Menurut orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, meskipun saat ini tingkat kebutuhan guru di daerah itu sudah sesuai, namun harus tetap dipertimbangkan. Sebab, mereka yang telah mengabdi bisa diprioritaskan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Tolong itu nanti dipertimbangkan. Jadi mereka yang mengabdi, segera nanti bisa diutamakan dan diprioritaskan untuk menjadi P3K. Setelah itu, di-cut semua ya monggo,” kata Wali Kota Sutiaji.

Kemudian, pihaknya menambahkan jika sistem Merdeka Belajar, dengan rasio jumlah siswa dan guru, harus dianalisis terlebih dahulu agar dapat menentukan kebutuhan pengajar yang tepat. “Ini harus dianalisa. Sistem Merdeka Belajar itu, satu siswa dan rasionya itu berapa? Yang tentu, nanti akan menjadi starting point kebutuhan. Sepanjang itukan memang harus direkrut. Harapan kami, dapat mengutamakan dan memprioritaskan yang GTT,” katanya.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan jika saat ini jumlah GTT yang ada di Kota Malang, yaitu sekitar 2.000 guru yang belum diangkat menjadi P3K. Namun, dengan sistem Merdeka Belajar dapat membantu mengurangi beban kerja guru.

“Tentu dengan sistem Merdeka Belajar ini guru dapat lebih optimal dalam memantau siswa yang belajar secara mandiri, dan dengan GTT yang sudah terukur kompetensinya, serta memiliki ijasah yang cukup harus diberi tanggung jawab dalam mengajar,” ujar Suwarjana.

Meskipun demikian, Suwarjana mengakui bahwa GTT yang belum terangkat menjadi P3K masih menjadi perhatian. Untuk target pengangkatan ada sebanyak 1.200 GTT pada tahun lalu yang belum tercapai, dan masih ada GTT yang belum mendapatkan SK resmi dari pusat.

“Terutama di SD, jumlah GTT yang belum diangkat menjadi P3K masih cukup banyak, mengingat jumlah PNS di SD yang lebih banyak dibanding SMP,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Pemkot Malang juga terus berkomitmen untuk memperjuangkan nasib para GTT di Kota Malang. Kedepan, pihaknya juga berharap agar kebijakan penghapusan GTT dapat dijalankan dengan adil, dan ditegaskan bisa mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta kebutuhan guru yang sesungguhnya. (hms/rsy/sit)

Dalam prosesi penyerahan itu, Bupati Hendy didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember serta Kepala Sekolah SMP 1 Jenggawah. Diuraikannya, bahwa terdapat 224 pembaharuan SK yang diberikan bagi GTT/PTT di Kecamatan Jenggawah, dari total 4350 SK.

“Saya bahagia sekali, khususnya teman-teman yang sangat setia dalam mengawal pendidikan di Kabupaten Jember,” tegas Bupati Hendy.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Menurutnya, para guru GTT/PTT memiliki semangat yang sangat luar biasa. Meski telah puluhan tahun mengabdi, namun mereka baru mendapat SK di tahun kemarin dan tahun ini. “Insyaallah akan kami lanjutkan terus dan akan kami berikan hak mereka sesuai dengan regulasi yang ada,” tambahnya.

Bupati Hendy juga memberikan apresiasi kepada Kepala Sekolah SMP 1 Jenggawah, yang telah menciptakan lingkungan bersih dan nyaman di sekolah. “Saya berterima kasih kepala SMP 1 Jenggawah. Ini bisa diikuti oleh SMP yang lain. Sekolahnya bersih bagus dengan inovasinya yang membuat anak belajar dengan nyaman,” ungkapnya. (kom/rio/gie)

“Selamat untuk bapak-ibu guru. Hari ini, saya melakukan pembagian SK GTT-PTT dan kali ini ada tambahan dari saya pribadi,” kata Bupati Hendy.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Dalam kesempatan itu, bupati juga mengajak seluruh warga Jember, untuk terus memupuk kesalehan sosial dengan saling peduli terhadap sesama. “Kemarin, saya kedatangan tamu spesial yaitu kedatangan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah. Beliau berpesan kepada kita semua, untuk memupuk atau memperkuat kesalehan sosial. Apa itu kesalehan sosial, yaitu kepedulian kepada sesama. Kalau ada warganya yang berjualan, ya kita beli. Jadi, dahulukan membeli dagangan tetangga terdekat kita,” tambah Bupati Hendy.

