Perkara yang telah menyeret Bupati Bangkalan non aktif, R Abdul Latif Amin Imron (RALAI) dan lima orang bawahannya sebagai tersangka dugaan suap lelang jabatan ini, kembali menjadi sasaran penyidikan KPK. Bahkan, Senin (20/03/2023) tadi, sebanyak lima orang harus dilakukan pemeriksaan.

Ke lima orang yang dipanggil, empat diantaranya adalah kepala dinas aktif dan satu anggota komisi informasi Pemkab Bakalan. Ada pun mereka, yakni Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangkalan, Andang Pradana, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan, Bambang Setyawan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangkalan, M Musleh, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, Wibagio Suharta dan Anggota Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan, M Sodiq.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, membenarkan adanya pemeriksaan pejabat Pemkab Bangkalan di Polda Jatim. “Hari ini pemeriksaan saksi TPK lelang jabatan di Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, untuk tersangka RALAI dkk. Pemeriksaan dilakukan di Aula Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, secara maraton pengembangan penyidikan dugaan TPK jual beli jabatan terus dikembangkan penyidik KPK. Bahkan, pada Jumat (17/03/2023) lalu, petugas KPK telah memeriksa 10 pejabat, yang diantaranya adalah kepala dinas dan mantan kepala dinas di Polda Jatim. (gie)

Ketua KRPK, Mohammad Trianto, mengatakan bahwa ada beberapa kasus dugaan korupsi yang sempat dilaporkan ke pihak penegak hukum dan masih macet proses penanganannya. Diantaranya, dugaan korupsi dana hibah KONI tahun 2015 lalu, yang diduga menyeret 12 anggota DPRD Kabupaten Blitar periode 2014-2019. Kemudian, kasus korupsi workshop honorer K2 Dinas Pendidikan tahun 2012, yang sudah menetapkan lima tersangka.

Dari beberapa itu, tambahnya, sampai hari ini kasus tersebut masih menggantung. Selanjutnya m, ada juga kasus dugaan korupsi pengadaan program assembly line dan tool perakitan bodi kendaraan roda 4 tahun 2010 di SMKN 1 Blitar.

“Sesuai informasi, beberapa tersangka sudah diputus bersalah oleh pengadilan. Namun, masih ada satu tersangka yang diduga belum dinyatakan P21. Selain itu, masih banyak dugaan korupsi di Kota /Kabupaten Blitar yang masih mangkrak di meja aparat penegak hukum,” kata M Trianto, Rabu (21/12/2022) tadi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Lebih lanjut Trianto menambahkan, Polres Blitar harus segera menangkap aktor intelektual pembuat surat palsu KPK. Jika tidak, pihaknya minta agar kasus ini diambil alih Polda Jatim, bahkan Mabes Polri

“Kita berkomitmen akan melakukan aksi unjuk rasa ke Polres Blitar, setiap bulan sekali sampai pembuat surat palsu KPK bisa ditangkap,” tegasnya.

Lebih lanjut Trianto menyampaikan, dahulu pihak kepolisian sudah menetapkan DPO pengirim surat palsu KPK dan gambarnya jelas. “Rekayasa Sambo saja yang di Jakarta, bisa di bongkar. Saya yakin, jika surat palsu KPK ini rekayasa atau konspirasi, kasus ini juga bisa dibongkar. Jika tidak bisa dibongkar, saya serukan Kapolres Blitar untuk diganti,” jelasnya.

Kenapa kasus surat palsu KPK prosesnya lama, ujar Trianto, karena hal tersebut melibatkan banyak kepentingan dan tarik-menarik kepentingan. “Sejak tahun 2018, pihak kepolisian hanya memanggil beberapa orang saja. Ini mengecewakan. Langsung saja panggil dan tetapkan tersangkanya dan nanti dibuktikan di pengadilan,” ujarnya.

Trianto mengaku, kasus tersebut dilaporkannya tahun 2018 lalu, dengan niatan bisa membongkar konspirasi surat palsu tersebut. Tetapi, justru dipenjarakan selama 6 bulan.

