Kepala Disporapar Kota Malang, Baihaqi, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari Gubernur Jawa Timur terkait status Cabor anggar. Apalagi, dalam hal ini juga telah dilakukan Rapat Koordinasi (Rakor) oleh KONI Jatim bersama 22 kontingen yang mengirimkan atlet anggar.

“Per 22 Juli lalu, sudah ada rapat yang dihadiri semua ketua KONI se-Jawa Timur. Hasilnya, semua diminta menunggu keputusan dari Ibu Gubernur terkait status Cabor anggar,” kata Baihaqi, Jumat (01/08/2025) tadi.

Menurutnya, apabila hasil dari keputusan resmi menyatakan bahwa pertandingan anggar dibatalkan akibat dualisme organisasi, maka pemberian penghargaan atau reward terhadap atlet Kota Malang akan dikaji ulang. “Atlet Kota Malang ada yang meraih medali emas, perak dan perunggu dari Cabor anggar. Kalau ternyata Cabor ini dinyatakan tidak sah, kami akan bahas skema penghargaan yang sesuai. Tapi yang pasti, mereka tetap akan mendapatkan perhatian dari Pemkot Malang yang sudah mengharumkan nama Kota Malang,” tambahnya.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa pihaknya belum bisa memastikan apakah bentuk penghargaan akan sama seperti atlet Cabor lain. Sebab, hal itu tergantung pada hasil pembahasan lebih lanjut. “Yang jelas, mereka sudah berjuang dan tidak semestinya menjadi korban konflik organisasi. Mereka bertanding dengan sungguh-sungguh, dan kami ingin tetap memberikan apresiasi,” ungkapnya.

Terkait protes dari beberapa atlet anggar yang merasa dirugikan, Baihaqi menilai hal tersebut sebagai bentuk keresahan yang wajar. Tentu dirinya juga menyesalkan atas situasi yang terjadi saat ini, karena berdampak pada semangat dan psikis para atlet.

“Ini harus jadi catatan penting ke depan. Jangan sampai dualisme organisasi cabor kembali terjadi, karena bisa mengganggu suksesnya Porprov dan merugikan atlet,” ujarnya.

Di akhir, Baihaqi berharap, agar ke depan Disporapar Kota Malang dapat mendorong validitas dan kejelasan kepengurusan organisasi Cabor untuk menjadi syarat mutlak sebelum pelaksanaan ajang Porprov berikutnya. “Organisasi cabor harus sudah solid dan tuntas secara administrasi sebelum bertanding. Agar pelaksanaan ajang bisa berlangsung lancar tanpa ada dampak negatif ke atlet,” imbuh Baihaqi. (rsy/sit)

Agar aksi yang mengumpulkan berbagai Aremania di seluruh penjuru kota itu tidak sia-sia, sejumlah 20 perwakilan akhirnya datangi Balai Kota Malang untuk sampaikan aspirasinya.

• Baca juga: Demo di Depan Gedung DPRD Kota Malang, Aremania Ingin Dualisme Berakhir

Koordinator aksi Aremania, Ambon Fanda, menyayangkan pihaknya tidak bisa turun ke jalan untuk sampaikan aspirasi.

“Sayang sekali kita tidak bisa turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi di depan publik. Kami sudah cukup kesal dengan dualisme Yayasan Arema, sudah 10 tahun kita mendapati konflik ini,” keluhnya.

Sebelumnya beberapa perwakilan Aremania sudah pernah bertemu dengan DPD-RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Saat itu mereka langsung difasilitasi untuk bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali, dan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Mochamad Iriawan.

“Dari DPD-RI akan tetap mengawal perkara ini dan menyuruh kami untuk menunggu keputusan PSSI. Namun kami rasa sudah cukup lama tidak ada kejelasan sehingga kami ingin melalui Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, dimana hal ini adalah Bapak Wali Kota, serta Kapolresta Malang Kota untuk memfasilitasi kami bertemu dengan PSSI,” tegasnya.

Lanjut pria yang akrab disapa Fanda itu, jika dalam waktu 3×24 jam PSSI tidak mampu merespon perkara ini, pihaknya akan turun langsung ke jalan lagi.

Usai long march yang rencananya dimulai dari Stadion Gajayana itu dibubarkan, Fanda bersama 19 perwakilan Aremania beranjak ke balai kota dan diterima oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Malang.

