Wakil Dekan 3 FISIP UB, Dr Bambang Dwi Prasetyo, berharap mahasiswa FISIP yang sudah berprestasi tahun 2021 lalu, mampu menularkan kemampuannya kepada adik tingkat masing-masing. “Bagi anda yang sudah berhasil mencatatkan prestasi, tolong kalian bisa membimbing adik-adik kalian,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (11/02/2022).

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Tidak hanya itu, dirinya juga yakin dengan prestasi yang dicatatkan mahasiswa FISIP saat ini, bisa menjadi portofolio bagus untuk masa selanjutnya. “Saya paham, bagaimana beratnya kawan-kawan mahasiswa ikut lomba dan bagaimana kalian mempersiapkan semuanya. Tapi tentu, prestasi ini akan jadi portofolio kalian dan kebanggaan kalian,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu peraih awarding mahasiswa berprestasi, Ferdian Candra Maulana, mengapresiasi pemberian penghargaan tambahan oleh pihak FISIP UB. “Melalui acara seperti ini kami sebagai mahasiswa merasa sangat dihargai dengan prestasi yang kami dapatkan,” ucapnya.

Pria yang juga Joko Kabupaten Malang ini berharap, acara seperti ini bisa tetap dilakukan dan konsisten dilakukan agar mahasiswa terpacu untuk terus berprestasi. “Sekali lagi, terima kasih atas acara ini dan semoga tetap berlanjut dan konsisten,” papar Ferdian. (cw2/sit)

Hal tersebut disampaikan oleh Ahli Kebijakan Sosial FISIP UB, Dr. M. Lukman Hakim, SIP. M.Si., Ahli Politik FISIP UB, Habibi Subandi, SIP. MA., dan Ahli Komunikasi Pembangunan, Abdul Wahid, M.A., melalui hasil risetnya yang bekerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) kepada Memontum.com dan awak media lain, Kamis (30/12/2021).

Ketua Tim Penelitian, M Lukman Hakim tersebut menyampaikan bahwa sensus penduduk sejatinya harus dilakukan per orang. “Kalau datanya bisa diketahui per orang maka datanya akan valid. Tentunya diketahui juga kategorisasinya,” kata Lukman.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Lukman juga menceritakan, bahwa dalam penelitiannya mendapatkan keluhan dari beberapa kepala desa yang mengeluhkan akan data tidak akurat dalam pemberian bantuan pengentasan kemiskinan. “Kami juga mendorong adanya definisi kemiskinan yang dikeluarkan oleh penduduk miskin, bukan lagi dari akademisi maupun kementrian. Karena, seperti kita lihat contohnya di Bojonegoro, rumahnya tergolong jelek, akan tetapi belum dinyatakan miskin, karena dibelakang rumahnya memiliki lahan pohon jati yang banyak dan luas,” imbuhnya.

Kepala Program Studi S3 Sosiologi FISIP UB ini juga mengatakan, beragam stimulus dan bantuan pemerintah pada masyarakat selama pandemi belum mampu mengentaskan kemiskinan. “Bahkan, pandemi disebut sebagai kondisi yang turut memunculkan kemiskinan ekstrim baru,” tambah Lukman.

Sementara, Peneliti yang lain, Habibi Subandi, menyebut pemilihan kabupaten ini berdasarkan Permenkeu. Yaitu peraturan berisi info tentang daerah yang presentase penduduk miskin paling tinggi di Jatim.

“Kami melakukan riset ini mulai dari bulan November sampai Desember. Tujuan riset ini adalah verifikasi dan validasi data kemiskinan,” jelasnya. (cw1/sit)

Akademisi Universitas Brawijaya sekaligus Pengamat Politik Tri Hendra Wahyudi mengatakan dirinya merasa miris karena mayoritas warga Malang akan menerima politik uang saat pilkada berdasarkan hasil survey yang dilakukan. Survey yang dilakukannya, menunjukkan 43,3 % warga akan menerima uang (money politic).

“Saya merasa miris. Karena dari hasil survey kami, mayoritas yaitu 43,3 % warga menyatakan akan menerima uang (money politics), tapi tidak mempengaruhi pilhan politik. Selanjutnya masyarakat yang bisa dipengaruhi politik uang 20,9% dan yang menolak tegas politik uang sebesar 34,6%,” tutur Tri Hendra Wahyudi, kemarin.

Tri Hendra mengungkapkan, setidaknya ada tiga point solusi meminimalisir praktik politik uang. Yakni pertama, perlunya dilakukan sinergisitas penegakan hukum pidana pemilu, oleh Bawaslu dan polisi. Baik bagi pelaku berupa penjara, maupun calon yang terbukti melakukan politik uang berupa diskualifikasi dari kepesertaan pemilu. Kedua, maksimalisasi calon agar mampu dan berhasil dalam membangun kedekatan emosional dengan konstituen.

“Solusi ketiga adalah untuk jangka panjang, perlu dijalankan sosialiasi yang terus menerus oleh penyelenggara pemilu dan akademisi ke masyarakat, tentang dampak buruk money politics bagi demokrasi yang bisa memicu meryeruaknya korupsi,” pungkas Tri Hendra. (yan)