Kegiatan Hakordia 2022 ini mengusung tema ‘Indonesia Pulih Bersatu Berantas Korupsi’. Dalam kegiatan ini terdapat beberapa agenda seperti pemberian penghargaan, peluncuran program Kampanye Antikorupsi dan peluncuran pilot project desa Antikorupsi.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kegiatan Hakordia yang rutin dilakukan setiap tahunnya. “Acara seperti ini adalah momentum, pengingat bagi kita semua untuk mencegah perbuatan korupsi,” tegasnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran
• Kunjungan Naik hingga 30 Persen, Matos Bersiap Sambut Lonjakan Pengunjung Jelang Lebaran
• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG

Menurutnya pemberantasan korupsi adalah tugas bersama, tugas yang harus diemban secara konsisten bersama-sama. Hakordia ditetapkan tanggal 9 Desember sebagai bentuk menumbuhkan kesadaran publik terkait bahaya laten korupsi.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang Edy Winarko, melalui Kasi Intelijen Eko Budisusanto, menyampaikan bahwa acara ini bukan hanya ceremonial belaka, namun seluruh jajaran wajib mengamalkan secara nyata nilai anti korupsi pada saat melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsi nya masing-masing.

Pihaknya juga terus memberikan imbauan kepada masyarakat untuk bersama-sama untuk mencegah dan melawan bahaya korupsi. Salah satunya dengan membagikan stiker-stiker imbauan di pusat-pusat keramaian. “Kami memberikan imbauan-imbaun ke masyarakat untuk ikut peduli, bersama-sama mencegah dan melawan bahaya korupsi,” ujar Kasi Intel Kejari Kota Malang. (gie)

Pameran tersebut merupakan rangkaian acara pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2022. Pemerintah Kota Probolinggo turut andil dalam gelaran pameran yang berlangsung sejak 1 hingga 2 Desember 2022.

Layanan publik prima dan bebas korupsi yang dipamerkan yaitu aplikasi Portal Emas dari Diskominfo, Dukcapil Gool dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengamanan Aset dan Olah Data Melalui Aplikasi Siasad dari BPPKAD, Praktik Baik Implementasi Pendidikan AntiKorupsi dan aplikasi Si Ijol dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemudian ada Sistem Merit dari BKPSDM, ETPD PBB dan BPHTB dari BPPKAD bidang PBB dan BPHTB, E-SPTPD dari BPPKAD bidang Pendapatan, UMIK HEBAT dan E-Retribusi Non Tunai dari DKUPP. Serta promosi produk UMKM berupa makanan dan batik khas Kota Probolinggo.

Ketua KPK, Firli Bahuri bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pun berkunjung ke stan Pemkot Probolinggo untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam pencegahan korupsi. Selain itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi juga sempat mencicipi makanan UMKM di stan tersebut.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran
• Kunjungan Naik hingga 30 Persen, Matos Bersiap Sambut Lonjakan Pengunjung Jelang Lebaran
• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG

Wali Kota Habib Hadi mengapresiasi tampilan dalam stan dengan mencoba beberapa aplikasi layanan publik prima dan bebas korupsi. Sebelum meninggalkan stan pameran, ia berpesan agar peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) ini menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat untuk mencegah praktek tindak korupsi. “Hakordia sebagai momentum untuk bersama-sama menjaga dan mencegah hal-hal yang dapat merugikan negara, khususnya di wilayah Kota Probolinggo,” pesannya.    

Mendukung upaya tersebut, Auditor Madya pada Inspektorat Kota Probolinggo, Murtojo, menyampaikan keikutsertaan Pemkot Probolinggo dalam pameran ini sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat terkait program-program pencegahan praktek korupsi di wilayah Kota Probolinggo.

“Aplikasi tersebut menggambarkan kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo dalam pencegahan tindak korupsi. Aplikasi ini memudahkan masyarakat karena dilakukan secara online dan non tunai untuk mengurangi atau meminimalisir calo atau pungutan-pungutan yang tidak jelas,” ujarnya.

Salah satu pengunjung stan dari Kabupaten Jember mengaku tertarik masuk ke stan Pemkot Probolinggo, karena tampilan produk UMKM dan aplikasi layanan publik yang menarik. “Saran saya, semoga Kota Probolinggo semakin dipercantik baik infrastruktur, tata kota, manajemen dan semuanya. Kota Probolinggo ke depan semakin luar biasa,” ungkapnya.