Penyampaian aspirasi secara kekeluargaan itu berlangsung di Ruang Sidang balai kota.
Pj Sekda, Hadi Santoso, menyampaikan bahwa tuntutan yang dilayangkan oleh Aremania akan diwadahi dan segera disampaikan kepada Wali Kota Malang, Sutiaji.

“Hari ini pak Wali sedang dinas keluar pulau, jadi saya yang menerima teman-teman Aremania. Mereka menuntut untuk mempertemukan PSSI dengan Aremania minta difasilitasi pak Wali dan pak Kapolres,” jelas pria yang akrab disapa Soni itu.

Tak ingin berlama-lama, Soni menegaskan akan langsung menyampaikan aspirasi dan tuntutan Aremania setelah Wali Kota Sutiaji tiba di Kota Malang.

“Tentu nanti malam kalau pak Wali sudah rawuh, saya langsung datang ke beliau. Kalau rawuhnya tengah malam, besok pagi saya ke pak Wali menyampaikan ini. Maksimal jam 1 siang besok, teman-teman Aremania sudah bisa dapat jawaban dari Wali Kota terkait aspirasi mereka,” bebernya.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) mengatakan bahwa kewenangan ada pada Wali Kota. Sehingga tidak bisa serta merta langsung menjawab saat itu juga tuntutan para Aremania.

“Kalau mereka minta dipertemukan, kami akan koordinasi juga dengan jajaran terkait. Karena kalau ngundang PSSI tentunya ada hierarki atau Standar Operasional Prosedur (SOP). Siapa yang mengundang dan sebagainya. Nantilah menunggu pak Wali dulu,” kata Soni. (mus/ed2)

Sebab masih terlihat dari ribuan Aremania yang berkumpul di depan Gedung DPRD Kota Malang pada, Senin (16/11/2020) siang, ada yang tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak.

Selain mengatur agar para demonstran ini menjaga jarak, Kombes Pol Leonardus meminta kepada anggotanya untuk langsung membagikan masker kepada Aremania yang kedapatan tidak memakai masker.

Aremania yang tergabung dalam Make Malang Great Again (MMGA) menyambut baik Kombes Pol Leonardus.

“Jadi tadi kami lihat massa yang datang dalam jumlah cukup banyak, dan banyak dari nawak-nawak Aremania dan Aremanita tidak menggunakan masker. Kami khawatirkan adalah protokol kesehatan Covid 19 serta dapat berpotensi menjadi kluster baru. Sehingga sebagai antisipasi hal tersebut, kami langsung membagikan 1000 masker kepada massa aksi unjuk rasa,” ujar Kombes Pol Leonardus Simarmata

Dijelaskan pula bahwa sebenarnya pihaknya tidak mengijinkan adanya unjuk rasa yang dilakukan MMGA ini karena masih masa pandemi.

“Sebenarnya kegiatan ini tidak kami ijinkan. Kami sudah membuat surat pemberitahuan kepada MMGA, kami sampaikan bahwa kegiatan ini tidak diijinkan karena saat ini masih dalam pandemi Covid 19. Namun ternyata mereka tetap turun. Jadi yang kami lakukan adalah pembagian masker serta mengimbau mereka untuk tetap selalu mematuhi protokol kesehatan,” ujar Kombes Pol Leonardus.

Perlu diketahui ribuan Aremania melakukan aksi damai di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (16/11) siang menuntut Yayasan Arema yang menaungi klub Arema untuk turun menyelesaikan dualisme berkepanjangan selama 9 tahun.

Mereka berunjuk rasa meminta organ Yayasan Arema tahun 2009, turun menemui Aremania. Mediasi damai untuk kejelasan konflik dua Arema di Indonesia. Meminta siapapun instansi di pemerintahan untuk memfasilitasi membantu memanggil dan mendatangkan organ Yayasan Arema bertemu dengan Aremania. (gie)

Mereka berunjuk rasa meminta organ yayasan Arema tahun 2009, turun menemui Aremania. Mediasi damai untuk kejelasan konflik dua Arema di Indonesia. Meminta siapapun Instansi di pemerintahan untuk memfasilitasi membantu memanggil dan mendatangkan organ Yayasan Arema bertemu dengan Aremania.

