“Setiap rupiah yang dibelanjakan oleh eksekutif untuk kepentingan masyarakat, harus dibahas dan disetujui DPRD. Alhamdulillah, DPRD dari awal sudah menyampaikan dan menyetujui tambahan alokasi anggaran untuk UHC,” terang Dhafir-sapaannya.

Perlu diketahui, UHC membutuhkan anggaran dari APBD dan disetujui pada APBD Perubahan tahun 2022. “Kita tahu di masyarakat, bahwa tidak sedikit disaat sakit, masyarakat atau butuh menggunakan KIS (kartu Indonesia sehat), namun kondisinya terblokir. Sehingga, tidak bisa digunakan. Dengan UHC, ini secara otomatis KIS itu aktif,” tegasnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Ditambahkannya, manfaat UHC, ketika masyarakat tidak punya KIS, namun masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), maka secara otomatis mereka mendapatkan layanan kesehatan secara gratis. Disamping itu, manfaat berikutnya, adalah kartu BPJS Kesehatan yang tidak aktif, sekarang sudah secara otomatis bisa digunakan.

Sedangkan, bagi warga yang kepesertaan BPJS Kesehatannya memakai jalur mandiri dan kartunya saat ini tidak aktif, dengan diberlakukannya UHC, langsung bisa memanfaatkan layanan kesehatan secara gratis. “Kami meminta kepada Dinas Sosial dan Dispendukcapil, untuk aktif melakukan pendataan KTP,” terangnya.

Terpenting lagi, tambahnya, Dinsos dan Dispendukcapil, juga harus melakukan pendataan bagi masyarakat yang sudah meninggal. Dikhawatirkan, ada yang terdaftar program KIS, tapi sudah meninggal dunia. (zen/gie)

“Komisi I sejak awal sudah menyarankan kepada Diskominfo, agar segera diterbitkan aturan teknisnya berupa Peraturan Bupati (Perbup),” ungkap Tohari.

Menurut Sekretaris DPC PKB ini, selama ini belum ada Perbup yang mengatur tentang kerja sama antara Dinas Kominfo dengan media. Karenanya, media atau wartawan yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berhak untuk diajak bekerjasama dalam mempublikasikan informasi mengenai Bondowoso.

Sebelumnya, Senin (11/07/2022) kemarin, Fraksi PKB dalam Pemandangan Umum (PU) pada rapat paripurna, menyoal kerja sama Pemkab dengan media, yang dinilai amburadul. Karena secara tehnis, tidak ada dasar hukumnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Fraksi PKB meminta kepada Diskominfo, agar setiap media yang memiliki kualifikasi untuk diajak kerja sama. Baik melalui iklan dan berita advertorial kegiatan pemerintah.

Saat dikonfirmasi yang dimaksud kualifikasi apakah lolos verifikasi dari Dewan Pers, Tohari membenarkan. Sehingga, untuk bisa bekerjasama dengan Dinas Kominfo, seharusnya media tersebut sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. “Seharusnya media yang diajak kerjasama oleh Pemkab dalam hal ini Diskominfo adalah media yang sudah terverifikasi Dewan Pers,” kata alumni PP Nurul Jadid Paiton Probolinggo ini.

Secara terpisah, Juru Bicara Fraksi PKB, Subangkit Adi Putra, yang membacakan Pemandangan Umum dalam rapat paripurna membenarkan pernyataan Tohari. Menurutnya, yang dimaksud ‘kualifikasi’ adalah media yang tersertifikasi Dewan Pers. “Iya benar,” ujar Subangkit. (zen/gie)

Jamu yang merupakan racikan jamu tradisional, itu bisa diberikan ke sapi yang terpapar PMK. Caranya, dengan diminumkan sebanyak dua botol selama dua kali sehari.

