Divisi Teknis KPU Kota Batu, Erfanudin,  mengatakan bahwa hasil Pemilu 2019 jika di telisik ke masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), masih ada kategori surat suara rusak atau keliru coblos. Sementara untuk jumlahnya, itu luar biasa.

“Jadi dari hasil Pemilu 2019, meskipun melebihi target nasional 81 persen hingga mencapai 87 persen, tetapi dari angka prosentase itu 20 persen masih ada kategori surat suara yang rusak,” terangnya.

Baca Juga :

Dari penilaian tersebut, menurutnya, realita yang terjadi pada Pemilu 2019 itu dianggap sebagai pekerjaan rumah untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang. “Kenyataan yang terjadi pada Pemilu 2019, ini menjadi pekerjaan rumah di Pemilu 2024. Ke depan, pekerjaan rumah ini akan disampaikan ke penyelenggara tingkat KPPS, apakah ini kategori konsep pemahaman yang kurang komprehensif ataukah ada hal lain yang belum diketahui,” jelasnya.

Padahal, jelas Erfanudin, konsep dari demokrasi prosedural setelah tahun 2014 meringankan beban dari penyelenggaraan Pemilu. “Saat Pemilu 2019, dilihat di masing-masing TPS memang partisipasi pemilih di atas 80 persen. Kalau dilihat lagi, sekitar 15 sampai 20 persen ada surat suara yang rusak akibat keliru coblos atau yang lain. Ini pekerjaan rumah, yang harus kita antisipasi saat Pemilu 2024,” jelasnya. (put/gie)

Kegiatan yang juga dihadiri Polres Batu, Organda, Kepala OPD hingga Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, di salah satu hotel Kota Batu, itu fokus untuk menutup semua jalan yang berlubang untuk memberikan keselamatan bagi pengendara yang melintas di Kota Batu.

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menjelaskan bahwa keselamatan pengguna jalan atau pengendara harus bisa terakomodir. Untuk itu, langkah utama harus ada dukungan dari insfratruktur.

“Untuk memberikan kenyamanan bagi pengendara serta pengguna jalan yang lain, harus ada dukungan insfratruktur. Jadi, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengakomodir keselamatan pemakai jalan dengan menutup jalan berlubang,” terangnya.

Terkait penambalan atau penutupan jalan berlubang, dirinya mengatakan, bahwa memang sudah prosedur anggaran. Yang artinya, anggaran yang ada tidak bisa langsung digunakan seenaknya. Tetapi harus melalui tahapan yang dilalui.

Baca juga:

“Untuk memberikan keselamatan bagi masyarakat pengendara, sebenarnya dengan menambal atau menutup jalan berlubang, itu sudah bentuk dukungannya. Dari pada, jalannya tetap berlubang,” paparnya.

Kendati demikian, tegasnya, semua dikembalikan kepada masyarakat lagi. Dimana, di saat jalan yang sudah bagus, diharapkan tidak seenaknya menggunakannya.

“Yang jelas, di sini masyarakat juga harus mendukung keselamatan bersama. Dan, setiap hari saya menegur Bina Marga untuk selalu mengecek jalan yang rusak. Supaya, tidak ada jalan berlubang di Kota Batu,” paparnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bina Marga (DPUPRBM) Kota Batu, Alfi Nurhidayat, mengatakan bahwa upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mengatasi jalan berlubang, maka setiap hari menurunkan tiga tim dengan masing-masing jumlah personil antara 5 sampai 6 orang. Sehingga, setidaknya setiap hari menangani tiga titik jalan berlubang di wilayah Kota Batu.

“Sesuai informasi yang masuk pada kami, baik itu melalui media sosial maupun tim di lapangan, dalam dua pekan ini, sudah 50 titik lebih jalan berlubang dan di itu sudah kita lakukan penambalan,” jelasnya.

