Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, didampingi Pj Ketua TP PKK Kota Malang, Septiana Iwan Kurniawan, Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, serta jajaran Forkopimda Kota Malang membuka kegiatan tersebut di Halaman Balai Kota Malang. Dalam sambutannya, pria yang menduduki kursi N1 di Kota Malang itu, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif mengkolaborasikan kegiatan olah raga dengan dengan program pemerintah.

“Saya ucapkan syukur alhamdulillah atas terselenggaranya acara hari ini yang luar biasa bagi saya, karena dengan berolahraga khususnya bersepeda ini, sekaligus bisa menyosialisasikan terkait dengan tata ruang dan gempur rokok ilegal,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Tidak hanya itu, dirinya juga menyampaikan pentingnya menjaga tata ruang di Kota Malang, yang memiliki keterbatasan lahan. Dalam hal ini, menurutnya Pemkot Malang berkomitmen mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk memastikan tata kelola yang berkelanjutan.

“Sudah ada Perda tentang tata ruang, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)-nya sudah ada. Tinggal bagaimana mengaplikasikannya. Itu yang harus konsisten kita implementasikan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang sudah disusun dalam peraturan tata ruang di Kota Malang agar tetap terkendali,” tambahnya.

Ke depannya, Pj Wali Kota Iwan berharap melalui sosialisasi yang dilakukan pada hari ini, masyarakat menjadi paham dan dapat turut mengimpelementasikan kebijakan yang sudah ada.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang, Heru Mulyono, menyebutkan kegiatan bersepeda bertema Hantaru Spirit 2024 ini merupakan rangkaian kegiatan Satpol PP Kota Malang dalam melakukan kampanye Gempur Rokok Ilegal yang dikolaborasikan dengan peringatan Hantaru. Kegiatan sosialisasi kali ini menggandeng komunitas sepeda, dengan harapan pesan terkait dengan kampanye Gempur Rokok Ilegal bisa menjangkau lebih banyak di masyarakat.

“Kolaborasi ini dilakukan juga karena kita ingin mengampanyekan gempur rokok ilegal di luar ruangan, dan bisa berkolaborasi dengan berbagai komunitas. Nah, untuk kali ini kita berkolaborasi dengan komunitas sepeda, sehingga pesannya juga bisa meluas,” ujar Heru.

Lebih lanjut Heru menjelaskan, bahwa Satpol PP Kota Malang bersama Bea Cukai Malang akan terus berupaya mensosialisasikan Gempur Rokok Ilegal ke masyarakat. “Sosialisasi berikutnya masih akan kita lakukan, seperti misalnya minggu depan kita juga akan melakukan sosialisasi terhadap para penjual rokok ilegal yang sebelumnya masuk dalam operasi gabungan yang kami lakukan beberapa hari yang lalu. Harapannya, dengan sanksi dan juga sosialisasi ini mereka akan jera,” jelasnya.

Sebagai rangkaian kegiatan, di titik akhir Hantaru Spirit 2024 yaitu di area Mini Block Office Balai Kota Malang (Tarekot), juga dilaksanakan Talkshow Gempur Rokok Ilegal, yang menghadirkan nara sumber Pemeriksa Bea Cukai Pertama Kantor Bea Cukai Wilayah Malang, Muchammad Fikri. Dalam sesi talkshow tersebut, Fikri mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam peredaran rokok ilegal. Sebab, hukuman bagi siapapun yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal juga tidak main-main, mulai dari sanksi administrasi hingga pidana penjara.

“Kami juga mengajak warga masyarakat untuk berperan aktif mencegah peredaran rokok ilegal, dengan cara melapor kepada kami jika menemukan tindak pelanggaran peredaran rokok ilegal. Tidak perlu khawatir atau takut, sebab kerahasiaan pelapor akan kami jaga sepenuhnya,” imbuh Fikri. (kom/rsy/sit)

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, yang bertindak sebagai inspektur upacara, pada kesempatan tersebut menyampaikan sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Hadi Tjahjanto. Dimana beberapa poinnya, yaitu mengajak menjadikan momen Hantaru 2022 untuk mewujudkan pelayanan terbaik bagi bangsa dan negara.

