Dalam keterangannya, Gus Farih-sapaan Ketua Fraksi PKB, menyampaikan bahwa pihaknya akan mengikuti dari suara masyarakat yang berkembang. Karenanya, jika yang diinginkan adalah penyegaran, maka suara itu akan disuarakan.

“Sementara ini, kami belum merapatkan secara resmi terkait dengan sikap fraksi. Tetapi, menurut saya secara pribadi, itu ikut suara masyarakat yang berkembang,” tegasnya saat dihubungi Memontum.com melalui sambungan telepon, Sabtu (17/09/2022) tadi.

Dikatakan Gus Farih, jika memang dengan pergantian Dirut nantinya dilakukan dengan harapan bisa membuat PDAM Perumda Tugu Tirta Kota Malang lebih baik, maka itu tidak masalah. Karena yang utama, adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Malang.

“Ketika ada penyegaran perubahan di struktur PDAM, harapannyakan bisa membuat PDAM itu lebih baik, dalam memberikan pelayanan. Karenanya, tetap suara masyarakat nanti yang akan menjadi bahan pertimbangan kami (fraksi, red) untuk memberikan sikap itu,” tambahnya.

Baca juga :

• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil
• Tahun Pertama Kepemimpinan Mas Dhito di Periode Dua, Berhasil Kuatkan Layanan Publik hingga Resmikan MPP
• THR ASN Belum Pasti Cair Awal Ramadan, Pemkot Malang Tunggu Dana Transfer Pusat
• Tiket KA Angkutan Lebaran 2026 Sudah Bisa Dipesan dan Telah Terjual 31 Persen

Lebih lanjut disampaikan, bahwa DPRD Kota Malang hanya bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Untuk kewenangan pencopotan Dirut, itu tetap berada di tangan pimpinan daerah Kota Malang.

“Kalau banyak yang menginginkan penyegaran itu, tentu akan kami suarakan dan kami sampaikan ke Wali Kota Malang, selaku pimpinan tertinggi. Karena yang bisa melepaskan (mengganti, red), adalah Pak Wali Kota. Kita cuma bisa sampaikan aspirasi dari masyarakat,” lanjutnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, menyampaikan bahwa pihaknya sebagai dewan hanya memberikan pengawasan terhadap kinerja dari perangkat daerah Kota Malang. Sedangkan kewenangan mengenai pencopotan jabatan Dirut tersebut, tetap berada pada pimpinan daerah Kota Malang. “Kewenangan untuk pencopotan tetap ada di Wali Kota. Yang terpenting sekarang, itu adalah kebutuhan air masyarakat bisa terpenuhi. Terutama, untuk mereka yang alirannya dari Sumber Pitu tersebut,” ujar Arief.

Bahkan, ujarnya, kajian baru dalam mengatasi permasalahan tersebut, juga sedang dilakukan. Yakni, dengan memanfaatkan air permukaan. Karena, bahwa sungai di Kota Malang, itu sangat banyak dan cukup bersih. Sehingga, nantinya bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Supaya kita bisa mandiri, tidak bergantung dengan PDAM, yang khususnya ada di Sumber Pitu. Kita manfaatkan air permukaan, karena sungai di sini juga banyak,” imbuhnya. (rsy/sit)

Proyek dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Batu, tersebut merupakan usulan dari serap aspirasi anggota dewan yang akrab disapa Kaji Bi. Kepada Momentum.com, dirinya menjelaskan bahwa tujuan peninjauan proyek dilakukan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan berjalan dengan baik.

“Hari ini saya meninjau pekerjaan dari Dinas PUPR. Pekerjaan ini adalah usulan konstituen, yang prosesnya sudah disetujui dalam usulan reses tahun lalu. Pekerjaan yang dilakukan saat ini, itu merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya yang belum sempat tercover karena keterbatasan anggaran di Pemkot Batu,” ujarnya.

Baca juga :

• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil
• Tahun Pertama Kepemimpinan Mas Dhito di Periode Dua, Berhasil Kuatkan Layanan Publik hingga Resmikan MPP
• THR ASN Belum Pasti Cair Awal Ramadan, Pemkot Malang Tunggu Dana Transfer Pusat
• Tiket KA Angkutan Lebaran 2026 Sudah Bisa Dipesan dan Telah Terjual 31 Persen

Ditambahkan Kaji BI, yang juga Ketua Fraksi PKB, ini bahwa dirinya berkomitmen untuk memperjuangkan dan mengawal usulan masyarakat, baik itu konstituen maupun masyarakat umum. Karena, hal ini memang menjadi tanggung jawabnya selaku wakil rakyat.