Untuk perawatan jalan, jelasnya, dalam satu tahun dianggarkan Rp 7 miliar. Jumlah anggaran tersebut, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yang hanya Rp5 miliar. Sebelum penetapan anggaran, pihaknya juga sudah terlebih dahulu melakukan kajian harga bahan.

Sedangkan, anggaran tersebut hanya digunakan untuk melakukan perawatan jalan kota. Sehingga, jalan yang berstatus jalan provinsi seperti Jalan Raya Pendem, Jalan Ir. Soekarno, Jalan Pattimura, Jalan Dewi Sartika, Jalan Gajah Mada dan Jalan Trunojoyo wewenang pemeliharaan jalan berada di bawah kuasa Pemerintah Provinsi.

“Jumlah anggaran ada sedikit penambahan. Kami memprediksi adanya kenaikan harga bahan. Karena itu anggaran yang kami siapkan nilainya bertambah. Sehingga, ketika ada kekurangan jumlahnya tak terlalu signifikan,” ujar Alfi, kemarin.

Diketahui, berdasarkan data yang dihimpun dari DPUPRBM Kota Batu, total ruas jalan di Kota Batu mencapai 422 kilometer. Dengan panjang jalan provinsi 39 kilometer, panjang jalan kota 175 kilometer dam panjang jalan lingkungan 208 kilometer. (put/sit)

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menyampaikan KLHS RPJPD sangat penting guna menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan, hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Hari ini, kami membuka FGD sebagai penentuan isu strategis dalam rangka penyusunan KLHS RJPD tahun 2025-2045. Karena, perencanaan pembangunan daerah, isu lingkungan sangat penting untuk membangun daerah secara berkelanjutan,” terang Wali Kota Aries.

Baca Juga :

• Polemik Relokasi Pasar Gadang, DPRD Kota Malang Jadwalkan Panggil Diskopindag
• Sambut Ramadan, BRI Regional 13 Malang Gelar Bazar UMKM Binaan Plus Beragam Promo Menarik
• Soroti Gangguan Layanan Air, Komisi B DPRD Kota Malang Hearing Evaluasi Operasional WTP Sungai Bango
• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman

Pembangunan tanpa memahami isu lingkungan, tambah Pj Wali Kota, akan membawa bencana dan merugikan generasi penerus. Oleh karena itu, diharapkan penyusunan kajian ini benar-benar dilakukan dengan baik.

“Kajian ini akan membantu kita dalam pengambilan keputusan yang lebih sistematis terutama terkait aspek lingkungan. Mencegah terjadinya kesalahan investasi serta melindungi aset-aset dan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga menjamin pembangunan benar-benar berkelanjutan,” tegas Aries.

Di tempat yang sama, Kepala DLH Kota Batu, Aries Setiawan, mengatakan digelarnya FGD itu menjadi salah satu instrumen untuk penentuan RPJPD. Kendati demikian, sebelumnya dilakukan dulu KLHS dengan menyusun isu strategis yang akan masuk di RPJPD.

“Dari forum ini isu strategis mana yang diprioritaskan apakah itu masalah sampah, pembangunan maupun kualitas air dan lainnya yang di kaji dalam KLHS. Kemudian, nanti membentuk Pokja yang bertugas verifikasi isu-isu strategis itu sebagai bahan dimasukkan ke RPJPD tahun 2025 sampai 2045,” jelasnya.

Penyusunan RPJPD ini, tegasnya, harus selesai pada 2024. Karena, tahun 2025 akan difungsikan oleh kepala daerah Kota Batu yang baru sebagai pedoman kebijakan.

“Jangan sampai, nanti sudah ada kepala daerah tetapi belum memiliki pedoman kebijakan. Jadi, target kami RPJPD ini selesai tahun 2024 nanti. Karena, ini sebagai pedoman kepala daerah yang baru tahun 2025,” paparnya. (put/sit)

Dalam FGD yang diinisiasi dan dimoderatori langsung oleh Kepala KPwBI Jember, Yukon Afrinaldo, Bupati Hendy memaparkan berbagai potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Jember.

