“Dahulu waktu kita ke DPR RI (kunjungan), itu sempat bertanya mengenai pupuk bersubsidi. Ini sengaja ditanyakan, untuk mengetahui sejauh mana perhatian pupuk bersubsidi kepada petani,” ungkap Hj Susilowati saat dikonfirmasi, Minggu (21/08/2022) tadi.

Ini menjadi perhatian, tambah anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Tulungagung itu, karena selama ini banyak pendistristribusian pupuk yang belum maksimal. Terlebih, hasil pertanian juga banyak dikuasai tengkulak. Sehingga, petani sekarang dihimpit antara biaya produksi yang tinggi serta tidak bisa menutupi modal pertanian.

Karenanya, pihaknya mengupayakan petani agar tetap mendapat subsidi dengan menggaris bawahi khusus komoditas tertentu. Selain itu, legislatif mengusulkan penguatan asuransi kepada petani agar menjamin selama bercocok tanam.

Baca juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

“Selama ini, apa yang diberikan kepada tani juga belum tercover 100 persen,” imbuhnya.

Dewan lulusan Universitas Merdeka (Unmer) lulus 1997 ini menambahkan, di

Tulungagung sendiri pemanfaatan pupuk juga sempat pun diblokir. Ini karena, ada suatu wilayah yang bukan menjadi wilayah pertanian, namun tetap mendapatkan jatah pupuk bersubsidi.

“Alhamdulillah, hal ini akhirnya bisa dikomunikasikan,” ungkapnya. 

Ditambahkan Susilowati, walaupun demikian permasalahan pupuk tetap berlangsung. Mulai kelangkaan pupuk hingga permasalahan di lapangan, pun banyak terjadi.

“Ini akan tetap menjadi konsen Komisi B, untuk mencarikan solusi terbaik. Apalagi, Dinas Pertanian bagian dari mitra atau kontrol Komisi B,” lanjutnya. (jaz/and/sit)

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung, yang juga Ketua DPC PDI-Perjuangan Tulungagung, dalam kesempatan itu mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan turnamen tersebut. Dimana, pelaksanaan tersebut berhasil digelar, setelah Covid-19 sudah melandai.

“Mudah-mudahan, pelaksanaan ini bisa berjalan lancar dan sukses dari awal hingga akhir. Termasuk, selama pertandingan juga tetap menjunjung tinggi sportifitas,” terang Hj Susilowati, di Lapangan LPI Baitur Rohman.

Anggota DPRD lulusan Universitas Merdeka (Unmer) Malang ini menambahkan, semoga dengan diresmikannya lapangan tersebut, maka akan bisa dioptimalkan semaksimal mungkin. Apalagi, lapangan tersebut adalah hasil dari aspirasi masyarakat.

“Insyaallah, saya siap mengawal. Sebagai warga masyarakat, semoga LPI ke depan bisa besar dan bisa membantu mencerdaskan anak-anak bangsa,” paparnya.

Baca juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

Masih menurut Susilowati, bahwa siswa-siswi yang berada di LPI Baitur Rohman, merupakan generasi penerus bangsa. Sehingga, pendidikan karakter bagi peserta didik, sangat diharapkan.

“Semoga, perjuangan estafet dalam mendidik generasi emas ini bisa diteruskan. Sehingga, anak didik bisa meraih prestasinya,” ujarnya.

Pimpinan Yayasan LPI Baitur Rohman, Jailani, dalam kesempatan itu menambahkan ada beberapa rangkaian dalam menyemarakkan HUT RI. Selain turnamen bola voli, juga ada stand-stand bazar, serta panjat pinang, yang akan diselenggarakan, Rabu (17/08/2022) besok.

“Kalau besok malam, juga akan digelar senam masal pukul 19.00. Kemudian tanggal 21 Agustus 2022, akan mengadakan pawai karval dengan tema ‘Parade Nusantara’ dengan peserta dari siswa hingga umum diperbolehkan berpartisipasi,” paparnya.

Dalam pelaksanaan turnamen tersebut, diketahui ada 16 tim berasal dari putra dan 12 tim dari putri, yang turut partisipasi. (jaz/and/sit/adv)

“Kami tidak dalam posisi mempermasalahkan MPP itu dibangun atau tidak. Tetapi, kita lihat saja sekarang berada di era digitalisasi,” ungkap Marsono, Selasa (16/08/2022) tadi.

