Informasi tersebut disampaikan Ketua DRD, KH Imam Thahir di ruang kerjanya pada media ini, Kamis (26/08).

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

“Selama 8 bulan, kami bersama 8 anggota lainnya, masih menyumbangkan pemikiran pada Pemkab,” kata Thahir, sapaannya.

Salah satu diantaranya, tambah alumni PP Nurul Jadid Paiton ini, memproses terbentuknya TP2D (Tim Percepatan Pembangunan Daerah).

Hari ini, pukul 13.30, Bupati, Drs KH Salwa Arifin, akan mengukuhkan 7 anggota TP2D, yang dalam SK sebelumnya, anggota TP2D berjumlah 5 orang.

Seluruh anggota DRD diundang untuk menghadiri pengukuhan Pengurus TP2D. Namun tampaknya mereka enggan untuk menghadirinya.

Informasinya, Penjabat Sekda, Sukaryo juga tidak bisa hadir, karena ada acara di Surabaya. Thahir sendiri mendapat 2 undangan, sebagai pribadi dan Ketua DRD.

Terbetik kabar, SK TP2D terbit lebih awal ketimbang Perbupnya. Thahir menyampaikan selamat atas dilantiknya Pengurus TP2D. (sam/ed2)

Menurut H.Imam Thohir dalam waktu tidak lama lagi DRD akan melayangkan rekomendasinya kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso.DRD menilai Pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak perlu merelokasi PKL karena jika terpaksa direlokasi akan menimbulkan persoalan baru bahkan berpotensi terjadi konflik sosial.

“Rencana relokasi bukan hanya sekedar memindahkan PKL dari Alun-alun RBA ke jembatan wisata kuliner Ki Ronggo tetapi perlu pemikiran yang matang Pemkab.Bondowoso.kalau tidak akibat rencana tersebut yang barangkali, secara sosialisasi belum begitu matang akhirnya kemudian muncul persoalan,” kata imam Thohir kepada memontum.com

Ada dua pokok persoalan jika PKL tetap direlokasi yakni keterpaksaan PKL yang akan direlokasi ke tempat wisata kuliner jembatan Kironggo dan penolakan warga di sekitar wisata kuliner jembatan Kironggo

“Jika ini dilanjutkan ,saya kwatir berbenturan dan akan terjadi konflik sosial antara PKL dengan warga setempat,” katanya

Atas beberapa temuan hasil kajian DRD dari dampak relokasi PKL tersebut maka DRD Kabupaten Bondowoso telah membuat rekomindasi kajian bahwa pemerintah kabupaten Bondowoso tidak perlu merelokasi PKL

“Hari ini kita sudah selesaikan dan rekomendasi itu segera kami berikan kepada Bupati untuk betul-betul menjadi kajian Pemerintah secara komprehensif dan tidak memindahkan PKL dari Alun-Alun RBA ke jembatan Kironggo. Banyak hal yang perlu diperhitungkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso,” kata Imam Thohir dengan tegas

banyak hal yang harus dihitung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso untuk memindahkan PKL, agar semua pihak tidak ada yang dirugikan termasuk dari masyarakat , serta PKL pun juga bisa berjualan dengan tenang dan berusaha dengan baik.

Dia berharap, dengan dikaji ulang terkait kebijakan relokasi, nanti diharapkan tidak ada persoalan yang dapat berdampak luas. Maka jika hal kecil ini tidak dipertimbangkan, nanti dapat dikhawatirkan mengganggu terhadap stabilitas pemerintahan.

Terkait rekomendasi hasil kajian DRD terhadap Pemerintah Kabupaten Bondowoso , masih dalam proses. Namun inti dari rekomendasi tersebut meminta Pemerintah tidak merelokasi PKL. “Kami berharap Bupati Bondowoso mau mengambil referensi rekomendasi dari hasil kajian DRD untuk diambil menjadi kebijakan ,” pungkasnya. (dul/yan)