Adapun tujuh Ranperda usulan bupati tersebut, yaitu Ranperda tentang pendirian Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Arta Selaras, Ranperda tentang penyertaan modal daerah pendapatan Asli Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Arta Selaras, Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan social, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Blitar 2023-2043, Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender, dan Ranperda tentang Irigasi.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dari tujuh Ranperda usulan Bupati Blitar tersebut, Fraksi Golkar Demokrat menerima dan menyetujui lima Ranperda. Sedangkan, untuk dua Ranperda tidak disetujui atau ditolak.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Muhammad Rifa’i, dalam sambutannya mengatakan bahwa rapat paripurna kali ini merupakan tahap lanjutan rapat paripurna yang diselenggarakan pada 10 Maret 2023 lalu, dengan agenda Bupati menyampaikan penjelasan terhadap Ranperda usulan Bupati.

“Sesuai Pasal 194 ayat (2) huruf a butir 2 Tata Tertib DPRD, maka tahapan berikutnya adalah Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda usulan Bupati,” kata Muhammad Rifa’i.

Lebih lanjut Muhammad Rifa’I menyampaian, pandangan umum Fraksi-fraksi disampaikan oleh masing-masing juru bicara Fraksi. Yaitu dimulai dari Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (GPN), Fraksi Golkar Demokrat, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Amanat Nasional.

Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (GPN) melalui juru bicaranya Ratna Dewi menyampaikan pandangan umumnya terkait Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Fraksi GPN menyarankan, agar dalam menyusun Perda harus jeli dan benar-benar membuat regulasi yang adil, transparan dan akuntabel. Sehingga, tidak menimbukan gejolak baru di masyarakat.

Di sisi lain, Fraksi GPN mendukung pembahasan Ranperda Irigasi menjadi Perda. Diharapkan, dengan adanya Perda Irigasi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pengembangan system irigasi di Kabupaten Blitar.

Sementara Fraksi Golkar Demokrat, dari tujuh Ranperda usulan Bupati Blitar tersebut, lima Ranperda diterima dan disetujui. Sedangkan dua Ranperda tidak disetujui atau ditolak. Kedua Ranperda yang tidak disetujui, yaitu Ranperda Tentang Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Arta Selaras dan Ranperda Tentang Penyertaan Modal Daerah Pendapatan Asli Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Arta Selaras. (jar/sit/adv)

Hadir dalam acara tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Sugianto, anggota Komisi II, Kepala Dinas PUPR, Dicky Cobandono, Kepala Dispenda, Asmaning Ayu, Perwakilan Satpol PP, Bappeda dan Dishub Kabupaten Blitar.

Joko Susilo warga Dusun Kaligambir, Desa Kaligambir, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, yang hadir pada hearing tersebut mengatakan bahwa pertambangan Bentonit di Kaligambir, memicu tanah longsor dan merusak jalan. Termasuk, juga menyebabkan gesekan di tengah warga masyarakat.

“Kita berharap, tambang ini ditutup total. Karena berdampak buruk di tengah masyarakat dan memicu tanah longsor serta merusak jalan,” kata Joko Susilo.

Lebih lanjut Joko Susilo menyampaikan, meskipun saat ini ditutup, namun ada indikasi akan dibuka kembali. “Ini ada pergerakan-pergerakan akan dibuka kembali. Sepertinya kepala desa, RT, RW yang berpihak ke pertambangan akan membuka kembali,” ujarnya.

Joko Susilo menegaskan, bahwa pertambangan Bentonit yang ada di Dusun Kaligambir, ini hanya mengantongi izin IUP. Namun, terbitnya perizinan tersebut, tidak melalui izin warga terdampak dan juga lingkungan pertambangan.

“Untuk itu, kami berharap pertambangan ini ditutup. Karena selain menyebabkan kerusakan jalan-jalan desa, juga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat,” terangnya.

