Kepastian penonaktifan itu, disampaikan langsung Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maistuti. “Sekitar September 2022 akhir, posisi Direktur Utama dan Direktur Operasional, langsung dinonaktifkan. Alasan penonaktifan sendiri, karena keduanya sedang berperkara dugaan itu (LPDB-KUMKM). Sehingga, diambil langkah dengan tujuan agar keduanya bisa konsentrasi di perkara tersebut. Di samping, tentunya untuk mengantisipasi kekhawatiran di internal nasabah,” terang Tridiyah, Minggu (13/11/2022) tadi.

Langkah penonaktifan sendiri, tambah perempuan berhijab dan berkaca mata ini, memang dibenarkan. Karena, yang melakukan adalah owner atau pemilik PT BPR Artha Kanjuruhan, selaku pemegang saham. 

“Iya, yang melakukan penonaktifan adalah Bupati (Malang). Begitu juga, untuk penunjukan siapa penggantinya,” paparnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Meski demikian, ujar mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) itu, untuk penunjukkan pelaksana tugas (Plt)nya, Bupati melakukan konsultasi dengan pihak OJK (orientasi jasa keuangan). Sehingga, untuk posisi direktur utama di PT BPR Artha Kanjuruhan, sudah ada Pltnya.

“Sesuai arahan, itu bisa dijabat Komisaris. Sehingga, sebagai Plt Direktur Utama diisi oleh Pak Wayan (I Wayan Wisnu Utama). Untuk Komisaris Utama, tetap Pak Rahmat (Hardijono). Sementara untuk Direktur Operasional, sementara dibiarkan kosong,” terangnya.

Sebagaimana diberitakan, dugaan penyalahgunaan dana LPDB-KUMKM, tengah dilakukan penyelidikan Kejari Kepanjen. Selama proses penyelidikan berlangsung, sedikitnya 10 orang sudah diperiksa. Beberapa diantaranya, adalah Direktur Utama, pada Senin (13/06/2022) lalu dan Direktur Operasional dan beberapa kepala bagian serta nasabah PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang. (sit)

“Menanggapi proses hukum atau penyelidikan yang dilakukan oleh Kejari Kepanjen terkait PT Artha Kanjuruhan, tentunya kami (Inspektorat, red) sangat menghormati. Jadi, bagaimana prosesnya, ya kita serahkan sepenuhnya kepada petugas. Karena, kami sendiri tidak tahu apa yang menjadi temuan sehingga berlanjut pada proses penyelidikan,” kata Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maistuti, Minggu (13/11/2022) tadi.

Dijelaskannya, bahwa apa yang menjadi temuan dan apa rekomendasi yang diberikan, itu tidak masuk pada Inspektorat. Sebaliknya, Inspektorat justru baru mengetahui itu, setelah dari kejaksaan melakukan tahapan penyelidikan.

“Justru, kami baru tahu mengenai LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ini setelah kejaksaan melakukan pemeriksaan. Karena, semua rekomendasi yang masuk ke Inspektorat, itu tidak ada satu pun menjelaskan mengenai PT Artha Kanjuruhan,” jelas mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang.

Karenanya, Inspektorat pun sempat menduga-duga bahwa ini dana bergulir pusat atau temuan dari pusat yang diberikan kepada PT Artha Kanjuruhan. Karena, secara dinas untuk laporannya tidak masuk ke Inspektorat.

“Untuk laporan tahunan, malahan Maret 2022 lalu, PT Artha Kanjuruhan sudah melakukan. Saat itu yang menjadi koreksi, adalah kredit-kredit yang diduga bermasalah. Itu pun, sifatnya mengantisipasi kredit macet. Karenanya, kalau ini dibilang kerugian, juga pasti belum. Namun, inikan karena macet. Sementara mengenai temuan, kami masih belum tahu. Sehingga, saat laporan tahunan membahas mengenai antisipasi kredit macet,” terangnya.

Untuk itulah, tambah Tridiyah, ketika sekarang ditanya apakah sudah ada pengembalian dana dari dugaan penyalahgunaan itu, maka Inspektorat tidak mengetahui. “Karena dari awal Inspektorat tidak tahu dan menerima laporan, jadi kami juga tidak paham bagaimana rekomendasinya. Termasuk, apa yang mau dikembalikan,” tegasnya.

