Sesuai dengan Program Strategis Daerah (PSD) tahun 2023, Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, mengaku optimis akan mampu menyelesaikan 25 program prioritas yang tersisa. Baik itu program di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan program-program sosial.

Khusus untuk infrastuktur, terang Pj Wali Kota Aries, yaitu memprioritaskan peningkatan fasilitas umum (Fasum) yang dirasakan langsung dan bermanfaat pada pertumbuhan perekonomian masyarakat. Diantaranya, seperti pelebaran Fasum jalan di pusat kota, pemeliharaan jalan berlubang, penambahan PJU dan PJL serta pembangunan trotoar di jalan-jalan protokol.

“Untuk peningkatan pembangunan infrastruktur atau fisik, diharapkan bisa mencapai target kinerja pembangunan. Khususnya, indikator makro yang telah ditetapkan tahun 2024. Salah satunya, yaitu bisa mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan tumbuh positif sebesar 5,45 hingga 7,34 persen,” terangnya, Senin (06/11/2023) tadi.

Dijelaskan Pj Wali Kota Aries, dengan adanya pembangunan Fasum seperti pelebaran jalan Jalan Bromo-Semeru Section I, diharapkan mampu memecahkan kemacetan di pusat kota. Begitu juga dengan pembangunan trotoar di Jalan Panglima Sudirman, akan kian mempercantik tata Kota Batu.

“Dengan adanya pembangunan dua PSD 2023 ini, tentunya akan membuat wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu, bisa semakin meningkat. Dan, berdampak pada peningkatkan perekonomian masyarakat,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala DPUPR Kota Batu, Alfi Nurhidayat, mengatakan bahwa pelebaran Jalan Brosem Kota Batu penting untuk dilakukan. Ini dikarenakan, selama ini jalur yang berada di pusat kota menuju Alun-alun Kota Batu, jadi salah satu pusat kemacetan.

“Pelebaran Jalan Brosem ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tampung jalan utama menuju pusat Kota Batu. Tujuannya, agar mobilitas warga masyarakat dan wisatawan terlayani dengan baik. Sehingga, akan berdampak pada produktifitas masyarakat,” ujarnya.

Secara teknis, ujarnya, ruas Jalan Brosem dilebarkan dari eksisting 6 sampai 7 meter menjadi 10 hingga 12 meter dengan panjang 650 meter. Pelebaran ruas jalan nantinya, dengan cara menutup saluran irigasi dengan box culvert. Sampai saat ini, proses pengerjaan telah lebih dari 62 persen schedule yang seharusnya masih berjalan 28 persen.

Karenanya, Alfi mengaku, pengerjaan Jalan Brosem akan selesai akhir tahun 2023 ini. Percepatan ini, dilakukan untuk mengantisipasi tingginya kunjungan wisatawan saat tahun baru. “Selain itu, percepatan pengerjaan Jalan Brosem, untuk antisipasi banjir memasuki musim penghujan. Mengingat, jalur tersebut menjadi salah satu titik rawan banjir,” ungkapnya.

Sama halnya dengan pembangunan trotoar Jalan Panglima Sudirman, ujarnya, perlu dilakukan karena setiap musim penghujan di titik tersebut air selalu menggenang dan berpotensi banjir. Untuk itu, DPUPR merevitalisasi trotoar sekaligus saluran irigasi dibawahnya. Pengerjaan revitalisasi trotoar sendiri sepanjang 600 meter mulai dari Balai Kota Among Tani hingga depan SPBU Lahor. Pembangunan yang dimulai awal Oktober 2023 itu, telah mencapai 22 persen dan sesuai dengan schedule.

“Selain itu, kami juga melaksanakan beberapa program lainnya. Seperti pemeliharaan dan peningkatan jalan, normalisasi sungai Paron di Desa Bumiaji untuk antisipasi banjir, pembangunan plengsengan rawan longsor di Jurang Susuh Desa Giripurno. Serta mengerjakan usulan atau pokir dari DPRD Kota Batu dengan penambahan PJU di 132 titik senilai Rp 1,5 miliar dan PJL di 57 titik senilai Rp 622 juta,” urainya.

