Dalam kesempatan itu, Komisi I berharap kekosongan pimpinan definitif di sejumlah OPD, bisa segera terisi. “Harapannya, ini agar indeks pelayanan oleh masing-masing OPD terhadap masyarakat akan maksimal,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Guswanto, saat dikonfirmasi Rabu (10/05/2023) siang.

Politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan, bahwa penyebab belum terisinya beberapa jabatan tersebut lantaran terkendala regulasi yang ada.

“Kalau untuk faktor penyebab, sampai sejauh ini belum terisinya jabatan Kepala Dinas, karena terkendala regulasi yang begitu rumit. Sampai saat ini, pun sesuai janji BKD dimana dalam pertemuan sebelumnya mengatakan pada Maret 2023 jabatan Kepala Dinas (Kadin) di sembilan OPD sudah terisi semua. Namun kenyataannya, belum ada satupun yang terisi,” jelasnya.

Baca Juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Sekalipun rumit regulasinya, kata Guswanto, BKD bersama tim telah mengantongi 27 nama orang terbaik. Dimana, mereka telah lulus asesmen untuk menduduki jabatan Kepala Dinas di sembilan OPD yang masih kosong.

Lebih lanjut Guswanto menjelaskan, dari 27 nama itu, masing-masing OPD sudah ada tiga nama yang layak menduduki jabatan Kepala Dinas tersebut. “Tiga nama tersebut, satu diantaranya akan dipilih dan dilantik. Namun, siapa mereka semua ada di bupati,” kata Guswanto.

Dirinya menambahkan, Komisi I berharap di tahun 2023 ini, bupati hendaknya segera melantik agar tidak ada lagi OPD yang dipimpin oleh ASN yang notabennya Plt. “Kami berhadap, sembilan OPD tersebut sudah harus diisi Kadis yang definitif,” tegas Guswanto.

Pihaknya menekankan, agar semua kekosongan jabatan tersebut bisa segera diisi. Tujuannya, agar tidak ada kesenjangan visi misi bupati dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Jika tidak segera terealisasi, tentu saja akan berpengaruh kepada indek kepuasan masyarakat. Karena, kegiatan akan nge-down (menurun) dan tidak bisa dieksekusi,” paparnya. (mil/sit)

“Hari ini kita kedatangan dari paguyuban angkutan pelajar yang mengeluh karena kondisi pandemi Covid-19, yang belum selesai. Melihat yang pertama dari sisi anggaran dan kedua memang kita ada diposisi belum bisa mengaktifkan kembali angkutan pelajar ini,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Pranoto saat dikonfirmasi Selasa (12/10/2021) sore. 

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Miliki 65 Hektare Lahan Cabai, Kota Malang Dinilai Mampu Jaga Ketersediaan Stok

Belum dioperasikannya angkutan pelajar ini, dijelaskan Pranoto, tidak lain karena Trenggalek masih masuk Level 3 Covid-19. Sehingga, pembelajaran tatap muka belum sepenuhnya dilakukan.

“Yang menjadi bahan pertimbangan adalah Pemerintah Daerah belum menganggarkan angkutan pelajar itu. Jadi mereka bisa dikatakan terdampak akibat pandemi Covid-19 ini,” imbuhnya.

Diharapkan di tahun 2022, Pemerintah Daerah bisa menganggarkan bagi paguyuban angkutan pelajar. Dan ini tentu saja bisa mengangkat perekonomian masyarakat khususnya bagi paguyuban angkutan pelajar. 

“Karena kita paham ada sebagian dari paguyuban angkutan pelajar ini masih dibiayai Perbankan. Kita juga akan membantu yang ada kaitannya dengan pembiayaan angkutan pelajar itu. Sehingga aspirasi temen-temen tadi akan kita diakomodir untuk menjadi prioritas pemerintah di tahun anggaran berikutnya,” jelas Pranoto.

Politisi Partai PDIP ini juga menegaskan jika dalam hal ini juga dibutuhkan kebijakan dari kepala pembiayaan. Dan hal ini yang akan didorong Komisi II kedepannya.

Pranoto mengungkapkan, jika selama ini Pemerintah Daerah masih memiliki keraguan. Mengingat, sekolah belum dibuka sepenuhnya. 

Sementara itu, perwakilan paguyuban angkutan sekolah Sadar menginginkan agar DPRD mau memfasilitasi paguyubannya. “Kita hanya ingin dewan itu memberikan fasilitas kepada kita. Mengingat sejak bulan Maret lalu sudah tidak beroperasi. Sedangkan kita sendiri masih memiliki tanggungan di Bank. Lalu bagaimana nasib kami ketika diliburkan selama ini,” katanya.

Dirinya menjelaskan, jika sistem kontrak yang dijalani selama ini tidak terlalu detail. Sedangkan untuk sistem penggajiannya hanya diberikan selama hari aktif.

“Nominalnya kalau di Munjungan itu Rp 175 ribu, untuk sekali pulang-pergi per 1 kendaraan. Bahkan mulai Maret itu kontrak kita sudah diputuskan secara resmi oleh Pemerintah Daerah,” tutur Sadar.

Sedikitnya ada 35 angkutan pelajar yang terdampak pandemi Covid-19 ini. Mau tidak mau, dari bulan Maret diberhentikan, semua pemilik angkutan harus berputar otak untuk tetap menanggung kewajibannya di Bank.

“Karena kita tau dari yang dulu kita pakai mobil kecil, harus menggunakan mobil besar agar pelajar yang dibawa bisa lebih banyak,” paparnya. 

Oleh karen itu, pihaknya sangat berharap kedepannya paguyuban angkutan pelajar bisa menjadi prioritas untuk mendapatkan anggaran. Sehingga dampak pandemi ini tidak begitu membebani masyarakat khususnya bagi paguyuban angkutan pelajar di Kabupaten Trenggalek. (mil/sit)