Disampaikan Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jatim, Yordan M Batara Goa, bahwa tujuannya datang ke Kantor KPU Kota Batu, untuk mengecek kesiapannya terhadap tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) pada Februari 2024. “Kami dari Komisi A DPRD Provinsi Jatim, ingin mengecek kesiapan dari KPU Kota Batu terhadap tahapan Pemilu 2024,” terang Yordan.

Ditambahkannya, ada beberapa hal yang ditemukan dari hasil pengecekan itu. Diantaranya, adanya mata anggaran yang bertanda bintang yang artinya masih belum dicairkan. Sehingga, itu membuat operasional di bawah sedikit terhambat.

“Karena belum bisa dicairkan anggarannya dari pusat, maka itu jelas menghambat operasional di bawah. Meskipun, teman-teman berkomitmen melaksanakan semua tahapan Pemilu, tetapi dana-dananya belum bisa terbayarkan bagaimana seharusnya,” ujarnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Temuan yang kedua, yaitu kebutuhan Gudang Logistik KPU, yang sampai sekarang belum terealisasi. Menurut Yordan, hal ini akan segera dikoordinasikan dengan Pj Wali Kota Batu. Karena, kebetulan Pj tersebut adalah pejabat provinsi yang merupakan mitra dari DPRD Provinsi Jatim.

“Terkait masalah Gudang Logistik KPU Kota Batu, kami segera koordinasi dengan Pj Wali Kota Batu, yang kebetulan adalah pejabat dari Pemprov. Mitra kami di Komisi A, supaya bisa direalisasikan dan ditindaklanjuti,” tambahnya.

Secara teknis terkait Gudang Logistik KPU, menurut Yordan, sudah dikomunikasikan lewat ponsel Pj Wali Kota Batu. Bahwa, anggaran yang masih belum dicairkan dari pusat. Maka, juga akan dikoordinasikan dengan pihak KPU Pusat.

“Terkait gudang, kami sudah komunikasi lewat WA. Kami telepon beliau (Pj Wali Kota Batu), supaya cepat ditindaklanjuti. Karena renovasi itu butuh waktu, sementara kita semakin dekat Pemilu 2024. Kalau memang anggaran kurang tolong segera dicukupkan di PAK,” tegasnya.

Sementara terkait anggaran yang belum cair, juga akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. “Terkait dengan anggaran yang masih tanda bintang atau belum cair, maka karena anggarannya dari pusat, sehingga kami akan koordinasi dengan teman-teman di pusat. Karena itu masalahnya di pemerintah pusat. Sehingga, supaya bisa ada penyelesaian dan akhir bulan ini bisa segera terselesaikan sehingga tidak sampai bulan Maret,” jelas Yordan. (put/gie)

Ketua DPC PPP yang juga anggota DPRD Provinsi Jatim Fraksi PPP, Zeiniye, mengatakan bahwa pelaksanaan ini adalah agenda rutin PC Fatayat NU, yang digelar setiap 10 Muharam. Pelaksanaan sendiri, digelar dengan cara melakukan bakti sosial.

“Ini sudah menjadi agenda rutin yang sudah lama dilaksanakan oleh PC Fatayat NU Kabupaten Situbondo. Kegiatan 10 Muharram ini, dilaksanakan sejak kepemimpinan Hj Djuwariyah Fawaid. Alhamdulillah, pada kegiatan tahun ini dilakukan dengan menjenguk orang sakit di RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo,” jelas Zainiye.

Zainiye berharap, kegiatan ini bisa menjadi doa barokah untuk perjuangan PC Fatayat NU Situbondo. “Hikmah di balik kegiatan 10 Muharram, ini untuk mengasah kepedulian sosial kita untuk berbagi sekaligus mengambil fadillah keutamaan pahala Sunnah Muharaam. Karenanya, juga memberikan santunan kepada yatim piatu, berbagi kepada orang sakit,” ujarnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Selain itu, Zainiye juga menguatkan kemitraan PC Fatayan NU dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, dalam mendukung program Sehati dan beberapa program lainnya. Sehingga, dengan adanya kegiatan rutin PC Fatayat NU di RSUD dr Abdoer Rahem ini, maka kemitraan akan tetap terjalin dengan baik.

“Terkait program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin ‘Sehati’ Pemkab Situbondo ini, saya menginginkan agar terlaksana secara maksimal. Bagi kami, jangan sampai ada masyarakat miskin yang menggunakan Program Sehati, diribetkan dengan urusan administrasi,” ujar Zainiye.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Karna Suswandi, menjelaskan bahwa pasien kelas III yang sedang menjalani perawatan, itu menggunakan program BPJS Kesehatan, KIS dan Sehati. Program Sehati Pemkab Situbondo, sangat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Program Sehati ini akan sangat memudahkan dan memberikan pelayanan ke masyarakat,” jelas Bupati Situbondo, yang akrab dipanggil Bung Karna. (her/gie)

Setelah menerima dan menyetujui Raperda tersebut, pimpinan DPRD Jatim bersama Gubernur Jatim Soekarwo menindaklanjutinya dengan menandatangani keputusan persetujuan bersama terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2019, di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Rabu (28/11).

Terkait dengan proses pergantian kepala daerah setiap lima tahun sekali, Pakde Karwo mengusulkan agar dewan menyurati kepala daerah atau gubernur terpilih beberapa hari sebelum dilantik agar mengajukan RPJMD. Sehingga, usai dilantik dan RPJMD disetujui, dapat dilakukan perubahan APBD pada April, tanpa harus menunggu Oktober.

“Problem ini terjadi hampir setiap lima tahun sekali, sebagai contoh APBD 2019 menurut konstitusi adalah hak gubernur terpilih sampai di perubahan anggaran. Tapi tidak logis gubernur baru tidak bisa memasukkan janji kampanye, ini merupakan masalah konstitusional. Bila ini dilakukan maka jalannya menjadi baik. Budget cycle disusun secara konstitusional,” katanya.

Pakde Karwo menyampaikan ucapan terimakasih kepada DPRD Jatim yang selama 10 tahun dirinya menjabat, tidak pernah sekalipun melakukan voting dalam pengambilan keputusan, melainkan mengedepankan musyawarah mufakat.

“Ternyata baik tidak harus dengan suara terbanyak, tapi itikad dan suara hati melalui musyawarah mufakat. Seperti kata Pak Sahat (Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, red), pemenang tidak harus mengambil semua, pemenang itu menyampaikan suara yang tidak terdengar,” kata Pakde Karwo.