Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas, mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan pesta demokrasi, KPU Kota Malang sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu, menumbuhkan kesadaran masyarakat serta pemangku kepentingan tentang Problematika Hukum Pemilu di Era Digital sesuai esuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017.

Tentunya, tambahnya, agar masyarakat dapat faham dan tidak melakukan pelanggaran UU ITE dalam pesta demokrasi 2024. “Penggunaan teknologi dalam proses pesta demokrasi atau yang dikenal dengan istilah digitalisasi Pemilu, merupakan harapan yang dapat diwujudkan. Yerlebih dalam pelaksanaan Pemilu nanti didominasi oleh pemilih muda millenial dan generasi Z,” ucapnya.

Digitalisasi Pemilu diharapkan memudahkan masyarakat untuk mencegah pelanggaran Pemilu, bukan sebaliknya jangan malah dimanfaatkan ke hal negatif yang bisa melanggar hukum Undang-Undanh ITE.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Harapnnya teman teman generasi muda melek terhadap perundung- undangan, hukum yang berlaku terkait ITE. Terkait black campaign, bullying harus dimengerti konsenkuensinya. Dalam penggunaan peralatan digital, harus bisa menjaga jari. Sebab saat ini jari bisa berbicara melalui media digitql. Ada rambu rambu yang harus difahami agar tidak melanggar perundang-undangan ITE,” jelasnya.

KPU Kota Malang menghadirkan beberapa narasumber, antara lain Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Faizin Sulistio, Ketua Bawaslu Kota Malang Alim Mustofa, Kasubsi Sospol, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, Faizal Rizki.

Sementara itu, narasumber Faizin Sulistio menegaskan jika digitalisasi tak bisa dihindari. Bahkan sudah menjadi kebutuhan. Semua aspek sudah memanfaatkan. Seperti bidang pendidikan, sosial, politik, budaya dan lainnya.

“Digitalisasi memiliki dua sisi. Efisiensi dan persoalan keamanan. Karena itu UU No. 19 tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hadir untuk mengaturnya,” ujar Faizin. (gie)

Hal itu, disampaikan oleh Wakil Wali (Wawali) Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, saat membuka dan menghadiri sosialisasi Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, di salah satu hotel Kota Bengkulu, Senin (12/12/2020) tadi. “Pelaksanaan SPBE merupakan komitmen seluruh perangkat daerah. Alhamdulillah, kita selangkah lebih maju. Apa yang kita bangun di Kota Bengkulu, diadopsi oleh daerah lain. Contoh, Pemkab Bengkulu Selatan, Seluma hingga Rejang Lebong, sudah mengadopsi e-kinerja yang kita buat. Ini menandakan bahwa apa yang kita bangun, ternyata bermanfaat bagi daerah lain,” terang Wawali Dedy Wahyudi.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Menurutnya, komitmen membangun SPBE telah dilakukan oleh Pemkot Bengkulu, yang tertuang pada Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 Tahun 2022. Ini, sebagai komitmen kepala daerah untuk merespon pemerintah pusat dimana ada grand design dari 2010-2025. Yang mana, seluruh pemerintah di Indonesia ini harus menerapkan SPBE dan kita sudah melakukan itu namun perlu di evaluasi sejauh mana efektifitasnya. (bkl/sit)

“Seorang ahli futuristik dan seorang ahli informatika, menyampaikan bahwa ternyata Covid-19 ini mempercepat akses digitalisasi. Karena semestinya, digitalisasi dunia ini baru 4 tahun atau 5 tahun ke depan. Tetapi saat ini, dipaksa sehingga kita sudah masuk pada era digitalisasi,” tegas Wali Kota Sutiaji.

Di era digitalisasi saat ini, menurut orang nomor satu di Pemerintah Kota Malang, harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai, digunakan untuk hal-hal yang salah. Tentu dengan digitalisasi apapun, akan dipermudah. Namun, tetap ada etika yang harus dijaga. Selain itu, penguatan literasi membaca juga penting untuk dikuatkan.

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Banyak anak muda saat ini yang mempunyai kreativitas. Potensi yang dimiliki, juga luar biasa,” terangnya.