Ditambahkannya, bahwa dalam pembangunan dibutuhkan partisipasi masyarakat. Di mana masyarakat turut memberikan informasi, usulan, saran hingga kritik atas pembangunan yang dilakukan DPUPR. “Yang jelas, kami ingin semua sektor bisa kembali bergairah. Dan, dengan pelebaran atau peningkatan jalan hingga pembukaan jalan baru bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk pemerataan pembangunan,” jelasnya. (put/sit/adv)

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Batu, Eko Setiawan, mengatakan bahwa perencanaan pekerjaan drainase ini sudah disiapkan semua. Termasuk, untuk rekanan yang nantinya akan mengerjakan.

“Juli 2023 ini, pekerjaan drainase itu akan dilakukan,” ujarnya di Balai Kota Among Tani Kota Batu, Senin (03/07/2023) tadi.

Menurut Eko, pekerjaan pembangunan drainase yang diperkirakan panjangnya 150 meter, ini akan dilakukan pengadaan langsung. Sebab, untuk nilainya nanti di bawah Rp 200 juta. “Pekerjaan ini tidak dilelang atau ditenderkan. Akan tetapi, di PL (pengadaan langsung, red). Karena, untuk nilai anggarannya Rp 199 juta,” ujarnya.

Baca juga :

Fungsi dari pembangunan drainase itu, tambahnya, sebagai penahan luapan air dari TPA Tlekung. Dari posisinya, drainase yang dibangun ini berada tepat di pintu masuk ke TPA Tlekung.

“Jadi, secara teknik pembangunan drainase ini menggunakan box culvert. Di situ, nanti ada tambahan semacam bak kontrol. Fungsinya menampung air dari luapan banjir di lokasi TPA Tlekung lewat pintu masuk dan dialirkan ke sungai yang besar,” jelasnya.

Untuk itu, tegasnya, diharapkan pekerjaan segera selesai sebelum musim hujan. “Kalau jadwalnya, memang 60 hari masa kerja. Tapi, biasanya sebelum itu sudah selesai. Ya, kami berharap sebelum musim penghujan pekerjaan sudah rampung,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Desa Tlekung, Sumardi, mengungkapkan bahwa drainase yang rencana dikerjakan tersebut merupakan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Itu karena, setiap musim penghujan datang, air biasanya meluber ke jalan. Bahkan, seringkali membawa lumpur yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan sepeda motor.

“Yang jelas, drainase ini sudah kami tunggu-tunggu hampir dua tahun ini,” jelasnya. (put/gie)

“Hari ini kita rapat kerja dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek, untuk memastikan pelaksanaan APBD induk tahun 2023. Apakah sudah berjalan atau belum,” kata Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Pranoto, saat dikonfirmasi usai rapat, Rabu (03/05/2023) sore.

Menurutnya, ujar Pranoto, ada 32 paket pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) yang sudah dilimpahkan untuk dilelang di ULP Trenggalek. Selain itu, sudah ada 11 paket pekerjaan yang ada pemenangnya (penyedia).

“Kemudian untuk paket pekerjaan dengan nilai anggaran maksimal Rp 200 juta (pengadaan langsung, red) pada Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek, saat ini masih proses pemilihan penyedia barang dan jasa,” imbuhnya.

Baca juga:

• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK

Dikatakan Pranoto, APBD Perubahan tahun 2023 rencananya akan dinotakan pada 25 Mei mendatang. Namun, untuk APBD induk sampai saat ini justru belum berjalan. “Jadi, apa yang akan kita bahas di perubahan. Padahal, APBD Perubahan yang dibahas adalah menutupi kekurangan APBD induk yang mungkin belum direncanakan sesuai dengan target RPJMD,” kata Pranoto.

Selanjutnya, Komisi III menekankan kepada OPD mitra untuk menyongsong APBD Perubahan tahun ini. Mengingat, sebelum-sebelumnya, APBD Perubahan ini di notakan pada Bulan Agustus-September.

“Namun, tahun ini Pemerintah Daerah menginginkan APBD Perubahan itu dimajukan lebih awal. Maksud dan tujuannya, berdasarkan pengalaman sebelumnya pekerjaan menumpuk di akhir tahun anggaran sehingga menyebabkan tidak suksesnya target – target RPJMD,” terangnya.

Pihaknya juga ingin melihat kesiapan OPD yang memiliki paket pekerjaan infrastuktur. Dan, dalam rapat kerja kali ini sengaja dihentikan, lantaran dari Dinas PUPR yang hadir hanya Kepala Dinas. Karena banyak permasalahan yang ingin diurai, maka Komisi III menghentikan sementara rapat ini dan akan dilanjutkan pada rapat berikutnya.