Joko menambahkan, awalnya jalan-jalan desa ini sudah rabat beton dan di hotmik. Namun, karena dilalui armada tambang, jalan menjadi rusak semuanya. Bahkan, jalan hotmik yang rusak ditutup dengan koral. Padahal, jalannya tanjakan. Sehingga, pada saat dilewati truk kerikilnya berserakan dan itu rawan kecelakaan. Kemudian, oleh pihak pertambangan dengan tanah lempung.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Kita berharap, jalan-jalan yang rusak segera diperbaiki oleh OPD terkait. Dan pihak pertambangan janganlah menambang di tengah tengah pemukiman. Sehingga, saat longsor tidak berdampak ke desa,” paparnya.

Sementara dari Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Aryo Nugroho, menyampaikan bahwa pihaknya menerima pengaduan dari Masyarakat Peduli Kabupaten Blitar, terkait pertambangan yang ada di Kabupaten Blitar. Karena, masih banyak yang beroperasi, padahal pertambangan tersebut ilegal. Bahkan, menyebabkan kerusakan infrastruktur di Kabupaten Blitar, menjadi semakin rusak parah.

“Menindaklanjuti masukkan dari teman-teman Masyarakat Peduli Kabupaten Blitar, kedepannya kita harus segera mengidentifikasi mana pertambangan-pertambangan yang belum berizin. Sehingga, ke depan bisa menghasilkan PAD yang layak untuk Kabupaten Blitar,” jelas Aryo Nugroho.

Aryo Nugroho menambahkan, sudah berkali-kali pihaknya memberikan rekomendasi kepada Pemkab Blitar, untuk segera menata ulang dari hulu ke hilir. “Terkait sektor pertambangan ini agar ada regulasinya yang jelas. Entah itu hasil pertambangan dikelola oleh BUMD atau seperti apa. Sehingga, bisa menghasilkan PAD yang layak,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Dicky Cobandono, mengatakan bahwa ini adalah masukkan yang baik dari masyarakat. Sehingga, jalan-jalan juga menjadi tidak gampang rusak.

“Dari informasi masyarakat, kita bisa mengetahui kerusakan jalan tersebut disebabkan karena apa. Apa mutu jalannya yang jelek atau yang melintas melebihi tonase,” jelasnya.

Dicky Cobandono menambahkan, secara umum jalan-jalan di Kabupaten Blitar, itu Kelas III dan tonase kendaraan yang lewat seharusnya maksimal 8 ton. “Kita tahu, kendaraan truk yang bawa pasir itu, tonasenya bisa 15 ton kalau penuh. Ini tentu, yang menyebabkan kerusakan jalan. Oleh karena itu, harus ada penataan yang baik,” tambahnya.

Dicky berharap, keberadaan pertambangan bisa menopang PAD Kabupaten Blitar. Dan, jika PADnya tinggi, tentu bisa mensupport terhadap pembangunan di Kabupaten Blitar. Terutama, untuk membangun jalan-jalan yang rusak akibat dilalui truk-truk bermuatan hasil pertambangan. (jar/sit/adv)

Rapat paripurna ini, dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito.

Dalam kesempatan itu, disampaikan bahwa rapat paripurna ini merupakan tindaklanjut surat dari Gubernur Jawa Timur Nomor 171.409/70/011.2/2023 tanggal 18 Januari 2023, perihal penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Lebih lanjut Suwito menyampaikan, setelah dilantik anggota baru ini, diharapkan segara melaksanakan tugas fungsinya. “Artinya karena masih baru, maka berikan kesempatan untuk beradaptasi. Tapi harus tetap mengemban amanah sebagaimana sumpah janji yang sudah diucapkan,” jelasnya.

Suwito mengingatkan, bahwa sumpah janji yang diucapkan mengandung tanggungjawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Sumpah janji ini, disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah yang akan saudari ucapkan tersebut, disaksikan oleh Tuhan YME,” tambahnya. Pengambilan sumpah atau janji PAW anggota DPRD Kabupaten Blitar sisa masa jabatan 2019-2024 ini, dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Muhammad Rifa’I.