“Saya minta siapa yang membuat surat palsu tersebut harus di bongkar. Jika tidak, kita akan terus datang ke Polres Blitar setiap bulan dengan ribuan massa,” paparnya. (jar/sit)

Saat menggelar aksi, tidak ketinggalan massa juga membawa berbagai poster. Diantaranya, poster yang ada foto Sambo dengan tulisan ‘Ingat Rekayasa Kasus Pasti Terbongkar.  Awas-Awas Rekayasa Harus Dibongkar. Rekayasa Sambo Saja Terungkap, Harusnya Konspirasi Surat PKP Palsu Juga Terungkap’. Selain itu, massa juga membawa poster bertuliskan ‘Usut Adili Pembuat Surat Palsu KPK’.

Nampak dua orang terduga pelaku kriminal, juga dipajang dalam aksi tersebut. Dimana yang satu, menggunakan jas rapi berkalungkan tulisan ‘Koruptor’ yang digambarkan bebas berkeliaran kemana-mana. Semetara yang satunya lagi, mukanya ditutupi, berpakaian serba hitam berkalungkan tulisan ‘Maling Sandal’, dengan kondisi terikat dengan tali dan diperlakukan tidak manusiawi.

Ketua KRPK, Mohammad Trianto, mengatakan bahwa pihaknya mendesak para penegak hukum di daerah agar konsisten untuk melakukan penegakan hukum. “Kasus-kasus yang macet ini segera ditangani dengan penuh komitmen dan konsistensi. Dan juga aktor pembuat surat palsu KPK pada tahun 2018 harus segera ditangkap,” kata Trianto.

Dirinya juga menambahkan, jika dugaan perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar, diduga macet dan langsung diambil alih Polda Jatim. Maka kasus-kasus lain yang macet, seharusnya bisa juga diambil alih Polda Jatim atau Mabes Polri.

“Kita minta kasus surat palsu KPK dan kasus dugaan korupsi lainnya yang macet, juga segera diambil alih oleh Polda Jatim atau bahkan Mabes Polri,” imbuhnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Trianto mendesak, agar 30 hari ke depan ada langkah nyata, langkah kongkrit dari Kejaksaan Negeri Blitar. “Kalau tidak ada progres sama sekali, maka kita akan datang kembali dengan massa yang lebih banyak dan meminta agar Kajari Blitar untuk dicopot dan diganti dengan Kajari yang lebih konsisten,” terangnya.

Lebih lanjut Trianto menyampaikan, ada beberapa kasus dugaan korupsi yang sempat dilaporkan ke pihak penegak hukum dan masih macet proses penanganannya. Diantaranya, dugaan korupsi dana hibah KONI tahun 2015 lalu, yang diduga menyeret 12 anggota DPRD Kabupaten Blitar periode 2014-2019. Kemudian kasus korupsi workshop honorer K2 Dinas Pendidikan tahun 2012 yang sudah menetapkan lima tersangka. Namun sampai hari ini kasus tersebut masih menggantung. Selanjutnya kasus dugaan korupsi pengadaan program assembly line dan tool perakitan bodi kendaraan roda 4 tahun 2010 di SMKN 1 Blitar.

“Sesuai informasi, beberapa tersangka sudah diputus bersalah oleh pengadilan. Namun masih ada 1 tersangka yang diduga belum dinyatakan P21. Selain itu masih banyak dugaan korupsi di kota atau Kabupaten Blitar yang masih mangkrak di meja aparat penegak hukum,” paparnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Blitar, Windhu Sugiarto, mengatakan jika pihaknya akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada Kajari Blitar. “Kami akan sampaikan kepada pimpinan yang saat ini sedang tidak ada di kantor. Kami juga akan memeriksa lagi berkas kasus yang belum selesai. Memang didalam penanganan perkara harus berhati-hati dan menganut azas praduga tak persalah,” terang Windhu Sugiarto.