Ketua RT02 RW02, Agus P, yang turut mendampingi peninjauan merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Batu, atas perhatian yang diberikan. Terutamanya, anggota DPRD yang telah mengawal segala usulan dari warga saat dilakukan reses.

“Selaku pemangku wilayah di RT 02, saya berterimakasih pada Pemkot Batu dan Pak Haji. Selain pembuatan drainase, salah satu warga kami pada tahun ini juga mendapatkan satu perbaikan rumah melalui program renovasi rumah tidak layak huni,” tuturnya. (bir/gie)

“Kayutangan heritage ini proyek yang gagal, kedepannya tidak ada rencana sama sekali,” ucap Arif, Rabu (13/04/2022).

Diuraikannya, bahwa proyek gagal ini terjadi di pembangunan koridor tiga yang bermasalah. Lalu, pembuatan ornamen lampu yang menjadi sorotan masyarakat, karena mencontoh Malioboro. Selain itu, kawasan Kayutangan yang dibuka untuk obyek kongkow, menimbulkan kemacetan dikarenakan tidak ada perencanaan lokasi parkir.

Baca juga :

• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil
• Tahun Pertama Kepemimpinan Mas Dhito di Periode Dua, Berhasil Kuatkan Layanan Publik hingga Resmikan MPP
• THR ASN Belum Pasti Cair Awal Ramadan, Pemkot Malang Tunggu Dana Transfer Pusat
• Tiket KA Angkutan Lebaran 2026 Sudah Bisa Dipesan dan Telah Terjual 31 Persen

“Ini masih ada kesempatan untuk menata di koridor tiga. Diharapkan, karakter malangannya muncul seperti di Jembatan Majapahit,” imbuhnya.

Menurutnya, rencana Kawasan Kayutangan Heritage sebagai destinasi wisata, ini harus dipikirkan lagi untuk perencanaan kedepannya yang matang. Tentunya, dengan melakukan kajian dari berbagai aspek. Selain itu juga, agar bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar.

“Dapatnya apa, adanya Kayutangan Heritage ini? War, wer, wor (bunyi sepeda motor, red), motor tok. Ini harus dipikirkan lagi, agar lebih bermanfaat untuk masyarakat sekitar,” tegasnya. (cw2/sit)

Ketua Fraksi PKB, H Tolak Atin, mempertanyakan sumber anggaran ribuan paket sembako itu. Namun ia tidak mempersoalkan kegiatan positif bagi-bagi sembako, apalagi dilakukan di bulan suci Ramadan.

“Kegiatannya sih bagus, namun sumber anggarannya dari mana. Paket sembako ribuan yang diberikan kepada warga, dan sasarannya siapa,” jelas Tolak, panggilan akrab pria asal Kecamatan Kapongan ini.

Dia mengaku kaget mendengar kabar kegiatan itu dibiayai APBD yang melekat pada Dinas Sosial (Dinsos) Situbondo. Dikatakan di DPRD tak pernah tahu dan menyetujui anggaran tersebut. Ia mengaku banyak mendapat keluhan dari sejumlah kades, karena mereka sebagai implementasi program di tingkat desa merasa tak pernah dilibatkan.

“Kades banyak mengeluh, tiba-tiba ada kegiatan Bupati bagi-bagi sembako. Jangankan dilibatkan, pemberitahuan saja tidak ada ke Pemdes,” katanya.

Baca Juga:

• HUT Ke-49 SMAN 2 Situbondo Hadirkan Parade Prima Nusantara
• Merawat Persatuan dan Meneguhkan Perjuangan Umat Jadi Tema Harlah DPC PPP Situbondo
• BI Jember Award 2025 Beri Penghargaan untuk Banyuwangi di Kategori IHK dan Situbondo Non IHK

Dia pernah mempertanyakan anggaran sembako itu ke Dinsos yang disebut-sebut memfasilitasi kegiatan itu ke bawah. Namun, Kepala Dinsos, Samsuri, bilang itu bukan anggaran APBD tapi dari dana pribadi Bupati dan Wakil Bupati (Wabup).