Sementara itu, dalam uraian LHP-BPK, terinci bahwa BPR Artha Kanjuruhan (BPR AK) merupakan satu dari ratusan penerima (mitra) penyaluran dana bergulir dari LPDB-KUMKM. Pada tanggal 20 Maret 2020, diberikan plafond sebesar Rp 5 miliar. Kemudian, ditemukan penggunaan pinjaman oleh end user (nasabah) untuk refinancing (pelunasan pinjaman sebelumnya) dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Yang mana, pencairan atas dana bergulir tersebut dilakukan dalam dua tahap sesuai dengan SP3 Nomor 076/SP3/LPDB/2019 tanggal 9 September 2019. Diantaranya, pencairan tahap pertama dilakukan tanggal 22 Oktober 2019 sebesar Rp 25 miliar dan sudah disalurkan seluruhnya kepada 63 end user. Kemudian, dilakukan pencairan tahap kedua dan dilakukan tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp 2,5 miliar.

Dari hasil pemeriksaan atas dokumen penyaluran pinjaman dan wawancara dengan end user secara uji petik di Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 03/BAPF/LK.KUKM/02/2021 tanggal 18 Februari 2021, diketahui terdapat penyaluran pinjaman ke end user yang digunakan untuk refinancing sebesar Rp 533.401.400.

Dalam LHP BPK tersebut juga dijelaskan, refinancing merupakan pemberian pinjaman oleh mitra kepada end user yang mengajukan pinjaman senilai sisa pokok yang telah jatuh tempo atas pinjaman sebelumnya, yang akan digunakan untuk melunasi sisa pokok pinjaman tersebut.   

Selain temuan itu, juga terdapat penggunaan pinjaman oleh mitra dan atau End User untuk Reimbursement (dana pengganti) yang dilakukan oleh BPR Artha Kanjuruhan sejumlah Rp 830 juta.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 09 Tahun 2020 dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3), telah diatur bahwa pencairan pinjaman atau pembiayaan, tidak boleh digunakan untuk reimbursement. Sehingga, di dalam SP3 PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang Nomor 076/SP3/LPDB/2019 tanggal 9 September 2019 angka 16 huruf a yang menyatakan bahwa pencairan dana bergulir tidak boleh digunakan untuk reimbursement atau refinancing atas dana PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang yang sudah dikeluarkan.

Terkait poin tersebut, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Kejari Kepanjen, Agus Hariyono, secara terpisah menjelaskan bahwa memang jika mengacu pada SP3, maka hal tersebut tidak dibenarkan. Karenanya, akan terus mendalami proses penyelidikan ini.

“Karena di perjanjian SP3 disebutkan, bahwa dilarang digunakan untuk refinancing dan reimbursement. Jadi, inilah yang juga kita teliti,” kata Kasi Pidsus.

Sebagaimana diberitakan, terkait dugaan penyalahgunaan dana bergulir di perusahaan atau Bank berplat merah ini, Kejari Kepanjen sudah melakukan pemeriksaan terhadap sedikitnya 10 orang. Hanya saja, pemeriksaan yang dilakukan masih dalam tingkat penyelidikan. (sit)

Khusus Direktur Utama, diketahui diperiksa Senin (13/06/2022) lalu. Sementara selain posisi direktur, juga ada bagian lain di PT BPR Artha, yang turut diperiksa. Yakni, Kabag Marketing dan Kabag Legal.

“Terkait proses penyelidikan, itu sampai sekarang ada sekitar 10 orang yang sudah diperiksa. Siapa-siapa saja, yang pasti itu di tingkat direksi. Jadi, pastinya direktur. Ingat, bahwa ini terkait penyaluran kredit,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Kejari Kepanjen, Agus Hariyono, Jumat (11/11/2022) malam.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Disinggung mengenai target proses penyelidikan sampai kapan sehingga naik penyidikan, Agus mengatakan, bahwa semua harus berproses. “Pendalamannya ini masih terus dilakukan. Intinya, apakah ada peristiwa kerugian negara. Itu poin pentingnya. Kalau tidak ada, maka tidak bisa diajukan,” ungkapnya.

Yang menarik, mencuatnya dugaan ini, adalah dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BKP). Sementara Agus dalam keterangannya, meminta agar LHP itu harus dibaca secara tuntas.

“Harus kita lihat dahulu. Jadi, LHP itu harus dibacanya secara tuntas. Kita tidak bisa berandai-andai dan kami coba sedang dalami apa yang menjadi temuan BPK. Jadi temen-temen di Intel (Kejari) sedang mencari ada atau tidak peristiwanya. Untuk pendalamannya, baru diserahkan kepada kita,” ujarnya. (sit)

Adalah penyalur dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) sebesar Rp 5 miliar, yang menjadi bahan pendalaman pemeriksaan Kejari. Dana bergulir dari Kementerian Koperasi dan UKM atau pusat tersebut, itu berlangsung pada tahun 2020.

