Program ini seijin dengan dukungan penuh dari Kapolri, yang mengedepankan kemanusiaan. Tak hanya itu kegiatan Baksos kesehatan juga untuk mendekatkan hubungan Polri dengan masyarakat. Dengan adanya kegiatan sosial di bidang kesehatan, nantinya polri akan turun kerumah masyarakat yang ekonominya berkategori prasejahtera dan mengalami sakit lumpuh, hernia, katarak dan bibir sumbing. Masyarakat akan di berikan bantuan berupa pengobatan, operasi sampai dengan sembuh total.

Baca Juga:

• Buka Pra Musrenbang RKPD, Bupati Sanusi Tekankan Penyelarasan Program dan Sinkronisasi Kebijakan
• Pastikan Penanganan Jalan, Bupati Malang Tinjau Lokasi Longsor di  Desa Beji Jabung
• Sekda Kabupaten Malang Dampingi Aktivasi Akun Penyampain SPT Tahunan Pegawai Pemkab Malang

Untuk lokasi tempat operasi akan bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya dan Kediri serta akan dilaksanakan oleh para dokter dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokes) dari Mabes Polri berikut dengan dokter dari kewilayahan dan juga semua obat-obatan akan di berikan oleh Polri.

Bupati Malang mengatakan kegiatan ini sangat di harapkan oleh Kabupaten Malang, “kalau bisa tidak hanyak di Kasembon, di daerah lain yang membutuhkan khususnya untuk katarak, harapan saya mudah-mudahan kegiatan baksos kesehatan ini bisa berlanjutan untuk masyarakat yang membutuhkan,” ucap Bupati Malang. Disamping itu IRJEN Pol (Purn) Drs H Mudji Waluyo SH MM, Menyampaikan kegiatan baksos kesehatan ini Diadakan di Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Sasaran baksos kesehatan saat ini menurut data dari Kepala Puskesmas Kecamatan Kasembon terjaring sejumlah 58 orang penderita katarak, 6 orang penderita bibir sumbing, 7 orang penderita hernia dan 65 orang penderita stroke. (ed2)

Memontum Sidoarjo—- Kasus persekongkolan proyek pengadaan jamban sehat bagi masyarakat  miskin akhirnya sampai ke meja DPPR Sidoarjo. Itu setelah terjadi  perbedaan pengiriman bio septitank dengan dokumen  yang dilelang  ULP (Unit Pengadaan Lelang) Bagian Pengadaan dan Jasa Sekertariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.—–

Padahal  bila mengacu pada dokumen ULP,   pengadaan jamban harusnya  dikirim PT LLI selaku pemberi surat dukungan kepada rekanan yang memasukan  penawaran lelang ke ULP.

Ternyata di sejumlah desa yang menerima proyek  jamban sehat dikirim bio septitank dari produsen yang lain. Seperti di wilayah Keamatan  Jabon dan Kecamatan Krian.

Moh Nizar SH anggota Komisi C DPRD Sidoarjo mendapat laporan dugaan penyimpanga pada proyek jamban sehat bagi masyarakat miskin. “ Kami mendapat laporan dugaan penyimpangan sepesifikasi bio septitank  di sejumlah desa,” terang politikus Partai Golkar.

Laporan itu ditindak lanjuti dengan melakukan investigasi di sejumlah desa. Menurutnya,  penyimpangan itu harusnya tidak terjadi jika Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemkab Sidoarjo selaku pemilik anggaran  konsiten  dalam mengawasi proyek jamban sehat bagi warga miskin. “ Kami mengagendakan sidak,” terang politisi wakil rakyat yang berangkat dari Dapil Krian, Balongbendo dan Tarik ini.

Nizar menduga telah terjadi  persekongkolan.  Merujuk Permen PU nomor  31/PRT/M/2015 tentang Buku Pedoman Pengadaan Kontruksi hal 26,  disebutkan indikasi terjadi persekongkolan ketika lelang.

Menurutnya, indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi antara lain  terdapat kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/ atau spesifkasi teknis/ barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/ atau dukungan teknis.

Seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS dan  adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali.

Juga  adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/ kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.  Dan   Jaminan penawaran diterbitkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. (par/fan/yan)

]]> 63041