Dalam J Berbagi itu, ada nuansa yang sedikit berbeda. Yakni, Bupati Hendy dihampiri warga Desa Karangbayat, Rusmini, yang kemudian menawarkan keranjang tape singkong jualannya. Kontan saja, bupati pun membeli dan diberikan bersamaan dengan pemberian atau pembagian SK. Tambahan pribadi itulah, yang dimaksudkan bupati dalam sambutannya. (kom/rio/sit)

Bupati Rini Syarifah dalam sambutannya memberikan apresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Baznas Kabupaten Blitar. Karena, Baznas Kabupaten Blitar sudah gerak cepat melakukan kegiatan ini.

“Semoga setelah kegiatan ini menambah semangat bagi bapak-ibu guru dalam mendedikasikan diri kepada anak didik. Sehingga, anak-anak didik kita menjadi generasi yang unggul, cerdas sebagai perwujudan Profil Pelajar Pancasila. Yakni pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,” kata Rini Syarifah.

Diri berharap, melalui kegiatan tersebut, juga memacu semangat khususnya ASN agar rajin menyalurkan zakat, infaq dan shodaqohnya melalui Baznas. Dalam kesempatan itu, dirinya juga mengingatkan kembali bahwa peran Baznas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, Baznas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

“Untuk itu, Baznas bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat. Saya minta agar dana zakat bisa dikelola secara profesional dan teratur,” jelasnya.

Mak Rini berharap, Baznas Kabupaten Blitar bisa lebih inovatif, mampu menata strategi pengelolaan zakat di Kabupaten Blitar dan menyelaraskan program-program dengan Pemerintah Kabupaten Blitar. “Dengan demikian, cita-cita kita bersama mewujudkan Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera berlandaskan akhlak mulia baldatun toyyibatun warobun ghofur segera tercapai,” tambahnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Staf Ahli, Asisten dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Camat Nglegok dan Anggota Fokopimcam Nglegok, Lurah, Perangkat dan Pengurus Lembaga Kelurahan Nglegok dan Ketua Baznas Kabupaten Blitar beserta anggota. (jar/gie)

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Trenggalek, Totok Rudianto, menegaskan jika jumlah guru atau tenaga pendidik memang selalu terjadi penyusutan atau berkurang setiap tahunnya. “Setiap tahun, jumlah guru pasti terjadi pengurangan. Kebanyakan, pengurangan ini terjadi karena mereka pensiun,” tegasnya, Selasa (05/07/2022) pagi.

Sementara itu, saat ini sudah tidak ada lagi penambahan Guru Tidak Tetap (GTT) atau tenaga honorer baru. Hal ini, seiring dengan Rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), terkait penghapusan pegawai honorer pada November 2023 mendatang.

Baca juga:

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Meskipun ada peluang bagi pegawai honorer tersebut untuk tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun hanya akan ada sebagian saja yang lulus. “Kalau untuk kebutuhan guru di tingkat Sekolah Dasar (SD) di Trenggalek, ada sekitar 4 ribu. Dan masing-masing SD, ini minimalnya harus ada sembilan guru,” ujar Totok.

Dirinya menjelaskan, jika dirinci sembilan guru dalam setiap sekolah, itu terdiri dari enam guru kelas, satu operator dan dua guru mata pelajaran (mapel) yakni Agama dan Olah Raga. “Ditambah satu orang lagi sebagai kepala sekolah. Jadi, total dalam 1 SD itu sedikitnya 9 hingga 10 guru,” katanya.