Perlu diketahui, kegiatan pameran Hakordia tahun 2022 diikuti 11 kabupaten/kota di Jatim, 5 Perangkat Daerah Pemprov Jatim, instansi vertikal, Bank Jatim, Pemprov DIY, Pemprov Jateng, Pemprov Kaltim, Pemprov Kalteng, dan Pemprov Kalimantan Selatan. Juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Ninik Ira Wibawati, Asisten Administrasi Umum dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait. (kom/pix/gie)

“Pada Hari Anti Korupsi Sedunia ini, saya tekankan bahwa kalau sosialisasi jangan hanya literatif saja,” kata Wali Kota Sutiaji dalam pengarahannya.

Ditambahkannya, saat ini konsep sosialisasi sudah beranjak dari literatif menuju ke model yang lebih kompleks. “Sekarang ini kalau bicara sosialisasi, sudah model mental media atau model karakter,” sambungnya.

Menurut pemilik kursi N1 tersebut, tindakan korupsi merupakan perubahan perilaku. Sehingga, harus dibarengi dengan kuatnya karakter baik seseorang.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran
• Kunjungan Naik hingga 30 Persen, Matos Bersiap Sambut Lonjakan Pengunjung Jelang Lebaran
• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG

“Ini kan perubahan perilaku. Kalau yang namanya perubahan berkaitan dengan masalah, meskipun ilmunya banyak, kalau tidak diterapkan penguatan karakter ya percuma,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Wali Kota pecinta olah raga bulu tangkis ini menekankan pentingnya komitmen untuk tidak melakukan tindakan korupsi. “Makanya, saya tekankan tadi bahwa ASN harus ada komitmen. Dimana mereka memiliki prinsip bahwa tindak korupsi tidak benar, dan hidup di dunia ini tidak selamanya,” tambahnya.

Sehingga ke depan, Sutiaji beserta jajaran akan terus berupaya mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkot Malang. “Kita harus taat dan patuh pada aturan. Harus ada keterbukaan dan seterusnya yang perlu dikuatkan,” terang Sutiaji. (hms/mus/sit)

Pada kesempatan tersebut, Bupati Yuhronur menyampaikan bahwa terdapat empat area titik rawan korupsi di dalam birokrasi. Yakni, perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, serta optimalisasi retribusi dan pajak daerah.

“Diperlukan langkah strategis pencegahan korupsi pada empat titik tersebut. Di Kabupaten Lamongan sendiri telah membuat prioritas program dan telah diterapkan pada e-panning dan e-budgeting yang menggunakan pendekatan crosscutting dalam pencapaian visi dan misi pada perencanaan dan penganggarannya. Perencanaan hingga penentuan pemenang lelang juga telah dilakukan oleh Tim Pokja dan berbasis aplikasi digitas dengan SDM yang telah mengikuti diklat untuk pengadaan barang dan jasa,” ungkapnya.

Dilanjutkan oleh Bupati Yuhronur, peningkatan kualitas pelayanan publik dan iklim investasi pun dilakukan dengan memberikan kemudahan perizinan bagi pengguna layanan melalui aplikasi system pelayanan perijinan online dan mandiri, serta penerapan online single submission risk based approach atau perijinan daring terpadu dengan pendekatan perijinan berbasis resiko. Manajemen aset juga dilaksanakan dengan pembuatan aplikasi e-aset serta pembuatan regulasi pengelolaan aset.

“Optimalisasi retribusi dan pajak daerah melalui peningkatan basis data perpajakan, peningkatan efektivitas penagihan dan pemeriksaan pajak dan pengembangan inovasi seperti pelayanan PBB keliling, aplikasi e-BPHTB dan SiPalin (aplikasi pendapatan online),” imbuhnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran
• Kunjungan Naik hingga 30 Persen, Matos Bersiap Sambut Lonjakan Pengunjung Jelang Lebaran
• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG

Tidak hanya langkah strategis pencegahan korupsi saja, Bupati Yuhronur juga membangun budaya kerja yang agile dan berintegritas melalui manajemen sumberdaya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, penataan tata laksana dan manajemen perubahan.

“Role model budaya kerja berintegritas menggunakan mindset agile squad. Apa saja midnsetnya yakni proses dilakukan untuk menciptakan hasil bukan penghambat, shared objectives dan kolaborasi lintas fungsi, squad didefinisikan oleh hasil bukan disiplin, hasil kerja yang akuntabel, changeable, adaptif, responsive dan cara kerja dalam unit-unit yang mandiri dan less hierarchical,” tuturnya.