Begitu juga, Wakil Bupati Bondowoso, Irwan Bachtiar Rachmat, yang juga memaparkan berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Bondowoso. Dari potensi wisata yang dimiliki kedua daerah, kemudian dikolaborasikan menjadi satu paket wisata yang menarik.

Baca juga:

• Polemik Relokasi Pasar Gadang, DPRD Kota Malang Jadwalkan Panggil Diskopindag
• Sambut Ramadan, BRI Regional 13 Malang Gelar Bazar UMKM Binaan Plus Beragam Promo Menarik
• Soroti Gangguan Layanan Air, Komisi B DPRD Kota Malang Hearing Evaluasi Operasional WTP Sungai Bango
• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman

Bupati Jember yang juga Ketua Korwil Jawa Timur Assosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), mengatakan dukungan penuh terhadap kerja sama daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. “Sebagai Ketua Korwil Jatim APKASI, saya mempunyai kewajiban untuk mewujudkan kerja sama Antar Daerah (KAD), kolaborasi Jember-Bondowoso di sektor pariwisata. Tentunya, ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi perekonomian warga kita,” ujar Bupati Hendy.

Dirinya juga menyampaikan, mengenai intruksi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk memutar uang di daerah, dalam kerja sama melalui sektor wisata. Bupati Hendy juga menyampaikan pesan dari Menteri Parekraf, Sandiaga Salahuddin Uno, untuk menyukseskan Program Bangga Berwisata di Indonesia.

“Dengan menjalankan Program Bangga Berwisata di Indonesia, sesuai pesan dari Menparekraf Sandiaga Uno, kita putar duit kita di daerah kita sendiri dalam hal ini di Jember dan Bondowoso, melalui kolaborasi sektor wisata ini,” ujarnya.

Untuk program pertama dalam pengembangan wisata Jember-Bondowoso, Bupati Hendy menawarkan wisata aviasi. Dirinya menjelaskan, wisata aviasi ini menawarkan sensasi baru dalam menikmati keindahan alam Indonesia.

“Dalam wisata aviasi ini, pelancong dapat menikmati keindahan alam dari atas atau udara. Wisatawan bisa berangkat dari Bandara Notohadinegoro Jember, dengan menaiki pesawat Cessna. Kemudian, terbang menikmati keindahan Kawah Wurung, Gunung Pyramid, Pantai Bandealit dari langit. Ini belum ada dan pasti sensasinya berbeda,” ujar Bupati Hendy.

Wabup Bondowoso, Irwan Bachtiar Rachmat, dalam kesempatan itu mengamini dan mendukung terlaksananya wisata aviasi tersebut. Dirinya menjelaskan, bahwa Bondowoso memiliki potensi wisata yang menarik yaitu Wisata Cikasur di Gunung Argopuro.

“Bondowoso juga memiliki potensi wisata di sebelah Barat. Di Gunung Argopuro, itu terdapat Wisata Cikasur. Namun belum kami eksplor, karena saat ini masih dalam taraf pemetaan. Sehingga, wisata aviasi ini dapat mendarat di Cikasur, karena di sana landasannya sudah ada,” ujar Wabup Bondowoso, Irwan. (kom/rio/gie)

Bupati Blitar, Rini Syarifah, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa sepanjang tahun 2022 banyak sekali dikeluarkan kebijakan nasional tentang katalog elektronik. Seperti, Instruksi Presiden, Surat Edaran Bersama Mendagri dan Kepala LKPP, surat edaran Kepala LKPP hingga surat edaran KPK.

“Program nasional ini didukung penuh oleh Pemkab Blitar dengan mengeluarkan kebijakan daerah untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Khususnya, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi melalui e-purchasing pada katalog elektronik lokal Kabupaten Blitar,” kata Bupati Rini Syarifah.

