Mas Dhito, sapaan akrab bupati muda, itu pun sambil mendorong terlihat bertanya-tanya terkait penanganan pasca cidera yang dialami Dodi Purwanto.

“Sampun dironsen?,” tanya Mas Dhito.

Mendapat pertanyaan itu, tanpa ragu seraya menuju ke ruang sidang, Ketua DPRD pun menjawab sudah melakukan ronsen. “Sampun dironsen, terus nembe wantun dipijet,” jawab Dodi.

Begitu memasuki pintu ruangan sidang, anggota legislatif dan eksekutif yang terlebih dahulu sudah berada di dalam, pun seketika bertepuk tangan melihat sikap kepedulian yang ditunjukkan Bupati Kediri itu. Bahkan, beberapa terlihat memberikan apresiasi positif.

“Luar biasa!,” suara kalangan legislatif diantara suara tepuk tangan.

Sidang paripurna siang itu, pun mengagendakan penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) atas empat Raperda usul prakarsa DPRD Kabupaten Kediri. Raperda yang diusulkan, terkait kepemudaan, perlindungan dan pemberdayaan petani, penghormatan perlindungan pemenuhan hak-hak dan pemberdayaan penyandang disabilitas, serta fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Empat Raperda yang disampaikan dalam persidangan, pun mendapatkan persetujuan. Kemudian, akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Pansus.

Begitu jalannya persidangan selesai, Mas Dhito kembali mendekati Ketua DPRD, untuk mendorong kursi roda keluar dari ruangan guna menuju ruang pimpinan.

“Bupatine kurang piye,” ucap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Sentot Djamaludin, kepada semua peserta rapat yang hendak meninggalkan ruangan sidang.

Sekedar diketahui, cidera kaki yang dialami Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Dodi Purwanto, terjadi karena terjatuh dari motor trail usai kegiatan penghijauan di Kecamatan Kandat bersama Forkopimda, Sabtu (28/01/2023) lalu. Kejadian itu, berlangsung saat menerabas keluar masuk hutan di daerah Kecamatan Mojo. Motor trail yang dikendarainya, terperosok di dalam kubangan. Akibat kecelakaan itu, kaki kiri Dodi mengalami cidera.

Atas cidera yang dialami dan kondisinya yang belum bisa berjalan, Dodi disarankan dokter untuk istirahat. Namun, karena hari itu ada agenda sidang paripurna dengan agenda penjelasan Raperda atas inisiasi DPRD Kabupaten Kediri, dirinya pun memaksakan diri hadir.

“Awalnya, kami minta dorong teman-teman Sekwan. Ternyata, ini malah diambil alih Mas Bup (sapaan lain Mas Dhito),” ungkap Dodi.

Dodi pun mengaku, sangat mengapresiasi ketulusan dan sikap yang ditunjukkan Mas Dhito. Dirinya menilai, Mas Dhito merupakan sosok kepala daerah yang bisa melayani semua lini. “Ini wujud kepedulian Bupati Kediri. Keharmonisan hubungan legislatif dan eksekutif di Kabupaten Kediri, saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Mas Bup selaku Bupati Kediri,” paparnya. (pan/sit)

Para pengnjuk rasa itu menilai proses pengangkatan perangkat desa pada 52 desa dari 26 Kecamatan di Kabuparen Kediri kemarin banyak kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara.

Koordinator aksi khoirul anam dalam orasinya mengatakan, seharusnya yang diangkat menjadi perangkat desa adalah rangking 1 dan 2 pada tes penyaringam, namun nyatanya justru peringkat lebih rendah yakni peringkat 3 dan 5 yang diangkat menjadi perangkat desa.”Kami menilai dalam proses pengangkatan perangkat desa yang dilakukan BPMPD Kabupaten Kediri penuh rekayasa dan jual beli jabatan,”katanya.

Khoirul Anam memberi contoh kecurangan yang terjadi di Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Di Desa tersebut ada tiga lowongan yang dibutuhkan yakni satu Sekdes (Sekretaris Desa) dan 2 Kaur (Kepala Urusan).”Namun dalam pengangkatan perangkat desa disini salah kaprah, justru Sekdes yang meraih nilai peringkat kelima dalam tes yang yang dilantik olek Kades. Sedangkan untuk Kaur TU dijabat oleh peserta tes tulis peringkat ketiga dan Kaur Pembangunan dijabat oleh peserta tes peringkat 5,” bebernya.

Maka dari itu lanjut Khoirul Anam, ia menghendaki dalam proses pengangkatan perangkat desa ini harus di status quo – kan (kembali ke awal).” Sebab disini sudah jelas, proses pengangkatan perangkat desa tidak sesuai dengan tata aturan sesuai dengan UU,” tegasnya.

Bahkan Khoirul anam mengancam, kalau Kepala Desa Nanggungan tidak membatalkan penhisian perangkat kemarin, ia akan menempuh jalur hukum.

Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa desa di Kabupaten Kediri yang melaksanakan pengisian perangkat diduga melakulan kecurangan, karena ada beberapa desa yang mengangkat perangkat dengan mengabaikan hasil ujian.(luh/mid/im)