Sementara itu, Bupati Blitar, Rini Syarifah, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya Sugeng Riadi sebagai anggota DPRD Kabupaten Blitar. Dengan terisinya kursi anggota DPRD, diharapkan bisa membantu kelancaran kegiatan DPRD Kabupaten Blitar, terutama dalam mengkoordinasikan program kerja masing-masing komisi. Sehingga, bisa mendukung pembangunan di Kabupaten Blitar.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Rini Syarifah menyampaikan terima kasih kepada Alm Sutoyo, yang telah membaktikan diri kepada masyarakat Kabupaten Blitar. “Semoga Allah SWT mencatat pengabdian almarhum sebagai amal ibadah. Karya dan pemikiran beliau dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah sungguh luar biasa. Beliau adalah teman sekaligus suri tauladan bagi kita semua, guna mempercepat terwujudnya Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera,” kata Rini Syarifah.

Orang nomor satu di Pemkab Blitar ini, juga menyambut baik proses PAW, karena sudah melalui prosedur dan peraturan perundang-undangan, “Ini menandakan proses demokrasi di Kabupaten Blitar sudah berjalan sesuai dengan koridornya. Amanah yang telah dititipkan kepada kita semua agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut, Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar, Izul Marom, Assisten, Staf Ahli, Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah), sejumlah anggota DPRD, anggota KPU dan Bawaslu Kabupaten Blitar, serta perwakilan partai politik. (jar/gie)

“Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh kepala desa yang telah dilantik. Yaitu, segera konsolidasi dengan seluruh elemen, menyatukan komitmen, gerak dan langkah untuk membangun desa guna kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Suwito, Kamis (16/02/2023) tadi.

Lebih lanjut Suwito mengatakan, para Kades yang baru dilantik, agar segera menyesuaikan dengan pemerintahan desa. “Tentunya, sudah harus bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan. Itu yang penting. Kemudian, fungsi pemerintahan desa, pembinaan, pembangunan dan pemberdayaan,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Suwito menambahkan, Pemerintah Kabupaten Blitar setelah melakukan pelantikan ini, harus segera melakukan pelatihan atau pembekalan kepada para kepala desa yang baru maupun kepala desa yang lama. “Kepala desa nanti begitu menjabat, itu harus sudah dibekali. Ini penting, jadi Pemerintah Kabupaten harus memberikan pelatihan atau pembekalan, supaya jalannya pemerintahan desa itu taat aturan. Kemudian, juga bisa menyusun rencana strategis di masing-masing desa. Nah, di situ membutuhkan pendampingan dan pelatihan,” imbuhnya.

Dalam menyikapi permasalahan atau polemik yang timbul, ujarnya, pun harus tetap professional, berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. “Di sini, dibutuhkan jalur komunikasi dan keterbukaan. Artinya, secara terbuka memang harus dibangun komunikasi antar desa. Tentunya, di sana ada camat, sehingga kesenjangan antara desa yang satu dengan desa lain, tidak jomplang. Kerja sama antar desa itu penting,” tambahnya. (jar/gie)

Ketua Komisi IV DPRD, Sugeng Suroso, mengatakan bahwa dalam Raker tersebut membahas terkait koordinasi fasilitasi pelayanan jamaah haji Kabupaten Blitar tahun 1444/2023 M. “Komisi IV memfasilitasi rapat kerja dengan DPKAD, Bagian Kesra dan Kemenag, terkait fasilitasi pelayanan jamaah haji,” kata Sugeng Suroso.

Dirinya menambahkan, dari Raker tersebut, diketahui bahwa fasilitas yang diberikan para jamaah haji sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) tahun 2020, tentang fasilitasi ibadah haji. Dimana anggaran keberangkatan ibadah haji termasuk transportasi, konsumsi dan seragam diusulkan oleh daerah.

Baca Juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Anggaran yang kita pasangkan masih dalam suasana Covid dulu, estimasinya yang berangkat haji sekitar 400an dan ternyata sekarang ini menjadi 1000 orang. Sehingga, anggaran yang kita siapkan menjadi kurang,” imbuhnya.

Sugeng Suroso juga menyampaikan bahwa, Komisi IV akan memfasilitasi untuk mengkomunikasikan dengan keuangan. “Untuk mengakomodir hal itu, nantinya akan masuk dalam perubahan anggaran keuangan,” ujarnya.