Totok juga menambahkan, sejak Oktober 2021 lalu, pihaknya sudah tidak memperkenankan kepala sekolah mengikat perjanjian kerja dengan Guru Tidak Tetap (GTT) maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) baru. “Alasannya, karena itu dilakukan seiring terbitnya PP nomor 49 tahun 2018, tentang manajemen PPPK. Sehingga selama 5 tahun terakhir, terhitung sejak 28 Oktober 2018 hingga 28 Oktober 2023 tidak ada lagi GTT maupun PTT baru di sekolah-sekolah,” papar Totok.

Meski demikian, Dinas Pendidikan juga akan terus melakukan penataan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pendidik (guru) maupun tenaga kependidikan. (mil/sit)

Tidak hanya itu, guru bernama Nur Fadli itu, juga mengajak Bupati Jember, Hendy Siswanto dan Wakil Bupati, MB Firjaun Barlaman, yang saat itu sedang persiapan aktifitas kedinasan, dijamu sarapan sate dan daging gulai kambing.

Baca juga:

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Tidak lupa, pada saat ada rombongan warga yang gowes atau bersepeda, disuruh untuk berhenti dan ikut sarapan bersama Bupati dan Wabup beserta para pengawalnya. Akibatnya, suasana di depan pendopo, pun menjadi sedikit lebih ramai. 

Menurut Nur Fadli, ‘pesta’ sate yang digelarnya itu, bagian dari memenuhi janji pribadinya atau nazar. Fadli berjanji, akan menyembelih kambing jika guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT-PTT) yang diperjuangkan selama 5 tahun terakhir, mendapatkan surat keputusan (SK) dari bupati. 

Karena beberapa hari lalu, Bupati Hendy Siswanto, telah menandatangani SK 5 ribu lebih GTT-PTT. Karenanya, Fadli pun memenuhi nazarnya.

”Ini sebuah nazar saya, sejak lama. Jika GTT-PTT itu sukses dapat SK, saya akan menyembelih dua ekor kambing. Karenanya, pagi ini saya lakukan sekaligus kita membuat sate dan mengajak Bupati dan Wabup, untuk sarapan bareng dengan kami serta warga yang kebetulan lewat,” kata Fadli sambil tersenyum.

Ditambahkan, syukuran ini setelah 18 tahun, menjadi guru tidak tetap. “Akhirnya saya telah diangkat melalui jalur P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) gajinya Rp 2,9 juta. Nah untuk GTT-PTT, Alhamdulillah meski pun belum seluruhnya telah mengalami kenaikan honor diatas 100 persen, bervariasi dari 700 ribu saat ini menjadi Rp 1,6 juta – Rp 1,8 juta,” kata pendiri sekolah gratis di lereng Gunung Argopuro ini.

Meski telah berhasil memperjuangkan nasib ribuan rekannya, masih ada tugas Fadli, untuk memperjuangkan nasib beberapa orang rekannya agar bernasib sama sepertinya saat ini.

“Jadi sabar dulu kami akan terus berjuang untuk GTT maupun PTT yang ada di Kabupaten Jember,” harapnya.

Bupati Hendy Siswanto, dalam kesempatan itu berpesan, agar para GTT dan PTT semakin maksimal untuk bekerja. Apalagi, setelah dikembalikan kepada zona mengajarnya sesuai tempat tinggalnya pasca terbitnya SK penempatan dan kenaikan besarnya honor yang mereka terima. 

“Sudah tahulah bahwa GTT-PTT kita kembalikan sesuai zonasi (mengajarnya sesuai tempat tinggal). Meskipun ada yang memilih tetap di zonasi yang baru, karena sudah keenakan ditempat yang baru padahal dulu tidak mau. Intinya dengan zonasi ini, guru-guru bisa maksimal kerjanya di situ,” terang Bupati. (rio/ed2)

Disampaikannya, Pria yang akrab disapa Somad tersebut juga menyambut baik kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem yang memberikan kebebasan Kepala Sekolah untuk menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maksimal 50 persen untuk alokasi honor GTT maupun PTT.