“Kita juga ingin laporan dari bidang-bidang (kepala bidang, red) yang ada di DPUPR. Jadi, perlu laporan langsung dari kepala bidangnya. Kita ingin tahu kenapa pekerjaan itu belum dimulai, apakah perencanaannya belum selesai. Besuk kita akan panggil lagi,” tegas politisi PDI-Perjuangan ini. (mil/sit)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Batu, Alfi Nurhidayat, mengatakan bahwa untuk permasalahan parkir yang makan jalan umum, itu DPUPR sudah ke lapangan. Termasuk, bertemu dengan beberapa pihak, diantaranya seperti Kepala Desa Oro-oro Ombo.

“Lahan parkir yang tepat berada di depan BNS, itu nantinya kita bersihkan. Karena sudah jelas, mengganggu keselamatan lalu lintas. Kemarin, Bina Marga sudah ke lapangan dan bertemu Kepala Desa Oro-oro Ombo. Ini masih dikondisikan kepala desa di lapangan dan kita tunggu perkembangannya,” terang Alfi di Balai Kota Among Tani Kota Batu, Selasa (02/05/2023) tadi.

Baca juga :

• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK

Mengapa lahan parkir itu dibersihkan, urainya, karena lahan itu di atas Rumija. Sehingga, harus dilakukan inventarisir dan penataan. “Itukan yang dipagari tempat parkirnya. Secara teknis, Rumija intinya mau dibersihkan. Nanti biar Pak Kades yang menyelesaikan di lapangan. Kalau perlu, kita cek sekalian sertifikatnya dan kita sudah koordinasi dengan Sekda. Dan, Sekda maunya seperti itu dan kita ingin lebih persuasif. Artinya, penyelesaian masalah lewat koordinasi,” tegasnya.

Kepala Desa Oro-oro Ombo, Wiweko, dikonfirmasi terpisah mengatakan bahwa lahan yang digunakan untuk tempat parkir sepeda motor pengunjung BNS itu adalah milik desa. “Lahan parkir itu milik desa,” tegasnya singkat. (put/gie)

“Sungai rupat itu normalisasi mulai 2021. Tahun ini (2023), kita lanjutkan kembali sekitar 500 meter. Sedangkan dari jembatan hingga muara, itu belum dilakukan karena masih menunggu izin BKSDA. Mudah-mudah dalam waktu dekat, izinnya itu keluar dan akan kita bisa lanjutkan lagi,” kata Kepala Bidang (Kabid) SDA DPUPR, Yosef Feri Yorizal, Jumat (03/02/2023) tadi.

Diterangkan Yosef, tujuan dilakukan pengerukan menggunakan alat berat ini, agar saluran air kembali lancar. “Pengerukan ini langkah kita untuk mengatasi banjir di daerah sekitar sungai. Seperti lingkar barat, muara dua dan pagar dewa,” paparnya.

Baca juga:

• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK

Pada intinya, ungkapnya, kita tetap melanjutkan normalisasi saluran-saluran terutama saluran besar yang ada di Kota Bengkulu. Termasuk, Sungai Rupat ini. “Untuk tahun 2023, DPUPR memang menargetkan beberapa saluran air. Ada Sungai Rupat, Lempuing, Padang Serai di Pematang Gubernur dan beberapa saluran permukiman lainnya,” jelasnya.

Dengan adanya normalisasi sungai, imbuhnya, diharapkan membuat sungai lebih bersih. Terutama, bisa menampung debit air lebih banyak dan mengurangi risiko banjir.

“Mudah-mudahan dengan normalisasi saluran, mulai dari sedimentasi, sampah termasuk sampah yang ada di saluran, bisa terangkat agar dapat membuat sambungan yang lebih banyak untuk resapan. Dan mudah-mudahan dengan dilakukan normalisasi, tidak ada lagi banjir,” lanjutnya. (mc/bkl/sit)

Kepala DPUPR Kota Batu, Alfi Nurhidayat, menjelaskan jika pihaknya bersama tim Banggar telah menyepakati biaya perbaikan senilai Rp 700 juta. Anggaran itu, akan diambil dari dana Belanja Tak Terduga (BTT).

Baca Juga :

• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK

Menurutnya, perbaikan di jalan itu tergolong darurat. Sebab, akses tersebut menjadi jalur alternatif utama wisatawan dan warga. Apalagi, saat ini sudah memasuki akhir tahun yang biasanya volume kendaraan naik. Sehingga, jalan itu menjadi opsi utama mengurai kemacetan.

