Plt. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal(BPJPH), Mastuki menyampaikan, usaha mendorong industri halal perlu adanya kerjasama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, BUMN, instansi swasta, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat luas.

“Sekup kerjasama BPJPH sekarang lebih luas lagi dan inklusif, tidak eksklusif. Terbuka bagi siapa saja. Karena BPJPH tidak bisa berdiri sendiri dalam menyelenggarakan jaminan produk halal,” jelas Mastuki saat berbicara dalam Forum Group Discussion (FGD) Desain Model Implementasi Jaminan Produk Halal yang diadakan Program Pascasarjana S3 Kebijakan Publik Universitas Trisakti Jakarta, Kamis (18/03).

Menurut Mastuki, pihaknya telah merumuskan enam langkah untuk mendorong misi halal Indonesia untuk masyarakat dunia.

Pertama, BPJPH aktif menjalin kerjasama G to G dengan negara lain. Kedua, BPJPH juga menjalin kerjasama dengan lembaga halal luar negeri. Ketiga, BPJPH terlibat aktif dalam TBT-WTO (Technical Barriers to Trade – World Trade Organization).Keempat, memperkuat posisi Indonesia dalam IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle), utamanya dalam pengembangan industri halal. Kelima, sertifikasi produk halal dari luar negeri yang juga sudah berjalan, misalnya dari Hongkong, India, dan sejumlah negara lainnya. Keenam, turut serta aktif dalam event halal dunia. 

“Kemarin BPJPH meeting dengan Rusian Halal Center yang berminat melakukan kerjasama dan masih puluhan negara yang saat ini mengajukan kerjasama,” sebutnya.  

Direktur Industri Produk Halal KNEKS, Afdhal Aliasar mengatakan usaha pengembangan industri halal di Indonesia bisa dimulai dari mendorong pelaku usaha mikro dan kecil yang jumlahnya mencapai 64,2 juta untuk bersertifikasi halal. “Pemerintah ingin sertifikasi halal UKM digratiskan, tentu dengan berbagai skema yang melibatkan pemerintah, BUMN, swasta atau lembaga donor Islam seperti lembaga wakaf untuk bisa ikut bekerja sama dalam mendorong dan membantu UKM dalam sertifikat halal”, jelas Afdhal. (hms/nag/aye/ed2).

Berkaitan dengan peresmian itu, pakar ekonomi syariah Universitas Islam Malang (Unisma), Harun Al Rasyid, BS. MIEB. Ph. D, mengatakan bahwa langkah ini dapat mendukung percepatan pembangunan nasional.

“Program ini bisa membuka kesempatan siapa saja untuk berwakaf. Karena selama ini, wakaf hanya dipahami terbatas pada orang kaya. Maka dengan wakaf uang, semua lapisan masyarakat bisa berkontribusi,” katanya, Selasa (26/01) tadi.

Dirinya pun memberi contoh, misalkan berwakaf Rp 10.000 per orang setiap bulannya dan terus dikembangkan. Maka, negara akan memiliki dana tambahan yang bersumber dari masyarakat untuk mengembangkan layanan publik.

“Wakaf dapat membantu pembangunan negara, karena penggunaan dana wakaf dibolehkan untuk apa saja. Tidak harus trkait dengan ibadah, selama tidak bertentangan dengan syariat,” tambahnya.

Wakaf tunai termasuk wakaf uang, bukan hal baru dalam sejarah Islam. Sejak era Kerajaan Ottoman wakaf tunai ini sudah mulai dikenal, namun yang menjadi masalah adalah mayoritas pemahaman masyarakat wakaf itu hanya sebatas wakaf tanah.

“Sebenarnya, wakaf itu cakupannya luas, tidak hanya wakaf dalam bentuk tanah. Namun bisa dalam bentuk apa saja yang bisa memberikan manfaat secara berkesinambungan. Jadi intinya aset yang bisa diwakafkan adalah aset yang tidak bersifat habis pakai,” ujarnya. (cw1/ed2)

Pada penilaian akreditasi ini, prodi Ekonomi Syari’ah berhasil mendapat nilai 246, hampir mendekati skor akreditasi A. “Alhamdullillah, kita sudah banyak progres dari yang sebelumnya. Pada proses akreditasi ini kita sudah mendapat nilai B gemuk atau di atas B,” ujar Sekretaris Prodi Dr. Rahmad Hakim, M.MA.

Pemberian skor akreditasi B ini tak lepas dari prestasi-prestasi yang diperoleh dosen maupun mahasiswa, baik di tingkat wilayah maupun nasional. Selain itu, prodi Ekonomi Syari’ah juga telah menerapkan penggunaan teknologi pembelajaran dalam proses kegiatan belajar-mengajar selaras Revolusi Industri 4.0.

“Keberhasilan prodi Ekonomi Syariah mendapat akreditasi B tidak membuat kami berhenti untuk berusaha menjadi lebih baik. Berbagai peningkatan dan kualitas, akan tetap dilakukan agar mencapai target prodi Ekonomi Syari’ah pada penilaian akreditasi tahun 2023 yaitu akreditasi A,” tandas Rahmad.

Hadir selaku assesor dari BAN PT, Prof. Dr. H. Muslimin, M.Ag. dan Dr. Mamduh Mahmadah Hanafi, MBA. Dikatakan Muslimin, prodi Ekonomi Syariah UMM sudah memiliki progres yang baik dan sudah on the track dalam pengelolaannya. Akan tetapi dengan perubahan zaman, perlu dilakukan perbaikan dalam penguatan program, sumberdaya manusia dan kerjasama.

