Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa pengesahan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang yang telah berlangsung sejak 2023 lalu. Sebagai tindak lanjut, Pemkot Malang mengusulkan pemecahan dinas agar penanganan isu gender lebih fokus dan terstruktur.

“Alhamdulillah, dua tahun perjuangan akhirnya disahkan. Salah satu tindak lanjutnya, kami ajukan pemecahan dinas, akan dibentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPAKB), yang selama ini masih tergabung dengan Dinas Sosial,” jelas Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga menambahkan, dengan dinas khusus tersebut, program dan penganggaran akan lebih terarah. Pemkot Malang juga telah menginisiasi Musrenbang Tematik Perempuan, sebagai ruang aspirasi dan perencanaan yang lebih inklusif.

Baca juga :

“Hal-hal urgent seperti kesenjangan program berbasis gender, akan lebih mudah terpantau. Penganggaran dan evaluasi program juga bisa lebih fokus. Harapannya, di APBD 2026 sudah bisa berjalan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menekankan pentingnya pengawasan implementasi pada Perda PUG oleh eksekutif. “Perda ini mengatur adanya tim penggerak di setiap OPD. Jadi nanti bisa dipantau langsung melalui program dan kebijakannya. Kami harap Peraturan Wali Kota (Perwal) bisa segera diterbitkan agar pelaksanaan lebih cepat,” ujar Mia-sapaan Ketua DPRD Kota Malang.

Dalam hal ini, menurutnya juga diperlukan satu data gender yang terintegrasi sebagai dasar kebijakan. “Selama ini masih kurang terorkestrasi. Di Perda ini sudah jelas arahannya. Nanti akan menjadi bank data yang menghubungkan pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota,” imbuh Mia. (rsy/sit)

Dalam sambutannya, Wabup menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember berkomitmen untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. “Dapat kami laporkan pula, bahwa angka perkawinan anak di Jember mengalami penurunan pada 2023 sebanyak 1.362 kasus, sedangkan pada tahun 2024 ada sebanyak 512 kasus,” katanya.

Baca juga :

Namun demikian, ujarnya, Pemkab Jember masih memiliki beberapa tantangan pembangunan dalam hal pengarusutamaan gender. “Melalui kegiatan bimbingan teknis hari ini, kami harapkan para peserta dapat menyusun anggaran yang responsif gender, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender secara inklusif. Serta mengelola program-program yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender dan kesiapsiagaan bencana,” lanjutnya.

Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, ungkap Wabup Jember, pihaknya optimis mewujudkan kebajakan yang responsif. “Insnyaallah kita dapat mewujudkan kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan semua pihak. Atas nama Pemerintah Kabupaten Jember, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan hari ini,” tambahnya. (kom/rio/gie)

Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkot Kediri, Mandung Sulaksono, itu dilakukan guna menyamakan persepsi tentang gender dan isu gender di Kota Kediri serta membahas konsep PUG, prasyarat dan penyelenggaraan PUG dalam pembangunan versi revitalisasi. Termasuk, menjadi salah satu upaya peningkatan komitmen dan peran Pokja PUG di internal Pemkot Kediri.

Dalam sambutannya, Mandung mengatakan bahwa kegiatan revitalisasi PUG bagi kelompok kerja PUG Kota Kediri ini bertujuan untuk mereview kembali kegiatan ataupun program OPD yang selama dilaksanakan di internal Pemkot Kediri. Itu karena, setiap dua tahun sekali, Kementerian PPA juga mengadakan penilaian PUG di tingkat kota dan kabupaten se-Indonesia.

Di tahun 2023 kemarin, lanjutnya, Pemkot Kediri berhasil meraih Tingkat Nindya setelah bertahan 4 tahun di Tingkat Madya pada penilaian PUG. “Alhamdulillah, di tahun kemarin kita bisa memperoleh Tingkat Nindya. Targetnya di tahun 2025 nanti, naik ke Tingkat Utama,” katanya.