Sementara itu, Plh Kepala Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Blitar, Syaikhul Munib, mengatakan bahwa hasil diskusi dengan Komisi IV, Kesra dan DPKAD terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji  sudah ada kesepakatan. “Kita tentunya berharap di 2023 dan seterusnya, penyelenggaraan ibadah haji akan lebih lagi,” kata Syaikhul Munib.

Dijelaskannua, meskipun masih ada permasalahan pembiayaan, namun sudah ada kesepakatan untuk mencari solusi. “Problem kita terutama terkait dengan masalah pembiayaan. Namun dalam diskusi tadi sudah ada kesepakatan untuk ada solusi yaitu untuk meminimalkan beban kepada jamaah. Mengingat kondisi sekarang ini juga sudah normal, InsyaAllah ada 1000 lebih jamaah haji, tentunya kita butuh backup dari semua pihak,” jelasnya. (jar/gie)

DPRD Kabupaten Blitar melalui Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (GPN), mendesak Bupati Blitar untuk membubarkan Tim Percepatan Pembangunan Inovasi Daerah (TP2ID). Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi-GPN Ansori Baidlowi, saat menyampaikan pandangan umum fraksi di Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Senin (12/09/2022) malam.

Ansori Baidlowi mengatakan, sejauh ini berdasarkan pantauan dan masukan dari berbagai pihak, jika keberadaan TP2ID justru menimbulkan praktik tumpang tindih. Bahkan, terindikasi hanya pemborosan anggaran serta kurang memberi manfaat bagi pembangunan Kabupaten Blitar.

“Fraksi GPN mengusulkan kepada saudari bupati, agar keberadaan TP2ID untuk ditinjau kembali. Kalau memang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat, dibubarkan saja. Supaya, kita konsisten mendengarkan saran dan masukan dari tim anggaran dari SKPD dan orang-orang terkait yang masuk dalam pemerintahan ini,” kata Ansori Badlowi.

Desakan pembubaran TP2ID, tidak hanya dari kalangan DPRD Kabupaten Blitar. Namun, dari elemen masyarakat seperti LSM GPI, juga menginginkan agar TP2ID dibubarkan.

Menurut Ketua LSM GPI Joko Prasetya, kinerja TP2ID sampai saat ini tidak nampak. Selain itu, orang-orang yang berada di TP2ID, digaji melalui APBD yang justru menimbulkan pemborosan anggaran.

Baca Juga ;

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Hingga saat ini, TP2ID belum ada kontribusi positif yang nyata bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Blitar,” ujarnya.

Joko menambahkan, dengan adanya TP2ID tersebut, malah membebani APBD. Karena para honorer atau tenaga dari TP2ID digaji dari APBD Kabupaten Blitar. “Ini justru membebanii APBD. Sementara kinerjanya, sampai saat ini belum nampak dan tidak kelihatan. Sebaiknya TP2ID ini dibubarkan saja,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Blitar, Rini Syarifah, dalam merespon desakan beberapa pihak atas pembubaran TP2ID, mengatakan pihaknya akan mengevaluasi keefektifan keberadaan TP2ID. “Kami akan menjawab secara lengkap melalui rapat paripurna atas pandangan umum fraksi-fraksi,” jelas Mak Rini-sapaan akrab Bupati Blitar.

Mak Rini menambahkan, catatan-catatan untuk TP2ID menjadi atensinya untuk memberikan sikap atas eksistensi TP2ID, yang dinilai belum ada manfaat dan terindikasi pemborosan anggaran daerah. “Akan kita evaluasi untuk keefektifan TP2ID. Nanti kita maksimalkan peran TP2ID ini, untuk perbaikan inovasi di Kabupaten Blitar. Saat ini, masih kita evaluasi,” papar Bupati Blitar. (jar/sit)

Bupati Rini Syarifah menyampaikan, pembahasan Perubahan APBD TA 2022 ini, dilakukan untuk menyesuaikan atau mengakomodir perubahan kebijakan pemerintah. Yaitu, pertama mengenai kebijakan Pemerintah Pusat yaitu terdiri dari DAU, DAK, DBHCHT dan Dana Bagi Hasil Pajak atau Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. Kedua, kebijakan Pemerintah Provinsi yaitu, Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi, Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Timur dan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Ketiga, mengenai penyesuaian Pendapatan Asli Daerah. Lalu keempat, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya atau Silpal yang harus digunakan dalam tahun berjalan. Kelima, mengenai penyesuaian program kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengakomudir perubahan Peraturan Bupati nomor 88 tahun 2021 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 yang sampai saat ini sudah perubahan ke lima.