Seperti diketahui PS Arema didirikan oleh mendiang Brigadir Jenderal TNI Acub Zaenal dan putranya Lucky Adriananda Zaenal pada 11 Agustus 1987 silam. konflik dualisme yang terjadi pada kurun waktu 2011/2012 membuat tim Arema menjadi dua.

Saat ini satu tim bernama Arema FC berlaga di Liga 1. Satu tim lainnya bernama Arema Indonesia berada di kasta terbawah Liga 3. Atas situasi inilah mereka dari gerakan Make Malang Great Again (MMGA) melakukan aksi unjuk rasa penyelesaian dualisme.

“Pada dasarnya gerakan ini adalah gerakan bersama Aremania mengenai kondisi dan situasi Arema di Malang yang sudah terjadi sekitar 9 tahun. Selama itu tidak ada solusi tidak ada pemecahan sehingga kami terpecah belah Aremania beradu argumentasi sampai kapan akan terus begini,” kata Juru Bicara aksi MMGA, Andi Sinyo.

Mereka kemudian ditemui oleh Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Dr Leonardus Harapantua Simarmata Permata S Sos SIK MH, Wali Kota Malang Drs Sutiaji, Wakil Walikota Malang Ir Sofyan Edi Jarwoko dan Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Kartika.

Sutiaji mengatakan bahwa Minggu depan sudah ada kepastian Yayasan Arema. “Intinya satu. Minggu depan sudah ada kepastian siapa sih Yayasan Arema. Akan kita lacak yang yang terdaftar di Kumham. Siapa sesungguhnya Yayasan Arema. Karena yang dikehendaki bersatunya Arek Malang. Kita tidak ingin di Bumi Arema yang kita cintai adanya perpecahan. Tidak ada Arema A atau Arema B. Disini yang dikendaki adalah satu jiwa Arema,” ujar Sutiaji.

Dalam kesempatan ini, Sutiaji ingin Arema tetap kuat, tetap jaya untuk Malang, untuk Indonesia dan dunia. “Kita tunjukan bersatunya Arek-arek Malang. Arek-arek Malang yang menjiwai persatuan. Mari bersama-sama nyanyikan Padamu Negeri dan Kabar Damai,” ujar Sutiaji. (gie)

“Permasalahan ini menjadi dilema. Saya tidak bermaksud melarang secara fisik sehingga terjadi kejadian seperti kemarin. Kita masuk ke kantor PPLP PT PGRI. Sebab kami yang berhak, namun kami malah diserbu. Kita melarang wisuda dalam bentuk himbauan dan pengumuman. Kami berikan penjelasan kepada mahasiswa bahwa kegiatan wisuda ini melanggar Kemenristekdikti 100Pasal 30, 3b. Dalam masa sanksi jelas tidak boleh melakukan wisuda. Jika dilanggar jelas sanksinya ijin operasional kita akan dicabut. Kalau sudah dicabut, Unikama rugi, mahasiswa juga rugi. Mengapa mereka ngotot tetap melaksanakan wisuda kalau melanggar aturan. Kenapa tidak menunggu sampai sanksi dicabut. Apa semuanya sudah diperhitungkan oleh Pieter,” ujar Christea.

Pihaknya sendiri yakin, bahwa surat pelarangan wiauda dari Dikti akan segera turun. “Dikti tidak akan diam. Sebab kalau wisuda dilaksanakan akan melanggar sanksi. Saat ini kami sudah melaporlan kepada Dikti secara tertulis kalau akan dilaksanakan wisuda di Unikama. Ini sangat bahaya. Wisuda ini ilegal karena melanggar sanksi,” ujar Christea.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Rektor Unikama Malang, Drs Pieter Sahertian MSi, pada Senin (30/4/2018) siang, mengatakan bahwa pada 5 Mei 2018, pihaknya akan tetap mewisuda 614 mahasiswanya. Meskipun saat ini, kondisi Unikama sendiri mendapat sanksi dari Kemenristekdikti.

Menurut Pieter, pihaknya tetap melakukan wisuda karena mahasiswanya sudah diyudisium pada 23 Februari 2018, saat sanksi belum dijatuhkan oleh Kemenristekdikti.

“Pihak Chrisea nampaknya tidak ingin kita melaksanakan wisuda. Meskipun demikian, kita akan tetap melaksanakan wisuda. Karena mahasiswa sudah Yudisium pada 23 Februari 2018 dan sudah verifikasi izasah,” ujar Pieter.