“Ternyata kepala Dinsos bilang, itu dana pribadi Bupati Wabup. Saya tanya lebih jauh malah tidak tahu,” jelasnya.

Tolak juga sempat mengecek ke Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) soal rencana tender pengadaan sembako Ramadan, ternyata belum dilakukan. Pengakuan pihak ULP sempat ada koordinasi dari Dinsos adanya tender pengadaan sembako Ramadan.

Karenanya, Tolak meminta Bupati dan Wabup transparan menyampaikan kepada masyarakat terkait kegiatan bagi-bagi sembako Ramadan itu.

Beredar kabar di masyarakat, warga penerima disiapkan dan difasilitasi oleh partai politik (parpol) pengusung kemenangan Bupati Karna dan Wabup Khoirani. Sehingga sasaran penerima sembako itu, kuat mengarah hanya untuk para pendukung saat Pilkada 2020 lalu.

Sementara itu, Kepala Dinsos Situbondo, Samsuri, mengaku bahwa kegiatan bagi-bagi sembako Ramadan sumber dananya dari zakat mal Bupati Karna secara pribadi. Bukan dari APBD atau sumber keuangan daerah lainnya. Mengenai besaran nominalnya, dia mengaku tidak tahu.

“Untuk sasarannya para kaum duafa dan masyarakat Situbondo. Tempatnya ya sesuai kehendak Bupati,” jelas Samsuri, Rabu (21/04).

Dijelaskan pula, logo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo dalam bingkisan sembako itu karena melekat kegiatan Bupati dan Wabup, bukan pribadinya. (im/ed2)

Itu karena, anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Arief Wahyudi, nampak menaikkan nadanya diakhir penyampaian pendapat. Anggota Komisi B itu, secara tegas mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, membongkar reklame di Monumen Pesawat Jalan Soekarno-Hatta (Soehat).

“Kami tekankan pada pemerintah atas pembangunan dan pemasangan reklame di Monumen Pesawat Soehat, agar dapat dilakukan pembatalan perizinan dan kerjasamanya dengan pihak ketiga,” tegasnya.
Hal tersebut ditekankan Arief, bukan hanya karena permasalahan dasar hukum. Teaapi juga ada suatu prinsip yang perlu diayomi dan dihormati.

Baca Juga:

• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil
• THR ASN Belum Pasti Cair Awal Ramadan, Pemkot Malang Tunggu Dana Transfer Pusat
• Relokasi PKL Alun-Alun ke Jalan Merdeka Selatan, Pemkot Malang Siapkan Sistem Shift dan Pembatasan

“Itu adalah monumen bersejarah. Monumen tersebut punya sejarah yang luar biasa bagi kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia,” ujarnya dengan nada tinggi.

Tidak hanya itu, Ketua Pansus Ranperda Penyelenggaraan Reklame itu, mengaku sangat ternyuh sebagai warga Bhumi Arema. Melihat melekatnya reklame salah satu produk rokok di monumen yang penuh dengan sejarah.

“Jika kita lihat itu seperti satu kesatuan antara monumen dan reklame. Sehingga, seolah-olah pesawat ini bagian dari reklame. Ini yang sangat disayangkan,” tambahnya.

Sehingga, Arief dengan tegas mengatakan bahwa Pemkot Malang harus membatalkan dan membongkar reklame tersebut. “Ini tidak bisa ditawar,” tegas Arief.

Sebagaimana diberitakan, reklame yang tidak berIMB itu, sebelumnya juga menjadi sorotan Pjs Sekda. Masalahnya, keberadaan reklame salah satu produk rokok tersebut, diketahui belum mengantongi IMB. Kontan saja, seluruh dinas pun tuai teguran keberadaan reklame yang terkesan dibiarkan ‘tebar Pesona’. (mus/ed2)

Tidak sekedar mengulang kegiatan seperti yang sebelumnya, karena pada kenyataannya permasalahan di petani apel masih saja terjadi seperti tahun sebelumnya.

“Dinas Pertanian harus berani ambil langkah yang berani. Tidak sekedar copy paste, dari kegiatan sebelumnya. Namun, harus lebih fokus dan kongkrit untuk membantu petani,” jelasnya.

Permasalahan petani apel itu, tambahnya, kompleks sekali. Satu sisi areal lahan yang semakin terdesak oleh kebutuhan permukiman, kondisi alamnya juga turut mempengaruhi seperti cuaca ekstrem yang menyebabkan hasil panen tidak sesuai baik secara kualitas maupun kuantitas.