Politisi PDI-Perjuangan Tulungagung ini menilai, dibanding memikirkan pembangunan MPP, seharusnya semua pihak lebih mengutamakan tingkat kepuasan masyarakat dalam hal akses terhadap pelayanan oleh pemerintah. Terlebih, sebenarnya masyarakat puas jika pelayanan tersebut bisa diakses dimanapun, kapanpun dan tentunya secara cepat.

“Saat ini, digitalisasi itukan justru tujuannya mempermudah. Sama dengan konsep MPP sendiri yang juga ditujukan untuk mempermudah pelayanan,” paparnya.

Perihal pembangunan MPP sebagai langkah yang tepat, Marsono mengakui, dengan anggaran yang terlampau besar untuk pembangunan MPP, seharusnya bisa digunakan untuk keperluan program pemerintah yang lain yang tergolong mendesak. Karena, pelayanan berbasis digital itu juga bisa meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Baca juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

Masih menurut Marsono, masih ada banyak program yang terbilang mendesak di Tulungagung. Seperti halnya, pemulihan ekonomi pasca pandemi, pembangunan jalan dan lain sebagainya. Maka dari itu, pihaknya lebih menghendaki jika dibanding mengeluarkan anggaran untuk pembangunan hingga operasional MPP, akan lebih baik jika anggaran tersebut untuk keperluan yang mendesak.

“Memang MPP itu karena Instruksi Presiden (Inpres), yang mana sebenarnya perintah itu dilakukan ketika dalam kondisi mendesak. Tetapi, kalau dengan pelayanan yang ada contohnya pelayanan secara digital, itu sudah membuat masyarakat puas. Karenanya, saya rasa tidak perlu untuk membangun MPP meski sudah disetujui,” paparnya.

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, dalam kesempatan itu mengatakan, memang untuk pembangunan MPP merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Mengingat, itu berdasarkan Inpres yang disampaikan oleh menteri, yang mengharuskan agar masing-masing kota atau kabupaten, harus segera memiliki MPP. Sehingga, pengadaan MPP di Tulungagung tetap akan dilakukan.

Masih menurut Maryoto, nantinya MPP akan menggunakan bangunan Balai Rakyat terlebih dahulu. Itu karena, pihaknya yang berencana menggunakan Kawasan Ruko Belga, itu masih belum bisa karena proses sengketa yang masih berlanjut.

“Dalam waktu dekat, akan kita perbaiki tata ruangnya. Gedungnya sudah siap, tinggal nanti diberi sekat-sekat sesuai pelayanan yang tersedia,” kata Maryoto Birowo. (jaz/and/gie)

Beberapa catatan itu, yakni melaksanakan kontrol terhadap pelaksanaan program Pemkab hingga pelaksanaan Perda. Karena menurutnya, ada beberapa capaian yang kurang, sehingga harus memberikan dorongan semangat kepada eksekutif.

“Contoh pada BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), agar bisa memberikan spirit untuk mandiri. Jadi, jangan menggantungkan kepada APBD. Namun, tetap pada penguatan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Ketua DPRD, saat ditemui seusai gelaran rapat paripurna, Kamis (11/08/2022) tadi.

Perihal Pendapatan Asli Daerah (PAD), dirinya berharap ada peningkatan lebih dengan tidak mengedepankan nilai jumlah perkalian atau berapa nilai nominal untuk menarik pajak atau retribusi kepada rakyat. “Tetapi, dinas yang membidangi harus proaktif melakukan satu kajian potensi PAD, yang barangkali belum tergali secara maksimal,” jelasnya.

Pria yang juga Koordinator Komisi A Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pendidikan, ini menambahkan bahwa dari pantauan dewan, program-program itu sudah berjalan. Akan tetapi, masih belum maksimal dan kurang. Karenanya, melalui lembaga legislatif, maka turut mengawasi dan memantau serta mengevaluasi.

“Kalau maksimal, ya tidak usah dipantau. Tapi kita membangun, supaya mereka bekerja lebih baik. Saya selalu mengedepankan koordinasi secara harmonisasi. Karena, kalau dua lembaga ini susah, maka tidak bisa harmonis,” bebernya.