”Insyaallah pengerjaan sudah bisa kita mulai hari ini. Yang jelas, kami menargetkan perbaikan ini bisa rampung sebelum akhir tahun,” kata Alfi, Kamis (01/12/2022) tadi.

Pada prinsipnya, ujarnya, jalur alternatif utama masuk Kota Batu, itu menjadi prioritas penanganan agar bisa kembali optimal sebelum masuk tahun baru. Karena, jelang pergantian tahun, dipastikan terjadi lonjakan arus kendaraan. Jika tidak tertangani segera, maka bukan tidak mungkin kemacetan akan terjadi.

Seperti diketahui, akses jalan ini sendiri kerap dibuat sebagai jalur alternatif pengendara dari arah Surabaya menuju Kota Batu via jalur Karangploso. Meski begitu, pengendara masih bisa menempuh jalur Pendem atau Gunung Wukir. (bir/gie)

Kepala DPUPR Kota Batu, Alfi Nurhidayat, mengatakan bahwa pembangunan jalan tembus menjadi hal penting, karena mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Termasuk, sebagai pemerataan pembangunan dan pendukung konektifitas antar wilayah. Dengan dukungan infrastuktur seperti jalan tembus, diharapkan semua sektor bisa terangkat.

“Selain perbaikan infrastruktur serta pengurai kemacetan, peningkatan ruas jalan Dusun Klerek-Torongrejo yang sudah berjalan 68 persen, ini merupakan bentuk dukungan pemerintah. Diharapkan, ini akan mampu mengangkat semua sektor. Mulai dari sektor pertanian, hingga pariwisata agar kembali bergairah,” ujar Alfi kepada Memontum.com, Kamis (27/10/2022) siang.

Pembangunan infrastruktur ini, tambahnya, juga akan memperlancar jalan tembus Batu-Malang, melalui Jalan Wukir, Kelurahan Temas sampai di Jembatan Pendem, Jalan Moch Hatta. “Peningkatan jalan ini memiliki kelebihan. Yaitu, dalam pembangunannya ada partisipasi masyarakat atau community based development. Dimana, warga memberikan dukungan dengan menghibahkan sebagian aset tanahnya untuk pelebaran jalan dengan sukarela, yang awalnya 2 meter jadi 5 meter,” jelasnya.

Baca juga :

• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Abah Alfi ini menerangkan, bahwa dalam pengerjaannya, jenis pengadaan pekerjaan konstruksi menggunakan kombinasi rigid pavement (beton) dan flexible pavement (hot mixed asphalt). Dengan panjang peningkatan jalan, sekitar 1,2 kilometer dan lebar rata-rata 5 meter.

Untuk peningkatan ruas jalan Dusun Klerek-Torongrejo, urainya, dianggarkan dari DAK (APBN) 2022 dengan pagu Rp 4 miliar. Sedangkan kontrak pengerjaan dimenangkan oleh Karya Abadi Perkasa dengan alamat Puncak Mandala 41 – Kota Malang dengan nilai tender Rp 2.666.245.092.

Jalan tembus tersebut, katanya, sesuai kontrak akan selesai pertengahan November 2022. Sehingga, jalan tersebut sudah bisa digunakan sebelum puncak kemacetan tahun baru nanti. “Tidak menutup kemungkinan, nantinya ruas ini akan kita koneksikan dengan ruas Batu-Giripurno (Batu-Karangploso) via Dusun Durek. Ini sesuai instruksi dari Bu Wali Kota bahwa peningkatan jalan untuk mengurai kemacetan serta untuk mendukung produktivitas masyarakat di pedesaan. Terutama untuk produk pertanian warga Torongrejo,” imbuhnya.

Selain peningkatan ruas jalan Dusun Klerek-Torongrejo, dalam APBD tahun 2022, ini DPUPR Kota Batu juga melakukan peningkatan ruas jalan Lesti – Sumberejo (Indragiri Gg. 17) senilai Rp 4 miliar dan peningkatan ruas jalan Dadaprejo-Junrejo senilai Rp 2 miliar.(bir/gie)

Normalisasi yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Kediri tersebut, menyasar sungai-sungai yang berpotensi terjadinya banjir di daerah barat sungai. Seperti di Wilayah Kolokoso, Hadisingat hingga Bakung.

Plt Kepala DPUPR Kabupaten Kediri, Irwan Chandra, mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi sungai yang terjadi pendangkalan akibat adanya sendimentasi. “Normalisasi ini dalam rangka mengembalikan fungsi sungai secara optimal, akibat terjadinya proses pendangkalan yang dikarenakan sedimentasi. Serta, perbaikan tanggul-tanggul yang kritis,” katanya pada Jumat (14/10/2022) pagi.