Mak Rini-sapaan akrab Bupati Blitar, juga menyambut baik dan optimis pelaksanaan Katalog Elektronik Lokal (e-Katalog) di Kabupaten Blitar, pada akhirnya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. “Jika semua sudah memanfaatkannya, saya optimis semua pelaku usaha termasuk petani akan bersemangat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksinya. Karena secara tidak langsung, ini sebagai stimulus bagi mereka. Mari terus kita dorong mereka untuk masuk dalam katalog elektronik lokal Kabupaten Blitar agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat,” jelasnya

Baca juga:

• Polemik Relokasi Pasar Gadang, DPRD Kota Malang Jadwalkan Panggil Diskopindag
• Sambut Ramadan, BRI Regional 13 Malang Gelar Bazar UMKM Binaan Plus Beragam Promo Menarik
• Soroti Gangguan Layanan Air, Komisi B DPRD Kota Malang Hearing Evaluasi Operasional WTP Sungai Bango
• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman

Bupati Rini Syarifah menambahkan, bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar juga mengeluarkan kebijakan daerah yang menghimbau kepada perangkat daerah untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Khususnya, produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui e-purchasing pada katalog elektronik lokal Kabupaten Blitar.

“Mulai dari beli hotmix, Mamin, batik, udeng, alat-alat kebersihan seperti gayung, ember, cikrak, PC, printer dan lainya. Bahkan bahan pokok seperti beras, garam, gula, daun pisang, daun jeruk, seledri, wortel, terong dan tauge juga saya minta untuk beli melalui katalog elektronik,” terangnya.

Orang nomor satu di Pemkab Blitar ini berharap, tahun 2023 ini transaksi katalog elektronik lokal di Kabupaten Blitar, semakin meningkat. Khususnya penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi. Pemkab Blitar akan terus berupaya memberikan pendampingan agar ke depan diharapkan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi yang ada dapat menjadi binaan perangkat daerah.

“Perlu kami sampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar mengadakan kegiatan Sambang Desa dimana sebagai upaya menggiatkan pelaksanakan program One Village One Product (OVOP). Ini dengan tujuan mendorong setiap desa agar mempunyai produk unggulan. Diharapkan produk-produk tersebut nantinya dapat masuk dan dibeli melalui katalog elektronik lokal Kabupaten Blitar,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dr Hendar Prihadi, mengatakan bahwa e-Katalog Lokal berfungsi sebagai etalase bagi UMKM dan Koperasi untuk memajang produk terbaik dan segera dibeli oleh pemerintah daerah. “Kami mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Blitar dalam penggunaan katalog elektronik lokal. Luar biasa Kabupaten Blitar sudah menerapkan katalog lokal dan hasilnya seperti dipaparkan Ibu Bupati tadi cukup baik,” kata Dr Hendar Prihadi.

Dirinya menambahkan, dengan e-Katalog lokal pengadaan barang jasa bisa dilakukan dengan baik dan benar efisien transparan serta cepat. “Kunci pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan pemerataan ekonomi ke daerah-daerah. Salah satu yang menjadi prioritas adalah pemakaian produk dalam negeri dan keterlibatan UMKM dan koperasi,” imbuhnya.

Hendar berharap, ke depan katalog lokal dapat semakin optimal dan membawa kemajuan untuk Kabupaten Blitar. “Jika dilihat potret ini, menurut saya Blitar pemakaian katalog terutama di sisi konstruksi bisa ditiru oleh kabupaten/kota lain,” paparnya. (jar/sit/adv)

“Tujuan FGD bersama OPD yang ada lingkungan Pemkot Batu, ini adalah diskusi kelengkapan data. Pengecekan data apakah sudah lengkap dan sesuai,” terang Parjan, Selasa (14/02/2023) tadi.

Mengapa kegiatan itu dilaksanakan, ujarnya, bahwa jadwal yang sudah disepakati Kota Batu dalam angka ini tanggal 28 Februari 2023. Artinya, pada tanggal tersebut semua data harus terbaru dan sudah tayang di website milik BPS Kota Batu.

