Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Ivan Drie, menjelaskan kenaikan penderita DPB ini juga turut dialami beberapa daerah lain. Hal tersebut terjadi, karena perkembangan nyamuk Aedes Aegypti dan penularan virus Dengue dipengaruhi oleh faktor cuaca. “Kasus DBD sesuai sirkulasi cuaca. Secara nasional yang naik tidak hanya Kabupaten Malang, tapi kabupaten lain juga mengalami peningkatan,” ujar Kadinkes Plt Ivan, Rabu (14/05/2025) tadi.

Baca juga :

Sejak awal tahun 2025 ini, ujarnya, Kementerian Kesehatan RI telah mengedarkan surat edaran (SE) untuk lebih waspada kepada masyarakat. “Kita (Pemkab) sudah menindaklanjuti, sudah membuat surat edaran ke camat – camat. Kantor yang ada di Kabupaten Malang untuk bisa aktif pada kekuatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN),” terangnya.

Plt Kadinkes Ivan menjelaskan, pencegahan penderita DBD tidak hanya dilakukan fogging saja namun peran serta dari semua pihak juga harus dilakukan. Seperti halnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan menerapkan 3M (menguras, mengubur dan menutup).

“Sekarang masyarakat itu ketika ada suspect DBD langsung fogging padahal tindakan tersebut hanya membunuh nyamuk dewasa. Sebagai preventifnya, SPN dengan 3M plus perlu dimaksimalkan. Sebenarnya hal ini harus dilakukan sebelum siklus hujan datang,” tambahnya. (ser/gie)

Pria yang menduduki kursi N1 di Kota Malang ini, menyampaikan bahwa program-program untuk menekan kemiskinan tersebut ada banyak. Mulai dari peningkatan keterampilan, pemberian bantuan hingga membuka lapangan pekerjaan.

“Kemudian, juga dengan adanya ekonomi kreatif, itu juga paling ampuh untuk bisa menekan kemiskinan ekstrim ini,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Selasa (05/03/2024) tadi.

Ditambahkannya, bahwa jika dalam hal validasi data, pihaknya telah melakukan pendataan secara menyeluruh dan telah berhasil menemukan jumlah keluarga yang terkena dampak kemiskinan ekstrim. Terlebih, juga mengenai lokasinya.

Baca juga :

“Kami sudah melakukan pendataan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan telah menemukan jumlah keluarga yang terkena dampak kemiskinan ekstrim. Jadi berapa itu sudah ketemu, termasuk lokasi mereka,” ucap Pj Wali Kota.

Saat disinggung mengenai jumlah warga yang berhasil dientaskan dalam persoalan kemiskinan ekstrim, Pj Wali Kota Wahyu menyebut, akan melakukan pengecekan ulang pada rilis BPS per 1 Maret 2024. Dengan komitmen dan langkah-langkah strategis yang diambil, diharapkan kemiskinan ekstrim di Kota Malang dapat terus ditekan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau dari angkanya untuk kemiskinan ekstrim kita masih belum. Namun, kalau kaitannya dengan ekonomi itu sudah turun dan ini semua tiap tiga bulan saya dipantau untuk dievaluasi. Harapannya, kemiskinan ekstrim dapat terus kita tekan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Sebagai informasi, program penanganan kemiskinan esktrim ini juga menjadi salah satu program prioritas dari 4 sehat 5 sempurna. Yakni mulai dari pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, hingga kemudahan berusaha dan ekonomi kreatif. (pro/rsy/sit)

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan jika hal tersebut tentunya sejalan dengan arahan dari pemerintah pusat dalam rangka mengantisipasi dan menyelesaikan isu-isu nasional. “Meskipun kita sudah punya progres bagus, stunting di angka 8,9 persen dan kemiskinan menjadi yang terendah kedua di Jawa Timur dengan 4,37 persen, tetapi jangan lupa data ini dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu. Kemudian juga keluarga rawan stunting, jumlahnya di Kota Malang ada 4.521 keluarga. Maka, ini perlu kita antisipasi dengan upaya maksimal,” kata Pj Wali Kota Wahyu Hidayat.

Kemudian, pihaknya juga menyampaikan agar kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif, maka perlu adanya penanganan secara sistematis. Terlebih, juga dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas dari perangkat daerah terkait.

Baca juga:

“Kegiatan hari ini merupakan salah satu bentuk upaya sistematis yang saya inginkan. Karena itu saya mengapresiasi Perumda Tunas, Bulog, Kantor Pos dan Rajawali Nusindo. Kegiatan ini juga menjadi kegiatan yang berbentuk pelayanan publik di bidang pangan,” tambahnya.

