Pihaknya meminta, agar beberapa kerusakan yang ada, dilakukan inventarisir dan diberi penanda untuk membantu warga saat melintas. Sehingga, bisa menjadi pengingat warga dan tidak menjadi korban dari kerusakan jalan.

“Harapannya, tentu jalan yang rusak jangan dibiarkan. Namun, harus diberi rambu-rambu (penanda, red) agar pengguna jalan waspada. Sebab tanpa rambu-rambu, pengendara yang melintas dapat terperosok. Syukur-syukur, beberapa jalan yang masih rusak, segera dilakukan penanganan,” kata Ketua DPRD Lumajang, kepada sejumlah wartawan Jumat (28/04/2023) tadi.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Ditegaskannya, bahwa jika kondisi jalan rusak tidak segera dilakukan penanganan, maka akan banyak pengendara atau masyarakat yang dirugikan. Karena, sudah pasti bisa membahayakan keselamatan masyarakat.

“Saya mendorong untuk segera diperbaiki jalan yang rusak tersebut. Apalagi, biaya perbaikan sudah dianggarkan untuk pemeliharaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Lumajang,” terangnya.

Pihaknya berharap, Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (DPUTR) untuk segera merespon kondisi lapangan dan keluhan dari masyarakat. Sehingga, jalan yang merupakan akses ekonomi warga, bisa lancar dan aman sesuai dengan yang diharapkan bersama.

“Dinas PU (DPUTR, red) harus bisa segera merespon hal ini. Sehingga, jalan-jalan di kabupaten bisa terinventasir dan dilakukan penambalan untuk jalan yang rusak. Apalagi, kabupaten juga memiliki program Ngapling,” tambahnya Politisi PKB Lumajang. (adi/sit)

“Dari informasi ini, kami akan tindaklanjuti dengan konfirmasi ke para pihak yang relevan dengan permasalahan ini. Dalam waktu dekat, kami akan melakukan pemanggilan. Harapannya, tentu semua hal yang diberitakan itu ada penjelasan dan masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat,” terang Inspektur Pembantu 5 atau Inspektur Khusus/investigasi Kabupaten Lumajang, A’an kepada memontum.com, Selasa (02/08/2022) tadi.

Dijelaskan A’an, dengan melakukan pemanggilan para pihak, dirinya berharap bisa mengetahui kondisi sebenarnya seperti apa yang menjadi penyebab. Termasuk, seperti apa sesungguhnya kondisi di lapangan.

“Nanti setelah ketemu, segera kami beri rekomendasi. Kalau saat ini, kami belum bisa berkomentar lebih banyak. Termasuk, memberikan keterangan lebih. Karena, kami belum tahu dan baru tahap awal,” ujarnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

A’an juga menambahkan, jika inspektorat bukanlah lembaga yang menjatuhkan sanksi. Inspektorat, adalah lembaga yang diberi amanah untuk melakukan pengawasan. “Nanti hasilnya seperti apa, ada rekomnya. Rekom itu, ya terkait dengan masalah ini. Rekom ini, bertujuan agar pembangunan itu bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga, anggaran yang dikeluarkan itu bermanfaat untuk masyarakat,” tuturnya.

A’an juga mewanti-wanti, jika memang ada faktor kesengajaan atau pembiaran dari para pihak terkait dalam kasus proyek irigasi di SDA DPUTR Kabupaten Lumajang, maka ada prosedur khusus. “Ada prosedur khusus, jika nanti terjadi seperti itu. Tetapi untuk memastikan itu, tentunya kami harus mengetahui dahulu fakta yang sebenarnya seperti apa,” paparnya.