Untuk tahap awal (hari ini), menurut Parjan, dilakukan diskusi. Tapi sebelumnya dari masing-masing OPD berkomitmen setiap tahun untuk melengkapi data dengan tepat dan akurat.

Baca juga :

• Polemik Relokasi Pasar Gadang, DPRD Kota Malang Jadwalkan Panggil Diskopindag
• Sambut Ramadan, BRI Regional 13 Malang Gelar Bazar UMKM Binaan Plus Beragam Promo Menarik
• Soroti Gangguan Layanan Air, Komisi B DPRD Kota Malang Hearing Evaluasi Operasional WTP Sungai Bango
• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman

“Sekarang lagi dilakukan diskusi pengecekan dari data masing-masing OPD itu akan dikroscek apakah sudah benar. Nanti diakhir diskusi ini akan dilakukan penetapan daftar data. Artinya, kalau sudah penetapan sudah benar dan dinas itu harus bertanggung jawab karena sudah ditetapkan,” jelas Parjan.

Tentunya FGD bersama OPD Pemkot Batu tersebut, tambahnya, bertujuan sesuai dengan Perpres tahun 2019 yaitu menuju satu data Indonesia. Ketika menuju satu data Indonesia harapannya data itu cuma satu. Sehingga, kebijakan ke depan pengambilan data mengacu ke satu data itu.

Dari 38 OPD yang berada di Pemkot Batu, lima OPD diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Diskominfo, Bapelibangda dan DBKSDM sudah menyatakan kelengkapan datanya.

“Harapannya hari ini selesai semua. Tapi, kalau memang belum satu dua hari ini harus selesai. Karena tanggal 28 Februari 2023 sudah rilis dengan data yang baru,” ujarnya.

Sekedar diketahui, pada tanggal 28 Februari 2023 nanti, dari hasil FGD dengan OPD Pemkot Batu, website BPS akan menayangkan data terbaru kondisi Kota Batu. Misalnya, angka pengangguran, kemiskinan, data pertanian dan lainnya. (put/sit)

Diketahui, peran strategis pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam pembangunan, diantaranya untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian baik nasional maupun daerah. Porsi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terus meningkat, tentunya menuntut meningkatnya transparansi penggunaan anggaran dalam rangka menjamin pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

“Maka dari itu, perlunya dilakukan perencanaan, pengendalian serta pengawasan yang baik atas setiap penyelenggaraan kegiatan pemerintah,” ungkap Sekda Edy, saat dikonfirmasi Rabu (18/01/2023) siang.

Dalam perencanaan, tambahnya, kebutuhan merupakan pintu awal dari rangkaian proses pengadaan barang dan jasa. Oleh karena posisinya sebagai entry point, perencanaan kebutuhan ini memiliki posisi strategis dan sangat menentukan dalam keberhasilan baik proses maupuan hasil dari pengadaan.

Baca juga:

• Polemik Relokasi Pasar Gadang, DPRD Kota Malang Jadwalkan Panggil Diskopindag
• Sambut Ramadan, BRI Regional 13 Malang Gelar Bazar UMKM Binaan Plus Beragam Promo Menarik
• Soroti Gangguan Layanan Air, Komisi B DPRD Kota Malang Hearing Evaluasi Operasional WTP Sungai Bango
• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman

“Perencanaan pengadaan sekurang-kurangnya memuat ruang lingkup kegiatan, analisa pasar penyedia barang jasa, identifikasi resiko dan penentuan metode pengadaan. Sedangkan risiko dalam sebuah proyek pembangunan, adalah segala hal yang memiliki pengaruh terhadap timeline proyek, performance maupun budget,” imbuhnya.

Masih terang Edy, ada beberapa jenis resiko yang meliputi biaya yang menyebabkan proyek selesai melebihi anggaran, penjadwalan yang mungkin bisa menyebabkan proyek tertunda, kemudian performance yang beresiko menghasilkan hasil yang tidak sesuai dengan spesifikasi proyek. Kondisi ini, menuntut pengelola kegiatan untuk lebih berperan aktif dalam pengawasan sebagai bentuk pengendalian.