“Berdasarkan hal-hal tersebut, dalam rangka singkronisasi kebijakan program kegiatan dan sub kegiatan, telah ditandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan DPRD Kabupaten Blitar. Pada rapat paripurna tanggal 7 September 2022, yang telah diformulasikan dalam kebijakan umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD sebagai landasan penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2022,” jelasnya.

Bupati Blitar berharap, Ranperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tersebut, dapat dilakukan pembahasan bersama dan disepakati bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat, masih ada tahapan evaluasi Gubernur Jatim terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2022 maksimal 15 hari kerja dan tindaklanjut hasil evaluasi sampai dengan tahap penetapan Perda.

Baca Juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Besar harapan kami, agar pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2022 ini, segera disepakati bersama. Mengingat, waktu efektif pelaksanaan perubahan APBD tahun 2022, kurang lebih 3 bulan,” papar Bupati Rini Syariah.

Untuk diketahui, DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat paripurna dengan 3 agenda. Yaitu, Penyampaian Penjelasan Bupati Blitar terhadap Nota Keuangan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Penyampaian 6 Rancangan Peraturan Daerah Usulan Bupati, serta Penyapaian Laporan Pansus Ranperda Inisiatif DPRD.

Rapat paripurna tersebut, dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito didampingi Wakil Ketua M. Rifai, Susi Narulita LK dan Mujib. Hadir dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Blitar, Hj Rini Syarifah, Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom, Assisten, Staf Ahli, Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Dari 50 jumlah anggota DPRD dari lima unsur fraksi telah hadir sejumlah 38 anggota dan telah menandatangani daftar hadir. Dari Fraksi PDI Perjuangan hadir 14 dari 19 anggota, Fraksi PKB 7 dari 9 anggota, Fraksi PAN hadir 6 dari 7 anggota, Fraksi GPN 6 dari 10 anggota, dan Fraksi Golkar Demokrat hadir 5 dari 5 anggota. (jar/sit)

Hadir dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Blitar, Hj Rini Syarifah, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom, Forkopimda, Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito, dalam sambutannya menyampaikan bahwa jumlah anggota DPRD yang hadir sebanyak 42 anggota dewan. Dari Fraksi PDI-Perjuangan, hadir 16 dari 19 anggota, Fraksi PKB 8 dari 9 anggota, Fraksi PAN hadir 7 dari 7 anggota, Fraksi GPN 7 dari 10 anggota dan Fraksi Golkar Demokrat hadir 4 dari 5 anggota.

Selanjutnya, rapat paripurna dianggap memenuhi kuorum, karena setengah dari anggota plus satu. Maka, rapat dianggap telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan tata tertib pasal 105 ayat 1 huruf c kuorum telah terpenuhi. Dengan demikian rapat paripurna pada hari ini, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” kata Suwito, Rabu (07/09/2022) tadi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Lebih lanjut Suwito menyampaikan, rapat paripurna kali ini merupakan kelanjutan pembahasan tentang perubahan KUA-PPAS 2022. “Sebagaimana kita ketahui bersama, saudari bupati telah menyampaikan penjelasan tentang Perubahan KUA-PPAS 2022 pada 19 Agustus lalu,” jelasnya.

Suwito menambahkan, selanjutnya Badan Anggaran melaksanakan tugasnya, yaitu membahas dan mencermati perubahan KUA PPAS 2022. “Adapun hasil pembahasan akan ditindak lanjuti dengan proses penandatanganan Nota Kesepakatan bersama anatara Bupati dan pimpinan DPRD,” imbuhnya.

Dengan demikian, lanjut Suwito, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan Badan Musyawarah, DPRD Kabupaten Blitar melaksanakan rapat paripurna dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang Perubahan KUA-PPAS tahun 2022.

