Itu karena, anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Arief Wahyudi, nampak menaikkan nadanya diakhir penyampaian pendapat. Anggota Komisi B itu, secara tegas mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, membongkar reklame di Monumen Pesawat Jalan Soekarno-Hatta (Soehat).

“Kami tekankan pada pemerintah atas pembangunan dan pemasangan reklame di Monumen Pesawat Soehat, agar dapat dilakukan pembatalan perizinan dan kerjasamanya dengan pihak ketiga,” tegasnya.
Hal tersebut ditekankan Arief, bukan hanya karena permasalahan dasar hukum. Teaapi juga ada suatu prinsip yang perlu diayomi dan dihormati.

Baca Juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Itu adalah monumen bersejarah. Monumen tersebut punya sejarah yang luar biasa bagi kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia,” ujarnya dengan nada tinggi.

Tidak hanya itu, Ketua Pansus Ranperda Penyelenggaraan Reklame itu, mengaku sangat ternyuh sebagai warga Bhumi Arema. Melihat melekatnya reklame salah satu produk rokok di monumen yang penuh dengan sejarah.

“Jika kita lihat itu seperti satu kesatuan antara monumen dan reklame. Sehingga, seolah-olah pesawat ini bagian dari reklame. Ini yang sangat disayangkan,” tambahnya.

Sehingga, Arief dengan tegas mengatakan bahwa Pemkot Malang harus membatalkan dan membongkar reklame tersebut. “Ini tidak bisa ditawar,” tegas Arief.

Sebagaimana diberitakan, reklame yang tidak berIMB itu, sebelumnya juga menjadi sorotan Pjs Sekda. Masalahnya, keberadaan reklame salah satu produk rokok tersebut, diketahui belum mengantongi IMB. Kontan saja, seluruh dinas pun tuai teguran keberadaan reklame yang terkesan dibiarkan ‘tebar Pesona’. (mus/ed2)

Berikutnya 26 anggota DPRD Kota Malang melaksanakan rapat paripurna anggota DPRD Kota Malang Rabu (9/5/2018) pagi. Agendanya menyampaikan pandangan akhir fraksi terhadap LKPJ Walikota Malang tahun 2017.

Hasil akhir pandangan delapan fraksi di DPRD Kota Malang menyetujui LPKJ Walikota Malang tahun 2017. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan Perubahan APBD Kota Malang tahun 2018.

Meskipun delapan fraksi DPRD Kota Malang menyetujui LPKJ Walikota Malang tahun 2017. F PDIP, F Gerindra, F PAN, F Hanura-PKS dan F PPP-Nasdem memberikan catatan khusus terhadap laporan akhir tahun dari Walikota Malang.

Bahkan F PPP-Nasdem memberikan 23 catatan atas LKPJ Walikota Malang tahun 2017. F Hanura-PKS juga kritis termasuk dengan F Gerindra dan F PDIP. Untuk diketahui bawasannya rapat paripurna anggota DPRD Kota Malang, Rabu (8/5/2018) pagi dipimpin oleh pimpinan sementara atau Plt Wakil Ketua DPRD Kota Malang.

Yaitu Choiroel Anwar (F Golkar), Abdurrohman dari (F PKB) dan Sony Yudiarto dari F Demokrat. Dari eksekutif hadir Pjs Walikota Malang DR Ir Wahid Wahyudi dan Sekda Kota Malang, Wasto serta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan undangan dari TNI-Polri serta mitra kerja Pemkot Malang.

Catatan strategis dari F PPP-Nasdem antara lain, menyoroti soal silpa APBD Kota Malang tahun 2017 sebesar Rp 400 miliar. Lalu mengkritisi soal PAD Kota Malang dari sektor retribusi parkir dianggap kurang maksimal pengelolaannya.

Pembangunan Pasar Gadang, Blimbing masih terkatung-katung. “LKPJ yang disampaikan pemerintah masih sama dengan LKPJ Walikota Malang tahun 2016. Selama tahun 2017 tidak ada capaian kinerja yang fonumenal bisa dibanggakan Pemkot Malang dan masyarakat,” tegas juru bicara F PPP-Nasdem Asyia Iriani.

Lalu dari F Hanura-PKS merekomendasikan soal perbaikan jalan berlubang sekaligus pelebaran pertigaan jalan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Pemkot Malang diminta menertibkan bangunan yang menutup gorong gorong serta menertibkan juru parkir di Kota Malang.

Pemkot Malang harus memperketat pengawasan bangunan gedung khususnya menertibkan bangunan yang belum ber IMB. “Hal lain pembinaan UMKM sebatas pelatihan saja. Tidak disertai bantuan modal dan strategi pemasarannya,” tegas juru bicara F Hanura-PKS Suhiarto.

Sebaliknya F PKB sebagai pendukung Walikota Malang non aktif H Mochammad Anton menilai selama tahun 2017 Pemkot Malang bisa menghadirkan 37 penghargaan. “Artinya Pemkot Malang sukses melaksanakan program pembangunannya,” sebut juru bicara F PKB Aji Mulyono.

Menanggapi catatan strategis dari anggota DPRD Kota Malang, Pjs Walikota Malang DR Ir Wahid Wahyudi menyatakan siap melaksanakannya. “Terimakasih kepada anggota DPRD Kota Malang sudah memberikan perhatian kepada Pemkot Malang. Kita segera mengumpulkan Kepala OPD untuk membahas rekomendasi dewan,” tegasnya.

Misalkan saja soal pengelolaan parkir di tepi jalan. Usulan anggota dewan sangat bagus membatasi jam parkir di tepi jalan. Untuk menghindari kemacetan lalu lintas termasuk dengan pelebaran jalan dan pemasangan trafic light.

“Khusus pembinaan UMKM kami akan berusaha membantu memberikan modal kerja, membantu menciptakan kemasan yang bagus sekaligus membantu pemasarannya. Salah satu potensi konsumen adalah mahasiswa di Kota Malang jumlahnya lebih 250 ribu jiwa,” tandas Wahyudi. (man/yan/adv)