Baca Juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

Marsono yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) ini mengungkapkan, tidak hanya legislatif yang mengawasi, tetapi juga peran media ikut membantu program-program sebagai pengontrol penerapan di lapangan. Lembaga eksekutif menjadi terbantu, agar tetap ada koridor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Bagaimana konsep-konsep kebijakan, RPJMD yang sudah tertuang dalam sidang dikawal secara maksimal,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa KUA dan PPAS ini menjadi dasar Perubahan 2022, sekaligus penyusunan Program KUA PPAS untuk tahun anggaran 2023 serta perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Tulungagung. KUA dan PPAS ini, sangat diperlukan guna segera dilaksanakan.

“Ada juga program yang lebih hebat, yaitu adanya jalan tol dan sebagainya, juga perlu segera penyesuaian,” ungkapnya.

Politisi PDI-Perjuangan ini juga menanggapi adanya beberapa catatan fraksi. Diantaranya, pertama bisa dilakukan lebih awal perihal pelelangan. Hal tersebut, sah-sah saja dipercepat asal mempunyai dasar kuat  demi program berjalan tepat waktu.

“Kita harus segera mengenai pelaksanaan untuk pelelangan lebih awal. Dengan harapan, infrastruktur secara lebih awal dapat dilaksanakan,” terangnya. (jaz/and/sit/adv)

Sekretaris DPRD Tulungagung, Sudarmadji, menjelaskan bahwa perihal pemberian gaji untuk dewan yang bersangkutan, masih diberikan secara penuh. Salah satunya, mengenai gaji pokok.

“Gaji pokok dan tunjangan tetap diberikan. Jika bersangkutan statusnya sudah terpidana dan sudah di PAW (Pergantian Antar Waktu), baru ada perubahan,” papar Sudarmaji, Jumat (05/08/2022).

Terkait penetapan tersangka, pihaknya sudah mendengar sekaligus tentang penahanan Wakil DPRD Tulungagung, Adib Makarim oleh KPK. Selain Adib Makarim, ada juga anggota DPRD Tulungagung, yang ditetapkan tersangka yakni Imam Kambali.

“Ya, saya sudah mendengar kabar itu,” ujarnya.

Sementara itu, mensikapi seorang wakilnya di DPRD dan ditetapkan sebagai tersangka KPK, Sekretaris Dewan Tanfidz DPC PKB Tulungagung, Nuruddin, mengatakan masih melakukan koordinasi dan konsolidasi internal. “Soal pengganti ketua, kami akan membahas di dalam internal partai,” ungkap Nuruddin.

Baca juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

Nuruddin juga mengaku, untuk saat ini Ketua DPC PKB Tulungagung, masih dipegang oleh tersangka. Hal ini, sesuai dengan aturan partai tentang PAW.

“Untuk PAW sendiri, sesuai aturan partai maka harus menunggu hingga putusan inkrah,” jelasnya.

Ditambahkannya, DPC PKB Tulungagung tengah menyiapkan tim bantuan hukum untuk tersangka Adib Makarim. Tim yang disiapakan, tentu akan mengawal seluruh proses hukum yang menjerat Wakil DPRD Tulungagung itu.

“Kami berupaya untuk membuat tim bantuan hukum untuk mengawal proses hukum yang berjalan,” jelas Nuruddin.

Sebagai informasi, pada 3 Agustus 2022, KPK telah menetapkan Wakil Ketua DPRD Tulungagung Adib Makarim, anggota DPRD Tulungagung Imam Kambali dan Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Agus Budiarto, sebagai tersangka dalam kasus suap APBD Tulungagung 2014-2018. (jaz/and/gie)

“Kita harus patuh dan tunduk. Tidak pada posisi intervensi dan lain sebagainya,” ungkap Marsono, selepas mengikuti Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN), Rabu (03/08/2022) tadi.

Pihaknya menjelaskan, akan memasrahkan sepenuhnya kepada lembaga anti rasuah dan mendukung proses yang dilakukan. Karena, memang prosedur yang harus dijalani demikian atau pencekalan.

“Kita selalu menghormati proses. Apa yang dilakukan oleh para pihak yang berkompeten di bidangnya, itu saja,” ungkapnya.