“Kami berharap instansi terkait, baik Dinas Pendidikan maupun Keuangan membuat perumusan yang baik. Dan kalau bisa 50 persen direalisasikan, agar guru yang selama ini nasibnya kurang baik bisa lebih sejahtera,” ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Tak hanya itu, Somad juga berharap pihak sekolah mengajukan rencana anggaran sekolah sesuai dengan peraturan yang baru sehingga Badan Keuangan dan Aset Dearah bisa segera memproses keuangan guru dan sekolah lebih transparan dan akuntable.

“Harapan kami Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan, khususnya terkait dengan rencana BOS 50 persen, Itu melakukan kajian dan simulasi. Agar nanti tidak rancu di sekolah masing-masing, jika kebijakan tersebut sudah direalisasikan,” tegasnya

Hal senada juga disampaikan Syaifudin Zuhri. Hanya saja politikus PKB ini lebih fokus ke P3K yang hingga kini belum ada kejelasan, baik itu surat tugasnya maupun gaji yang diterima. Terkait hal ini, Syaifudin meminta BKD Lamongan meminta kejelasan kepada BKN.

“BKD Lamongan harus mengupayakan agar secepatnya surat tugas P3K di Lamongan ini ada kejelasan,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan pihaknya tak henti-hentinya memperjuangkan nasib para guru yang tergabung dalam Forum GTT dan juga PTT. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Lamongan Drs. H. Adi Suwito, MM mengaku akan mencoba membuat regulasi yang sesuai dengan implementasi sesuai dengan peraturan di atasnya.

“Syarat yang harus dipenuhi salah satunya adalah sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum memiliki sertifikasi pendidik, serta sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019,” jelasnya.

Selain itu, Jazilah, salah satu guru non Katagori K2 menyampaikan keluh kesahnya seputar nasib yang dialaminya selama 10 tahun dirinya mengajar di salah satu SDN di Lamongan.

“Saya sudah 10 tahun menjadi guru, tetapi belum bisa memperoleh NUPTK, karena belum mendapat SK dari Bupati. Selanjutnya untuk mengikuti PPG juga tidak bisa karena belum punya NUPTK,” terangnya menandaskan. (aju/zen/yan)

Seperti yang diberitakan sebelumnya, puluhan anggota dari Forum GTT/PTT SD dan SMP se Kabupaten Trenggalek mendatangi kantor DPRD Trenggalek untuk menyampaikan beberapa poin agar segera ditindaklanjuti.

“Hari ini kami menerima audiensi dari Forum GTT/PTT SD dan SMP se Kabupaten Trenggalek. Mereka meminta agar honor yang diberikan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK),” ungkap Ketua Komisi VI DPRD Trenggalek, Mugiyanto saat dikonfirmasi, Senin (27/01/2020) siang.

Tak hanya itu, lanjut Mugiyanto, para GTT/PTT ini juga mempertanyakan terkait regulasi wacana penghapusan GTT/PTT yang sebelumnya dilontarkan Menteri PAN – RB Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu

Pihaknya juga masih akan memperjuangkan aspirasi tersebut. Rencananya, besaran nilai honor yang diberikan kepada GTT/PTT akan dipilih berdasarkan waktu pengabdian.

“Kami akan tetap memperjuangkan aspirasi ini, karena bagaimanapun mereka juga berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Nanti akan dipilih GTT/PTT yang lama mengabdi dan akan diberikan insentif yang sesuai,” imbuhnya.

Mugiyanto menegaskan untuk menindaklanjuti terkait peningkatan honor bagi GTT/PTT di Kabupaten Trenggalek, saat ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga masih merumuskan beberapa program.

