Hal tersebut disampaikan oleh Ahli Kebijakan Sosial FISIP UB, Dr. M. Lukman Hakim, SIP. M.Si., Ahli Politik FISIP UB, Habibi Subandi, SIP. MA., dan Ahli Komunikasi Pembangunan, Abdul Wahid, M.A., melalui hasil risetnya yang bekerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) kepada Memontum.com dan awak media lain, Kamis (30/12/2021).

Ketua Tim Penelitian, M Lukman Hakim tersebut menyampaikan bahwa sensus penduduk sejatinya harus dilakukan per orang. “Kalau datanya bisa diketahui per orang maka datanya akan valid. Tentunya diketahui juga kategorisasinya,” kata Lukman.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Lukman juga menceritakan, bahwa dalam penelitiannya mendapatkan keluhan dari beberapa kepala desa yang mengeluhkan akan data tidak akurat dalam pemberian bantuan pengentasan kemiskinan. “Kami juga mendorong adanya definisi kemiskinan yang dikeluarkan oleh penduduk miskin, bukan lagi dari akademisi maupun kementrian. Karena, seperti kita lihat contohnya di Bojonegoro, rumahnya tergolong jelek, akan tetapi belum dinyatakan miskin, karena dibelakang rumahnya memiliki lahan pohon jati yang banyak dan luas,” imbuhnya.

Kepala Program Studi S3 Sosiologi FISIP UB ini juga mengatakan, beragam stimulus dan bantuan pemerintah pada masyarakat selama pandemi belum mampu mengentaskan kemiskinan. “Bahkan, pandemi disebut sebagai kondisi yang turut memunculkan kemiskinan ekstrim baru,” tambah Lukman.

Sementara, Peneliti yang lain, Habibi Subandi, menyebut pemilihan kabupaten ini berdasarkan Permenkeu. Yaitu peraturan berisi info tentang daerah yang presentase penduduk miskin paling tinggi di Jatim.

“Kami melakukan riset ini mulai dari bulan November sampai Desember. Tujuan riset ini adalah verifikasi dan validasi data kemiskinan,” jelasnya. (cw1/sit)

Hal ini diungkapkan oleh Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr Rinekso Kartono M.Si, dalam forum Diskusi Panel bertema Mengawal Demokrasi Pemilukada Serentak Tahun 2018 di Aula BAU, Rabu (20/12/2017). Hadir dalam acara tersebut mahasiswa FISIP dari berbagai program studi seperti Ilmu Komunikasi, Ilmu Pemerintahan, Hubungan Internasional, Kesejahteraan Sosial, Sosiologi dan juga aktivis Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).

Rinekso memaparkan pentingnya memahami politik agar generasi muda dapat mengawal terselenggaranya Pemilukada 2018. Pemahaman terhadap politik yang baik dapat menghindarkan diri dari kegalauan demokrasi, seperti akan tetap pada demokrasi atau kembali layaknya saat reformasi. “Mahasiswa FISIP itu adalah orang yang harusnya lebih tau politik,” ujar Rinekso.

Selain Rinekso, Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Dr. Purwo Santoso, MA memaparkan tentang pentingnya universitas melibatkan diri secara empatik dalam mengawal demokrasi. “Mahasiswa perlu mengkritisi serta memposisikan diri ke dalam demokrasi. Mahasiswa juga harus siap dalam mendemokrasikan cara berpikir dengan mendefinisikan demokrasi sebagai persoalan yang sedang dihadapi,” urainya.

Pemilukada serentak 2018 ini menarik, istimewa dan juga rawan jika dibandingkan dengan jilid sebelumnya. Istimewa sebab melibatkan daerah di Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam dan budaya, yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Papua, dengan perkiraan jumlah pemilih 80-90 persen. Selain istimewa dan menarik, Pemilukada kali ini rawan konflik horizontal, intervensi asing dan intervensi politik dari pusat. (rhd/yan)