Melalui kegiatan ini, Wali Kota Sutiaji mengajak anak muda agar tidak berpangku tangan. Diprediksi pada tahun 2050, nanti Indonesia akan masuk diurutan ke empat dalam kekuatan besar dunia. Indonesia akan masuk diantaranya negara-negara seperti Cina, Amerika dan India.

“Tidak menutup kemungkinan, Indonesia di tahun 2050 bukan urutan keempat tapi urutan ke satu. Karena ketiga negara tersebut, potensi alamnya jauh atau tidak sama dengan Indonesia,” katanya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Muhammad Nur Widianto, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa kegiatan tersebut digelar mengacu kepada laporan terbaru dari agensi marketing social platform manajemen media sosial HootSuite. Yaitu, lebih dari separuh penduduk di Indonesia, telah melek dan aktif menggunakan media sosial.

“Total dari 274 juta penduduk Indonesia, 170 juta diantaranya telah menggunakan media sosial. Artinya, penetrasinya sudah mencapai 61,8 persen. Ini menggambarkan betapa masifnya social media atau pemanfaatan internet,” terang Widianto.

Menurut Wiwid-sapaan akrab Kadiskominfo Kota Malang, penggunaan media yang digunakan untuk bekerja serta menjalin relasi dan menjalankan bisnis akan selalu didorong, karena memiliki nilai positif dan konstruktif. Jangan sampai, ini disalahgunakan dengan hal-hal yang tidak baik.

Selain itu, dirinya juga mengatakan, jika UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah mengenai literasi. Dimana, minat baca masyarakat sangat rendah. Sehingga, muncul adanya hoax yang tersebar dan dipercaya masyarakat luas.

“Indonesia minat bacanya masih diangka 0,001 persen. Itu artinya, dari 1 ribu orang, hanya 1 orang yang rajin membaca. Informasi yang mereka dapatkan biasanya melalui media sosial yang dipenuhi opini bukan fakta,” terangnya. (hms/cw2/sit)

Bagi Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, menilai kehadiran ratusan media massa itu dianggap pontensi luar biasa, dapat mendukung dan menopang agenda pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep. Untuk itu, Bupati Fauzi mengundang para pimpinan media massa di Aula Dinas PU dan Tata Ruang Pemkab Sumenep.

Dalam wawancara terpisah, Bupati Fauzi mengatakan, agenda pembangunan bisa tumbuh pesat ketika ditopang oleh santernya pemberitaan positif tentang Kota Sumenep. Orang luar daerah tidak akan tahu potensi apa saja yang dimiliki Sumenep, pemerintah sudah membangun apa saja untuk kemajuan Sumenep.

“Nah, peran itu tentu hanya media yang bisa menjalankan publikasi, dokumentasi dan pemberitaan yang dapat mengangkat nilai-nilai positif ke hadapan publik. Ketika informasi yang diterima masyarakat cenderung negatif, maka persepsi publik terhadap Sumenep pasti negatif,” beber Bupati Sumenep.

Makanya, Pemkab Sumenep menggandeng media massa untuk menggenjot program pembangunan, sektor pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Sebab, image Sumenep itu baik atau tidaknya tergantung seberapa jauh informasi diterima masyarakat.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Jika image Sumenep bagus, tentu wisatawan, investor dan pemerintah luar daerah akan berbondong-bondong untuk datang ke Sumenep. Image itu kan perlu dibranding. Desain untuk membranding kekayaan dan potensi Sumenep itu lewat produk kebijakan pemerintah. Hanya saja, agar strategi branding itu bisa sampai ke hadapan publik, butuh media untuk menyalurkan informasi itu,” ujar suami Nia Kurnia Fauzi itu.

Politisi PDIP ini menambahkan mau digelontor dana puluhan miliar pun untuk pembangunan, mau bikin even besar pun jika instrumen menyampaikan informasi minim, percuma saja. Sebab orang luar daerah takkan tahu jika Sumenep punya kekayaan dan potensi yang luar biasa.

“Jadi kita harus kompak. Urusan kebijakan strategi branding potensi Sumenep, itu pemerintah. Tapi urusan mengemas informasi atau berita, itu tugas teman-teman wartawan selaku pakarnya. Karena salah satu tugas media massa itu sebagai sarana dan corong pemerintah dan masyarakat agar informasi itu bisa diterima dan sampai ke masyarakat. Mari kita bersinergi membangun Sumenep bersama-sama,” paparnya.