Meski penghapusan GTT/PTT yang disampaikan Menteri PAN – RB masih sekedar wacana, nyatanya hal tersebut membuat resah para GTT/PTT yang ada, tak terkecuali di Kabupaten Trenggalek.

Namun pihak DPRD Trenggalek memastikan akan ada solusi terkait wacana tersebut. “Ini kan masih sekedar wacana, yang jelas kami memastikan akan ada solusi terbaik bagi GTT/PTT yang ada saat ini,” kata Mugiyanto.

Jika wacana tersebut benar adanya, GTT dan PTT di Kabupaten Trenggalek menilai akan ada 2 kemungkinan. Yang pertama dirumahkan dan yang kedua akan langsung diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Tanpa Perjanjian Kerja (PPPK).

“Wacana penghapusan GTT/PTT ini kan masih digodok oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu kita juga harus menunggu perkembanganya seperti apa. Yang jelas nanti pasti akan ada solusi terbaik bagi mereka,” pungkasnya.

Perlu diketahui bahwa Menteri PAN g RB Tjahjo Kumolo melontarkan pernyataan terkait wacana penghapusan status tenaga honorer hingga batas waktu tahun 2021. Tak heran para GTT/PTT di Kabupaten Trenggalek turut resah akan hal tersebut, dan mempertanyakan nasib mereka kedepannya. (mil/oso)

Perwakilan dari Forum Guru Tidak Tetap (GTT) Kabupaten Trenggalek, Edi Widianto mengatakan bahwa hari ini pihaknya menyampaikan 2 poin dalam forum rapat bersama anggota DPRD dan OPD terkait di lingkup Pemkab Trenggalek.

Situasi hearing. (mil)

“Hari ini kami dari Forum GTT Kabupaten Trenggalek datang ke kantor DPRD untuk menyampaikan 2 poin penting agar mendapatkan jawaban dan tindaklanjut dari Pemerintah Daerah,” ucap Edi saat dikonfirmasi, Senin (27/01/2020) siang.

Dua poin yang dimaksud adalah memohon kepada Bupati Trenggalek dan anggota DPRD Trenggalek untuk menaikkan nilai finansial GTT yang masih dibawah UMK.

Yang kedua adalah terkait regulasi Guru Tenaga Kontrak Profesional dalam Status PPPK. Mengingat berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Undang – Undang nomor 5 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa tidak ada lagi Guru Tidak Tetap, melainkan hanya PPPK.

“Tentu ini sangat meresahkan bagi kami. Makanya hanya ada 2 kemungkinan dari regulasi ini, apakah kami di rumahkan atau mendapat penghormatan dengan diangkat menjadi PPPK secara langsung,” terangnya.

Pihaknya mengaku dengan apa yang disampaikan hari ini, sudah mendapatkan respon dari Pemerintah baik dari OPD maupun DPRD.

Untuk sementara waktu, Pemerintah akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Bakeuda, dan Badan Kepegawaian Daerah guna mencari solusi terbaik atas permasalahan ini.

“Jika memang Pemerintah mengambil pilihan untuk para GTT ini dirumahkan, ya kami akan melakukan aksi turun ke jalan sebagai bentuk upaya penolakan. Karena bagaimanapun juga kita bagian dari rakyat yang berhak mendapat kehidupan yang layak,” imbuh Edi.

Disinggung terkait apa yang mendasari menjadi Guru Tidak Tetap yang hanya mendapatkan honor jauh dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK), Edi menjawab karena pengabdian yang tulus.

“Semangat dan pengabdianlah yang mendasari para Guru Tidak Tetap di Kabupaten Trenggalek ini untuk bertahan dengan nilai finansial yang diterima sampai saat ini. Meskipun honor yang diterima itu sangat jauh dari UMK dan hanya diberikan setiap 3 bulan sekali,” pungkas Edi.

Di tahun 2019, tercatat ada 2730 Guru Tidak Tetap di Kabupaten Trenggalek. Edi mengaku menjadi GTT sudah 11 tahun ia jalani. (mil/oso)