Selain itu, diutarakan Kasatgas Direktorat III Koordinasi Supervisi KPK RI, Edi Suryanto, yang juga hadir menjadi nara sumber dalam webinar tersebut, mengungkapkan dalam upaya menciptakan budaya anti korupsi di lingkungan birokrasi, tidak hanya komitmen pimpinan namun didukung dengan sistem tatakelola yang terintegrasi. “Kunci keberhasilan pencegahan korupsi di daerah tidak hanya membutuhkan komitmen pimpinan daerah saja, tapi juga integritas ASN, didukung dengan sistem tatakelola yang terintegrasi, pengawasan yang memadai, reward and punishment, serta partisipasi aktif publik dan steakholder salah satunya melalui KAD ini,” paparnya.

Webinar dalam rangkaian acara memperingati Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) 2021 tersebut, juga menghadirkan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Wakil Ketua Kadin Jatim MT Junaedy dan Ketua KAD Jatim Reswanda T. Ade sebagai nara sumber. (zud/zen/sit)

Tidak hanya memasang banner publikasi situs korupsi di Malang Raya, tetapi dalam aksinya itu, juga membagikan stiker serta press release berjudul ‘Hari Anti Korupsi, Pilkada Masih Sebagai Benih Korupsi Politik’.

Melalui kegiatan ini, MCW ingin memberitahukan kepada public terkait Pilkada yang merupakan benih awal dari korupsi politik. Kemudian, juga ingin menegaskan kembali bahwa semua elemen masyarakat harus bekerja sama memberantas tindak pidana korupsi.

“Dalam aksi simbolis ini, kami mengangkat tentang benih korupsi politik melalui Pilkada. Banyak pemodal yang menggelontorkan uang untuk dana kampanye, dimana dibalik itu ada tujuan untuk mempermudah bisnis mereka,” ujar Koordinator Aksi, Miri Pariyas. Ditambahkan, dalam pandemi seperti ini, harusnya para pemimpin tidak hanya pro dengan kesejahteraan pemodal. Menurutnya, hari ini yang terjadi bukan demokrasi pro kepada masyarakat tetapi lebih kepada demokrasi oligarki.

“Harusnya, Pilkada ditunda dulu. Kita lebih menyasar kepada kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Terlebih, makin hari kondisi juga kian memburuk,” ungkapnya.

Aksi berupa publikasi ini juga bertujuan mengingatkan masyarakat, bahwa pernah terjadi kasus korupsi di Malang Raya. “Banner berisi list situs korupsi di Malang Raya kita tampilkan. Supaya khalayak tau banyak kasus korupsi yang tidak ditindaklanjuti,” tambah wanita yang juga menjabat sebagai Badan Riset MCW.

Melalui kegiatan ini, MCW berharap dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di Kota Malang. Para anggota partai politik, Paslon dalam pilkada dan masyarakat sipil harus saling berjejaring untuk memperkuat pemberantasan korupsi. (cw1/sit)

“Pemkot Batu kurang transparan. Keterlibatan publik juga belum maksimal,” terangnya.

Dikatakan Amin, ruang-ruang yang seharusnya terbuka untuk publik, namun kemudian ditutup hal ini bisa menimbulkan potensi korupsi. Salah satu contohnya adalah banyak menyusutnya sumber air di Kota Batu. Menurut Amin, menyusutnya banyak sumber mata air di Kota Batu buah dari kebijakan yang tidak membuka ruang dialog dengan publik.

“Membuka ruang partisipasi publik untuk memberikan masukan. Jangan sampai nanti, seperti kereta gantung, hanya dimanfaatkan segelintir orang. Sesuatu yang bukan rahasia, dan menjadi ruang publik jika ditutup, di situ bisa menjadi potensi korupsi,” ujar Amin, Senin (9/12/2019).

Amin juga mengajak agar masyarakat memiliki kepekaan terhadap pemimpin, maupun calon pemimpin saat pemilihan. Katanya, masyarakat harus memahami orientasi seseorang maju menjadi kepala daerah maupun calon legislatif.

“Momentum ini merupakan satu peristiwa untuk terbangunnya kesadaran rakyat agar bersama-sama bergerak memberantas korupsi,” katanya.

Berkaca pada kasus Eddy Rumpoko yang terciduk oleh KPK, Amin pun mengajak agar masyarakat tidak memiliki rasa cinta yang salah terhadap pemimpinnya. Bagi Amin, tertangkapnya ER yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Batu telah mencederai kepercayaan rakyat Kota Batu.

“Agar masyarakat jangan sampai memiliki cinta yang salah terhadap pemimpinnya, pemimpin yang kita elu-elukan dan banggakan. Kita harus tahu betul orientasi seseorang maju menjadi pemimpin,” ajaknya.