Ke depan, kegiatan tersebut akan terus dikawal selama pihaknya menjalankan tugasnya sebagai Pj Wali Kota Malang. Pihaknya berharap, melalui kegiatan tersebut nantinya bisa memberikan dampak yang positif pada masyarakat.

“Harapan saya, ini berdampak positif. Terus dilakukan secara berkala supaya terlihat sebelum dan sesudahnya. Saya akan mengawal penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim karena ini bentuk komitmen saya kepada bapak Presiden,” imbuh Wahyu.

Sementara itu, Direktur Perumda Tunas Kota Malang, Dodot Tri Widodo, menyampaikan jika bantuan pangan tersebut berupa 10 butir telur, 1 kg ayam karkas dan beras SPHP 5 kg. Bantuan itu nantinya akan diterima oleh keluarga rawan stunting sebanyak tiga kali.

“Jadi jumlahnya ada 4.521 untuk keluarga rawan stunting di Kota Malang. Dalam pembagian bantuannya tergantung data yang disediakan oleh Dinkes. Pendistribusian bantuan ini nanti akan kita lakukan sebanyak tiga kali, jadi di bulan Oktober ini satu paket dan di bulan November nanti dua paket,” imbuh Dodot.

Sebagai informasi, dalam kesempatan tersebut Wahyu juga melepas armada yang digunakan untuk mendistribusikan beras SPHP ke 23 pasar tradisional di Kota Malang. Selain itu, dalam penyerahan bantuan pangan pada perwakilan keluarga rawan stunting secara simbolis dilakukan di Kantor Kelurahan Gadang. (pro/rsy/sit)

Bahkan, mulai Kamis (12/10/2023) hingga Sabtu (14/10/2023) mendatang, juga perlu diwaspadai. Itu karena, suhu udara diperkirakan mencapai tingkat maksimum yakni 37 derajat celsius.

Merespon kondisi itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, dr Husnul Muarif, menghimbau warga untuk melakukan antisipasi. Salah satunya, kemungkinan terjadinya dehidrasi yang berlebih. Sebab, hal itu juga menyebabkan keluhan yang akan mengarah pada penyakit heatstroke (kondisi suhu tubuh yang terlalu panas atau tidak dapat lagi mempertahankan suhu normal, red).

“Jadi gejala-gejala yang perlu diwaspadai karena adanya perubahan suhu yang ekstrim di luar itu, misalnya pusing, mual, sampai rasanya pingsan. Kadang juga sampai keringat dingin,” kata Kadinkes, Selasa (03/10/2023) tadi.

Baca juga:

Dalam pencegahannya, menurut Husnul, yaitu harus cukup dalam mengkonsumsi asupan cairan, sekalipun tidak merasa haus. Selain itu, dalam berkegiatan di luar ruangan saat terik matahari, juga tidak perlu lama.

“Di samping itu, lindungi dengan beberapa alat pelindung. Misalnya, payung atau tutup kepala. Sehingga, paparan panasnya bisa berkurang. Kalau memakai baju yang cukup padat atau ketat, segera longgarkan bajunya. Setelah itu juga bisa langsung menghubungi faskes terdekat,” paparnya.

Saat disinggung mengenai heatsroke penyakit parah atau tidak, Husnul menyampaikan jika itu tergantung dari kondisi awal dari masyarakat itu sendiri. “Kalau gejala tersebut bisa terdeteksi lebih awal, penanganan lebih cepat, maka tidak parah. Tetapi jika belum terdeteksi, kemudian kondisinya tidak baik, misalnya ada penyakit penyerta yang sudah ada saat ini. Misalnya gula, diabetes militus, itu akan memperparah kondisi pada saat sengatan panas ini terjadi,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Dalam kesempatan tersebut, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan beberapa program-program prioritas yang akan dilakukan hingga satu tahun mendatang. Salah satunya, yakni mengenai kemiskinan ekstrim di Kota Malang.

“Dalam waktu dekat untuk persoalan kemiskinan ekstrim, kita sudah melakukan evaluasi. Selama ini ada program yang harus kita sinkronkan antar OPD, agar nantinya bisa mencapai target. Tentu kita tidak bisa serta merta menyelesaikan kemiskinan ekstrim itu, namun tahapan menuju target itulah yang harus kita lakukan,” jelas Wali Kota Wahyu Hidayat.