“Auditor internal juga harus dapat melakukan peringatan dini sebagai upaya pencegahan timbulnya kerugian keuangan negara dan sebagai bentuk quality assurance dalam proses pengadaan barang dan jasa,” jelas Edy.

Kemudian, sambungnya, soal pengadaan barang dan jasa yang menggunakan kontrak tahun tunggal. Dimana, seluruh pekerjaan tersebut harus sudah diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran. Padahal kontrak merupakan bagian penting dan memiliki resiko apabila tidak diperdalam di sisi praktek lapangan.

Berbagai macam permasalahan pengadaan barang dan jasa sebagian besar, bermula dari lemahnya manajemen kontrak. Dimulai dari lemahnya penyusunan rancangan kontrak yang kurang tepat dan proses pengendalian kontrak yang belum dilaksanakan secara optimal.

“Dari sinilah, permasalahan yang sering terjadi yaitu banyak pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang ternyata tidak atau belum selesai sedang kontrak pelaksanaan pekerjaan telah berakhir,” tegasnya.

Menjadi lebih ruwet, paparnya, apabila pengendalian kontrak para pihak tidak dilakukan dengan baik. Sehingga, mendekati masa berakhir kontrak yang juga bertepatan dengan akhir tahun anggaran.

“Oleh karenanya, pengendalian yang baik terhadap kontrak pengadaan, mutlak diperlukan untuk meminimalisir terjadinya resiko pengadaan barang/jasa,” tambah Edy.

Focus Group Discussion (FGD) perencanaan dan mitigasi resiko pada pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Trenggalek tahun 2023 ini, diikuti sebanyak 68 orang peserta yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OPD sebanyak 50 orang dan Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas sebanyak 18 orang. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, resiko-resiko yang dapat ditimbulkan dalam proses pembangunan fisik di Kabupaten Trenggalek dapat diminimalisir.

“Tentunya, dengan diminimalisasi target pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan perekonomian masyarakat dapat tercapai,” paparnya. (mil/sit)

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan bahwa evaluasi itu dilakukan untuk menyongsong jelang Nataru. Sehingga, kewaspadaan dan kondusifitas Kota Malang harus tetap dijaga. Terlebih, para Aremania yang tiap minggu kini menyampaikan aspirasinya.

“Ini kita kumpulkan semuanya. Kita harus tetap waspada dan mudah-mudahan tetap kondusif serta aspirasi dari para Aremania itu juga supaya tidak mengganggu stabilitas di Kota Malang,” terang Wali Kota Sutiaji.

Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang meminta, agar para Aremania bisa menyampaikan aspirasinya dengan baik dan tidak mengganggu lingkungan. Apalagi, jika harus membuat arus lalu lintas macet total.

“Saya minta kepada masyarakat semua, kalau menyampaikan aspirasinya baik-baik saja. Jangan sampai mengganggu lingkungan. Saya yakin, bahwa saudara-saudara yang melakukan aspirasi itu tujuannya baik. Tapi nanti khawatirnya, ada orang-orang yang tidak menghendaki kebaikan itu,” tuturnya.

Baca juga :

• Polemik Relokasi Pasar Gadang, DPRD Kota Malang Jadwalkan Panggil Diskopindag
• Sambut Ramadan, BRI Regional 13 Malang Gelar Bazar UMKM Binaan Plus Beragam Promo Menarik
• Soroti Gangguan Layanan Air, Komisi B DPRD Kota Malang Hearing Evaluasi Operasional WTP Sungai Bango
• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan jika FGD tersebut memang rutin dilakukan. Karena Kota Malang saat ini, dinamika sosialnya adalah aspirasi Aremania. Maka diharapkan, masyarakat bisa menghargai masing-masing kegiatan yang dilakukan orang lain dan tidak mengganggu.

“Kita pemerintah, sebenarnya mengharapkan bisa menjadi penghubung dan titik tengah. Monggo sama-sama menjalankan aspirasi masing-masing, berkegiatan masing-masing, tapi jangan ada yang mengganggu kebebasan orang lain,” ucap Made.