Setelah diberikan jamu sesuai anjuran, hewan ternak yang terpapar, dimungkinkan akan sembuh keesokan harinya. “Kami mencoba membuat jamu untuk sapi yang terkena PMK. Setelah diminumkan ke sapi yang terpapar, keesokan harinya langsung sembuh,” ujar anggota DPRD Bondowoso, Bambang Suwito, Rabu (15/06/2022) tadi.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Lebih lanjut Bambang menerangkan, saat hendak diminumkan ke sapi, akan lebih bagus jika jamu tersebut dicampur dengan madu dan telur ayam kampung mentah. “Penggunaan jamu tradisional untuk PMK itu, satu botol untuk satu ekor sapi, dengan dicampur dengan satu butir telur ayam dan madu lebah satu sendok teh,” jelasnya.

Menurutnya, bahan untuk meracik jamu tradisional, tidaklah sulit dan bahannya mudah diperoleh di toko-toko terdekat. “Masyarakat tidak perlu panik lagi jika memiliki sapi terjangkit PMK, tinggal dibuatkan jamu tersebut,” ujarnya.

Sementara salah satu peternak sapi, Edi Supatro, menyampaikan empat ekor sapinya yang terpapar PMK, telah diminumkan jamu racikan tersebut. “Sapi saya empat ekor sakit semua dan sudah tidak bisa berdiri. Namun setelah saya coba ramuan itu, alhamdulillah sembuh. Sapi saya sudah enak makan kembali dan bisa berdiri,” ujarnya. (zen/gie)

“Tanggal 9 Juni 2022, Tim Asesor Unesco Global Geopark (UGG) akan melakukan penilaian di Bondowoso. Oleh karena itu, item yang dinilai harus dipersiapkan secara rinci,” ujar Sutriyono.

Politisi PKB Bondowoso ini menyampaikan sarannya, setelah Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin, memindah Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan (Disparporabud), Arif S Raharjo, ke tempat lain, tentunya harus menjadi evaluasi. Karena, selama ini Arif S Raharjo, merupakan salah satu insiator Ijen Geopark (IG). Bahkan, sangat gencar melakukan sosialisasi terhadap seluruh institusi, baik OPD maupun swasta.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Selain itu, tambahnya, jadwal penilaian IG akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2022 mendatang. Diperkirakan, bersamaan dengan penilaian di Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan data media ini, Arif dimutasi bersama 33 pejabat lainnya pada Rabu (25/05/2022) lalu. Dia digeser menjadi Kabid Penyelenggaraan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip. Terkait pemindahannya, Arif memberikan tanggapan normatif saat dikonfirmasi. Menurutnya, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dia harus selalu patuh dan taat atas perintah pimpinannya. (zen/gie)

“Pemkab Bondowoso harus memberikan kepastian, bahwa sapi yang dijual oleh para pedagang, dalam kondisi sehat. Pemerintah harus pro aktif melakukan pemeriksaan dan memberikan surat jalan serta surat keterangan sehat,” jelas H Dhafir.

Ketua DPRD juga mendorong pemerintah daerah, agar pemberian jaminan kesehatan dan surat jalan, diberikan secara gratis. Sehingga, tanpa adanya pengenaan biaya tambahan untuk pedagang atau peternak. Kalau perlu, kebutuhan anggarannya dianggarkan pada APBD.

“Jadi, pemeriksaan ternak tidak usah dipungut biaya. Pemeriksaan kesehatan ternak, ini sangat penting bagi para pedagang dan pemerintah. Sebab, menyangkut perputaran ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Salah seorang pedagang atau Blantik sapi, H Fauzan warga Desa/Kecamatan Grujugan-Bondowoso, mengaku jika merebaknya PMK, akan berdampak pada penutupan pasar hewan. Padahal, sebentar lagi adalah masa Blantik mengoptimalkan Hari Raya Idul Adha.

“Sebentar lagi Idul Adha. Pada bulan tersebut, permintaan ternak (sapi dan kambing) meningkat. Kalau Pasar Induk ditutup, secara otomatis pendapatan saya pada momen ini menurun,” kata Fauzan.