Bahkan, diperoleh informasi bahwa beberapa pihak telah dipanggil terkait dugaan penyalahgunaan dana LPDB-KUMKM. Kini, prosesnya pun telah masuk dalam tahap penyelidikan Kejari.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Kepala Kejari Kepanjen, Diah Yuliastuti, saat dikonfirmasi Memontum.com, membenarkan mengenai proses penyelidikan dugaan penyalahgunaan dana LPDB-KUMKM. Hanya saja, sejauh mana perkembangan proses penyelidikan berlangsung, pihaknya meminta konfirmasi dengan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus).

“Terkait hal tersebut, nanti konfirmasi dengan Pak Kasi Pidsus. Sesuai laporan yang saya terima, dugaan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan Pidsus,” ujar Kajari Kepanjen melalui pesan WhatApp, Jumat (11/11/2022) malam. (sit)

“Kita lihat dahulu perkembangan dan kita pelajari dulu. Kita tidak bisa melakukan suatu tindakan yang responsif, cepat. Jadi, pelajari dulu, klarifikasi dulu ke lapangan seperti apa,” ujarnya kepada memontum.com melalui sambungan telepon, Kamis (23/06/2022) tadi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali itu menambahkan, selama masih on the track, maka tidak ada masalah. Karenanya, nanti akan melihat perkembangan dan mempelajarinya. “Mereka yang di bawah ini, Kejati maupun Kejaksaan Negeri (Kejari), selama on the track tidak jadi masalah. Kita tetap mendukung. Karena korupsi itu bermacam-macam. Tapi, kita lihat dahulu perkembangan (DBHCHT Pamekasan, red). Kita pelajari dulu,” paparnya.

Disinggung mengenai desakan pengambil alihan kasus dugaan penyalahgunaan DBHCHT Diskominfo Pamekasan atau dugaan korupsi, Ketut mengaku akan bertindak berdasarkan kepastian hukum. “Saya tidak bicara nanti. Kalau sudah pasti, kita publikasikan. Kita lakukan tindakan,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, Pamekasan Progress menggelar aksi di Kantor Kejagung RI di Jakarta, guna meminta proses penyidikan DBHCHT Pamekasan, diambil alih Kejagung. Permintaan itu, dilakukan karena dalam perkembangan penyidikan, Kejari Pamekasan hanya menetapkan seorang tersangka. (udi/srd/gie)

Sesuai surat perintah penahanan Kejaksaan Negeri Pamekasan, dengan Nomor Print-154/M.5.18/Fd.1/06/2022 tertanggal 20 Juni 2022, Kejari menetapkan dan menahan tersangka berisinial RA, salah seorang pejabat Diskominfo Pamekasan. Surat perintah tersebut, oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Pamekasan sebagai dasar melakukan penahanan terhadap tersangka berinisial RA dan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas II A Pamekasan.

Dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Pamekasan, RA yang bertugas sebagai PPTK, diduga turut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana DBHCHT tahun 2021. Dengan cara, tersangka RA meminjam bendera perusahaan dan ikut sertakan dalam pengadaan dan melakukan pekerjaan pengadaan barang dan jasa sendiri. Serta, memberikan imbalan kepada pemilik perusahaan, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab dari tersangka sebagai PPTK.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Tersangka RA disangka melanggar ketentuan Pasal 12 huruf i UU No 20 Tahun 2001, tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur pasal baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya,” ujar Kasi Intelejen Kejari Ardian Junaedi dalam keterangan tertulis yang diterima media, Selasa (21/06/2022).

Ardian menjelaskan, RA dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. (azm/srd/gie)

Politisi PBB itu juga meminta, agar Kejaksaan di Pamekasan harus berkeadilan. Berkeadilan yang dimaksud, yakni jangan sampai mereka yang tidak terlibat, ditarik-tarik untuk terlibat atau perannya secara terselubung ada tapi kemudian dikaburkan.

“Jangan sampai yang terlibat ditarik-tarik untuk terlibat atau perannya secara terselubung ada tapi kemudian dikaburkan. Ooo ini tidak terlibat, kurang cukup bukti, jadi tidak boleh begitu. Jadi, semua harus benar-benar profesional, proporsional dan berkeadilan,” paparnya.

Direktur LSM center islam for democration (Cide’s) Bangkalan itu meminta, Kejakasaan Negeri Pamekasan memproses siapapun yang terlibat di kasus tersebut. Siapapun yang terlibat dimintai keterangan kemudian perannya apa, melakukan apa, mengambil keuntungan berapa dan menguntungkan siapa.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Saya tetap menyerahkan penanganan ini ke penyidik, karena tentunya dengan prinsip yang berkeadilan. Semua yang terlibat harus diproses. Dimintai keterangan, kemudian perannya apa, melakukan apa, mengambil keuntungan berapa atau menguntungkan siapa? Ini juga harus menjadi porsi tersendiri,” pintanya.