Melihat progres kepemimpinan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko saat ini, Amin berpendapat belum ada gerakan nyata untuk melakukan pemberantasan korupsi. Bahkan, pelayanan publik dinilainya berjalan stagnan, tanpa ada perubahan ke arah yang lebih baik.

Divisi Korupsi Politik Malang Corruption Watch (MCW), Bayu Prasetya menjelaskan ada enam dugaan kasus korupsi di Kota Batu. Pertama adalah dugaan korupsi pajak bumi dan bangunan senilai Rp 31.3 M, kemudian kasus dugaan korupsi pembangunan Among Tani senilai Rp 113 M.

Lainnya adalah dugaan korupsi pada proyek pembangunan Pasar Sayur Kota Batu, kebocoran anggaran pendapatan, penyelewenagan dana PT BWR, serta dugaan korupsi aliran dana kampanye.

“Data itu menjelaskan bahwa tingginya korupsi bakal berdampak negatif untuk masyarakat Batu. Sehingga dalam momen Hari Anti Korupsi tanggal 9 Desember 2019 ini semangat pengawalan dan perlawanan terhadap korupsi harus terus dilakukan. Masyarakat harus terlibat dalam agenda pemberantasan korupsi dikarenakan Masyarakat merupakan korban dari tindakan korupsi,” terang Bayu.

Aliansi Masyarakat Kota Batu, massa yang melakukan aksi di depan Balaikota Among Tani itu menyampaikan tiga tuntutan yakni agar Pemkot Batu dan DPRD harus melakukan evaluasi mendalam terkait tata kelola birokrasi dan APBD Kota Batu agar tidak berpotensi korupsi dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kemudian menuntut para Penegak Hukum harus segera memberantas dan menindak tegas pelaku korupsi di Batu yang merugikan masyarakat.

“Terakhir adalah mengajak masyarakat Batu agar terlibat aktif memantau, melaporkan serta melakukan advokasi

dugaan korupsi yang terjadi di semua sektor,” tegas Bayu.

Dalam orasi itu, pengunjuk rasa membawa properti yang dibentuk menjadi kursi berwarna keemasan. Selain itu juga ada simbol sapu, uang, sandal, dan caping. Semuanya memiliki makna yang menggambarkan dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia. (bir/yan)

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan Ramdanu Dwiyantoro disela-sela aksi tersebut menyampaikan, kegiatan itu untuk menyadarkan bahwa korupsi musuh semua masyarakat yang harus diberantas.

“Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang dampaknya dapat menyengsarakan seluruh rakyat pada setiap negara. Untuk itu pihaknya meminta agar upaya pemberantasan korupsi menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat dan bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum semisal Kejaksaan, Kepolisian dan KPK, “urai, Ramdanu.

Lebih lanjut, pria asal Yogyakarta ini menjelaskan jika selama kurun waktu 2019, pihaknya setidaknya telah membukukan pengungkapan korupsi di wilayah Kabupaten Pasuruan sebanyak 3 kasus dalam proses penyelidikan, 5 kasus tahap penyidikan, 2 kasus yang sudah dalam proses persidangan dan 3 kasus telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inchart.

Satu perkara korupsi yang menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Pasuruan yakni korupsi Dispora Kabupaten Pasuruan masih terus dikembangkan untuk memperoleh “aktor intelektual” oleh pihak penyidik pidana khusus yang dikepalai oleh Denny Saputra selaku Kasi Pidsus.

Satu lagi perkara korupsi yang membutuhkan penanganan panjang dan cukup melelahkan yakni korupsi pemanfaatan Tanah Kas Desa di Desa Bulusari, Kecamatan Gempol dengan kerugian negara sebesar Rp 2,9 miliar. Kasus inipun dapat dikategorikan korupsi terbesar pada tataran kepala desa di Indonesia.

Untuk pengungkapan kasus tersebut, pihaknya membutuhkan beberapa saksi ahli. Tak seperti kasus korupsi lainnya yang cukup dengan perhitungan dari ahli yakni BPKP, serta membutuhkan waktu hampir 2 tahun lamanya. (arf/hen/oso)

Dalam peringatan itu, Kepala Kejari Sidoarjo, Setiawan Budi Cahyono menggunakan sepeda Sultan bermerek Brompton yang kini viral menjadi perbincangan. Apalagi, sepeda Sultan merek Brompton ini viral karena dislundupkan Dirut Garuda. Para pejabat Kejari Sidoarjo ini ngonthel bersama dari Kantor Kejari di JL Sultan Agung menuju SMPN 1 dan SMKN 1 Sidoarjo.