Usai menggelar aksi di Kantor Kejaksaan Negeri Blitar, massa KRPK melanjutkan aksi unjuk rasa di depan Mapolres Blitar. (jar/sit)

Ditemui di ruang kerjanya, Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Edy Soepriyanto, mengatakan soal status tersangka yang disematkan kepada salah satu Kepala Desa Kota Keripik Tempe ini. “Sejak tanggal 17 November 2022, Kepala Desa Ngulanwetan, Kecamatan Pogalan, resmi berstatus sebagai tersangka tindak pidana korupsi (Tipikor). Kemarin, kami sudah melakukan rapat kerja dengan Komisi I guna menindaklanjuti hal tersebut,” terangnya, Kamis (08/12/2022) siang.

Sesuai peraturan yang ada, jika Kepala Desa maupun perangkat desa ditetapkan sebagai tersangka, maka Kepala Desa maupun perangkat desa diberhentikan sementara. “Sementara dalam hal ini masih ada dua kemungkinan. Yang pertama, selama proses penyidikan maupun persidangan tersangka dinyatakan bersalah (inkract). Maka, statusnya diberhentikan. Yang kedua, jika dalam proses hukumnya tersangka tidak dinyatakan bersalah. Maka yang bersangkutan akan kembali mengemban dan menyelesaikan tugas sampai masa jabatannya berakhir,” jelas Sekda Trenggalek.

Disingung terkait pengisian jabatan di Desa Ngulanwetan pasca ditetapkan Kepala Desa setempat sebagai tersangka, Sekda Edy menegaskan jika kekuatan hukumnya sudah inkract, maka kekosongan jabatan Kepala Desa akan diisi oleh Penjabat (Pj). “Kalau sudah inkract, maka kekosongan jabatan Kepala Desa akan diisi oleh Pj. Tetapi jika penyidikan masih berjalan dan belum inkract, maka sesuai Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa di pasal 42. Baik Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka kasus tipikor, makar, mengganggu keamanan negara atau yang lainnya. Statusnya diberhentikan sementara, dan tugas-tugasnya akan dilaksanakan oleh Sekretaris Desa,” terangnya.

Dalam hal ini, sambungnya, Sekretaris Desa pun juga turut terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. Sehingga, akan digantikan langsung oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa.

Terkait hak-hak yang diperoleh baik Kepala Desa maupun perangkat desa yang sudah berstatus sebagai tersangka, Sekda mengingatkan bahwa statusnya masih diberhentikan sementara. Sehingga, mereka hanya menerima penghasilan tetap dan tidak dengan tunjangan.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Untuk gaji tetap masih mereka terima. Namun untuk tunjangannya, diberhentikan. Dan ini masih akan diberikan sampai dinyatakan inkract,” kata Sekda Edy.

Ditetapkannya kepala hingga perangkat desa Ngulanwetan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi ini, tentu sangat berpengaruh terhadap pelayanan di desa setempat. Oleh karenanya, Sekda Trenggalek menargetkan pasca pemberhentian sementara terhadap para tersangka. Secepatnya akan kita tunjuk Pj Kepala Desa, agar pelayanan di Desa Ngulanwetan bisa berjalan lebih optimal.

“Intinya, saya berpesan agar semua Kepala Desa di Kabupaten Trenggalek ini agar bekerja sesuai peraturan perundang-undangan. Kita juga tidak saling menyalahkan atas kejadian ini. Akan tetapi lebih kepada evaluasi masing-masing agar semua itu bisa berjalan optimal,” paparnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, kasus korupsi DD dan ADD ini terjadi di tahun 2019. Dua perangkat desa yang menjadi tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi anggaran DD dan ADD dengan cara memark-up dana pembangunan fisik dan kegiatan pemerintahan lainnya.

Saat itu, para tersangka menguntungkan diri sendiri dengan menggelembungkan anggaran kegiatan hingga membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai peruntukannya.