Sementara itu, Bupati Blitar, Rini Syarifah, mengatakan bahwa hari ini telah digelar rapat paripurna dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang Perubahan KUA-PPAS tahun 2022. “Hari ini, kita sudah menandatangani Nota Kesepakatan Bersama tentang Perubahan KUA-PPAS 2022. Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Semoga selanjutnya tidak ada kendala apapun,” kata Mak Rini- panggilan akrab Bupati Blitar, seusai rapat paripurna.

Mak Rini menambahkan, setelah ini, Senin (12/09/2022) mendatang, akan membahas Nota Keuangan APBD Perubahan. “Kita berharap, semoga tidak ada kendala apapun. Kita jalankan saja,” paparnya. (jar/sit)

Tidak berhenti sampai di situ, Rapat Badan Anggaran dengan TAPD membahas KUA dan PPAS Perubahan, juga gagal digelar karena tidak dihadiri salah satu fraksi. Dan yang terakhir, Rapat Paripurna tanggal 31 Agustus 2022, dengan agenda Penanda Tanganan Nota Kesepakatan Bersama KUA-PPAS Perubahan Tahun 2022 juga gagal di gelar.

Hubungan tidak baik-baik saja antara eksekutif dan legislative di Kabupaten Blitar, pun mendapat sorotan dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Ketua Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), M Trianto, berharap agar eksekutif dan legislatif tidak terus memportontonkan ego sentrisnya masing-masing. Keduanya, harus duduk bersama demi kepentingan masyarakat luas.

“Jangan terus seperti anak kecil yang sedang berebut mainan tidak bermutu. Karena efek domino dari kebuntuan ini, akan berdampak pada masyarakat yang paling dirugikan. Ingat, legislatif dan eksekutif itu hanyalah jabatan politis lima tahunan melalui mimbar demokrasi,” kata M. Trianto, Senin (05/09/2022) tadi.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Trianto menegaskan, jika terus tidak ada titik temu, dikhawatirkan berbagai elemen masyarakat akan bergerak bersama. “Jadi, bila tetap tidak ada titik temu alias stagnan, maka jangan salahkan bila dalam waktu dekat berbagai elemen masyarakat bergerak bersama untuk cabut mandat di tengah jalan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Mujianto, mengaku sangat kaget dan heran ketika mendengar DPRD Kabupaten Blitar, beberapa kali gagal menggelar rapat paripurna dengan agenda Perubahan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2022.

Mujianto menyampaikan beberapa hal, yakni pertama agenda dan penjadwalan kegiatan apapun mestinya sudah di sepakati bersama di Badan Musyawarah (Bamus) DPRD. Bamus ini terdiri dari semua utusan fraksi-fraksi dari partai politik yang ada di DPRD Kabupaten Blitar. Baik fraksi mandiri atau fraksi gabungan. Kedua, mekanisme politik hasil kesepakatan Bamus, tentunya disampaikan kepada pimpinan fraksi masing-masing. Selanjutnya, disampaikan kepada pimpinan partai masing-masing untuk mendapat arahan-arahan strategis bagaimana tindak lanjutnya dan apa yang harus dilakukan.

Ketiga, tambahnya, apa yang menjadi subtansi agenda Bamus, sudah dikoordinasikan dengan eksekutif. Seperti dokumen apa yang akan dibahas dan dipersiapkan perlu disampaikan ke DPRD, sebelum kesepakatan tersebut disampaikan pada hari yang sudah ditentukan.

Mujianto menegaskan, ketika rapat paripurna beberapa kali tidak kuorum dan agenda strategis tersebut gagal, maka ada sesuatu yang tidak berjalan atau mengganjal. Sehingga, perlu perbaikan mendasar yang harus dilakukan.

“Perbaikan mendasar ini apakah ada di puncak eksekutifnya atau pada sisi fraksi pengusungnya, ataukah pada sisi yang lain. Publik dan masyarakat sebenarnya telah merasakan sendiri, kemana rumput bergoyang dan kemana angin berhempus,” terangnya. (jar/sit)