Mandung juga mengatakan, agar kepada OPD yang hadir untuk dapat kembali membuka kegiatan dan program yang telah dilaksanakan dan dapat merencanakan kegiatan dan program dengan PUG di setiap OPD. “Marilah kita menyempurnakan kekurangan-kekurangan di penilaian PUG pada tahun 2023 lalu, dengan kegiatan di wilayah panjengan masing-masing. Insyaallah dengan komitmen bersama, kekompakan, kebersamaan dan perjuangan kita, Kota Kediri akan menjadi lebih baik,” paparnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala DP3AP2KB, Arief Cholisudin melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Estu Weningsari, mengatakan bahwa kegiatan yang digelar ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan capaian pada penilaian PUG di tahun 2025 mendatang. Dengan mengumpulkan 33 OPD, 3 kecamatan dan 46 kelurahan yang merupakan Pokja PUG, diharapkan dapat berkolaborasi bersama-sama untuk mewujudkan kota yang mengutamakan pengarus utamaan gender, terutama perempuan dan pemberdayaan perempuan.

“Melalui kegiatan ini, kita kuatkan Pokja-pokjanya dahulu. Kalau semua Pokja sudah paham dan mengerti dengan tugas-tugasnya, insyaallah saat ada penilaian atau verifikasi lapang kita bisa bersinergi dan target kita bisa terpenuhi. Sehingga, Kota Kediri yang berpihak pada gender bisa terwujud,” ujarnya.

Selain kegiatan ini, lanjutnya, untuk mewujudkan target tersebut, pihaknya juga akan meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Salah satunya, yaitu adalah program pemberdayaan perempuan kepala keluarga (Peka).

Estu menjelaskan, bahwa perempuan kepala keluarga ini tidak hanya janda. Tetapi juga perempuan yang suaminya tidak bisa bekerja dan termasuk juga anak perempuan sebagai tulang punggung keluarga. “Dari survey yang kita lakukan di Kota Kediri terkait Peka ini, ada sekitar 12 ribu perempuan kepala keluarga di Kota Kediri,” terangnya.

Dirinya juga menambahkan, bahwa perempuan-perempuan yang telah terdaftar dalam data Peka, nantinya akan diperdayakan oleh Pemkot Kediri dan diberikan bantuan sesuai kebutuhan. Seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha ataupun bantuan sosial. “Sudah tugas kita untuk memberdayakan perempuan-perempuan ini untuk bisa menjadi perempuan yang tangguh,” tambahnya.

Dirinya berharap dengan adanya PUG, maka perempuan di Kota Kediri tidak merasa dikesampingkan. Tetapi ada dukungan dari Pemerintah Kota Kediri lewat program-program OPD. “Jika dari Pemkot Kediri bisa memfasilitasi dan mendukung, insyaallah perempuan-perempuan di Kota Kediri bisa berdaya,” terangnya. (kom/pan/sit)

Ibu tiga anak yang dikenal tidak pelit dengan ilmu kepada sesama tersebut, dalam kesempatan itu mengaku senang bila perempuan di daerahnya bisa meningkatkan kapasitasnya dalam keluarga. Karena tujuan besarnya itulah, tokoh perempuan ini menginisiasi sebuah yayasan yang bergerak di bidang perempuan dan UMKM yang bernama UPRINTIS Indonesia yang merupakan kesamaan nama dari UMKM Perempuan Perintis Indonesia.

Perempuan inspiratif ini juga mengatakan, ketika berbicara tentang pengaruh utama gender dalam pembangunan sebuah daerah, maka hal tersebut ditujukan untuk membangun kesadaran bahwa gender perempuan dan laki-laki itu setara. “Setara itu bukan sama, kalau kita membahas isu pemberdayaan bukan berarti pemberdayaannya adalah pemberdayaan yang kebablasan,” ungkap Novita, Selasa (20/06/2023) siang.

Yayasan ini, diikhtiarkan Novita Hardini untuk membantu para perempuan untuk mampu mandiri. Sehingga, bisa memperbaiki perekonomian keluarga serta membawa keluarganya lebih bahagia dan sejahtera.

Dalam perjalananya, ujar Novita, perempuan dihadapkan pada peran ganda. Sesukses apapun dalam karier dalam urusan domestik (keluarga), perempuan mempunyai tanggung jawab mengurusi keluarga. Mengasuh anak, dan urusan rumah tangga lainnya.