(baca juga : Unikama ‘Perang Terbuka’, Christea Copot Segel Ruang PPLP PT PGRI )

Selain itu mahasiswa juga sudah melaksanakan kewajibannya dan berhak di wisuda. “Memang ada larangan saat kampus mendapatkan sanksi. Diantaranya sanksi mengehntikan bantuan keuangan, hibah dan bantuan lain. Proses pembukaan program study dihentikan. Tidak noleh menerima mahasiswa baru maupun pindahan. Sedangkan untuk wisuda ada larangan, namun tidak tertulis dalam sanksi,” ujar Pieter.

Tentunya jika tidak melaksanakan wisuda, maka akan timbul konflik yang cukup besar. “Proses belajar mengajar sudah benar dan mereka menghendaki wisuda. Jadi wisuda akan tetap berjalan karena mereka sudah yudisium sebelum adanya sanksi di Unikama. Nomer ijazahnya juga sudah keluar. Tentunya saya tetap sebagai rektor yang sah dikarenakan diangkat oleh ketua PPLP PT PGRI, Pak Soejai. Dan sampai saat ini belum ada yang membatalkan SK KamenkumHam milik Pak Soejai yang sah sebagai ketua PPLP PGRI,” ujar Pieter. (gie/yan)

 
Memontum Kota Malang — Pihak Dr Christea Frisdiantara AK MM CA yang mengkalim dirinya sebagai ketua PPLP PT PGRI (Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia) Malang, yang baru berdasarkan KamenkumHam SK AHU 000.0001. AH.01. 08 Tahun 2018, pada Senin (30/4/2018) sekitar pukul 05.00, membuka paksa segel ruang PPLP PT PGRI. Sebelumnya, ruang PPLP PT PGRI yang ditempati oleh Christea tersebut disegel oleh pihak dosen, karyawan dan mahasiswa Unikama loyalis Ketua PPLP PT PGRI Malang Drs H Soejai.

Ruang tersebut disegel sejak Senin (26/2/2018) dan baru Senin (30/4/2018) pagi dibuka paksa oleh pihak Christea. Sekitar pukul 07.30, suasana Kampus Unikama memanas. Keributan terjadi karena masih-masing kubu siap bentrok. Joice Soraya, WR 3 Unikama dan pihak rektor Pieter Sahertian, tidak terima dengan pembongkaran segel gedung PPLP PT PGRI. Mahasiswa marah, mereka menjebol pagar kampus depan gedung PPLP PT PGRI.

Kericuhan berhenti setelah petugas Polsekta Sukun, Polres Malang Kota dan TNI melakukan pengamanan. Saat dikonfirmasi wartawan, Slamet Riyadi, selaku wakil PPLP PT PGRI bagian pengelolaan aset kubu Christea mengatakan bahwa pemicu dibukanya segel kantor PPLP PT PGRI karena ada kabar pihak Pieter ingin mewisuda mahasiswanya.

Mahasiswa diamankan petugas karena memecah kaca ruang PPLP PGRI. (gie)

“Ini kan masih ada sanksi dari Dikti. Pembukaan segel adalah inisiatif dari kami karena kami tidak ingin ijin Unikama dicabut oleh Dikti. Kami tidak merusak karena kami PPLP yang sah,” ujar Slamet. Dia bahkan mengatakan bahwa pihaknya akan melaporkan pihak Pieter.

“Tadi pihak keamanan kami mengamankan roti kalung. Kami akan melaporkan Bu Joice, Bu Mia Safitri, ketua jurusan hukum karena membawa palu dan juga Pak Pieter yang tadi sempat mencekik Imanuel Indra Praja, keamanan kami di tangga lantai 3 menuju ke lantai 4. Juga kami akan melaporkan Dedi, bagian perlengkapan yang sempat memukul pihak kami dengan kursi,” ujar Slamet.

Keberingasan preman bayaran yang diduga suruhan salah satu rektor tersebut, Selasa (20/3/2018) memakan 4 korban Satuan Pengamanan (Satpam) kampus C Uniba dilarikan ke RSUD untuk menjalani perawatan karena luka-luka akibat di bogem oleh preman bayaran.

Adanya preman bayaran masuk kampus ini, menjadikan mahasiswa tidak tenang, mereka tampak syok dan ketakutan akibat kejadian tersebut. Insiden ini berawal dari isu baner yang dipasang kubu kampus B Uniba dicopot kubu kampus C.