Dalam sambutan Menteri ATR/BPN tersebut, juga diungkapkan bahwa capaian pendaftaran tanah sampai saat ini mencapai 81,6 juta bidang atau setara dengan 64,7 persen. Dirinya juga mengajak, untuk menyusun strategi terbaik guna pencapaian 100 persen pendaftaran tanah pada tahun 2025.

“Saya mengingatkan pentingnya mengejar target PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Namun, yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga kualitas produk yang dihasilkan sehingga tidak menimbulkan residu dan masalah di kemudian hari,” kata Bupati Yuhronur menyampaikan sambutan Menteri Hadi Tjahjanto.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Dirinya juga menyampaikan, bahwa target redistribusi tanah tahun 2022 sebanyak 424.510 bidang harus menjadi perhatian khusus dan segera diselesaikan. Juga terkait mafia tanah, dirinya mengajak untuk bersinergi dengan empat pilar yakni Kementerian ATR/BPN, Pemda, aparat penegak hukum dan badan peradilan.

“Semoga dengan momentum Hantaru kali ini bisa kita wujudkan pelayanan yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara tercinta,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Yuhronur juga mengajak untuk mematuhi arahan Menteri ATR/BPN untuk mensukseskan dan melaksanakan percepatan pemenuhan PTSL. “Pada prinsipnya, kami Pemkab Lamongan bersama jajaran, mengucapkan terima kasih kepada BPN yang telah bersinergi dan telah berkoordinasi dengan baik, sehingga mampu mewujudkan PTSL sebagaimana tadi yang disampaikan pada sambutan Pak Menteri, mari kita sukseskan dan kita lakukan percepatan. Alhamdulillah, Lamongan bisa menyelesaikan dengan baik,” katanya.

Kepala BPN Lamongan, Eko Jauhari, mengaku optimis dapat menyelesaikan PTSL Lamongan tepat pada waktunya. “Alhamdulillah, tahun 2022 PTSL di Lamongan itu ada 58 ribu. Ini memang mengikuti dari kesediaan anggaran pemerintah pusat, yang mana sebelumnya tahun 2021 itu 118 ribu. Nah, mungkin dengan 58 ribu ini akan lebih sukses lagi karena volumenya lebih sedikit. Untuk saat ini sudah terkumpul semua sekitar 48 ribu, yang sudah terbit untuk saat ini sudah 6 ribu 8 ratus. Semoga pas nanti Desember kita bisa tuntas semua,” terangnya. (zen/sit)

Rincian SHP tersebut yakni  45 SHP dari Kantah Kota Surabaya I dan 114 SHP dari Kantah Kota Surabaya II.  Kemudian, 45 SHP yang berasal dari Kantah Kota Surabaya 1 itu akan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP). 

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Miliki 65 Hektare Lahan Cabai, Kota Malang Dinilai Mampu Jaga Ketersediaan Stok

Begitu juga 100 SHP yang berasal dari Kantah Kota Surabaya II  akan dikelola oleh DPUBMP. Sedangkan 14 SHP lainnya akan dikelola oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya.

Kepala DPBT Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu atau Yayuk mengatakan bahwa Pemkot Surabaya menerima sebanyak 159 SHP dari Kantah Kota Surabaya I dan II. “Sertifikat tanah aset pemkot berupa jalan dan saluran itu prosesnya melalui DPUBMP Surabaya. Kalau tanah dan bagunan ada di kita (DPBT),” kata Maria Theresia.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdapat tiga bentuk pengamanan aset. “Yakni pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum. Sertifikasi merupakan bentuk dari pengaman hukum terhadap aset Pemkot Surabaya,” ujarnya. 