Baca Juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

Disinggung soal kinerja dewan, Politisi PDI-Perjuangan ini menegaskan, tidak akan mengganggu pelayanan maupun kerja lembaga legislatif ini. Karena tugas dan fungsi, sudah dihandle oleh posisi yang membawahi komisi tersebut.

Pihaknya juga menjelaskan, dewan sudah membagi seperti biasa tugas-tugas yang harus diselesaikan. Termasuk, sudah berkonsolidasi kepada semua dan saling berkaitan.

“Tidak ada alasan, terutama kaitannya terganggu atau mengganggu. Kita sudah pada posisi pembagian tugas sesuai dengan Tupoksi,” paparnya.

Marsono menambahkan, pihaknya belum menerima surat resmi ataupun pemberitahuan adanya pencekalan tersebut. Dirinya pun tahu informasi ini, dari berita yang beredar luas kemarin petang. “Pemberitahuan belum,” jawabnya singkat.

Perihal dewan yang tengah dicekal, apakah masih aktif dan hadir di dewan saat paripurna, dirinya mengaku masih aktif. Meski pun, pernah satu dua kali tidak hadir, dengan alasan karena berkegiatan penting lainnya. “Biasakan namanya dinamika, terus izin. Orang sakit saja boleh izin,” ujarnya.

Sekedar diketahui, dua dewan yang dicekal oleh KPK yaitu Imam Kambali, saat ini sebagai anggota DPRD Tulungagung yang menjabat Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Bersatu. Sedangkan satu dewan lainnya, adalah Adib Makarim merupakan anggota DPRD Tulungagung Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dirinyaa, juga pernah sebagai Wakil Ketua DPRD dengan masa jabatan 2019-2024. (jaz/gie)

Tidak tanggung-tanggung, dalam penyidikan kali ini, sebanyak delapan orang yang dijadwalkan diperiksa secara maraton. Mereka yang dipanggil, bukan dari kalangan pensiunan pejabat Pemkab Tulungagung. Termasuk, juga bukan dari mereka yang masih berstatus pegawai di Pemkab Tulungagung.

Ya, dari delapan nama yang diagendakan diperiksa, yakni dari kalangan mantan anggota DPRD Tulungagung. Sejumlah nama itu, sebelumnya sebagai anggota DPRD untuk masa atau periode 2014 hingga 2019.

“Untuk pemeriksaan hari ini (Senin, red), ada delapan saksi TPK (tindak pidana korupsi) Bantuan Pemprov Jatim untuk Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun 2014-2018. Pemeriksaan dilakukan di Polres Tulungagung di Jalan Ahmad Yani Timur,” kata Plt Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri, Senin (04/07/2022) kepada memontum.com.

Baca juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

Delapan saksi itu, urainya, adalah anggota DPRD 2014-2019. Ada pun nama saksi yang diperiksa, yakni Widodo Prasetyo, Basroni, Subani Sirab, Saiful Anwar dan Sumarno. “Heru Santoso, Imam Sukamto dan Mutiin, yang kesemuanya anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019,” paparnya.

Disinggung sampai kapan pemeriksaan penyidik KPK akan dilakukan, Ali Fikri enggan menjelaskan. Termasuk, pihak-pihak lain, yang sudah dijadwalkan oleh penyidik KPK akan dipanggil.

“Pemanggilan berbagai pihak sebagai saksi, adalah merupakan salah satu upaya pengumpulan alat bukti oleh penyidik dan saat ini sedang berjalan,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, sedikitnya sudah lebih dari 15 orang yang diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Termasuk, Bupati Maryoto Birowo atau Bupati Tulungagung periode 2019-2023 atau mantan Wakil Bupati Tulungagung periode 2013-2018. Dalam penyidikan dugaan ini, KPK pun juga sudah menetapkan tersangka. (sit)

Anggota Komisi D DPRD Tulungagung, Ir Gandi Wardoyo, mengungkapkan saat mulai pengerjaan nanti, atau sekitar Juli hingga September, pengerjaan dengan sistem beton sudah mulai dilakukan. Tentunya, itu juga tidak sampai molor dalam setiap pengerjaan.