Baca juga :

“Bukan karena kita merasa kita sudah berdaya dan yakin akan berdaya kita tidak butuh lagi pasangan kita,” imbuhnya.

Hal ini, ujarnya, dikarenakan dalam isu pengarusutamaan gender diperuntukkan mengangkat perjuangan kesetaraan bukan kesamaan. Karena laki-laki dan perempuan, itu setara tapi tidak akan pernah bisa sama.

“Tanggung jawabnya, perannya, semua berbeda. Maka, di dalam isu pemberdayaan perempuan selalu membahas tentang kesetaraan peran bukan siapa yang lebih menang dan kalah, bukan siapa yang lebih kuat dan lemah,” kata Novita.

Pengalaman berjualan sejak Kelas II sekolah dasar (SD) di Surabaya, menjadikan perempuan ini semakin tangguh menghadapi tantangan hidup yang dihadapi. Pengalaman ini juga yang mengantarkan penggiat perempuan dan UMKM, ini bisa meraih kesuksesan di masa sekarang. Membiayai hidupnya sendiri hingga mampu membiayai kuliahnya secara mandiri.

Pahit getir perjalanan hidup selama 32 tahun, inilah yang ingin dibagi oleh Novita kepada seluruh anggota Fatayat NU PAC Pogalan guna memotivasi mereka untuk bisa lebih berdaya menapaki hidup yang dijalani. Karena dirinya yakin, dengan berdaya perempuan bisa menjadi pelopor peradaban dunia.

“Jadi, perempuan itu bukan hanya kita bersuara meminta hak. Tolong berikan kita program, berikan kesempatan kita berbicara. Kesetaraan gender kita masih berbicara pada pemenuhan hak, karena perempuan masih belum sadar bahwa dirinya bukanlah objek melainkan subjek bila melihat perannya dalam pengasuhan di keluarga,” paparnya. (mil/sit)

“Ketika ada materi yang dianggap sudah harmonis itu selesai, itu baru bisa disampaikan ke DPRD. Proses ini bukan berarti stagnan atau berhenti, tetapi ada pembahasan yang mendalam. Sehingga, tidak bertentangan dengan ketentuan di atasnya atau bersinggungan dengan ketentuan yang lain,” jelas Bung Edi.

Dikatakannya, jika Ranperda tersebut adalah bentuk keseriusan dari Pemkot Malang, untuk memberikan payung hukum kepada masyarakat Kota Malang. Itu akan lebih tinggi, dari pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tematik, yang selama ini dilakukan.

Baca juga :

“Karena di dalam Ranperda ini nanti punya ketentuan yang lebih mengikat, dan juga tentu harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama perangkat daerah yang lebih bagus lagi,” lanjutnya.

Dalam hal ini, Pemkot Malang juga bersungguh-sungguh mengangkat persoalan, yang sering terjadi. Seperti, kekerasan seksual pada perempuan, dan anak. Sehingga, melalui proses pembahasan tersebut, pihaknya berharap bisa sesegera mungkin ditindaklanjuti.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengatakan jika jawaban yang telah disampaikan tersebut masih bersifat umum. Sehingga, akan diperdalam melalui panitia khusus (Pansus) yang dibentuk oleh DPRD Kota Malang.

“Khusus Pansus pengarustamaan gender ini akan ditunjuk ketuanya perempuan. Siapa yang terpilih, hal itu diserahkan sepenuhnya kepada Fraksi perempuan yang memilih Pansusnya. Selain itu, juga akan segera dibahas dengan Dinas Sosial yang berharap ini segera disahkan menjadi Perda,” kata Made.

Diakhir, pihaknya berharap, dalam kurun waktu dua atau tiga bulan, Perda mengenai Pengarusutamaan Gender tersebut, sudah bisa diselesaikan semua. (rsy/sit)

“Karena kekerasan seksual pada perempuan dan anak dalam lima tahun terakhir, mencapai 64 kasus yang melapor dan kemungkinan masih banyak yang tidak melapor. Itu disebabkan, karena berbagai pertimbangan. Baik psikis maupun mental dan kurangnya keberanian masyarakat untuk terbuka,” kata Wiwik.