Akibatnya, ADD mengalami selisih sekitar Rp 80juta antara realisasi dan pelaksanaan kegiatan. Sementara itu untuk DD, terdapat selisih sekitar Rp 180 juta. (mil/sit)

Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek, Masnur, mengatakan bahwa dari hasil pengembangan, pihaknya kembali menetapkan satu orang tersangka baru. Adalah Nurkholis, yang tidak lain adalah Kepala Desa Ngulanwetan, yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Dari hasil pengembangan saat persidangan kasus ini, kami (kejaksaan) menetapkan satu orang tersangka baru, yakni Kepala Desa Ngulanwetan atas nama Nurkholis. Saat ini, tersangka masih dalam proses pemberkasan,” tegas Kajari Trenggalek, Rabu (07/12/2022) pagi.

Dikatakan Kajari Masnur, bahwa Nurkholis ditahan pada hari Jumat (02/12/2022) kemarin. Selama proses penyelidikan, Nurkholis sangat kooperatif untuk datang sendiri setelah dipanggil Kejari Trenggalek. “Yang menjadi dasar ditetapkan Nurkholis menjadi tersangka, karena Nurkholis telah terbukti melakukan pencairan anggaran tanpa prosedur yang benar,” tegas Kajari Masnur.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Tersangka dikenakan Pasal 2 dan 3 UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 2 ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Serta denda minimal Rp 200.000.000 dan maksimal Rp 1 miliar. Kemudian pada Pasal 3, ancaman pidana penjara minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun dan denda minimal Rp 50.000.000, maksimal Rp 1 millar.

“Yang sekarang kita upaya tuntutan hukum 5 tahun dan dendanya Rp 500.000.000 dan uang pengganti Rp 180. 446 150. Kalau tidak diganti, maka akan diganti dengan kurungan penjara selama 2 tahun 6 bulan,” jelasnya.

Perlu diketahui, kasus korupsi DD dan ADD ini terjadi di tahun 2019. Dua perangkat desa yang menjadi tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi anggaran DD dan ADD dengan cara memark-up dana pembangunan fisik dan kegiatan pemerintahan lainnya.

Saat itu, para tersangka menguntungkan diri sendiri dengan menggelembungkan anggaran kegiatan hingga membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai peruntukannya. Akibatnya, ADD mengalami selisih sekitar Rp 80 juta antara realisasi dan pelaksanaan kegiatan. Sementara itu untuk DD, terdapat selisih sekitar Rp 180 juta. (mil/gie)

Adapun indikasi yang disampaikan Jaka Jatim, yaitu menduga orang nomor satu di lingkungan Pemkab Pamekasan, itu korupsi anggaran Mobil Sigap tahun anggaran 2020, anggaran retribusi daerah (Pasar) tahun anggaran 2020 dan dana penanggulangan Covid-19 tahun 2020 di Pamekasan.

“Hasil temuan Jaka Jatim dan berdasarkan LHP BPK RI tahun anggaran 2020, bahwa dugaan kasus korupsi Mobil Sigap, retribusi dearah (Pasar) penanggulangan Covid-19 mencapai Rp 15 miliar. Pada saat itu, kami lampirkan data dan alat bukti sebagai permulaan penyelidikan oleh KPK RI,” kata Korlap Aksi, Musfiq, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (06/12/2022) tadi.

Musfiq menyampaikan, Jaka Jatim telah melaporkan kasus tersebut lebih dari setahun. Laporan itu, terhitung sejak tanggal 02 Desember 2021 dan sampai detik ini belum ada perkembangan penyelidikan.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Jaka Jatim, kata Musfiq, berasumsi bahwa KPK RI telah lalai menjalankan tugas selaku Aparat Penegak Hukum (APH), yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi. “Kami datang ke sini lagi, untuk menuntut KPK RI segera turun ke Kabupaten Pamekasan Jawa Timur. Segera evaluasi laporan atau pengaduan masyarakat, berkenaan dengan adanya tindak pidana korupsi Mobil Sigap, retribusi daerah dan dana penanggulangan Covid 19, TPP ASN dan dana DBHCHT di Kabupaten Pamekasan,” paparnya.