Dia menjelaskan, sesuai amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Pemkot Surabaya wajib mensertifikasi tanah asetnya secara bertahap. “Sebab itu, hari ini diserahkan sertifikat tanah aset Pemkot Surabaya oleh Kantor Pertanahan Surabaya I dan II,” sebutnya.

Bahwa terdapat tiga tahapan sertifikasi aset. Pertama, Pemkot Surabaya membuat permohonan surat ukur. Kedua, apabila surat ukur sudah terbit, akan diterbitkan Surat Keputusan (SK) pemberian hak atas tanah. “Terakhir, setelah SK pemberian hak atas tanah terbit, barulah sertifikatnya diterbitkan,” terangnya. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sertifikasi ini adalah dalam rangka pengamanan aset Pemkot Surabaya yang merupakan bukti kepemilikan tanah aset pemkot. “Selain itu, di KPK sendiri  kan ada tim Koordinasi dan Supervisi. Nah, itu setiap bulan kita dimonitor terkait dengan capaian sertifikasi, termasuk semua Kabupaten/Kota di Indonesia,” ucapnya. 

 Pemkot Surabaya berusaha untuk menyelesaikan proses permohonan sertifikasi di akhir tahun 2021. Saat ini, pihaknya masih menyisakan sekitar 1.200 permohonan sertifikasi yang belum diajukan.

 “Ada 120 permohonan sertifikat yang masih dalam proses sertifikasi. Untuk proses selanjutnya memang ada di BPN, kalau pemkot itu hanya pengajuan permohonan proses sertifikasi saja,” tambahnya.  

Sementara itu, Kepala DPUBMP Kota Surabaya, Erna Purnawati mengatakan, saat ini pihaknya sudah mengajukan permohonan sertifikat sebanyak 934 aset yang masih dalam proses sertifikasi. “Sampai saat ini, dari total 4.435 aset Pemkot Surabaya ada sebanyak 1.643 aset yang sudah bersertifikat. Sedangkan, 2.792 lainnya masih belum bersertifikat,” terangnya. (ade/gie)

Dalam upacara peringatan Hantaru 2021 yang mengusung tema ‘Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional’, sebanyak enam orang pegawai Kantor Pertanahan Kota Batu, dianugerahi tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Miliki 65 Hektare Lahan Cabai, Kota Malang Dinilai Mampu Jaga Ketersediaan Stok

Dewanti Rumpoko yang membacakan Sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, baik di pusat, Provinsi maupun kabupaten atau kota atas kerja kerasnya. Sehingga dapat mencapai target Program Strategis Nasional terutama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Di samping reformasi agraria, percepatan tata ruang, pengadaan tanah, pengendalian ruang dan penanganan sengketa pertanahan juga mengalami kemajuan yang cukup menggembirakan,” katanya.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan transparan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, telah menggagas program transformasi digital. “Layanan pertanahan berstandar dunia ini dapat diakses masyarakat secara elektronik dari mana saja dan kapan saja. Sehingga menjadi efektif, efisien dan transparan,” imbuhnya.

Acara lalu dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat tanah secara simbolis kepada 12 perwakilan penerima. Menurut Wali Kota, Pemkot Batu dan BPN Kota Batu telah menjalin kerjasama.

“Kami, Pemkot Batu dan BPN telah bekerjasama untuk sertifikasi seluruh tanah di Kota Batu, terutama aset Pemkot Batu,” kata Wali Kota.

Sementara itu Kepala BPN Kota Batu, Ir R Haris Suharto, menjelaskan bahwa pihaknya masih terus berusaha untuk menyelesaikan masalah sertifikat di Kota Batu. “Kami, BPN terus menyelesaikan seluruh sertifikat di Kota Batu agar mendapatkan legalitas. Dari target 13.500 sertifikat, sudah kami selesaikan sekira 10.500 sertifikat,” kata Haris.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN RI juga sudah merilis, aplikasi LOKETKU, dimana masyarakat dapat mendaftarkan berkas permohonan layanan pertanahan di seluruh kantor pertanahan (kantah) se-Indonesia dari rumah,” papar Haris. (bir/adv)