Sebagaimana diberitakan, ada dua titik proyek rehabilitasi jaringan irigasi milik DPUTR, yang kondisinya amburadul alias rusak. Sayangnya, meski kerusakan itu sudah berlangsung sejak April 2022, namun hingga kini belum ada pembenahan. Padahal, masa termin perawatan CV, hanya menyisakan termin terakhir. Sementara dua titik proyek irigasi yang amburadul itu, yakni di Desa Wonosari, Kecamatan Tekung-Lumajang, dengan nilai Pagu Rp 1,108 miliar dan di Desa Tunjungrejo, Kecamatan Yosowilangun dengan Pagu Rp 600,325 juta. (adi/sit)

Bahkan menurutnya, tidak hanya eksekutif atau bupati maupun dinas, sebagai pemilik anggaran. Namun, legislatif yakni DPRD Lumajang atau Komisi B di DPRD, juga menjalankan fungsinya dengan maksimal.

“Selain CV-nya yang harus mumpuni, pemerintah daerah harusnya mengawasi setiap pembangunan. Apalagi, itu pembangunan di dinas pekerjaan umum (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang = DPUTR). Kalau semua pembangunan proyek di PU (DPUTR, red) seperti ini, maka butuh anggaran besar untuk membangun atau membuat infrastruktur di satu lokasi,” ujar Jamal.

Temuan ini, ujarnya, harusnya tidak terjadi. Atau, minimal menjadi perhatian serius eksekutif dan legislatif. Lebih-lebih, untuk dinas.

“Setiap proyek, apalagi ada anggaran pengawasan. Jadi, ini harusnya tidak terjadi. Karenanya, Komisi B harus mengawal temuan ini. Komisi B adalah lembaga kontrol dari eksekutif,” kata Jamal.

Mantan anggota DPRD Provinsi Jatim itu juga mengingatkan, agar DPRD Lumajang jangan sampai terlena dengan aktivitas atau kunjungan keluar kota. Sementara, banyak proyek di wilayahnya perlu perhatian serius.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Pengawasan itu, harus dilakukan di daerah. Kesampingkan dahulu kunjungan, ketika pembangunan di daerahnya terkendala atau mangkrak seperti sekarang ini. Jika perlu, Ketua DPRD Lumajang memerintahkan secara khusus Komisi B, untuk melihat dan menyelesaikan proyek-proyek. Apa sesungguhnya yang terjadi di lapangan,” tegasnya.

Apakah, urainya, kerusakan itu karena pekerjaan proyeknya yang asal-asalan, ataukah bagaimana. Kalau memang itu kesalahan CV, maka usulkan balcklist. Namun kalau sebaliknya, maka dinas atau bupati, diberikan masukan tegas.

Mantan Wakil Ketua Komisi D Periode 2004-2009, itu juga berharap agar Kejaksaan Negeri Lumajang, pun berani melangkah. Sehingga, jangan sampai setiap pembangunan di Kabupaten Lumajang, amburadul.

“Ini domainnya juga kejaksanaan,” paparnya.

Jamal berharap, apa yang terjadi ini bisa disikapi dengan tegas. Sehingga, pembangunan infrastuktur di Lumajang, benar-benar maksimal.

Sebagaimana diberitakan, ada dua titik proyek rehabilitasi jaringan irigasi milik DPUTR, yang kondisinya amburadul alias rusak. Sayangnya, meski merusakan sudah berlangsung sejak April 2022, namun hingga kini tetap belum ada pembenahan. Dua titik proyek irigasi itu, yaitu di Desa Wonosari, Kecamatan Tekung-Lumajang, dengan nilai Pagu Rp 1,108 miliar dan di Desa Tunjungrejo, Kecamatan Yosowilangun dengan Pagu Rp 600,325 juta. (adi/sit)

