“Untuk minyak goreng, kami didropping dari pusat. Tapi saat ini di pusat kosong, sehingga untuk Malang, kita habis di minyak,” ujar Supriyono, Kamis (16/12/2021).

Dirinya menambahkan, kelangkaan tersebut diakibatkan bahan baku minyak goreng yang digunakan untuk ekspor. Sehingga, kewalahan memenuhi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri.

“Banyak yang dipakai ekspor bahan bakunya. Jadi, di dalam negeri sendiri kewalahan. Tapi kelangkaan ini tidak mempengaruhi harga bahan pokok lainnya,” sambung Supriyono.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Untuk menangani hal tersebut, berbagai alternatif dilakukan oleh Bulog Kota Malang. Salah satunya, melakukan koordinasi dengan Bulog di daerah lain untuk saling membantu pemenuhan akan kebutuhan minyak goreng.

“Kami lagi koordinasi dengan teman wilayah lain, kalau ada stok lebih bisa digeser ke sini. Begitu pula dengan kebutuhan lain, kalau sekiranya menipis, kita minta digeser ke sini. Seperti kemarin bantuan ke Semeru kan ada tepung stok dari Jawa Barat digeser ke Jawa Timur,” bebernya.

Tidak seperti minyak goreng, bahan pokok seperti gula pasir dan tepung di akhir tahun ini, bisa dikatakan mencukupi. “Insyaallah gula pasir dan tepung aman. Untuk gula pasir stok sekarang sisa sekitar 5 ton, tepung juga sama. Harga gula di sini harga Rp 12,5 ribu per kg, sedangkan di luar Rp 13 ribu per kg. Bedanya tidak terlalu jauh, sehingga permintaannya stabil. Kalau tepung kayaknya malah kurang peminatnya,” terangnya. (mus/sit)

Dalam kunjungan tersebut, Menko PMK ingin memastikan bahwa kesiapan pendistribusian beras bagi masyarakat yang ikut dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Malang Raya, telah aman. “Nantinya setiap keluarga PKH, akan mendapatkan pembagian sebesar 15 kg,” kata Muhajir.

Jika dalam prakteknya, tambah mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu, terdapat beras yang beratnya di bawah 15 kg, maka harus dibongkar. Karena aturannya jelas, yakni 15 kg.

“Beras yang digunakan ini, adalah beras lokal dan tidak ada impor dari luar negeri. Sementara kualitas dari beras yang akan dibagikan, juga kualitas unggul,” tambahnya.

Sekedar diketahui, beras-beras yang dalam pemantauan Menko BPMK, merupakan beras yang akan didistribusikan kepada kurang lebih 1.7 Juta keluarga (PKH). Ada pun rinciannya, 205.667 untuk keluarga di Kabupaten Malang, lalu sekitar 10.105 keluarga di Kota Malang dan 3.498 Keluarga di Kota Batu. (mg2/sit)