Oleh karena itu, dirinya berharap jangan sampai Pasar Hewan, ditutup karena ada PMK. Tidak sedikit warga Bondowoso, yang bekerja sebagai pedagang atau peternak. “Mereka jangan sampai menjadi penggangguran. Pemerintah harus memfasilitasi atau mencari solusi,” ujarnya. (zen/sit)

Namun yang menarik, hanya Komisi IV yang dilakukan pergantian Ketua. Yang semula Ketua Komisi IV adalah Adi Krisna, kini digantikan oleh Kukuh Rahardjo. Sementara Krisna-sapaannya, menduduki posisi Kukuh-panggilannya, sebagai Wakil Ketua Komisi III.

Dari pantauan memontum.com, seluruh fraksi mendapat jatah pimpinan alat kelengkapan DPRD. Baik itu untuk posisi Komisi, Badan Kehormatan maupun Bapmeperda. Sebaliknya, hanya Fraksi PPP yang sama sekali tidak mendapatkan jatah.

Ketua DPRD Bondowoso, H Ahmad Dhafir, menjelaskan bahwa sesuai aturan, yang mengusulkan anggotanya untuk menjadi anggota komisi adalah fraksi masing-masing. “Kemudian, setelah itu anggota komisi memilih pimpinannya yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris,” ujarnya Rabu (11/05/2022) tadi.

Hasil dari pelaksanaan itu, tambahnya, Ketua Komisi I, II dan III, tidak ada perubahan. Ketua Komisi I, tetap dijabat H Tohari dari Fraksi PKB, Ketua Komisi II dijabat Andi Hermanto dari Fraksi PDI-Perjuangan dan Ketua Komisi III dijabat H Sutriono dari Fraksi PKB.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Fraksi Golkar sendiri, mendapat jatah Ketua Komisi IV, yaitu dengan menempatkan Kukuh Rahardjo. Dalam penempatan anggota fraksi pada komisi, ada yang protes yaitu Yondrik dari Fraksi PG yang ditempatkan di Komisi I, dari sebelumnya di Komisi III.

Di Badan Kehormatan, pun utusan Fraksi PPP terpental. Dari 45 yang hadir, 1 abstain tidak memilihnya. Ada enam calon yang diusulkan dan akan diambil lima, berarti satu harus gugur.

H Tohari dari Fraksi PKB dapat 9 dukungan. Bambang Mujiono dari FPDI-Perjuangan mendulang delapan suara. Perwakilan FPPP, Hj Siti Masyarafatul Manna Wassalwa hanya dapat satu suara.

Kemudian H Abdul Malik Attamimi dari PAN didukung tujuh suara, Ketut Yudi Kartiko meraup tiga suara dan Sukadi 16 suara atau total 44 pemilih. Jadi, yang tereliminasi dari BK adalah Ning Ufa. (sam/sit)

“Akan kita jalankan seluruh rekomendasi DPRD,” ujar Bupati Salwa-sapaan Bupati Bondowoso.

Pada kesempatan tersebut, Kyai Salwa menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bondowoso, yang telah melaksanakan pembahasan LKPJ Bupati Bondowoso Tahun 2022.

“Terima kasih telah mencurahkan segenap kemampuan dan pemikiran dalam memberikan rekomendasi atau catatan strategis untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang,” kata Bupati.

Ini, kata bupati, merupakan bentuk sinergitas dan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Bondowoso.

Sekedar diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso, menggelar rapat paripurna penyerahan rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Bondowoso, Rabu (28/04/2022) malam. LKPJ Bupati, merupakan bentuk laporan untuk mengetahui progres perkembangan pengelolaan pemerintahan selama setahun berjalan. Keberhasilan dan kegagalan Kepala Daerah, akan dapat diketahui dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bondowoso Tahun 2022.

Dalam rapat paripurna kali ini, DPRD Bondowoso memberikan 55 rekomendasi. Salah satunya, yang mendapat catatan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan, agar meningkatkan pelayanan Adminduk dengan memaksimalkan SDM dan peralatan yang ada di kecamatan.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Kemudian, DPRD juga meminta kepada Diskoperindag (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan), untuk memformulasikan kebijakan dalam mengatasi keberadaan usaha yang bertahan dan yang tidak bisa melanjutkan usaha dimasa pandemi Covid-19.