“Sudah sangat layak untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Intinya adalah, bagaimana membuat lulusan prodi Ekonomi Syariah mampu menjawab tuntutan para stakeholder, sehingga bisa siap pakai untuk bekerja,” tandas Muslimin. (adn/yan)

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini menyampaikan, dimana sampai Oktober 2018, pertumbuhan kredit syariah di Jatim mencapai 12,38 persen dalam satu masa tahunan atau secara year over year (y o y). Pertumbuhan itu lebih tinggi dari kredit konvensional yang hanya mencapai 10,9 persen dalam periode yang sama.

“Kemudian dari sisi aset, perbankan syariah di Jatim mampu tumbuh 16,14 persen. Ini lebih tinggi dari pertumbuhan perbankan konvensional,” kata Pakde Karwo di acara Pembukaan Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF) 5th Tahun 2018 dengan tema “The First Integrated Platform of Islamic Economy for Global Competitiveness”, di Grand City Mall Surabaya, Selasa (11/12) malam.

Pakde Karwo mengatakan, perkembangan positif tersebut juga didukung besarnya potensi pasar keuangan syariah di Jatim. Sebab, dari total 39.500.952 penduduk di Jatim, sebanyak 97,80 persen-nya adalah penduduk muslim.

“Jadi kami optimis, Jatim akan menjadi provinsi yang menyambut dengan baik dan semakin maju dengan perekonomian syariah,” katanya.

Soekarwo menilai, Jatim memiliki potensi jaringan Pondok Pesantren (Ponpes) yang besar. Dimana terdapat sebanyak 6.003 Ponpes yang tersebar diseluruh Jatim, serta jumlah santri yang terbanyak di Indonesia, khususnya untuk pendidikan Diniyah Salafiyah.

 
Memontum Kota Malang — Kembali Politeknik Negeri Malang (Polinema) mendapatkan kepercayaan dari kalangan akademisi. Kali ini, melalui jurusan Akuntansi Polinema didapuk menjadi tuan rumah INSAF 2018. Kegiatan yang diinisiasi oleh Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam (Fordebi) 2018 ini berlangsung selama 2 hari, Kamis-Jum’at (1-2/3/2018).

Selain diselenggarakan oleh Jurusan Akuntansi Polinema di hari pertama, juga dihelat di Masjid Raden Fatah Universitas Brawijaya dan Hotel Sahid Montana 2 Malang di hari kedua. Kegiatan hari pertama, yaitu kegiatan International Conference ‘Rahmatan Lil Alamin Education’ and Call For Papers, Silatnas VI, Cangkrukan Semesta, Showcase FORDEBI Journey, Islamic Economics and Business Long Life Achievement Award. Dilanjutkan hari kedua, dilaksanakan Grand Launching Kesejahteraan Semesta dengan keynote speaker Gubernur Jatim Dr H Soekarwo.

Para Co Host acara INSAF FORDEBI 2018. (karel julianus)

FORDEBI merupakan organisasi profesional yang kini telah memiliki lebih dari 400 akademisi dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, dimana telah terbentuk 11 koordinator wilayah (Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Ambon, Sumatera Barat dan Gorontalo) dan akan segera terbentuk koordinator di wilayah lainnya.

“FORDEBI memiliki visi untuk meningkatkan profesionalitas dan kompetensi dosen-dosen ekonomi dan bisnis Islam. Kiprah FORDEBI semenjak 2010 hingga saat ini telah melahirkan program kerja salah satunya arsitektur kesejahteraan semesta yang akan di Grand Launching tanggal 2 Maret 2018,” terang Ketua Jurusan Akuntansi Polinema, Dr Dra Kurnia Ekasari MM, Ak, CA, sekaligus Penasehat FORDEBI Jatim.

Peserta menyimak materi yang disampaikan. (karel julianus)

“Acara berskala nasional ini terlaksana berkat dukungan co host dari prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, STIE Malangkucecwara, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Jember, Universitas Gorontalo, Universitas Tadulako Palu, Universitas Internasional Semen Indonesia, Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang,” jelas Dr Ari Kamayanti, Bendahara FORDEBI, mendampingi Ketua Panitia Dr Novrida Qudsi Lutfilah.

Target INSAF 2018, yaitu membantu publikasi riset para dosen, memicu pertumbuhan ekonomi para dosen yang dapat memberikan kontribusi di bidang pendidikan ekonomi Islam, mengembangkan jaringan melalui silaturahmi dan brand marking, membuat konsep peradaban ekonomi syariah Islam, dan agenda ke depan.

Sementara itu, Direktur Polinema Drs Awan Setiawan MM, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan FORDEBI kepada Polinema. Demikian pula kehadiran Bupati Kulon Progo, dr Hasto Wardoyo, para dosen, dan undangan lainnya. “Pertumbuhan jumlah keuangan syariah sangat signifikan, dan ini direspon para akademisi untuk menunjukkan eksistensinya turut ambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi bangsa, baik sebagai literasi keuangan umum dan keuangan syariah. Kunci meningkatkannya yaitu melalui pendidikan ekonomi syariah, dimana menitikberatkan Islam sebagai pedoman hidup sebagai agama terakhir dan Paripurna. Semoga acara ini terselenggara sukses,” sambut Awan.

Bagi jurusan Akuntansi Polinema, diharapkan kegiatan ini memberikan dampak secara akuntansi syariah, keuangan syariah, dan ekonomi syariah bagi perkembangan jurusan Akuntansi. “Kedepannya, Syariah sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan, terutama terkait akuntansi, keuangan, dan ekonomi secara syariah. Nantinya, apa yang dihasilkan dari forum ini, bisa diaplikasikan secara terapan, tak hanya sekedar ilmu,” pungkas Dr Dra Kurnia Ekasari MM, Ak, CA. (rhd/yan)