Belum terbayarnya ribuan guru PAUD ini terungkap saat serap aspirasi atau reses anggota DPRD Jember, Mufid, Sabtu (05/06).

Baca Juga:

• PMI Jember Siapkan Ribuan Tumbler untuk Pendonor di Bulan Ramadan
• Seminar Nasional, Bupati Fawait Tegaskan Kopi Jember Identitas Budaya dan Ekonomi
• Perkuat Akses Layanan Kesehatan, Bupati Jember Minta Masyarakat Tak Ragu Datangi Faskes

Mufid mengaku kaget adanya guru PAUD yang belum terbayar honornya. Pasalnya pihak Pemkab Jember melalui Dinas Pendidikan Jember telah membayarkan seluruh honor guru dan pegawai tidak tetap (GTT-PTT) sebanyak kurang Iebih 4.200 orang pada bulan April 2021 lalu.

”Cukup mengagetkan ternyata yang hadir itu ada guru PAUD non formal menyampaikan bahwa seluruh guru PAUD se Kabupaten Jember, yang jumlahnya sekitar 2.400, itu 6 bulan belum terima honor,” kata Mufid, saat dikonfirmasi di Kantor DPC PKB Jember, Minggu (06/06).

“Karena sudah dianggarkan APBD untuk GTT-PTT dan itu sudah terealisasi, lah koq masih ada yang belum terbayar,” sambungnya.

Mufid kemudian menjelaskan posisi guru PAUD nonformal tidak masuk dalam GTT-PTT. Kondisi ini memprihatinkan karena para guru ini selama ini telah bekerja sesuai dengan tugas pokok fungsinya meskipun saat ini kondisi pandemi tidak ada pembelajaran tatap muka. ”Mereka sudah bekerja melakukan pelaporan ke dinas dan mereka itu sudah menjadi garda terdepan membentu karakter di usia dini pra TK,” kata legislator Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Mufid menyebutkan meski jumlah honor yang diterima masing-masing guru tidaklah besar namun itu sangat berarti bagi mereka. ”Pada pemerintahan sebelumnya Rp 150 ribu per bulan dinaikan menjadi Rp 300 ribu,” katanya.

”Nilainya tidak seberapa tapi paling tidak, bisa menjadi tambahan penghasilan bagi mereka,” ucapnya.

Pasca mengetahui permasalahan ini, Mufid akan melakukan kordinasi dengan anggota Fraksi PKB lainnya yang menjadi mitra dinas terkait untuk mencari solusi penyelesaian tertunggaknya honor tersebut.

”Nanti kalau ada rapat fraksi akan saya laporkan ke temen Komisi D (yang membidangi pendidikan), dan ini sifatnya segera emergensi,” katanya

Mufid juga berpesan agar bupati tidak hanya sekedar fokus pembangunan infrastruktur saja namun juga harus membayar setiap tetes keringat para guru PAUD tersebut.

”Jangan sampai fokus pada infrastruktur kepada bupati tolong hal ini harus dibayarkan. Awalnya saya berfikir PR bupati tinggal guru ngaji yang saat ini tengah didata ulang, nah jangan sampai keikhlasan mereka dalam bekerja terganggu,” tegasnya.

Untuk diketahui selama ini sistem pembayaran honor guru PAUD nonformal diajukan diawal tahun anggaran setiap tahunnya. Honor ini dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan). Namun pada tahun 2021 ini hingga memasuki triwulan kedua honor belum turun. Para guru ini takut honor mereka di triwulan pertama hangus tak terbayarkan. (rio/ed2)

“Guru harus memiliki rencana pembelajaran pre, while, dan post. Lesson plan ini fokus pada sebelum kelas dimulai. Untuk itu guru harus terus di-upgrade dan dipersiapkan untuk menjadi insan yang fleksibel dan kreatif,” kata dosen PG-PAUD Universitas Narotama Surabaya, Zulidyana Dwi Rusnalasari, S.Hum.,M.Hum.

PG-PAUD Universitas Narotama Surabaya bekerjasama dengan Ikatan Guru Indonesia (IGI) Surabaya mengadakan Diklat Creative Lesson Plan “Membuat RPPH yang Terintegrasi dengan Penilaian untuk Guru PAUD” di Convention Hall Universitas Narotama Surabaya, Sabtu (18/8/2018), sehingga assessment atau penilaian sesuai dengan indikator pembelajaran siswa.

Instruktur dan mentor nasional TK yang hadir sebagai pemateri, Bagus Sumantri, S.Si, mengatakan kondisi saat ini guru TK cukup kesulitan dalam membuat RPPH atau Lesson Plan. “Lesson Plan yang selama ini dibuat oleh para guru TK memang sudah terlaksana namun di akhir semester mereka harus membuat lagi untuk sistem penilaian,” kata Bagus.

Lulusan ITS itu melanjutkan, integrasi antara Lesson Plan dengan lembar assessment ini sangat dibutuhkan oleh para guru TK agar administrasi lebih ringkas dan bisa langsung mengetahui kompetensi mana saja yang harus dinilai dan mana yang tidak.

“Semua kompetensi sudah memiliki kode indikator yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 137 dan 146 Tahun 2014. Sehingga guru hanya perlu memasukkan kode indikator pada program yang disediakan IGI pada kolom rencana harian yang dibuat guru,” jelas Kepala Sekolah TK Dwi Matra Surabaya tersebut.

IGI Surabaya sudah membuat program tersebut untuk mempermudah kegiatan memasukkan nilai oleh guru sejak 3 tahun terakhir. “Sejauh ini guru TK sangat puas karena sangat membantu ketika penyusunan rapor karena kita sudah memiliki data sejak awal semester tanpa harus membuat lagi dari awal sambil mengingat-ingat pencapaian murid,” ujar Sekretaris IGI Surabaya itu.

Kegiatan pelatihan ini direncanakan akan diadakan dalam 3 chapter. Pelatihan kali ini adalah chapter 1, lalu chapter 2 untuk pelatihan pelaporan, dan chapter 3 untuk pelatihan pengelolaan laporan. (ano/yan)