Ditambahkannya, jika pengentasan kemiskinan ekstrim tersebut, bisa dilakukan dari salah satu program OPD terkait. Salah satunya, terkait dengan meningkatkan keterampilan dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga diharapkan nantinya tidak hanya menerima bantuan atu hibah saja.

“Nanti itu bisa dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, kemudian juga bisa dari DPUPRPKP. Itu nanti akan kita coba lihat, sejauh mana program tersebut kita lakukan,” ucapnya.

Baca juga :

Terlebih, pihaknya juga telah menerima laporan mengenai standarisasi kemiskinan dari Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. Namun, nantinya hal tersebut akan dirapatkan kembali dan dipilah mana yang akan menjadi hal prioritas.

“Sudah ada laporan, kemarin saat kita kumpulkan. Kemarin kita masih umum, nanti akan kita pilah kalau emang itu menjadi hal prioritas kita akan rapatkan kembali,” katanya.

Selain kemiskinan ekstrim, menurutnya program prioritas lainnya yaitu mengenai penurunan angka stunting, banjir, kemacetan, inflasi dan penyelesaian pembebasan lahan di Jalan Kiai Ageng Gribig Sawojajar.

“Itu nanti akan kita krucutkan, kita selesaikan. Saya kan masa jabatan juga terbatas, maka masukan yang tadi telah disampaikan tidak semuanya bisa direalisasikan. Tetapi arah untuk menuju prioritas, mana yang bisa kita selesaikan itu akan menjadi pekerjaan utama bagi saya,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika, menekankan supaya Pemerintah Kota Malang memperhatikan serapan anggaran dari APBD Perubahan 2023. Pihaknya tidak ingin Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kota Malang kembali tinggi yang menunjukkan penyerapan anggaran tidak maksimal.

“Tujuannya kita menginginkan SILPA Kota Malang sekecil mungkin. Malam ini langsung membahas evaluasi APBD Perubahan dari Gubernur Jawa Timur, agar senin besok sudah bisa dilaksanakan,” jelas Made. (rsy/sit)

Upaya yang dilakukan Kemnaker, juga dilakukan melalui program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) pemula dengan target 100.000 orang dan TKM lanjutan 1.800 orang. Upaya lainnya yaitu melalui Program Desmigratif (Desa Migran Produktif) dalam membangun usaha mandiri yang produktif. Program Desmigratif melibatkan peran aktif pemerintah desa dengan target 150 desa.

Baca Juga:

• Lindungi Pencari Kerja dari Loker Palsu, Kemnaker Integrasikan Aplikasi Karirhub dengan Job Portal Swasta
• Puncak Peringatan HPN 2026, Cak Imin Tegaskan Pers Tidak Boleh Kalah dari Algoritma
• Peringatan HPN 2026, Ketua PWI Pusat Tegaskan Pers sebagai Pilar Penting Demokrasi

“Sehingga Desmigratif tidak hanya membantu masyarakat desa yang ingin bekerja ke luar negeri, namun juga dapat memperoleh pelayanan informasi usaha produktif melalui peran pemerintah desa,” ucap Menaker Ida Fauziyah saat mengikuti secara virtual Rapat Pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dipimpin oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Rabu (25/08) tadi.

Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, bahwa saat ini kemiskinan cenderung lebih tinggi pada daerah pedesaan, namun tingkat pengangguran lebih tinggi di perkotaan. Hal ini mengindikasikan adanya pekerja di pedesaan yang sudah bekerja tapi tingkat pendapatannya belum mampu memenuhi kebutuhannya.

“Ini mengindikasikan penduduk di pedesaan itu bekerja pada sektor pertanian informal,” ujar Menaker Ida.

Menaker Ida juga mengungkapkan, untuk tingkat pengangguran dan kemiskinan di perkotaan menurut kelompok umur tahun 2021 ini, didominasi usia 15 hingga 19 tahun sebesar 23,75 persen. Sedangkan tingkat pengangguran perkotaan menurut tingkat pendidikan pada tahun 2021 ada pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan dengan 10,3 persen.

“Kita perlu mengantisipasi tingkat kemiskinan di perkotaan yang didorong oleh pengangguran muda terdidik,” terangnya.

Menaker Ida mengatakan, tahun 2021 ini pihaknya juga membuka akses untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan skill, layanan pasar kerja, dan jaring pengaman sosial ketenagakerjaan melalui pelatihan vokasi dengan target 119 ribu 729 orang. “Selain itu kami juga membuka akses pelayanan pasar kerja dengan target 2 juta 200 ribu orang,” ujarnya. (hms/ker/aye/ed2)