“Mereka datang terjadi adu mulut dengan para Satpam mereka (preman) memukuli pak Satpam,” kata sumber ditempat kejadian.

Diduga akibat pencopotan banner tersebut, sebagai pemicu terjadinya aksi main pukul. Dan ada sentimen kelompok Teguh Sumarsono atas terpilihnya Dr Sadi MM sebagai rektor karena di anggap sebagai rektor tunjukan dan tidak melalui dari pihak senat.

Sementara itu Rektor Uniba PGRI Dr Sadi menyayangkan preman yang datang dari Gedung B yang saat ini di kuasai oleh Teguh Sumarsono.

“Ya jangan begitu lah ini yang saya sesalkan ini kok sampai ada tindakan seperti ini, ini kampus tempat pendidikan,“ ujar Sadi.

Sayangnya, hingga berita ini ditulis, Rektor Uniba PGRI Teguh Sumarno, sulit dihubungi, telephon selulernya juga tidak aktif.

Sementara, Mahasiswa Uniba PGRI yang saat itu sedang mengikuti perkuliahan mengaku sangat prihatin atas tragedi ini. Menurutnya, aksi kekerasan yang dilakukan oleh preman dikampus ini, cerminan yang tidak baik.

“Aksi kekerasan ini berbanding terbalik dengan teori yang didapat dalam menempuh ilmu, jika para dosen mengajarkan ilmu pendidikan atau ilmu yang lain, jika ada persoalan hendaknya dilakukan musyawarah, bukan aksi kekerasan atau menyewa preman, yang dampaknya merusak nama baik Uniba PGRI,”ungkap salah satu mahasiswa.
Para Mahasiswa berharap, agar konflik ditubuh Uniba PGRI ini segera diselesaikan, agar mahasiswa menjalan tugas perkuliahan dengan tenang tampa dihingga rasan ketakutan.

“Saya mohon, agar konflik ini diselesaikan dengan kepala dingin, dan jangan ada lagi aksi kekerasan didalam kampus,”pintanya.

Seperti diketahui, Habisnya waktu jabatan Rektor Drs Teguh Sumarno habis masa jabatan tanggal 2 Februari 2018 memunculkan persoalan.

Senat hanya mengajukan nama pilihan satu calon yakni Teguh Sumarno yang sudah menjabat empat periode, sedangkan regulasi maupun status perguruan tinggi hanya membolehkan dua periode.

Akibatbya Ketua Pusat PGRI melakukan penunjukan dan pelantikan pada , Dr. H.Sadi.MM Selaku ketua PPLP-PT PGRI Banyuwangi menjadi Rektor Universitas PGRI Banyuwangi.

Akibat pelantikan Rektor Uniba PGRI, Sadi. Uniba PGRI terbelah menkadi dua, untuk kampus dijalan Ahmad Yani menjadi kampus C dibawah kendali Rektor Uniba Sadi, dan Kampus Kertosari dibawah kendali Rektor Uniba Teguh Sumarno. (but/nay)

Rektor Unikama Dr Pieter Sahertian, MSi menjelaskan kondisi Unikama saat ini, bahwa kegiatan perkuliahan tetap berjalan. Apapun konflik yang menimpa Yayasan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI (PPLP PT PGRI) Unikama, yang menaungi Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama), tak boleh mengganggu proses perkuliahan.

“Karena DIKTI memberikan perhatian pada proses belajar mengajar, agar mahasiswa tak dirugikan dengan menjadi korban konflik. Kan kasihan itu 8.000-an mahasiswa Unikama, dan yang wisuda juga butuh kepastian,” jelas Pieter, saat ditemui Memo X (Grup Memontum.com), di ruang kerjanya.

Menurut Pieter, persoalan Unikama sudah masuk ke Kopertis dan DIKTI, dimana mereka sedang mengupayakan proses mediasi yang diharapkan agar proses belajar mengajar dan Tri Dharma Perguruan Tinggi tetap berjalan dengan baik. Proses mediasi dilakukan di Kopertis Surabaya, Kamis (15/3/2018). Tentunya, akan ada rambu-rambu bagaimana seharusnya proses belajar mengajar agar tetap berjalan dengan baik.

