersebut. Sehingga, bisa menjadi bekal dalam keseharian dan tepat menentukan pilihan pinjaman andai mendesak.

“Saya ucapkan banyak terima kasih pada Bang Zul yang telah bersedia hadir kembali di tengah-tengah masyarakat Situbondo, dengan menghadirkan sosialisasi yang sangat bermanfaat. Sehingga, masyarakat tidak bisa paham dan tahu, dalam menentukan baik dan buruknya,” paparnya.

Acara sosialisasi yang berlangsung sore ini, juga diakhiri dengan acara buka puasa bersama dengan seluruh peserta. Turut hadir di acara tersebut, anggota DPRD Situbondo dari Fraksi Partai Golkar, anggota pengurus DPD Golkar dari 17 kecamatan, AMPG, AMPI dan seluruh anggota sayap Golkar Kabupaten Situbondo. (her/sit)

Pimpinan rombongan Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengatakan bahwa meskipun dalam suasana Ramadan, namun anggota DPR tetap produktif. Salah satunya, dengan kunjungan spesifik seperti ke Kabupaten Malang.

Emanuel Melkiades Laka Lena sebagai pimpinan rombongan, juga mengatakan bahwa kunjungan ini dilakukan secara mendadak dan didapati bahwa pangan yang dijual di pasar Singosari, aman dikonsumsi. “Namun, perlu lebih diperhatikan kebersihan pasar dan kesehatan para pedagang, khususnya dari paparan Covid-19. Mengingat proses transisi dari pandemi ke endemi tidak akan hilang dalam waktu dekat,” ujarnya.

Baca juga :

• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• Hari Pertama Sekolah di Bulan Ramadan, Siswa SMPN 6 Kota Malang Terima MBG Menu Kering untuk Berbuka

Komisi IX juga mengapresiasi peran serta BBPOM di Malang, dalam pengawasan temasuk dengan adanya mobil laboratorium keliling yang melakukan sampling dan pengujian langsung di lapangan. “Ini sangat perlu, untuk memastikan pangan yang dijual tidak mengandung bahan berbahya yang dapat merugikan kesehatan,” imbuhnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Balai Besar POM Surabaya, Pimpinan BPJS Kesehatan Kabupaten Malang, Kepala UPT Perlindungan Konsumen Malang, Ketua MUI Kabupaten Malang, Jajaran Kepala OPD Kabupaten Malang serta Camat dan Muspika Singosari. (pro/sit)

Sosialisasi yang membahas tuntas tentang kecintaan produk dalam negeri kepada masyarakat ini, juga dilakukan tanya jawab antara peserta dengan para pemateri terkait dengan cara pemasaran produk-produk unggulan lokal Kabupaten Situbondo.

Baca juga :

• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• Hari Pertama Sekolah di Bulan Ramadan, Siswa SMPN 6 Kota Malang Terima MBG Menu Kering untuk Berbuka

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, HM Nasim Khan, mengatakan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Kemendag bekerjasama dengan Nasim Khan Indonesia ini, mengajak masyarakat untuk mencintai produk-produk negara sendiri. “Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan sekaligus membangun kecintaan akan pentingnya penggunaan produk dalam negeri, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Situbondo. Dengan demikian, akan semakin banyak masyarakat yang pro dan membeli produk dalam negeri melalui platform online marketplace yang ditawarkan UMKM Indonesia akan semakin bertambah,” kata Presiden NKI.

Nasim Khan mengapresiasi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang telah melaksanakan sosialisasi ini. “Saya mengajak masyarakat yang hadir dalam sosialisasi ini untuk terus mencintai dan membeli produk-produk buatan Indonesia, serta bangga menggunakan produk dalam negeri,” ujar Nasim Khan. (her/gie)

Dalam kunjungannya itu, rombongan Komisi V DPR RI disambut langsung Plh Bupati Blitar, Rahmat Santoso beserta Sekda Kabupaten Blitar, Izul Mahrom dan jajaran kepala OPD Pemkab Blitar hingga Forkopimda. Sementara kunjungan Komisi V DPR RI bersama Plh Bupati Blitar, diprioritaskan pembangunan tiga proyek infrastruktur di Kabupaten Blitar, yang bisa mempengaruhi ekonomi nasional. Tiga proyek prioritas tersebut, yaitu pembangunan jembatan untuk pelurusan jalan di Kali Legi, pembangunan kembali Pasar Kesamben dan peningkatan kelas Jalan Brongkos-Ngembul di Kecamatan Binangun.