Ditengah obsesi Bupati Sumenep yang menggebu-gebu untuk mendorong percepatan pembangunan, sejumlah pimpinan media menanyakan keseriusan Bupati Sumenep memikirkan kesejahteraan media massa. Sebab jika media dianggap mitra strategis pemerintah dalam memajukan Sumenep, harusnya nasib wartawan juga dipikirkan.

“Kita siap dorong laju pembangunan dari sisi publikasi pemberitaan. Tapi ingat support kita dari sisi pendanaan. Salah satunya anggaran publikasi media, porsinya dinaikkan. Medianya tumbuh subur, anggarannya melorot, kan repot,” ujar satu peserta yang hadir. (dan/edo/gie)

Masing-masing akademisi yang menjadi pembicara yaitu Panizza Allmark (Associate Professor, Edith Cowan University, Australia), Prof. Rachmah Ida, M.Com., Ph.D.( Universitas Airlangga, Surabaya), Prof. Dedy Mulyana, MA.,Ph.D., (Universitas Padjajaran, Bandung), serta Dr. Elizabeth Enriquez (University of The Philippines, The Philippines).

Paparan pertama disampaikan Panizza Almark selaku pembicara kunci yang memaparkan dampak selfie (swafoto) di lokasi-lokasi wisata terhadap masyarakat Indonesia di era digital.

Menurut dia, Indonesia yang memiliki jumlah pengguna facebook dan instagram terbesar keempat di dunia. Bahkan di Asia Pasifik yang menduduki peringkat pertama menjadikan dampak yang besar pula terhadap masyarakat di era digital saat ini.

“Sekarang pengguna media sosial memposting dan memberikan komentar maka akan berdampak besar pada dunia wisata, sebab mereka terpengaruh terhadap efek visual yang ditampilkan,” katanya.

Bahkan, guru besar komunikasi itu melihat ada beberapa lokasi wisata di Indonesia yang menyediakan spot khusus dan didesain semenarik mungkin untuk berswafoto (selfie), seperti di “Rabbit Town” , di Bandung, Jawa Barat.

Sementara di sisi lain, dunia akademik terancam oleh era digital, karena penyikapan yang salah kalangan akademis. Terjadi perubahan budaya akademik yang sangat signifikan, yakni budaya menulis dan membaca berubah menjadi budaya copy paste, budaya mengajar dan mendidik dalam tatap muka menjadi mengajar melalui online dan sebagainya. Tak hanya itu, penggunaan bahasa lebay dan non formal menjadi bahasa komunikasi sehari-hari. Bahkan dalam tataran formal, menjadi ambigu mana yang formal dan non formal.

Peserta menyimak pemaparan pemateri. (rhd)

Hal ini diungkapkan Ketua Panitia Dr. Mujianto, MPd, ketika disinggung tentang alasan diselenggarakannya Seminar Nasional Bahasa dan Sastra (senabasa) 2018, dengan mengangkat tema “Bahasa dan Sastra dalam Era Digital”, di Gedung Aula Teknik lantai 8 Polinema, Malang, Kamis (30/8/2018).

Meski konsentrasi Polinema pada bidang teknik, lanjut Mujianto, Polinema tetap dituntut mempelajari bahasa dengan baik dan baik, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa lainnya. Sebab fenomena penggunaan bahasa pada era digital saat ini perlu menjadi perhatian tersendiri.

“Peran Perguruan Tinggi harus bisa mengedukasi dalam memanfaatkan teknologi informasi, baik penggunaan bahasa dalam media sosial maupun komunikasi sehari-hari. Karena sifatnya universal, bukan hanya bahasa Indonesia, tapi internasional. Karena mau tidak mau harus mempunyai visi misi standar internasional, seperti pembuatan jurnal penelitian, jurnal linguistik terapan, dan lainnya, untuk menambah akreditasi dan standar World Class University,” tukas dosen pengampu Bahasa Indonesia dan Manajemen Telekomunikasi di Polinema ini.