Dikatakan Kepala Diskopindag Kota Malang, M Sailendra, dukungan kepada UMKM diwujudkan salah satunya dengan pendampingan modal. “Kita ada pendampingan modal untuk UMKM, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam hal ini, kami bekerjasama dengan BRI dan Kementerian Koperasi dan UKM,” ujar Sailendra, Rabu (15/12/2021).

Dalam penyalurannya, Diskopindag memperhatikan beberapa hal sebagai persyaratan mendapatkan KUR. Salah satunya adalah penilaian UMKM yang memiliki potensi bagus namun kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

“Jadi kita melihat usaha yang sekiranya punya potensi dan butuh tambahan modal. Artinya kita dampingi untuk mendapatkan KUR. Kadangkala masyarakat itu males ribet, karena merasa banyak hal yang harus diurus,” beber Sailendra.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Pendampingan tersebut diakui mantan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang itu, sudah rutin dilakukan sejak pertengahan tahun lalu. Dimana dari getolnya pendampingan yang terus digalakkan, sudah banyak UMKM Kota Malang yang terbantu.

“Ini rutin kita pendampingan supaya mereka mendapatkan KUR, sudah sejak pertengahan 2020. Kalau sudah berhasil dapat, nilainya macam-macam,” sambungnya.

Besaran modal yang didapat, dikatakan Sailendra, terkadang tergantung juga dengan jaminan yang diberikan. “Kalau tanpa jaminan bisa sekitar Rp 10 juta, hanya saja harus disurvei usaha yang dipunya. Jika terbukti layak mendapatkan bantuan pinjaman modal, ya akan diberi. Selain itu, ada yang dengan jaminan, misal pakai BPKP atau sertifikat rumah, itu nilainya bisa lebih. Ya alhamdulillah selama ini cukup membantu sih,” terang Sailendra. (mus/sit)

Kepala Dinkes Kota Malang, dr Husnul Muarif, menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat pasar bisa berubah lebih sehat. “Syarat pasar sehat sesuai Standart Nasional Indonesia (SNI) terbagi beberapa macam. Seperti, persyaratan umum pasar rakyat harus terpenuhi kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanannya,” ungkap dr Husnul, Jumat (19/11/2021).

Kemudian, tambahnya, persyaratan teknis meliputi pengaturan tentang zonasi, ruang dagang, koridor, pos ukur ulang, dan sidang tera. “Sarana prasarana itu penting, lalu lokasi stan-stan pedagang. Pencahayaannya, ventilasinya, dan lain-lainnya. Sehingga, kalau pasar sudah dibenahi, sesuai kategori pasar sehat maka tidak akan kalah nyaman dengan pasar modern,” sambungnya.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Selanjutnya, persyaratan pengelolaan terkait dengan manajemen pengelolaan pasar secara profesional juga patut diperhatikan. Untuk saat ini dari semua pasar rakyat di Kota Malang, diakui dr Husnul, memang tengah bertahap untuk bisa mencapai itu. Salah satu yang dijadikan percontohan adalah Pasar Oro-Oro Dowo.

“Minimal seperti pasar Oro-Oro Dowo, bersih, tertata rapi. Juga pedagangnya paham untuk menjaga itu, tidak membuang sampah sembarangan, alat cuci tangan juga ada. Sarana prasarananya dilengkapi,” tegasnya.

Meski begitu, tambahnya, dalam mewujudkan pasar sehat, banyak ditemui kendala di lapangan. Salah satu yang sering terjadi, yakni berkaitan dengan zonasi pemilahan pedagang.

“Kendala itu seringnya pada zonasi. Kadang pedagang tidak mau pindah karena sudah terbiasa, takut pelanggannya hilang atau seperti apa. Padahal salah satu syarat pasar sehat kan pedagang baju harus satu zonasi, jual daging dan ayam di satu zonasi, begitu,” terang dr Husnul. (mus/sit)

Ribuan massa gabungan beberapa serikat buruh dan organisasi seperti LBH Surabaya, KSPI, FBTPI-KPBI, KASBI, JARKOM SP Perbankan, LEM SPSI, WALHI Jatim, BEM SI Jatim, KontraS Surabaya, FSBI, KSN, KSBSI, KHM, FSPMI dan PMII.

DEMO – Ribuan massa buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) Jawa Timur memadati Bundaran Waru, Sidoarjo, Rabu (11/03/2020)

“Kami sengaja memusatkan di Bundaran Waru karena tempatnya strategis untuk menyuarakan penolakan Omnibus Law. Kami serentak bersama rakyat, mahasiswa dan LSM bergerak agar pemerintah Jokowi mempertimbangkan pasal yang merugikan rakyat di Omnibus Law,” terang Ketua Umum KSPKEP-KSPI, Sunandar di Bundaran Waru, Sidoarjo, Rabu (11/3/2020).

Sunandar menjelaskan gerakan 11 Maret 2020 ini merupakan momen penting untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat agar tidak membahas RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dengan DPR RI.

“Kami berharap suara para buruh didengarkan pemerintah pusat,” tegasnya.

Sementara untuk mengamankan dan memberikan kelancaran terkait aksi demonstrasi dari ribuan buruh dan mahasiswa di Bundaran Waru, Sidoarjo, personel gabungan diturunkan ke lokasi. Pasukan gabungan itu terdiri dari Polresta Sidoarjo, jajaran TNI, Dishub, dan Satpol PP.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji memimpin pengamanan aksi demo dari para buruh dan mahasiswa.

“Dalam aksi ini ada sekitar 1.200 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan aksi dari para buruh dan mahasiswa di Bundaran Waru ini,” ungkapnya.

Selain itu, Sumardji menjamin aksi demo menyuarakan penolakan Omnibus Law berjalan aman dan kondusif. Pihaknya menghimbau kepada pendemo agar menyuarakan aspirasinya dengan tertib dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

“Para personel gabungan Sidoarjo juga mengawal dari titik awal gerak massa hingga Bundaran Waru. Setelah itu, jika buruh dan mahasiswa bergerak ke Surabaya, akan disambut dan dikawal jajaran Polrestabes Surabaya,” tandasnya. Wan/yan