“Hal ini kalau dibiarkan lambat laun, bisa mengakibatkan petani enggan merawat tanamannya. Karena, tidak lagi memberikan masa depan (penghasilan yang mencukupi) karena selalu merugi,” tambahnya.

Sedangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, pria yang akrab disapa Kaji Bi ini, memberikan saran kepada Pemerintah Kota Batu, agar membuat suatu program terintegritas.

“Dispertan harusnya tidak hanya memberikan bantuan yang sifatnya global. Namun, bisa dengan cara lebih spesifik yaitu dengan membuat lahan percontohan milik salah satu petani untuk percobaan mengatasi penyakit mata ayam, kalau berhasil baru di buat program secara massal,” ungkapnya.

Kalau upaya tersebut juga tidak berhasil, paparnya, Dinas Pertanian bisa berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian maupun Kemenristek agar ada suatu kajian mendalam guna mengatasinya.

“Kita di DPRD siap kok, apabila dilakukan komunikasi dengan para pihak khususnya para petani, bahkan turun langsung melihat kondisi lahan apel milik petani,” pungkasnya. (bir/sit)

Memontum Situbondo – Kelangkaan dan melonjaknya harga Masker, pakaian hazmat atau alat pelindung diri (APD) dan lainnya sampai saat ini masih terjadi di berbagai daerah.

Padahal, Masker saat ini sangat dibutuhkan masyarakat dan pakaian hazmat wajib digunakan para tenaga medis yang berada di garis terdepan menangani virus Corona (Covid-19).

Untuk mengatasi persoalan itu, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) di Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu, merangkul semua pelaku UMKM dan IKM di Indonesia.

“Para pelaku UMKM dan IKM di daerah untuk memaksimalkan kreatifitasnya untuk memproduksi APD, Masker dan lainnya,” kata Nasim Khan saat dihubungi wartawan Memontum.com melalui WhatsAppnya, Senin (6/4/2020) siang.

Apabila pelaku UMKM dan IKM diberdayakan, kata Nasim Khan, tentu kebutuhan Masker dan APD di Indonesia bisa terpenuhi dan angka penyebaran Covid-19 dapat ditekan serta para pelaku UMKM dan IKM juga bisa terbantu usahanya.

Wabendum DPP PKB ini optimis pelaku UMKM dan IKM Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dengan cepat apabila didukung oleh seluruh sektor terkait.

“Hilangkan pikiran kepentingan golongan dan politik, saatnya kita bersatu untuk indonesia,” katanya.

Untuk itu, Bang NK, Sapaan akrab Nasim Khan meminta pemerintah segera memberikan pengetahuan dan bahan tambahan agar hasil produksi pelaku UMKM dan IKM bisa memenuhi standart SNI.

“Saya juga berharap semua pihak, khususnya pemerintah di kementerian bisa memberi pelatihan dengan maksimal dan membeli, mengambil hasil karya mereka semua sesuai standart umum,” ucap Bang NK.

Selama periode 2014 – 2019 lalu, dia dan tim NKI ikut mengawal dan menyerahkan bantuan baik pelatihan atau pun alat usaha kepada para pelaku UMKM, IKM dan Wirausaha pemula dari program – program Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian BUMN.

“Insyaallah mereka sekarang sudah terampil, sekarang kita berdayakan mereka untuk membuat masker, APD dan lainnya yang saat ini sangat dibutuhkan,” kata Bang NK.

“Alhamdulillah, sampai saat ini, NKI sudah membagikan Masker, Hand sanitizer, sembako dan vitamin ke masyarakat, kami juga sudah melakukan penyemprotan disinfektan ke berbagai daerah di Dapil kami,” kata Bang NK.

Putra daerah asal Dapil Jatim III (Situbondo, bondowoso dan banyuwangi) ini menyatakan akan membeli semua hasil karya Pelaku UMKM dan IKM asal dapilnya tersebut.

“Niatnya untuk kemanusian, untuk teman-teman UMKM (yang akan menjual Masker atau APD), bisa menghubungi Contact person NKI Instute (Nasim Khan Institute) atau mengirim pesan ke medsos kami, tweeter @nasimkhanNKI, Instagram, @nasim_khan_institue atau Facebook, Nasim Khan Institute,” ungkapnya.