Lebih lanjut dikatakan, jika aksi terus berlangsung dengan turun ke jalan, maka akan mengganggu perekonomian. Jalan macet dan para pelaku ekonomi bisnis akan terganggu. Karena menurutnya, fasilitas umum itu milik bersama bukan hanya kelompok.

“Kalau ini terus berlangsung, saya rasa akan mengganggu bisnis ekonomi, yang berjalan di hari Minggu. Dimana, mereka mengharapkan bisa menambah penghasilan, malah terganggu dengan kegiatan ini. Karena Fasum itu milik bersama bukan hanya kelompok. Sehingga, fasum itu bisa dinikmati bersama,” ujarnya.

Terlebih, dikatakan Made, jika Kota Malang saat ini juga sudah masuk ke dalam daftar lima besar nasional, kota macet. Dengan kegiatan seperti itu, menurutnya juga makin memperparah kelemahan Kota Malang, dari sisi kemacetan. (rsy/sit)

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi pendangkalan dan sedimentasi, pihaknya sudah melakukan upaya revitalisasi Danau Ranupani, dengan cara normalisasi dan beberapa kegiatan pembersihan Gulma Salvinia Moelsta. “Kami sudah merencanakan revitalisasi danau. Kita keruk danaunya, normalisasi danau, kemudian bagaimana kalau ada hujan, air yang turun lumpurnya tidak masuk langsung ke danau. Sehingga, tidak terjadi sedimentasi,” ujar Bupati Lumajang.

Hanya saja, tambah Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang, hal tersebut dirasa kurang mampu jika kondisi tidak ada upaya jangka panjang yang dilakukan. Upaya lain tersebut, yakni merubah pola tanam pada lahan pertanian.

Dari proses diskusi yang cukup panjang pada FGD tersebut, disepakati beberapa hal. Yaitu, mendorong pola pertanian dan tata lingkungan di sekitar Danau Ranupani, yang berpedoman pada mitigasi bencana, ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Serta, melakukan pengelolaan kawasan Ranupani, dengan pendekatan berbasis

Baca juga :

• Polemik Relokasi Pasar Gadang, DPRD Kota Malang Jadwalkan Panggil Diskopindag
• Sambut Ramadan, BRI Regional 13 Malang Gelar Bazar UMKM Binaan Plus Beragam Promo Menarik
• Soroti Gangguan Layanan Air, Komisi B DPRD Kota Malang Hearing Evaluasi Operasional WTP Sungai Bango
• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman

lanskap dan mengedepankan solusi permanen melalui konsolidasi lingkungan, konsolidasi infrastruktur. Serta, konsolidasi sumber daya manusia yang dilakukan bersama oleh para pihak.

Cak Thoriq berharap, dengan kesepakatan dari hasil diskusi tersebut, semua pihak saling bekerjasama melakukan langkah-langkah serta aksi nyata. “Ini harapannya segera ada aksi. Sehingga, segera dilakukan percepatan,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar TNBTS, C Hendro Widjanarko, menyebut banyak persoalan yang harus diselesaikan untuk menata Ranupani ke arah yang lebih baik. Dirinya berharap, melalui FGD akan terjalin komunikasi dan sinergi baik dari pemangku kebijakan maupun masyarakat. Sehingga, bisa berdampak pada optimalnya program pembangunan dan tata kelola di kawasan Ranupani.

“Forum semacam ini sangat perlu, untuk menjalin sinergi dan kolaborasi untuk menata masa depan Ranupani yang kita cintai. Mari sama-sama kita bekerja bersama, saya kira kita akan berhasil,” ujarnya.

Selain itu, dirinya berharap setelah dilakukan FGD, akan ada hasil dan aksi nyata yang dilakukan untuk mendorong masyarakat Ranupani untuk bersama menata kehidupan yang lebih baik. (kom/adi/sit)