Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, Laode Asrafil, menyampaikan bahwa Rakor ini lebih mensinergikan GTRA Kabupaten Malang terkait dengan Reforma Agraria. “Reforma Agraria ini merupakan upaya untuk menata kembali hubungan antara masyarakat dengan tanah,” tutur Laode Asrafil.

Sementara itu, Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, menyampaikan terima kasih atas terlaksananya Rakor GTRA Kabupaten Malang Tahun Anggaran (TA) 2022. “Semoga Rakor GTRA ini dapat memunculkan harapkan akan gagasan dan usulan terbaik, sebagai masukan positif, agar penyelenggaraan reforma agraria di Kabupaten Malang dapat dilaksanakan secara proporsional, baik terkait penataan aset, maupun penataan akses,” kata Didik Gatot Subroto.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dijelaskan bahwa pemerintah telah mencanangkan Program Reforma Agraria sebagai upaya untuk mengangkat sistem dan hukum pertanahan di Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, dengan tujuan untuk mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

“Jadi, Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Malang ini memiliki tugas untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, dalam rangka menciptakan keadilan, menangani sengketa dan konflik agraria, serta menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Secara khusus untuk tahun 2022 ini, lokasi Gugus Tugas Reforma Agraria akan dilaksanakan di Desa Tamansatriyan, Kecamatan Tirtoyudo, dan 3 desa di wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan, yakni Desa Harjokuncaran, Desa Argotirto dan Desa Ringinsari.

Sebagai informasi, dalam kegiatan ini turut hadir diantaranya Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Diah Yuliastuti, Forkopimda Kabupaten Malang, Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Malang dan lain sebagainya. (cw1/gie)

Pelaksanaan GTRA tersebut, bertujuan untuk mencari solusi bagi masyarakat yang tanahnya setelah berpuluh-puluh tahun ditempati, tiba-tiba diklaim oleh kehutanan sebagai kawasan hutan.

“Karena ketua dan sekretaris saat ini sedang sibuk, maka kita bentuk GTRA yang mencakupi wilayah kerja Kabupaten Malang,” ujar Ketua BPN Kabupaten Malang, La Ode Asrafil.

Di Kabupaten Malang sendiri, tambahnya, memiliki banyak permasalahan terkait sengketa tanah. Bahkan, hingga sekarang masih belum ada titik terang.

“Hari ini kita mengundang pihak dari Perhutani, Kejaksaan, TNI dan Kepolisian untuk memberikan pemahaman hukum kepada kita semua. Termasuk, masyarakat nanti agar tahu bagaimana status tanah tersebut,” ungkapnya.

Saat ini yang menjadi fokus kami, lanjut La Ode, yakni penyelesaian sengketa tanah di tiga desa di wilayah Kabupaten Malang. Ke tiga desa itu, yakni di Desa Sanankerto-Turen, Sumbermanjing Wetan (Sumawe) dan Tirtoyudo.

“Salah satu contohnya di Tirtoyudo, itu masyarakatnya sendiri sudah menguasai tanah sejak tahun 1948. Tetapi pada tahun 2006, pihak kehutanan (Kementrian Kehutanan) mengklaim sebagai kawasan hutan,” tambahnya.

Sementara itu, ujarnya, masyarakat sudah mengajukan permohonan kepada BPN, agar tanah yang sudah mereka kuasai selama puluhan tahun untuk dilakukan sertifikasi. Sedangkan kami, tidak bisa melakukan sertifikasi. Sebab, tanah tersebut masih bermasalah.

“Harapan saya dapat menemukan solusi dari tim GTRA. Termasuk, langkah-langkah apa yang nanti akan dilakukan,” tambahnya. (riz/sit)

“Kami mendorong bupati untuk segera membentuk GTRA dan RDTR Jember, selain itu, kami juga menuntut anggota dewan untuk melaksanakan Pakta Integritas yang itu ditandatangani sebelumnya,” kata Ketua PC PMII Jember, Ahmad Hamdi Hidayatullah, Selasa (15/10/2019) siang.

Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi mengatakan, rencananya Presiden Joko Widodo akan terlibat langsung dalam memimpin percepatan pembentukan GTRA. Sehubungan dengan itu, pihaknya melaksanakan otoritasnya dengan berlaku normatif sesuai dengan ketentuan peraturan. Artinya, domain eksekutif belum tentu juga menjadi ranah legislatif.

Kami dengar bapak Jokowi sendiri yang akan mengawal GTRA di seluruh Indonesia. Sebenarnya penyelenggaraannya dari pusat sudah ada instruksi seperti ini, tapi sekali lagi kami menunggu political will pemerintah daerah untuk mengeksekusi. Karena Kabupaten Jember akan dijadikan pilot project untuk GTRA di tapal kuda,” terangnya.

Maka dari itu, pihaknya sangat berharap agar sinegritas pemangku kebijakan terkait mengawal pembentukan GTRA dan RDTR Jember dengan baik. Karena hal tersebut membuat Jember mendapatkan poin dalam aspek grade.

“Ini bagus sekali untuk Jember tampil di muka, saya berharap agar ini segera ditindaklanjuti karena ini poin untuk Jember,” tambahnya.

Sementara itu, Asisten I Pemerintah Kabupaten Jember M. Jamil mengatakan, bahwa pihaknya ditugaskan untuk menemui perwakilan demonstran mahasiswa soal aksi tersebut.

Menurutnya, bupati Faida berhalangan hadir menemani massa, karena di waktu yang bersamaan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Kendati demikian, perihal tuntutan-tuntutan aksi, pihaknya berjanji akan menyampaikan dan meneruskannya kepada Bupati Jember.

“Kapasitas kami jelas yaitu untuk menerima demonstran, saya asisten beserta Bakesbangpol ditugaskan untuk menemui adik-adik mahasiswa, kapasitas kami menerima termasuk tadi keinginan untuk bertemu bupati. Tentu hal itu akan kami sampaikan, kami laporkan kepada Bupati Jember. Tapi kami tegaskan bahwa tidak semua acara di pemkab itu domain kami untuk menyampaikan,” tegasnya.

Terkait aksi demonstrasi yang sempat ricuh, Kapolres Jember AKBP Alfian Nurrizal menjelaskan bahwa proses pengamanan massa sudah sesuai prosedur. Bahkan saat pengendalian massa, polisi sempat meredam emosi demonstran mahasiswa dengan mengupayakan terus membantunya mengkomunikasikan dengan Bupati.

“Kami sudah menyampaikan kepada PMII untuk bersabar bertemu bupati, kami mediasikan untuk bertemu. Tapi massa bersikukuh untuk bertemu bupati, kami kawal pengamanannya dan berharap tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, kalau yang pingsan mungkin karena panasnya terik matahari membuat lemas, tapi sudah siap tim medis untuk mengevakuasi,” pungkasnya. (Kj 1/ Yud/oso)