Pihaknya juga meminta, agar KPK RI menangkap dan mengadili Bupati Pamekasan, selaku kepala daerah yang tidak becus dalam mengelola Anggaran APBD sejak 2019 sampai 2022. Setiap tahun, banyak indikasi tindak pidana korupsi yang mengalir terhadap Bupati Pamekasan.

“Tangkap pejabat atau Kepala Dinas yang cawe-cawe dengan fee proyek dari rekanan. KPK RI segera selidiki adanya jual beli jabatan (Suap), yang saat ini ramai-ramainya mutasi jabatan di Kabupaten Pamekasan, untuk kepentingan dalam menghadapi pesta demokrasi pada tahun 2024. Jaka Jatim akan tetap mengawal segala bentuk dugaan kasus tindak pidana korupsi yang direncanakan secara terstruktur di Kabupaten Pamekasan,” ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, Ketua KPK, Firli Bahuri, belum memberikan merespon konfirmasi wartawan. Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, juga belum memberikan jawaban atau klarifikasi. (azm/gie)

Kasi Pidsus Kejari Kota Malang, Dino Kriesmiardi, menjelaskan bahwa kini pihaknya sudah menaikan ke tahap penyidikan untuk perkara di PSSI Kota Malang. “Tim penyelidik dugaaan tindak pidana korupsi pada KONI tahun 2020 dan 2021, pada pokoknya hari ini sudah dinaikan ke penyidikan,” ujar Dino, Senin (03/10/2022) tadi.

Dijelaskannya, bahwa dana hibah pada KONI Malang tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 10 miliar. Selanjutnya, disalurkan ke Cabor yang diantaranya ke Asosiasi PSSI Kota Malang. “Kami terlebih dulu menaikan ke penyidikan untuk perkara PSSI Kota Malang. Untuk KONI Kota Malang, kita lakukan proses lebih lanjut,” ujarnya.

Baca Juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dijelaskannya, pada tahun 2020, PSSI Kota Malang mengelola dana hibah sebesar Rp 992 juta, sedangkan tahun 2021 mengelola dana hibah sebesar Rp 1,5 miliar. “Pengelolaan dana terrsebut berdasarkan bukti permulaaan, tim penyelidik telah menemukan indikasi kuat tindak pidana korupsi. Oleh katena itu Kejari Kota Malang meningkatkan ke penyidikan,” jelasnya.

Terkait surat perintah penyidikan tersebut tentang dugaan tindak pidana korupsi KONI Kota Malang pada Asosiasi PSSI Kota Malang tahun 2020 2021. “Dalam waktu dekat, akan kami tetapkan tersangkanya,” ujar Dino.

Selain itu, permulaan penyidikan di PSSI dianggap sebagai pintu untuk mengungkap dugaan penyelewengan dana dari Pemkot Malang tersebut pada cabang olahraga lainnya. (gie)

Kapolres Bondowoso, AKBP Wimboko, mengatakan kronologi penangkapan mantan Kades ini. “Terhitung sejak tahun 2016-2018 lalu, tersangka menyalahgunakan ADD dengan memalsukan laporan keuangan serta pertanggung jawaban lainnya. Sehingga, kami mengamankan 78 dokumen berikut dengan sisa-sisa uang yang digunakan untuk tindak kejahatan tersebut,” jelas Kapolres, Selasa (23/08/2022) tadi.

Selain menyita barang bukti berupa dokumen dan uang, Kapolres juga berhasil mengamankan beberapa benda dari hasil korupsi tersebut. Diantaranya, berupa dua unit mesin dores dan satu unit handtraktor.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Atas perbuatannya, tersangka AM dikenakan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta atau paling banyak Rp 1 miliar.

“Semua bukti sudah kita amankan. Insyaallah, besok kami akan melaksanakan tahap II untuk pelimpahan ke kejaksaan,” ujarnya.