Plh Bupati Blitar, Rahmat Santoso, mengatakan bahwa dari tiga proyek prioritas yang disampaikan Komisi V DPR RI, yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah peningkatan kelas Jalan Brongkos-Ngembul. Karena, sudah berkali-kali terjadi gejolak di masyarakat.

“Di sana ada pabrik gula yang merupakan bagian dari obyek vital nasional. Yaitu, terkait dengan kebutuhan bahan pangan nasional yaitu gula. Maka, perlu adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat,” kata Plh Bupati Rahmat Santoso, Jumat (03/02/2023) tadi.

Lebih lanjut Rahmat Santoso menyampaikan, bahwa Pemkab Blitar berterima kasih atas respon dari Komisi V DPR RI, terutama masalah infrastruktur, termasuk di Blitar Selatan. “Mulai jembatan untuk pelurusan jalan di Kali Legi, yang tinggal pembebasan lahan. Kemudian, Pasar Kesamben yang semula direncanakan 1 lantai, tapi malah ditawarkan lebih. Serta terakhir, peningkatan kelas jalan di Rejoso, yang memang harus dilakukan untuk mendukung pabrik gula yang memenuhi kebutuhan gula nasional,” tambahnya.

Baca juga:

• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• Hari Pertama Sekolah di Bulan Ramadan, Siswa SMPN 6 Kota Malang Terima MBG Menu Kering untuk Berbuka

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menyampaikan bahwa sesuai hasil Kunker Spesifik di Kabupaten Blitar, pihaknya telah melihat langsung kondisi infrastruktur yang ada. Yaitu mulai jembatan, pasar yang terbakar dan jalan yang rusak. “Selain meninjau infrastruktur, kami juga menyerap aspirasi dari pemerintah daerah, mengenai apa yang dibutuhkan di bidang infrastruktur dan transportasi di daerah ini,” jelas Roberth Rouw.

Lebih lanjut anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem ini menjelaskan, Kunker ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dari pelaksanaan APBN. “Kunfik (kunjungan kerja spesifik) ini merupakan bagian pelaksanaan fungsi pengawasan. Apa yang telah dilaksanakan oleh mitra Komisi V, yaitu Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan,” urainya.

Pimpinan rombongan Kunfik Komisi V DPR RI dari Dapil Papua, ini menegaskan bahwa selama meninjau lokasi infrastruktur jalan dan Pasar Kesamben yang terbakar beberapa waktu lalu, pihaknya melihat bahwa Kabupaten Blitar, membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat. “Oleh karena itu, kami minta agar Kementerian PUPR dan Perhubungan segera berkoordinasi dengan Pemkab Blitar,” tegasnya.

Roberth menjelaskan, berdasarkan masukan dan aspirasi dari Pemkab Blitar, yaitu agar permasalahan di Blitar dapat segera teratasi. Terutama, masalah insfrastruktur dan transportasi, demi kelayakan serta keselamatan.

“Perlu diketahui, pemerintah pusat akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres), untuk mempercepat pembangunan jalan di daerah. Sebagai amanat dari UU No 2 Tahun 2022, tentang jalan, dimana terdapat beberapa pasal yang mengatur terkait pengambilan pelaksanaan urusan pembangunan jalan di daerah oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Dengan adanya Inpres tersebut, pihaknya optimis kebutuhan infastruktur di sektor jalan, yang merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat dapat semakin baik dan layak untuk mobilitas masyarakat.

“Setelah Inpres tersebut disahkan oleh presiden, maka kami minta agar Pemkab Blitar dan Dirjen Bina Marga PUPR dapat berkoordinasi untuk penanganan ruas-ruas jalan yang menjadi prioritas,” imbuhnya.

Hasil dari Kunker Spesifik ini, ujarnya, akan dilaporkan dalam rapat komisi serta dijadikan bahan dalam rapat kerja bersama mitra kerja Komisi V DPR RI, untuk dibahas dan ditentukan tindaklanjutnya. “Kami akan sangat berdosa pada pemimpin bangsa ini jika tidak bisa membangun di tanah Proklamator Bung Karno,” tegasnya.

