Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, mengatakan jika konsep dari zero zone yang digelar itu, dianggap tidak ada jarak antara kepala daerah dengan bawahan. Sehingga, apa yang menjadi keluhan dalam perencanaan ke depan bisa secara langsung disampaikan tanpa adanya batasan.

“Justru, saya ingin membangun komunikasi yang intens dengan teman-teman. Mulai dengan perencana, curhatan apa yang mau disampaikan. Ini menyambungkan, bahwa kita harus komunikasi dua arah, tidak ada monolog dan terjadi dialogis,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Dikatakannya, jika ada beberapa kemampuan dasar yang harus diperhatikan oleh pejabat fungsional perencana. Diantaranya, pejabat fungsional harus mengetahui pertanyaan dari permasalahan yang sedang atau akan dihadapi. Kemudian, juga harus memahami nilai manfaat dari suatu kegiatan yang dilakukannya. Serta, harus mampu untuk turun langsung ke lapangan.

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Jadi, kalau kita ingin membuat suatu perencanaan, maka harus menyusun banyak-banyak pertanyaan. Agar, solusi yang didapat itu tidak hanya satu saja, melainkan banyak opsi. Misalnya, permasalahan banjir, maka pertanyaan yang didapat dari permasalahan adalah bisa tentang sedimen, anggaran, sampai bagaimana sosialisasi untuk melibatkan peran warga,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga menghadirkan seluruh pejabat fungsional perencana, mulai di tingkat kelurahan, hingga perangkat daerah Kota Malang. Itu dilakukan, sebab para pejabat tersebut wajib dibekali dengan berbagai macam kompetensi dasar, untuk meningkatkan capaiannya.

“Harapannya, antara perencanaan dengan realita tidak ada gap yang tebal. Jadi sehingga capaiannya terpenuhi dengan baik. By need jadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu, berharap melalui kegiatan tersebut semakin tercipta sinergitas antara Wali Kota Malang, dengan para pejabat fungsional perencana. “Jadi, kalau Pak Wali sudah mengagendakan acara seperti ini, ayo disampaikan saja kesulitannya apa. Harapannya, Pak Wali supaya pada saat kita membuat perencanaan sampai ke tahap pelaksanaannya, itu bisa lancar. Jadi ada sinergi,” ujar Dwi.

Lebih lanjut Dwi mengatakan, jika nantinya kegiatan Zero Zone Malang Future akan menjadi suatu rutinan. Dengan menggandeng kepala seksi, kepala bidang, hingga kepala dinas di lingkungan Pemkot Malang. (rsy/sit)