“Saya berharap seperti di Sendang, karena ini jalannya adalah pegunungan, maka saya tidak berharap dibuat aspal atau hotmix,” ungkap Ir Gandi Wardoyo, Kamis (23/06/2022) tadi.

Dengan dibuat beton, tambahnya, maka jalan akan mampu bertahan lebih lama dibandingkan jalan aspal. Apalagi, karakteristik atau kontur tanah di kawasan itu, juga berbeda dengan non pegunungan.

“Usulan saya ini, harapannya adalah sekali bangun bisa dinikmati puluhan tahun. Sehingga, tidak sering benah-benah karena jalan yang rusak,” jelasnya.

Pria yang juga Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tulungagung ini mengungkapkan, jumlah realisasi pengerjaan jalan pasca pandemi cukup signifikan. Sejak Covid-19 reda, penambahan untuk sarana prasarana jalan ini sudah sekitar 50 persen. Sekarang, ini bisa diperkirakan hingga 150 persen.

“Cuma pelaksanaan untuk saat ini, jangan berharap Juni sudah mulai. Mungkin sekitar akhir Juli hingga Agustus, karena mayoritas pekerjaan yang besar-besar semua butuh lelang,” bebernya.

Baca juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

Politisi Partai Nasdem ini menambahkan, saat ini mungkin sudah ada yang selesai lelang. Bahkan, ada yang baru perencanaan belum selesai, karena disebabkan perubahan anggaran untuk recofusing. Selain itu, tahun kemarin ada yang sudah tidak layak, ada pertimbangan saat hearing telah tersampaikan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Perihal lokasi jalan rusak, Gandi tidak hafal secara detail. Namun, khusus di Kecamatan Sendang, dirinya sedikit banyak mengetahui titik-titiknya. Nilai anggaran perbaikan yang sedikit besar seperti di Desa Kedoyo, Picisan, Nyawangan hingga Desa Ngluntung.

“Ada juga Jembatan Dono, ini kalau nilanya besar ada di 10 titik di Sendang,” bebernya.

Dirinya menambahkan, perihal anggaran total yang di Sendang, diperkirakan itu Rp 12 miliar. Oleh sebab itu, pihaknya mendesak kepada dinas terkait untuk bisa mengoptimalkan rencana kerja (Renja), supaya akses jalan di Kecamatan Sendang bisa baik. Yang mana notabene, banyak wisata yang bisa memudahkan wisatawan.

“Kita berharap Renjanya PU bisa optimal,” ujarnya.

Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Aris Wahyudiono SSTP, menambahkan bahwa harapan dari dinas, jika wilayah Sendang nantinya bisa seperti di Kota Batu. Selain suhunya enak, juga ada desa wisata. Seperti di Origreen, Jurang Senggani, Pesantren Argowilis.

“Sarana dan prasarana, ini memang yang paling utama. Karenanya, ini akan dikoordinasikan kembali,” ujarnya. (jaz/sit)

Terbukti, pada hari Senin (9/4/2018) bertempat di gedung DPRD Tulungagung, 6 Raperda diusulkan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Tulungagung Supriyono ini dalam rangka penetapan Ranperda Masa Sidang I Tahun Sidang IV dan penyampaian Ranperda Masa Sidang II Tahun Sidang IV.

Hadir dalam kegiatan tersebut PJs Bupati Tulungagung Jariyanto, Anggota Dewan, kepala SKPD, Camat beserta Dirut PDAU dan Bank Daerah. Rapat yang pertama kali dihadiri oleh PJs Bupati tersebut, merumuskan 6 Ranperda yang akan digodog menjadi perda.

Adapun ke-6 Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) tersebut antara lain : 1. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, 2. Ranperda Tentang Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung, 3. Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Ternak Sapi Dan Kerbau Betina Produktif 4. Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha 5. Ranperda Tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair dan yang ke-6 adalah Ranperda Tentang Nama Jalan. Ke-6 Ranperda tersebut bakal digodog oleh beberapa pansus yang telah ditetapkan diakhir sidang tersebut.

PJs Bupati Tulungagung dalam sambutannya mengatakan, pembentukan perda harus terus dilakukan untuk menata kehidupan bermasyarakat oleh pemerintah daerah. “Untuk menuju pemerintahan yang lebih baik, kita harus produktif dalam pengelolaan perda ,” paparnya. (zul/nay)