Nantinya, kata Bang NK, Masker dan APD yang telah dibeli, akan disalurkan ke masyarakat di daerahnya secara gratis.

“Akan kami sebarkan dalam waktu secepatnya kepada seluruh masyarakat, kami akan bersenergi dengan pemerintahan kabupaten, TNI POLRI, DPC PKB Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso, teman – teman wartawan, LSM, Sahmasy, Perangkat desa serta komunitas-komunitas sosial binaan kita,” katanya.

Pada kesempatan ini, Bang NK juga mendorong pemerintah untuk menjajaki kerjasama bilateral dengan berbagai negara di seluruh dunia. Hal ini dilakukan agar Indonesia bisa memiliki alternatif ketika negara – negara yang sudah melakukan kerjasama dengan indonesia mengalami kendala, seperti kelangkaan barang, lonjakan harga atau kendala teknis lainnya.

“Selama ini kita hanya membuka hubungan dengan negara luar yang terbatas, jangan terpaku pada beberapa negara saja. Nah, ini penting, ke depan kita harus bisa membuka segala hubungan keluar, baik ekport import,” katanya.

Bang NK mengapresiasi pembebasan biaya listrik bagi pelanggan 450 VA dan diskon 50% untuk pelanggan 900 VA. Namun, dia juga meminta agar Menteri BUMN, Erick Thohir dan Dirut PLN untuk mempertimbangkan keringanan biaya listrik bagi pelanggan 1.300VA. Sebab, pelanggan golongan 1.300 VA jumlahnya sangat banyak dan mereka juga terdampak virus corona.

Bang NK, juga meminta seluruh rumah sakit, khususnya rumah sakit BUMN agar selalu menerima dan merawat pasien yang terjangkit maupun indikasi terkena virus corona. Serta melengkapi kebutuhan tenaga medis agar sesuai standart penanggulangan Covid19.

Nasim Khan juga mengajak seluruh masyarakat untuk disiplin menerapkan social distancing atau membatasi interaksi sosial untuk mencegah penularan virus Covid-19.

“Diharapkan masyarakat mulai sadar dan paham, ini untuk menjaga penyebaran Covid-19, karena semua ini adalah teguran, cobaan kita bersama,” harapnya. (im/oso)

Karena itu, Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi VI DPR RI Nasim Khan mendorong, agar semua agenda-agenda nasional ditunda dulu pelaksanannya. Semua fokus pada penanganan wabah Virus Corona yang sudah termasuk bencana non alam yang besar.

“Agenda nasional seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, Pekan Olahraga Nasional (PON), rencana Pemindahan Ibukota, dan agenda lainnya, sebaiknya ditunda dulu untuk sementara. Kita fokus menangani wabah Virus Corona,” ujar Nasim Khan saat dihubungi wartawan Memontum.com, Senin (30/3/2020).

Anggota DPR dari Dapil Jatim 3 (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso) ini menjelaskan, penundaan agenda nasional harus disiapkan teknis dan regulasinya, sehingga saat ini semua bisa kosentrasi ke penanganan Covid-19.

“Secara teknis nanti dibahas kembali oleh pemerintah, legislatif dan mitra masing-masing. Sebab yang mendesak saat ini adalah penanggulangan Covid-19,” tegasnya.

Nasim menyebut semua sektor harus ambil bagian dalam melawan Covid-19. Bukan hanya terkait tenaga kesehatan medis, namun juga sektor ekonomi, keamanan, pangan, politik, dan lain-lainnya.

Secara khusus, Nasim menilai harus ada langkah antisipasi lebih serius di sektor ekonomi yg sangat beresiko kedpn apalagi sampai terjadi krisis ekonomi. Terutama dalam mempersiapkan ketersediaan pangan agar tidak ada gejolak terkait pemenuhan kebutuhan pokok di masyatakat.

“Maka harus ada perencanaan matang terkait pemenuhan bahan pangan, pasar perdagangan, industri, koperasi semua harus maksimal. Apalagi sebentar lagi masuk bulan Romadhan kemudian lebaran. Harus disiapkan dari sekarang,” jelasnya.

Komisi VI DPR, jelas Nasim, akan melakukan kroscek kesiapan BUMN dalam menunjang program-program pemerintah, khususnya terkait pengadaan dan penyiapan kebutuhan untuk menangani bencana Covid-19.