“Ini (Brompton) sepeda pinjaman,” ujar Setiawan Budi Cahyono sambil tersenyum saat berangkat gowes menuju SMPN 1 di JL Raya Ponti, Sidoarjo.

Selain itu, Budi mengajak para pelajar setingkat SMP, SMA dan SMK untuk mengerti bahay korupsi sejak dini. Termasuk soal pemahaman bahaya kejahatan korupsi. Menurutnya, kegiatan ini hasil kerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemkab Sidoarjo.

“Kami memberikan edukasi kepada para pelajar SMP dan SMA saat hari anti korupsi sedunia yang diperingati setiap 9 Desember. Apalagi, temanya Generasi Millenial Generasi Anti Korupsi. Sejak dini anak-anak harus mengerti dan mengenal korupsi. Korupsi sangat membahayakan merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan nasional,” ungkapnya.

Ditanya soal, kenapa naik sepeda, Budi menilai dengan bersepeda hidup sehat dan bahagia. Bahkan hidup sehat anti korupsi.

“Sekarang ada beberapa tindak pidana korupsi yang ditangani Kejari Sidoarjo. Kedepan pihaknya meminta kepada tim Pidsus dan Intelijen untuk mengungkap beberapa indikasi tindak pidana korupsi di Sidoarjo,” tegas mantan Aspidum Kejati Banten ini.

Sementara Kepala SMPN 1 Sidoarjo, Hartoyo mengapresiasi kegiatan positif yang dilakukan Kejari Sidoarjo. Alasannya, para siswa dan siswinya

mendapatkan motivasi serta ilmu tambahan di hari korupsi sedunia ini. Pihaknya berharap pelajar menjadi generasi anti korupsi.

“Yang sangat penting lagi pembelajaran atau simulasi bagaimana anak tidak korupsi. Karena di Indonesia, kegiatan korupsi tersamar itu banyak. Titip anak sekolah dengan memberikan sesuatu kepada orang lain masuk dalam kategori korupsi yang tersamar,” tandasnya. Wan/yan

Aksi unjuk rasa aktivis mahasiswa ini mendesak Kejari Lamongan agar segera menuntaskan seluruh kasus korupsi yang ada di Kabupaten Lamongan.

“Dihari antikorupsi ini kita ingin merefleksikan sekaligus menagih komitmen Kejari dalam melakukan pemberantasan korupsi di Lamongan dan kami ingin menanyakan sampai mana progres kasus korupsi di Lamongan,” kata Korlap aksi, Yoyok Eko Prasetyo. Senin (9/12/2019)

Selain itu, terdapat tiga tuntutan utama dari aktivis mahasiswa PMII Komisariat Unisda Lamongan diantaranya penanganan dugaan kasus penyelewengan dana desa agar tak terkesan diabaikan oleh Kejari Lamongan.

Tak hanya itu, dalam orasinya mereka juga meminta agar Kejari Lamongan menjelaskan perkembangan proses peninjauan kembali (PK) kasus PUAP TA 2012 dan KUBE RTLH sekaligus segera menyelesaikan kasus korupsi dana hibah Pilkada 2015 di KPU Lamongan yang saat ini sudah menyeret bendahara KPU Lamongan.

Kedatangan mereka tak hanya berorasi terkait berbagai tuntutan, ternyata juga membawa misi untuk meminta Kejari Lamongan menandatangani petisi yang dibuat terkait penuntasan kasus korupsi di Lamongan. Namun sayangnya, Kejari Lamongan bersikap tidak bersedia menandatangani petisi tersebut.

“Hasilnya, pihak Kejari tak satupun ada yang mau menandatangani petisi ini. Tapi, jika hari ini kita masih belum mendapatkan jawaban, maka kami akan datang lagi dengan membawa massa yang lebih besar sekalian kita akan lakukan pendalaman data dan kajian matang,” Kecamnya kecewa.

Sementara itu, Kepala Kejari Lamongan, Diah Yuliastuti saat konferensi pers diruang kerjanya menegaskan tanpa penandatanganan petisi dari aktivis mahasiswa tersebut pihaknya telah memiliki komitmen dan serius untuk melakukan pemberantasan korupsi di Lamongan.

“Soal petisi yang diminta untuk ditandatangani itu bukannya kami tidak mau berkomitmen. Akan tetapi, kami sebagai aparat penegak hukum sudah mempunyai komitmen sendiri dengan pimpinan dan juga kepada Allah SWT dalam menjalankan tugas,” Kata Diah menegaskan.

Dengan demikian, kata Diah, selama ini beberapa kasus korupsi yang disuarakan aktivis mahasiswa sudah ditangani oleh Kejari Lamongan. (aju/zen/yan)