Disebutkannya, sesuai hasil paparan dari Pemkab Blitar mengenai tiga proyek prioritas tersebut, memang harus ada dukungan dari pemerintah pusat. “Karena Pemkab memang tidak mampu untuk membiayai. Apalagi ini berdampak pada perekonomian nasional yaitu kebutuhan gula,” ujarnya. (jar/gie)

Mengawali sambutannya, Ketua Tim Kunker Komisi IV DPR-RI, Anggia Erma Rini, mengatakan bahwa beras adalah komoditas sangat penting, yang tidak hanya menjadi makanan pokok tetapi juga menyumbang inflasi. Karenanya, beberapa waktu lalu, Komisi IV memang meminta kepada Menteri Pertanian, terkait estimasi panen yang bisa didapatkan di bulan sekarang.

“Karena di lapangan maupun di dalam komisi, tampak adanya perbedaan data atau fakta. Berdasarkan hasil data yang didapat, beras minus dalam waktu enam bulan. Sedangkan data disampaikan oleh pimpinan pertanian berdasarkan BPS, sudah surplus. Hal tersebut, tentunya perlu lebih digali lagi,” ujarnya.

Ditambahkannya, bahwa masalah beras adalah masalah krusial dan harus segera ditangani. Apalagi, saat ini ada isu global krisis pangan, sehingga harus disikapi dengan sangat baik. Secara nasional, Februari ada 1,06 juta hektar luas lahan pertanian dan diperkiraan dapat memproduksi 5,61 kg setara dengan 2,23 juta ton beras.

Sedangkan di Jawa timur, tambahnya, perkiraan di Februari ini sebanyak 689.000 ton beras. Sedangkan di Maret, sebanyak 1,3 juta ton beras. Potensi tersebut, harus dioptimalkan.

Baca juga :

• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• Hari Pertama Sekolah di Bulan Ramadan, Siswa SMPN 6 Kota Malang Terima MBG Menu Kering untuk Berbuka

“Semoga estimasi tersebut benar. Karena, di Februari dan Maret merupakan bulan ketika kita mendapatkan panen raya. Untuk itu, data dimanapun, harusnya mendiskusikan. Baik itu antara menteri Pertanian dengan Badan Pangan Nasional, terkait kesediaan beras untuk masyarakat,” imbuhnya.

Di tempat sama, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, dalam sambutannya menyampaikan semoga melalui Kunker dapat menggali informasi strategis yang diperlukan di bidang ketersediaan pangan nasional, utamanya di Kabupaten Jombang. Karena, pangan adalah kebutuhan mendasar yang harus dijaga ketersediaannya.

“Kabupaten Jombang adalah salah satu sentra produksi pangan, khususnya padi di Jawa Timur. Kabupaten Jombang memasok pangan di tingkat regional bahkan nasional,” tegas Bupati Hj Mundjidah.

Ditambahkannya, bahwa tanaman padi di Jombang, ditanam di 21 kecamatan dengan luas lahannya mencapai 73.693,4 hektar dengan produksi 455.960,4 ton. Setiap tahun, Kabupaten Jombang surplus beras mencapai 100.000 ton lebih. Bahkan, di Kabupaten Jombang juga berkembang penggilingan padi, baik yang dikelola oleh perorangan maupun kelompok tani.

“Dua usaha penggilingan tersebut, merupakan skala perusahaan cukup besar. Sehingga, proses managemen agribisnis di dalamnya cukup kompleks,” imbuhnya. (azl/sit)

Sekedar diketahui, Kelima Kades tersebut diantaranya Kades Toronan, Mohammad Sa’ie, Kades Panempan, Moh Afandi, Kades Bettet, Kusmawardi, Kades Teja Timur, Aminullah dan Kades Teja Barat, Apri Dwi Deden Kurniawan.

Peristiwa itu, diperoleh informasi berawal ketika mobil jenis Fortuner yang ditumpangi kelima Kades tersebut hendak menghindar dari mobil yang mengerem secara mendadak di depannya. Sehingga, mobil kelima Kades tersebut menabrak marka jalan.

Baca juga:

• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• Hari Pertama Sekolah di Bulan Ramadan, Siswa SMPN 6 Kota Malang Terima MBG Menu Kering untuk Berbuka

“Ada mobil yang mengerem mendadak di depannya. Sementara saat kejadian, situasinya tengah hujan,” kata Ketua Persatuan Kepala Desa Pamekasan (Perkasa), Farid Afandi, Kamis (19/01/2023) tadi.