Pria yang konsen dalam bidang pencegahan korupsi itu mengatakan, tidak boleh ada intevensi dalam kasus penyidikan tersebut. Siapapun baik Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) maupun Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur. “Biarkan semua berproses, profesional, proporsional yang berkeadilan,” paparnya.

Bahkan, mantan aktivis PMII itu meminta masyarakat jika dalam penyidikan tidak fair, untuk melaporkan ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung dan asisten bidang pengawasan (Aswas) Kejati. “Silahkan kirim surat, adukan ke sana. Biar dimonitoring dan dievaluasi. Saya yakin akan dipanggil. Bahkan, kalau ada pelanggaran, sanksinya jelas,” paparnya.

Sebagaimana diberitakan, terkait dugaan ini Kejari Pamekasan sudah meningkatkan pemeriksaan dari penyelidikan ke penyidikan. Hanya saja, siapa-siaap pihak yang diduga sebagai tersangka, masih belum diumumkan. (udi/srd/sit)

Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura, Sulaisi Abdurrazaq, menjelaskan bahwa ketika suatu kasus atau dugaan naik dari penyelidikan ke penyidikan, maka wajib ada penetapan tersangka. “Kalau sudah sidik, semestinya tujuh hari setelahnya, wajib keluar surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Kalau sudah keluar, mestinya sudah ada tersangka,” ujar Sulaisi kepada Memontum.com, Senin (13/06/2022) tadi.

Sulaisi pun menyarankan, agar dugaan ini ditanyakan ulang kepada pelapor. Apakah sudah menerima SPDP dari Kejari, atau apakah belum. “Tinggal ditanya ke pelapor, apakah sudah ada SPDP dari Kejaksaan atau belum,” paparnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Disingung mengenai Standard Operating Precedure (SoP), Sulaisi mengaku, tidak begitu faham terkait persoalan tersebut. Sebab, yang faham mengenai SoP adalah Kejari. “Yang paham internal mereka (Kejari, red). Tapi coba aja tanya dulu SPDP ke pelapor, keluar atau tidak. Kalau sudah keluar, mestinya sudah ada TSK,” sarannya.

Sementara itu, salah satu pelapor kasus dugaan penyalahgunaan DBHCHT Diskominfo 2021, Zaini Wer Wer, mengaku sudah menerima SPDP tersebut. Bahkan, sebagai pelapor pihaknya saling koordinasi. “Sudah terima (SPDP) dan sebagai pelapor kami terus memantau dan saling koordinasi ke pihak Kejari Pamekasan, perihal perkembangan proses hukumnya,” paparnya.

Zaini dari Lembaga Swadaya masyarakat Komunitas dan Monitoring dan Advokasi (Komad) bersama Tosan dari LSM Aliansi Rakyat oposisi (Araop), pun mengapresiasi kerja cepat Kejari Pamekasan. “Jujur, kami apresiasi tindak cepat dari Kejari Pamekasan, dalam menangani kasus dugaan korupsi dana DBHCT di Dinas Kominfo Kabupaten Pamekasan. Dari proses penyelidikan naik ke tingkat penyidikan,” ujarnya. (srd/gie)

Tidak hanya itu, bahkan sebelumnya, juga diinformasikan bahwa penanggungjawab anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), Kasubbag Keuangan, Bendahara dan pengurus barang, juga telah diperiksa berulang kali penyidik Kejari. Terbaru, KPA bersama pihak lain, kembali dimintai keterangan atas perkara dugaan penyimpangan DBHCHT 2021.

Kasi Intelijen Kejari Pamekasan, Ardian Junaedi, membenarkan proses pemeriksaan KPA Diskominfo tersebut. KPA diperiksa, untuk kesekian kalinya dalam perkara dugaan penyimpangan DBHCHT Diskominfo tahun anggaran 2021.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“KPA (Arif Rahmansyah, red) benar diperiksa. Ada pihak lain juga, yang diperiksa tim Pidana Khusus (Pidsus). Saya lupa orang-orangnya,” kata Ardina kepada memontum.com, Kamis (02/06/2022) malam.

Jaksa asal Lumajang itu memastikan, Kejari Pamekasan tetap profesional dalam melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Karenanya, butuh waktu untuk pemeriksaan dugaan perkara ini.

“Saya pastikan, Kejari Pamekasan Profesional,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, terkait dugaan adanya kerugian negara, Diskominfo Pamekasan mencoba mengembalikan kerugian tersebut. Total dari informasi yang didapat, ada Rp 100 juta, uang yang sudah dikembalikan. Hanya saja, saat informasi ini hendak dikonfirmasi ke Diskominfo, masih belum menuai respon. (srd/sit)