Catatan selanjutnya dari DPRD, yaitu untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Yakni, agar dalam menyusun E-RDKK lebih cermat dan teliti sesuai dengan kebutuhan.

Sedangkan untuk Dinas Pendidikan, guru PTT yang belum memiliki NUPTK, perlu ada perhatian dan solusi. Disamping itu, meminta Disdik untuk memonitor dan menertibkan pemberian honor guru honorer yang bersumber dari dana BOS.

Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, mengatakan bahwa DPRD mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan yang lebih konstruktif, terarah dan seimbang

yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sebagaimana Pasal 20 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019.

“DPRD akan memberikan Rekomendasi sebagai bahan penyusunan perencanaan, penyusunan anggaran, penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan bupati dan kebijakan strategis bupati pada tahun mendatang,” ujarnya.

Dhafir menerangkan, bupati mempertanggung jawabkan roda pemerintahan pada DPRD. Sedangkan, DPRD mempertanggung jawabkan pada rakyat.

“Jangan kemudian disaat DPRD memberikan rekomendasi, ini dianggap mencari kesalahan. Rekomendasi ini sebagai tindak lanjut perbaikan,” paparnya. (zen/sit)

Kapolres Bondowoso, AKBP Wimboko, mengatakan memang sudah ada sekitar delapan saksi yang diperiksa. “Kalau polisi berkeinginan, sebelum lebaran sudah terbit LP (Laporan Polisi). Tetapi, kan tidak semudah itu. Harus ada keterangan ahli dan gelar perkara,” kata Kapolres Bondowoso, Selasa (19/04/2022) tadi.

Dalam kesempatan itu, Kapolres juga menjelaskan, bahwa saat LP sudah diterbitkan, sementara dalam perjalanannya kasus ini tidak layak diselidiki (lidik), maka untuk menghentikan prosesnya panjang. Karenanya, butuh ke hati-hatian. “Terkait dengan saksi ahli, kita masih menunggu rampungnya keterangan saksi,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Ditambahkannya, keterangan saksi ahli ini sangat diperlukan, untuk mengetahui kalimat yang dilontarkan oleh terlapor, apakah masuk ranah pidana atau tidak. Sehingga, penyidik tidak salah dalam memaknai kalimat yang dilontarkan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pimpinan DPRD Bondowoso melalui Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, mengadukan Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK 3) DPC PPP Bondowoso, Samsul, ke Polres Bondowoso, Kamis (17/03/2022) lalu. Aduannya, yakni mengenai dugaan pencemaran nama baik terhadap lembaga negara. (zen/sit)

Ketua Komisi I DPRD Bondowoso, H Tohari, menjelaskan bahwa surat dari KASN diterima BKPSDM tanggal 25 Maret 2022. Surat itu, kemudian baru disampaikan kepada Kyai Salwa-sapaan Bupati Bondowoso, tanggal 5 April 2022.

“Sesuai aturan, bupati harus melakukan ekskusi atas isi surat tersebut maksimal 14 hari. Kalau surat tersebut diterima pada tanggal 25 Maret 2022, maka batas akhir eksekusinya 14 April 2022,” kata Ketua Komisi I, Sabtu (09/04/2022) tadi.

Jika hingga tanggal 14 April nanti, tambahnya, bupati tidak melakukan tindak lanjut temuan KASN, maka bisa jadi ini akan dilaporkan kepada Presiden. Dari situlah, Presiden yang nantinya akan memberikan sanksi pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Masih menurut Tohari, sesuai regulasi, bentuk sanksi yang bisa dilakukan oleh Presiden kepada bupati sebagai PPK, berupa peringatan hingga teguran. Bahkan, bisa pencopotan dari jabatan.

Dalam surat KASN tersebut, urainya, bupati diminta harus meninjau kembali terhadap enam ASN yang telah dimutasi. Karena prosesnya, diduga melanggar aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Surat KASN tersebut juga terpampang di website. Suratnya tertanggal 21 Maret, tapi yang diterima BKPSDM tanggal 25 Maret 2022. Jadi surat tersebut terhitung sejak tanggal 25 Maret,” jelasnya. (zen/sit)