Kapolres juga mengimbau kepada semua Kades, supaya menggunakan system transparansi dalam penggunaan anggaran, serta diumumkan terkait program apa saja yang akan dijalankan. Kapolres juga menyatakan siap untuk mendukng program Kades serta pihaknya juga siap apabila diperlukan untuk sosialisasi ke desa-desa. (zen/gie)

Yang menarik, terdakwa kasus dugaan korupsi, RA melalui kuasa hukumnya, Sulaisi Abdurrazaq, menyebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, menyembunyikan pelaku sesungguhnya. Pasalnya, dalam dakwaan terdapat kata ‘turut serta’ dalam pemborongan yang dianggapnya masih ada pelaku utama yang dikaburkan dalam surat dakwaan.

Hal itu diungkapkan Sulaisi Abdurrazaq, dalam sidang lanjutan dengan agenda keberatan (eksepsi), Jumat (08/07/2022) tadi. Dalam eksepsinya, Sulaisi mengatakan, kata turut serta dalam pemborongan, berarti peran RA diposisikan sebagai pihak yang turut serta. Bukan pelaku sesungguhnya.

“Lalu, siapakah pelakunya? JPU dalam dakwaannya nyata-nyata ‘menyembunyikan’ pelaku sesugguhnya. Sehingga, ini merugikan RA. Sampai saat ini, kami melihat pemeriksaan ini hanya berdasarkan kepada cetak cover baliho yang tidak mengalami kerugian negara,” ujar Sulaisi, keheranan.

Sulaisi menyebut, surat dakwaan penuntut umum tidak menggambarkan pelaku sesungguhnya. Seolah-olah, hanya RA yang berposisi sebagai orang turut serta yang jadi tersangka. Sementara RA, hanya mengikuti arahan dan perintah atasan dalam melaksakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“Tanpa mengambil keuntungan. Dan tanpa adanya kerugian negara. Selama ini, Diskominfo dalam urusan kasar-kasar meski bukan tugasnya, RA selalu dimintai bantuan oleh atasan untuk melaksanakan. Sebagai bawahan, RA tidak dapat menolak perintah demi lancarnya pekerjaan,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sulaisi menambahkan, JPU tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam mendakwa tersangka RA. Terbukti, dengan tidak dijelaskan pelaku sesungguhnya. Pria Kelahiran Sumenep itu menegaskan, rumusan surat dakwaan tidak boleh menyimpang dari hasil penyidikan. Artinya, uraian surat dakwaan JPU harus berdasarkan fakta sebenarnya.

“Bagaimana peristiwa ini dilakukan?. Oleh siapa sebenarnya delik dilakukan?. Apakah fakta tersebut sengaja disembunyikan dan tidak disampaikan dalam surat dakwaan demi tercapainya misi penuntut umum dengan cara mengaburkan surat dakwaan?,” paparnya.

Dengan disembunyikannya pelaku sesungguhnya, dianggap Sulaisi, ini menyulitkan kliennya dalam melakukan upaya hukum. Untuk itu, dakwaan jaksa penuntut umum jelas-jelas tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap.

Sementara itu, JPU Kejari Pamekasan, Munarwi mengatakan, tudingan pengacara nantinya ada sidang khusus. Sidang khusus mengagendakan pembuktian siapa saja yang terlibat dalam dugaan korupsi DBHCHT Diskominfo tersebut.

“Nanti di ada pembuktian. Tidak ada pelaku utama yang disembunyikan. Butuh alat bukti di persidangan. Menghadirkan saksi-saksi,” bantahnya.

Disinggung mengenai RA hanya menerima perintah dari atasan, dalam berkas pemeriksaan tidak ada yang menyebutkan tersangka RA hanya menjalankan perintah atasan. Munarwi juga tidak mempermasalahkan meski surat dakwaan JPU disebut tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. “Tidak masalah,” ujarnya singkat. (udi/srd/gie)