Lebih lanjut disampaikan, dari kelima Kades tersebut, empat diantaranya mengalami luka lebam. Sementara, satu mengalami patah tulang pada bagian bahu, yakni Kades Teja Timur, Aminullah. “Alhamdulillah, semua baik-baik saja dan sekarang sudah dibawa pulang,” jelasnya. (azm/gie)

Diketahui, masa jabatan Kades saat ini dinilai kurang lama. Oleh karena itu, ratusan Kades di Trenggalek, menuntut agar wakil rakyat merevisi Undang-Undang Desa. “Hari ini kita mendatangi Kantor DPR RI dan menyampaikan tuntutan agar Undang Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 dilakukan revisi,” ungkap Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Trenggalek, Puryono saat dikonfirmasi, Selasa (17/01/2023) sore.

Dalam Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014, tentang masa jabatan kepala desa disebutkan kepala desa hanya bisa menjabat kurang lebih 6 tahun atau 3 kali periode. “Pasal itu, kita minta untuk revisi menjadi 9 tahun jabatan dengan 2 kali periode. Mengingat, ini menyangkut kesinambungan visi misi,” imbuhnya.

Baca juga:

• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• Hari Pertama Sekolah di Bulan Ramadan, Siswa SMPN 6 Kota Malang Terima MBG Menu Kering untuk Berbuka

Jabatan Kades yang ada saat ini, paparnya, dinilai terlalu pendek jangka waktunya. Ditegaskannya, bahwa selama 6 tahun itu pemenuhan janji-janji politik sesuai kebutuhan desa pun belum semua terlaksana. Selain itu, di desa lebih kondusif, karena sedikit banyak setelah Pilkades akan ada pendukung yang terbelah. Makanya, untuk masa jabatannya hanya 6 tahun, itu dirasa belum cukup.

“Ibaratnya, apa yang kita janjikan saat Pilkades dahulu saja, belum semua terlaksana. Masa iya harus ada pemilihan lagi. Ya tolong diberi waktu sedikit lagi untuk menyelesaikan apa-apa yang kita janjian dulu ke masyarakat di desa,” tegas Kades Karangturi, Kecamatan Munjungan ini.

Puryono menambahkan, revisi UU tentang desa harus dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), sehingga pada tahun 2023 bisa diterapkan. “Inikan masuk Prolegnas, maka kami mendesak agar DPR RI merubah undang-undang itu. Karena dalam hal ini, yang memiliki wewenang merubah undang-undang adalah wakil rakyat yang duduk di kursi DPR RI,” ujarnya.

Saat menyampaikan aspirasinya ini, AKD Trenggalek juga membentangkan spanduk bertuliskan ‘Trenggalek Menggugat, Revisi UU Nomor 6 tahun 2014, Harga Mati’. Dan ‘Parpol Yang Tidak Mendukung Revisi UU Nomor 6 tahun 2014 Pasal 39 ayat 1 Masa Jabatan Kades 6 Tahun 3x Menjadi 9 tahun 2x, Boikot Pemilu 2024’. (mil/gie)

Wamentan Harvik Husnul Qolbi, dalam keterangannya menyampaikan bahwa di setiap kunjungan kerja di hampir 200 kabupaten dan kota se Indonesia, pemerintah senantiasa memastikan sektor pertanian. Karena, pemerintah bertekad untuk mencukupi pangan hampir 300 juta warga, serta memunculkan petani baru yang diharapkan bisa mencapai 4 juta orang.

“Terkait masalah kelangkaan pupuk pada 2022, pihak Kementerian Pertanian sesuai rekomendasi Presiden Jokowi, akan melakukan identik masalah dan bisa menyalurkan pupuk dengan lebih baik lagi,” ujarnya.

Baca juga :

• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• Hari Pertama Sekolah di Bulan Ramadan, Siswa SMPN 6 Kota Malang Terima MBG Menu Kering untuk Berbuka

Sementara itu, Pimpinan Ponpes Al Islah, KH Thoha Yusuf Zakaria, dalam sambutannya mengatakan bahwa kedatangan Wamentan RI, salah satunya untuk memberikan bantuan bagi peternak dan petani. Diantaranya, seperti benih tanaman pangan (kedele, padi, kacang tanah dan jagung serta kapulaga), sapi, kambing, cold storage dan rumah potong hewan.

“Bantuan ini untuk kemaslahatan warga Bondowoso,” ujarnya.

Hadir dalam kegiatan itu, Wakil Bupati (Wabup), Irwan Bachtiar Rahmat, Wakapolda Jatim, Brigjen Slamet Hadi Supraptoyo, Kapolres Bondowoso, AKBP Wimboko, Dandim 0822 Bondowoso, serta ratusan undangan yang berada di lapangan depan Masjid Kembar Al Islah Bondowoso. (zen/sit)