Hal tersebut, dibenarkan oleh salah satu tokoh masyarakat berinisial BS. Menurutnya, dalam pengelolaan aset desa, sesuai dengan regulasi dan amanat berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) Banyuwangi, Nomor 19 Tahun 2019. Mengacu pada BAB II, Pengelolaan Bagian kesatu pada pasal (3) Ayat 1, pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas a. Fungsional, b. Kepastian Hukum, c. Transparansi dan Keterbukaan, kemudian d. Efisiensi, e. Akuntabilitas dan yang terakhir adalah f. Kepastian Nilai.

“Fungsional adalah, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a yaitu, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan aset Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya,” kata BS, Minggu (12/02/2021).

Kepastian Hukum, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b yaitu, pengelolaan aset desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Lalu, tranparansi dan keterbukaan, sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf (c) yaitu, penyelenggaraan pengelolaan aset desa harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memberikan informasi yang tepat dan benar.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

Kemudian efisiensi, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d yaitu, pengelolaaan aset Desa diarahkan agar digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemdes secara optimal.

Selanjutnya adalah akuntabilitas, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e yaitu, setiap kegiatan pengelolaan aset Desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

“Dan yang terakhir adalah kepastian nilai, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f yaitu, pengelolaan aset desa harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset desa, serta penyusunan laporan kekayaan milik desa,” tegasnya.

Yang lebih menyesalkan lagi, lanjut Bs, meski sebelum pelaksanaan proyek pihak Pemdes sudah melakukan Musyawarah Desa (Musdes), tetapi yang diundang dalam acara tersebut hanyalah orang-orang yang sudah mereka tentukan. Lalu, sudah pantaskah GNI yang menjadi ikon, cagar budaya dan gedung olah raga, warga Desa Genteng Kulon, serta bangunan tua yang memiliki nilai history sangat tinggi, tiba-tiba didepannya dibangun lahan pertashop,” sesal BS, saat memberikan konfirmasi kepada memontum.com. (aar/sit)