Dengan pengembalian fungsi sungai tersebut, lanjut Irwan, luapan pada sungai dapat diminimalisir. Sehingga, bisa mencegah terjadinya banjir yang sering terjadi. Utamanya, seperti di desa yang dilewati oleh Sungai Bakung.

Baca Juga :

• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK

Sungai dengan panjang kurang lebih 4,1 kilometer itu, melewati lima desa di Kecamatan Tarokan. Yakni Desa Jati, Cengkok, Sumberduren, Kedungsari, serta Desa Kaliboto.

Irwan juga menambahkan, normalisasi tersebut menindaklanjuti instruksi Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana. Yang mana, pihaknya juga melakukan inventarisir titik yang mengalami sedimentasi hingga daerah rawan banjir.

“Normalisasi ini program tahunan dari Dinas PUPR, sesuai dengan arahan Mas Dhito. Dimana, kami juga mengidentifikasi daerah yang berpotensi banjir untuk dilakukan normalisasi,” tuturnya. 

Selain sungai, normalisasi juga dilakukan terhadap jaringan irigasi dan sumber mata air yang lama tidak dinormalisasi. “Kami juga koordinasi dengan PUPR wilayah Nganjuk yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri untuk dilakukan juga normalisasi di wilayahnya,” paparnya.

Secara terpisah, Bupati Hanindhito mengatakan, bahwa pihaknya telah menginstruksikan kepada DPUPR untuk terus memantau kondisi sungai yang ada di Kabupaten Kediri. Sungai yang terjadi pendangkalan dan rawan terjadinya luapan, untuk bisa dilakukan normalisasi.

“Berkaca dari tahun sebelumnya, banjir terjadi karena luapan air dari sungai. Dari hasil inventarisir, saya perintahkan untuk dinormalisasi. Jangan menunggu banjir, baru dinormalisasi,” kata bupati yang akrab disapa Mas Dhito.

Memasuki musim penghujan, pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Kediri, untuk mengenali potensi bencana yang ada di lingkungan sekitarnya. Untuk mencegah banjir, selain upaya normalisasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat juga dihimbau untuk ikut menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.

“Selain pendangkalan, luapan air bisa juga karena saluran yang tersumbat sampah. Saya menghimbau masyarakat untuk mengecek saluran air di lingkungan sekitarnya,” paparnya.(kom/pan/sit)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Batu, Alfi Nurhidayat, menyampaikan bahwa instansinya sama sekali belum menerbitkan rekomendasi teknis mengenai pemasangan itu. Seharusnya, setiap pihak yang memanfaatkan ruang milik jalan (Rumija), seperti pemasangan tiang internet harus melalui serangkaian perizinan.

“Tidak ada izin dan kami belum mengeluarkan rekomendasi teknis,” tegas Alfi, Rabu (06/07/2022) tadi.

Baca juga:

• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK

Dirinya menambahkan, saat ini pihaknya meminta Bidang Bina Marga dan Bidang Sumber Daya Air (SDA), untuk berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Mengingat, induk penyelenggara perizinan berada di DPMPTSP.

“Untuk menentukan langkah selanjutnya, kami masih menunggu hasil koordinasi,” imbuh Alfi.

Dijelaskan, bahwa sempadan jalan merupakan bagian Rumija yang masuk dalam aset negara. Sehingga, ketika ada pihak yang memanfaatkan secara ilegal, maka berpotensi memicu kerugian negara. Itu lantaran, setiap pemanfaatannya dikenakan tarif retribusi untuk menggenjot perolehan pajak daerah.

Sejalan dengan konteks tersebut, DPUPR juga fokus pada sertifikasi aset bawah jalan. Diketahui, ruas jalan di Kota Batu sepanjang 476 kilometer. Rinciannya 247 kilometer dikelola Pemkot Batu melalui DPUPR. Berikutnya 38 kilometer dikelola Pemprov Jatim dan jalan lingkungan sepanjang 191 kilometer.

“Sertifikasi bawah jalan untuk mempertegas bahwa itu aset negara. Ketika ada pihak yang hendak memanfaatkan, maka harus disertai izin serta rekomendasi teknis dari pemerintah. Sehingga, penggunaan bahu jalan bisa ditarik retribusi,” papar Alfi.(bir/sit)