(baca juga : Tak Islah, Menristekdikti Bakal Larang Unikama Terima Mahasiswa Baru )

Namun jika nantinya dalam pandangan Kopertis dan DIKTI tidak ada titik temu, diharapkan Kopertis dan DIKTI mau melihat langsung kondisi di Unikama. “Saya yakin mereka memiliki kebijakan, tidak akan menutup tanpa melihat kondisi riil. Harapan kami di Badan Pengelola ini, Kopertis dan DIKTI dapat melihat secara langsung kondisi di lapangan, apakah baik atau bagaimana. Kopertis dan DIKTI dapat melihat dan bertanya langsung kepada mahasiswa, dosen, dan karyawan, serta pihak Rektorat siap diklarifikasi. Bagaimana layanan kepada mahasiswa dan masyarakat masih berjalan sampai saat ini,” paparnya.

Sementara konflik di Yayasan sudah memasuki proses hukum di pengadilan dan semua pihak sedang menunggu hasilnya. Dimana permasalahan sebenarnya ada di Yayasan sebagai badan hukum penyelenggara, bukan di Rektorat atau kampus sebagai badan hukum pelaksana. (rhd/nay)

 
Memontum Kota Malang — Mahasiswa Unikama (Universitas Kanjuruhan Malang) yang tergabung dalam AMM (Aliansi Mahasiswa Menggugat), Selasa (13/3/2018) siang, kembali melakukan orasi. Mereka berorasi di halaman Kampus Unikama dengan harapan mediasi ada solusi yang terbaik untuk Unikama.

Sebab pada Kamis (15/3/2018), Dikti bakal melakukan mediasi antara 2 pimpinan PPLP PT PGRI (Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia) Malang, Drs H Soedja’i dan pihak Christea Frisdiantara. “Dikti akan melakukan mediasi antara Pak Soedjai dan Pak Christea. Bagimana caranya menemukan solusi agar tidak ada konflik di kampus Unikama. Jangan sampai nonaktif ini terjadi di Kampus Unikama,” ujar Ramdan, mahasiswa yang tergabung dalam AMM.

Sementara itu Rektor Unikama, Dr Pieter Sahertian M. Si, saat dikonfirmasi Memo X, bahwa pihaknya sudah mendengar akan adanya pertemuan mediasi tersebut. “Adanya peran mediasi ini untuk menyelesaikan konflik. Format yang dimiliki Dikti nanti arahnya kemana. Harusnya dalam pertemuan ini konsepnya dari Dikti. Namun kami mendengar kalau kedua belah pihak diminta merumuskan skema mediasinya masing-masing. Nantinya kalau konsep dari keduanya bertolak belakang, kan bisa tidak ada titik temu. Semoga dalam pertemuan ini ada solusi yang terbaik. Harapan ada solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun perlu diingat bahwa proses hukum saat ini masih terus berjalan,” ujar Pieter.

Untuk penerimaaan mahasiswa baru, sudah dibukan oleh pihak Unikama. Ditargetkan oleh Pieter sebanyak 2000 mahasiswa. Tentunya target 2000 mahasiswa ini menyesuaikan rasio dosen.

(baca juga : Tak Islah, Menristekdikti Bakal Larang Unikama Terima Mahasiswa Baru )

“Kita targetkan 2000 mahasiswa baru. Apakah target 2000 mahasiswa bisa terpenuhi kita lihat bagaimana masyarakat menyikapi situasi di Unikama beberapa bulan ini. Saat ini yang berkonflik adalah yayasan, kita harapkan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi tidak terganggu. Kami berharap konflik ini segera berakhir. Saya berikan jaminan, siapun yang datang kesini akan mendapatkan layanan pendidikan sesuai standar yang kita tetapkan,” ujar Pieter. Saat ini kondisi kampus sudah tampak kondusif meskupun penyegelan kantor yayasan masih terus berjalan dan dijaga ketat oleh mahasiswa.

Dalam pemberitaanya sebelumnya, konflik di kampus Unikama (Universitas Kanjuruhan Malang) di Jl S Supriadi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, nampaknya bakal terus berlanjut. Yakni antara 2 kubu Ketua PPLP PT PGRI. Yakni antara ketua PPLP PT PGRI Drs H Soedja’i dan pihak Christea Frisdiantara, yang mengklaim dirinya sebagai ketua PPLP PT PGRI yang baru berdasarkan KamenkumHam SK AHU 000.0001. AH.01. 08 Tahun 2018. (gie/nay)