Sementara itu, menurut Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, mengatakan bahwa masalah gender menjadi permasalahan serius yang perlu diangkat. Tujuannya, agar terwujud keadilan dan kesetaraan. Sehingga, diperlukan Perda yang mengatur persoalan tersebut.

“Tren kesetaraan ini tidak hanya perempuan yang diperlakukan tidak adil atau tidak setara. Tetapi juga pada kalangan laki-laki. Sehingga, tren ini akan menjadi relevan kalau kita membicarakan gender,” kata Bung Edi-sapaan Wawali Kota Malang.

Baca juga:

Kemudian, ditambahkannya, jika pembahasan Perda terkait dengan pengarustamaan gender itu akan lebih diseriusi dan sungguh-sunguh dipersiapkan lebih baik lagi. Sehingga, juga akan dipersiapkan mengenai anggaran yang signifikan, untuk program-program tersebut.

“Sehingga secara garis besar, ketidakadilan, kekerasan dan kelompok-kelompok rentan itu tidak terjadi di Kota Malang. Kemudian, ada keseteraan dalam hak dan kewajiban di dalam kita bermasyaraka di Kota Malang,” imbuhnya.

Sehingga, di dalam pembahasan Perda tersebut, menurutnya juga akan melibatkan berbagai pihak. Bukan hanya Pemkot Malang, maupun DPRD Kota Malang, namun juga semua komponen yang ada di Kota Malang, termasuk kalangan akademisi. (rsy/sit/adv)

Dalam penyerahan penghargaan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo, Aminah Hadi Zainal Abidin, menerima secara langsung di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (22/12/2022) tadi. Penyerahan penghargaan oleh Gubernur Khofifah itu, bertepatan dengan peringatan Hari Ibu ke 94 gelaran Pemprov Jatim.

Sesuai dengan tema Hari Ibu ke 94, yakni ‘Perempuan Berdaya Indonesia Maju’, Gubernur Khofifah menekankan bahwa pemberdayaan perempuan harus ditarik dalam Gender Development Index (DGI). “Pendidikan perempuan bagaimana, kesehatan perempuan bagaimana, kesejahteraan perempuan bagaimana. Mari kita tarik pada DGI. Ini PR kita hari ini. Yang menjadi PR lagi, yakni adalah tingginya perkawinan pada usia dini. Harus dilakukan gerakan bersama, sinergi dan edukasi. Harus dilakukan proses edukasi masyarakat agar tidak melihat bahwa menikahkan anak usia dini dianggap mengurangi beban keluarga,” jelas Gubernur Khofifah.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Pernikahan yang tidak siap secara fisik dan materi, tambahnya, akan menimbulkan banyak permasalahan. Seperti, ibu hamil kurang gizi, kurang gizi pada janin yang dikandung dan terlahir dalam kondisi stunting.

“Ini menjadi PR kita bersama. Ormas perempuan sudah melakukan banyak hal dan memang yang harus dicover banyak sekali. Jadi, mari berherak bersama menyisir perempuan-perempuan yang masih kategori miskin. Ayo bersama berikan penguatan ekonomi,” papar Gubernur Jatim.

Mantan Menteri Sosial itu juga menambahkan, jika ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi, pada dasarnya perempuan punya keunggulan kompetitig dan komparatif. Untuk itu, ibu harus menggali kekuatan impulsif  menjadi perempuan luar biasa. “Eksplor potensi dan tumbuh kembangkan,” tegas Gubernur Khofifah.

Ditemui seusai menerima penghargaan, Ketua Tim Penggerak PKK, Aminah Hadi, mengungkapkan bahwa apa yang diraih merupakan kerja keras semua pihak baik itu pemerintah kota dan elemen masyarakat lainnya. “Alhamdulillah, bisa menjadi yang terbaik dan mudah-mudahan komitmen dalam pengarusutamaan gender di Kota Probolinggo dapat bermanfaat untuk masyarakat,” ujarnya. (kom/pix/sit)

Dalam kesempatan itu, Hj Zeiniye mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi tentang PUG saat ini, diharapkan menjadi spirit dan motivasi bagi masing-masing komunitas perempuan. Sehingga, dapat berakselerasi sesuai dengan potensinya untuk memberikan warna perubahan perbaikan tentang pergerakan dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Situbondo.