Kepada pihak rumah sakit (RS) dan tenaga medis, Nasim mengapresiasi kesigapan mereka sebagai garda terdepan penanganan wabah Virus Corona.

Hanya saja, ia mengingatkan bahwa semua RS, terutama yang sudah ditetapkan sebagai RS rujukan harus mau menerima pasien ataupun yang diduga terjangkit Covid-19 juga RS yang lain.

“Rumah Sakit wajib bisa menerima pasien, jangan sampe ditolak seperti yang terjadi sekarang. Karena RS dan tenaga medis, apa pun kondisinya lebih mengerti dan bisa mengatasi masalah medis, walau memang sangat banyak risiko,” papar Nasim yang juga Wakil Bendahara Umum DPP PKB.

Ia menjelaskan, Gus Ami Ketum PKB serta jajaran saat ini terus mengintruksikan turun dan berkoordinasi mencari solusi terbaik dalam membantu pemerintah melawan Covid-19. Apalagi situasi saat ini semakin mengkhawatirkan dan penyebaran Virus Vorona semakin sulit dikontrol & diprediksi akan semakin meluas.

“Wabah Covid-19 tak bisa dibuat remeh, karena kedepan akan sangat mempengaruhi kondisi segala hal,” tegas Nasim Khan, Kapoksi Fraksi PKB di Komisi VI DPR, Wabendum DPP Kebangkitan Bangsa (PKB). (im/yan)

Dengan menggandeng sejumlah elemen seperti, Ansor, Banser, NU, Pemuda Pancasila Cabang Sumawe, Ikatan Mahasiswa Sumawe, Aremania Sumawe, Muslimat, Perempuan Bangsa, Sumawe Bersatu dan Pemdes Sumawe, ribuan masker tersebut dibagi-bagikan kepada warga yang berlalulintas baik yang berkendaraan roda dua, roda empat, tanpa terkecuali para pejalan kaki.

Sejumlah Elelemen berfoto Bersama. (sur)

Sesuai bagi-bagi masker, ratusan penggiat yang didampingi langsung Drs Sujono Kepala Desa Sumawe dan ustadz Abdul Aziz Mufti Pengurus MWC NU Sumawe ini melakukan penyemprotan di pasar Sumawe dan titik sasaran yang sudah diagendakan.

H Mahrus Ali Ketua Garda Bangsa Kabupaten Malang menjelaskan, pembagian masker kepada masyarakat ini untuk mengantisipasi penularan virus corona yang rentan terjadi bagi warga yang berlalulintas, pulang pergi dari daerah satu kedaerah lain.

“Giat kita hari ini bertujuan untuk menyelamatkan ribuan nyawa yang ada di negeri ini, khususnya bagi warga Kecamatan Sumawe.Karena jika bakti sosial ini dapat menyelamatkan satu nyawa,itu sama artinya dengan menyelamatkan ribuan nyawa.Itu karena ganasnya virus Corona yang dapat menyerang siapa saja dan dimanapun mereka berada, ” ungkap politisi PKB sekaligus anggota komisi 3 DPRD Kabupaten Malang ini dalam sambutannya.

Ditambahkan, mewakili teman-teman di Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, pihaknya sangat berterimakasih atas partisipasinya semua pihak yang dengan guyub rukun, tidak pandang bulu maupun golongan.

“Kita tetap bersatu padu dalam turut berpartisipasi memerangi corona ini, ” ulasnya.

Sementara itu, Drs Sujono Kepala Desa Sumawe mengungkapkan rasa termakasih atas kepedulian semua elemen untuk Desa Sumawe.

Disinggung, terkait adanya warga Sumawe yang masuk dalam Orang Dalam Pengawasan (ODP), terang Sujono, untuk sementara tidak ada.Namun demikian, lanjut Sujono, ada 4 orang warga yang baru pulang kerja dari Bali, Malaysia, Jakarta dan Madura.

“Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kesehatan,semua ternyata negatif tidak terdeteksi virus Corona, ” tandasnya.

Di sisi lain, Sujono untuk sementara waktu juga menon aktifkan berbagai kegiatan yang sifatnya dominan dengan kerumunan massa.Seperti tahlil, hajatan, salawatan.

“Untuk acara akat nikah tetap dilaksanakan.Namun pesta atau hajatan,untuk sementara waktu harus ditunda, ” pungkasnya. (Sur/oso)