“Kita akan tindak lanjuti dengan lihat langsung lapangan. Sekarang kita masih nunggu Banmus dan minta penjadwalan dari Sekwan (sekretaris dewan),” terang Ketua Komisi B DPRD Lumajang, Eko Adis Prayoga, kepada Memontum.com, Minggu (31/07/2022) malam.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu juga menyampaikan, jika komisinya (Komisi B, red) pada Senin (01/08/2022) besok, masih ada rapat. Sehingga, harus menunggu. “Besok (Senin, red) masih rapat Banmus. Setelah Banmus, baru kita berkegiatan,” ujarnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sebanyak dua proyek pembangunan jaringan irigasi di tahun 2021, ditemukan rusak sekitar April 2022. Bahkan, hingga 31 Juli ini, kondisi jaringan tetap rusak dan belum ada perawatan. Kondisi inilah, yang sontak mengundang perhatian warga. Karena, selain proyek yang telah rusak tersebut belum ada pembenahan, di satu sisi masa perawatan CV sudah memasuki tahap akhir.

Kedua proyek itu, yakni rehabilitasi jaringan irigasi Sumberkutuk di Desa Wonosari, Kecamatan Tekung-Lumajang, dengan nilai Pagu Rp 1,108 miliar dan rehabilitasi jaringan irigasi daerah irigasi (DI) Sumber Pakis di Desa Tunjungrejo, Kecamatan Yosowilangun-Lumajang, dengan Pagu Rp 600,325 juta. Kedua CV itu, dikerjakan oleh satu bendera. (adi/sit)

Dua pembangunan itu, yakni rehabilitasi jaringan irigasi Sumberkutuk di Desa Wonosari, Kecamatan Tekung-Lumajang. Proyek bernilai Pagu Rp 1,108 miliar dari dana IPDMIP tersebut, berhasil dimenangkan dengan penawaran Rp 767,999.921 juta. Satu proyek lainnya yang amburadul, yakni rehabilitasi jaringan irigasi daerah irigasi (DI) Sumber Pakis di Desa Tunjungrejo, Kecamatan Yosowilangun-Lumajang. Pembangunan yang bersumber dari DAK dengan nilai Pagu Rp 600, 325 juta tersebut, berhasil dimenangkan dengan harga penawaran Rp 392,739 juta.

Khusus rehabilitasi irigasi Sumberkutuk, kondisi rusak terparah terlihat di badan jaringan irigasi. Sementara rehabilitasi di Sumber Pakis, terlihat di penghujung bangunan jaringan. Kedua pembangunan itu, menurut warga berlangsung di tahun 2021 atau belum genap setahun.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Kwalitasnya pembangunannya buruk. Proyek itu baru saja selesai dikerjakan, pak. Tapi, kondisinya sudah mengalami kerusakan. Ini pengawasan dan dinasnya bagaimana, kok bisa sampai seperti ini,” kata warga Desa Wonosari, Efendi, kepada Memontum.com, Jumat (29/07/2022) tadi.

Ditambahkannya, sebenarnya sejak April 2022, kerusakan dari pembangunan itu sudah nampak. Namun, tetap dibiarkan sampai sekarang. Akibatnya, proyek pembangunan itu bertambah rusak.

“Bahkan, hingga Juli ini belum ada tanda-tanda diperbaiki. Sementara kerusakan, tambah jadi fatal karena dimana proyek irigasi tersebut banyak yang ambrol,” terangnya.

Plt Kepala DPUTR Kabupaten Lumajang, Agus Siswanto, saat akan dikonfirmasi terpisah melalui sambungan telepon, diketahui tidak aktif dan sepertinya nomor telah diblokir.

Humas SDA DPUTR Lumajang, Joko Kemin, saat dihubungi via WhatsApp perihal proyek tersebut, menyampaikan bahwa proyek tersebut akan segera dilakukan perbaikan. Dengan alasan, bahwa minggu kemarin pihaknya sudah memanggil kontraktor atau pelaksanaan pembangunan.

“Terkait kerusakan, kontraktornya mengatakan siap memperbaiki,” ujarnya.