Ditambahkannya, kegiatan sosialisasi ini menjadi tanggung-jawabnya, karena komisi E DPRD Provinsi Jatim, menangani juga bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Kegiatan ini, juga sebagai media untuk mensinergikan kebijakan provinsi dengan kabupaten. Sebab, dari 38 se-Jawa Timur, baru ada 18 kota/kabupaten yang memiliki Perda PUG.

“Berdasarkan informasi dari kepala dinas dan anggota Komisi IV DPRD Situbondo yang masuk dalam Pansus, ternyata Perda PUG sudah selesai dilakukan pembahasan dan telah difasilitasi oleh provinsi. Sehingga kami berharap di tahun ini Perda PUG sudah selesai dan dapat disahkan. Jadi nanti ada 19 kota/ kabupaten di Jatim yang sudah punya Perda PUG,” harapnya.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Lebih lanjut Zeiniye memberikan apresiasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Situbondo, karena telah memiliki UPT. Jadi, tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk menyamakan persepsi. Sehingga, persolan tentang PUG tidak hanya menjadi urusan DP3APPKB, tetapi jadi tugas semua OPD.

“Kami berharap Pokja PUG segera dibentuk setelah Perda selesai. Sehingga, urusan pemberdayaan perempuan menjadi urusan bersama. Selain menjadi tugas pemerintah, nantinya ada stakeholder yang ikut bergerak bersama-sama melalui tingkat partisipasi masyarakat. Tadi peserta sosialisasi yang hadir mewakili seluruh stakeholder Ormas Perempuan yang ada di Kabupaten Situbondo,” ujarnya.

Sementara itu, dalam sambutannya Kepala DP3APPKB Situbondo, H Imam Darmaji, menjelaskan bahwa berdasarkan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kabupaten Situbondo pada tahun 2021, masih mencapai diangka 73,60 persen. Artinya belum semua perempuan mendapat kesempatan dalam berpolitik, pengambilan keputusan dan akses ekonomi.

Kemudian, dalam evaluasi pembangunan responsif gender di tahun 2020, terangnya, Kabupaten Situbondo mendapatkan apresiasi penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Madya. “Kami ucapkan terima-kasih kepada bu Zeiniye yang sudah menyelenggarakan kegiatan wawasan kebangsaan di Kabupaten Situbondo. Semoga tahun-tahun berikutnya bisa diadakan kegiatan serupa di kabupaten ini, termasuk kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak,” ujarnya. (her/gie)

Bupati Bondowoso melalui Plt. Kepala DPPKB, Awan Boedhyono mengatakan, PUG di Bondowoso memprioritaskan partisipasi semua gender.

“PUG merupakan bagian strategi dalam merancang, dan melaksanakan pembangunan yang menyasar pada sektor kemiskinan, disabilitas dan masyarakat marjinal,” katanya.

Menurut Awan Bodhyono pemerintah perlu lebih intensif lagi,meskipun sudah dilaksanakan tapi secara substansinya juga harus dipikirkan.

“Misalkan di lingkup pendidikan. Di situ juga ada disabilitas. Bagaimana kita memperlakukan mereka. Juga harus kita hargai sama dengan yang normal,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Bondowoso, Farida mengatakan, bahwa tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak harus segera dicarikan solusi tepat.

“Untuk jangka pendek terkait program-program yang akan dilakukan. Jangka panjangnya, bagaimana meminimalisir dan tidak ada lagi kekerasan terhadap anak dan perempuan,” katanya.

Menurutnya, dalam pelaksanaan PUG sendiri terdapat 7 tahapan. Salah satunya harus ada Perda dan keterlibatan masyarakat. Adanya berkomitmen bersama organisasi masyarakat untuk ikut dalam pembangunan.

“Terkait dengan kejadian-kejadian perempuan dan anak ini dalam proses tahap demi tahap kita menghadapi dan mencari solusi bersama,” paparnya.

Selain Ormas dan LSM, kerja sama Pemkab Bondowoso untuk mempercepat Program Pengarusutamaan Gender, juga melibatkan CSR dari Perbankan. (dul/syn)