Perlu diketahui, bahwa kedua proyek itu dikerjakan satu CV. Yakni, CV Medio Jaya. Sementara terkait dengan masa perawatan proyek, maka menyisakan perawatan tahap III. (adi/sit)

Pada papan nama berbunyi:

PEKERJAAN: Peningkatan Trotoar dan Drainase (Jl Stasiun Klakah)
NOMOR KONTRAK: 602.1/1958/CK-PPK2/727.59/2019
VOLIME: 1(satu) Paket
BIAYA: Rp 848.148.000.00
SUMBER DANA: APBD
WAKTU PELAKSANAAN: Mulai 7 Agustus 2019 Selesai 4 November 2019
PELAKANA: CV Medio Jaya

Menurut warga ada beberapa kejanggalan pekerjaan proyek tersebut, karena di papan nambor tertulis peningkatan trotoar dan drainase namun faktanya tidak ada trotoar. ” Mosok tutupe selokan iki trotoar mas (masak tutup drainase ini trotoarnya)”, ujar Aba Mujib.

Ia juga menyesalkan terkait pembuangan yang masih memakai saluran lama yang ukuran lubangnya sangat kecil, dikhawatirkan jika hujan turun deras maka akan terjadi banjir.

“Pembuangan air juga masih memakai saluran pembuangan lama yang ukurannya sangat kecil dan diperkirakan pada musim penghujan akan terjadi banjir”, katanya.

“Kok seperti dikerjakan asal-asalan, fungsi pengawasannya bagaimana”, Imbuh Aba Mujib. (adi/yan)

Lokasi jalan rusak itu, berada di Dusun Mbesuk Rejo dan Jln. Peltu Sawal Dusun Mbesukan Desa Kabuaran Kec. Lumajang. Perbaikan jalan itu, dimulai dari Dusun Mbesuk Rejo sepanjang sekitar 300 Meter. Perbaikan jalan tersebut dilengkapi dengan 1 unit kendaraan serta peralatan lainnya.

Bupati mengatakan, bahwa, pihaknya ingin ada percepetan terhadap perbaikan jalan yang ada di dua lokasi tersebut, sehingga secepat mungkin dapat dilintasi dengan nyaman oleh masyarakat. Ia berharap, ada tambahan terhadap kendaraan perbaikan jalan. Permasalahan jalan rusak yang ada di Lumajang dapat secara cepat bisa teratasi.

Sementara itu, Hari, dari DPUTR mengatakan, bahwa perbaikan itu cuma bisa dilakukan di Dusun Mbesuk. Sedangkan untuk jalan yang rusak di Jln. Peltu Sawal Dusun Mbesukan akan dilakukan besok. “Saat ini, ada keterbatasan personel dan kendaraan. Kami akan koordinasi dulu dengan Kepala Desa untuk melakukan perbaikan jalan di lokasi lainnya,” katanya (adi/yan)

Menurut Ketua LSM Solidaritas Masyarakat Transparansi Lumajang, Erry Pelupessy, dugaan tumpang tindih anggaran tersebut, adanya dugaan penganggaran yang sama dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah -APBD dilokasi pembuatan jalan rabat beton di Dusun Kampung Baru, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro Lumajang dan ironisnya Jalan tersebut belum lama ini telah diresmikan oleh sejumlah pejabat Pemkab Lumajang.

“Dari investigasi yang kami lakukan untuk pembangunan jalan rabat beton di dusun Kampung baru tersebut dugaannya sudah dianggarkan dari APBD tahun 2017”, terangnya.

Untuk menguatkan dugaannya, Ery Pelupessy menegaskan bahwa anggaran pembangunan jalan rabat beton tersebut diduga sudah tertuang dalam Rencana Keuangan dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD.

“Jika nantinya dugaan kami benar demikian, maka bisa dipastikan harus ada proses hukum untuk penguapan anggaran daerah tersebut”, tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang -DPUTR Lumajang Ir. Hadi Prayitno ketika dikonfirmasi Awak Media terkait persoalan tersebut melalui telephon selulernya enggan berkomentar. (adi/yan)