“Untuk ungkap kasus tindak pidana korupsi di tahun 2022, ada sebanyak enam perkara yang ditangani oleh Tim Pidsus. Rinciannya, terdiri dari dua perkara dalam tahap penyelidikan, menunggu hasil pemeriksaan fisik dari ahli. Kemudian, satu perkara dalam tahap penyidikan menunggu hasil penghitungan ahli, satu perkara dalam tahap persidangan terkait proses jual beli tanah milik warga Desa Grobogan. Juga, ada dua perkara dalam tahap eksekusi terkait pengadaan sapi dalam kredit usaha pembibitan sapi,” ujarnya.

Andi juga menjelaskan, bahwa progres terkait upaya hukum kasasi ada sebanyak lima perkara, terkait tindak pidana korupsi pengadaan buku perpustakaan serta pupuk. “Sampai saat ini, untuk pidana khusus berhasil menyelamatan keuangan negara yang telah disetorkan sebesar Rp 716.778.365,06. Selain itu, juga terdapat dua perkara penuntutan serta tiga perkara eksekusi terkait bidang cukai di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jombang,” tuturnya

Sedangkan untuk tindak pidana umum, jumlah perkara yang ditangani ada beberapa macam seperti Oharda (Orang, Harta, Benda) serta Narkotika dengan total 390 perkara. Berkas dari Kepolisian sampai dengan tahap 1 ada 362 perkara, tahap 2 ada 320 perkara serta perkara yang di Restorative Justice sebanyak 2 perkara.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

“Hasil perkara pidana umum terkait denda mencapai Rp. 61.000.000, dengan biaya perkara sebesar Rp 1.161.500. Kasus Tilang ada sebanyak 5.948 kasus. Kejaksaan telah menerima denda tilang sebesar Rp 473.447.000 dengan biaya perkara sebesar Rp 5.948.000,” ungkapnya.

Barang bukti yang dirampas untuk negara terkait perkara pidana umum, ada enam unit sepeda motor. Barang bukti perkara pidana khusus ada 5 unit truck, 2 unit mobil pikap, 16 sertifikat SHM serta 1 sertifikat HGU. Semua barang bukti tersebut dalam proses pengajuan ke KPKNL Malang untuk dilelang, mengganti kerugian Negara.

“Barang bukti yang sudah dimusnahkan ada Pil double L sebanyak 177.012 butir, sabu-sabu seberat 258,01 Gram, tembakau sintetis seberat 5,91 Gram, Pil Ekstasi sebanyak 90 butir, alat hisap sabu sebanyak 1 kardus, serta rokok tanpa pita cukai sebanyak 11.558 bungkus,” terangnya.

Dalam Bidang Intelejen, tambahnya, terdapat kegiatan jaksa menyapa yang dilaksanakan sebanyak satu kali. Kemudian, jaksa masuk sekolah dilaksanakan di SMA Negeri 3 Jombang, SMK Negeri 1 Jombang serta MAN 1 Jombang.

“Kedepannya terkait tindak pidana korupsi, kejaksaan berusaha untuk mengembalikan keuangan negara semaksimal mungkin, dengan adanya penafsiran harga barang bukti yang akan dilelang dari KPKNL Malang. Mudah-mudahan, kerugian negara tertutup dan memberikan hasil signifikan,” ujarnya. (azl/gie)

Pada kesempatan itu, Bupati Salwa menyinggung mengenai tempat rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Dimana, merupakan suatu proses pengobatan yang harus dilakukan secara rutin dan terpadu dengan melibatkan keluarga dan masyarakat.

“Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu. Baik itu secara fisik, mental maupun sosial, agar pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial di kehidupan masyarakat,” kata Kyai Salwa-sapaan bupati.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Lebih lanjut dirinya mengatakan, bahwa pengguna narkotika bisa sembuh jika dapat mengendalikan dirinya dengan baik. Dan tentu saja, harus turut serta mendapat bantuan keluarga dan masyarakat.

“Adanya dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat yang kuat, akan memudahkan pengguna narkotika dari ketergantungan,” jelasnya. (zen/sit)

“Kami ucapkan selamat Hari Ke-62 Bhakti Adhyaksa, kepada Kejaksaan Negeri Situbondo. Semoga Kejaksaan Negeri Situbondo, lebih sukses lagi sesuai dengan tag line nya saat ini ‘Kepastian Hukum, Humanis Menuju Pemulihan Ekonomi’,” ujar Ketua dan penasehat hukum Fokwas, Hadi.

Pihaknya juga mengapresiasi upaya Kejari Situbondo, untuk terus mengedepankan independensi dan komitmen meningkatkan kinerja penegakan hukum. Seperti, dalam menangani kasus-kasus yang ada.

Baca juga:

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Lebih lanjut Hadi mengatakan, kejutan ini sebagai upaya mempererat tali silaturahmi, serta memelihara jalinan kerja sama yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Terutama, dalam pemberitaan atau publikasi terkait dengan kegiatan-kegiatan Kejari Situbondo.

“Ini kami lakukan sebagai upaya untuk mempererat tali silaturahmi serta memelihara jalinan kerja sama yang selama ini sudah terjalin dengan baik,” ujarnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo, Nauli Rahim Siregar, sempat terkejut ketika puluhan wartawan Situbondo, mendatangi Kantor Kejari Situbondo, sambil membawa kue ulang tahun Hari Bhakti Adhyaksa. Pada kesempatan tersebut, Kajari Situbondo mengucapkan terima kasih atas kejutan yang telah dilakukan oleh Fokwas.

“Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan Fokwas bersama anggotanya, telah memberi kejutan kepada kami di hari ulang tahun,” ujar Nauli Rahim Siregar. (her/gie)

Kajari Kota Batu, Agus Rujito SH MH, menjelaskan bahwa pemilihan TPA Tlekung sebagai lokasi pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum, ini adalah untuk menghindari polusi udara di lingkungan pemukiman.

Agus menambahkan, bahwa terdapat barang bukti perkara narkotika sebanyak 27 perkara dan barang bukti perkara lainnya sebanyak 16 perkara. “Barang bukti yang dimusnahkan antara lain sabu sejumlah 223,02 gram, ganja 4,5 garis, perangkat nyabu 12 set, timbangan digital 3 unit, plastik klip 30 pak, miras 6 botol, HP 17 buah, sajam 2 buah, seragam TNI 1 setel, dokumen 1 bendel, peralatan judi 1 set, pakaian dan barang bukti lainnya sejumlah 20 buah,” katanya, Kamis (14/07/2022) tadi.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Dengan dilakukannya pemusnahan ini, tambahnya, diharapkan tingkat kejahatan akan berkurang dan barang bukti tersebut tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, menjelaskan bahwa kegiatan pemusnahan barang bukti yang dilaksanakan di TPA Tlekung, ini merupakan bentuk koordinasi dan sinergi antara kejaksaan, pemerintah, kepolisian dan pengadilan. “Kejari Kota Batu berkontribusi luar biasa pada penegakan hukum dalam Hari Bhakti Adhyaksa (HBA),” kata Wawali Punjul.

Dalam pemusnahan barang bukti tersebut, dilakukan dengan cara dihancurkan menggunakan mesin pyrolisis yang dapat mengurangi sampah dengan emisi minimal. Mesin pyrolisis sendiri, bisa mencapai temperatur 800 derajat celsius. Dengan suhu setinggi itu, sampah B3 atau sampah medis atau dalam hal ini narkotika dan barang bukti, bisa dihancurkan dengan aman. (bir/sit)

“Barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan bukti dari beberapa perkara kejahatan yang telah ditetapkan pengadilan,” ucap Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, saat dikonfirmasi, Kamis (22/07) tadi.

Baca Juga:

• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
• Komisi III DPRD Trenggalek Hearing Tambang Galian C bersama PT Djawani dan Pemdes Ngentrong

Adapun barang bukti yang dimaksud, merupakan bukti perkara pembunuhan, pencurian dan pemberatan, obat-obatan terlarang, perjudian dan beberapa kejahatan yang lainnya. Sedangkan sesuai perintah pengadilan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek sebagai eksekutor dari hasil putusan pengadilan ini.

Bupati Arifin juga tidak lupa mengucapkan selamat, atas peringatan Hari ke-61 Bhakti Adhyaksa di Trenggalek. Di usia ke 61 ini, Bupati Arifin berharap Korp Adhyaksa bisa terus berjaya menjalankan amanah penegakan hukum di tanah air.

Suami Novita Hardini ini, merasa cukup bisa merasakan sinergi Kejaksaan, Polres dan Pemerintah di Trenggalek. Harapannya, hal ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Trenggalek.

“Pemusnahan barang bukti yang sudah incracht ini semoga menjadi pembelajaran bagi masyarakat di Trenggalek. Dengan begitu, masyarakat bisa menghindari kegiatan-kegiatan yang bisa melawan hukum,” kata Bupati Arifin.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Trenggalek, Darfiah, menambahkan jika dalam pemusnahan barang bukti yang dilakukan ini sudah sesuai dengan perintah pengadilan, untuk menjadi eksekutor.

“Alhamdulillah, hari ini tanggal 22 Juli tahun 2021 kita memusnahkan barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrahct sebanyak 43 perkara,” ungkap Darfiah. Dirinya menjelaskan, barang bukti yang dimusnahkan juga ada yang dari kasus perjudian, penggelapan, penipuan, obat-obatan terlarang, pembunuhan maupun penganiayaan. “Sebenarnya kita telah melaksanakan 2 kali pemusnahan. Dan hari ini, merupakan yang kedua untuk tahun ini,” kata Darfiah. (mil/ed2)

Ditemui dikantornya, Kajari Trenggalek Darfiah SH, MH menuturkan jika di tahun 2020 ini Kejari Trenggalek menerima aksi damai dari sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas).

“Jadi aksi damai itu dilakukan dalam rangka menyampaikan pendapat dimuka umum serta melakukan aksi ngamen dengan aman dan lancar, ” ungkapnya, Jumat (24/07/2020) siang.

Dikatakan Darfiah, Kejari Trenggalek juga telah melaksanakan kegiatan penerangan hukum disejumlah desa di Kabupaten Trenggalek. Tak hanya itu, pelacakan aset Suharto yang notabenenya mantan Bupati Trenggalek di tahun 2019.

“Juga telah dilaksanakan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah disejumlah sekolah tingkat SMP. Dan melaksanakan kegiatan TP4D dibeberapa proyek pembangunan. Seperti BBWS (tahap II), bendungan Bagong dan lainnya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Kajari Trenggalek menuturkan jika pihaknya juga telah melaksanakan sejumlah perjanjian (MoU) dengan Instansi Pemerintah dan BUMN. Seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, PDAM, PDAU dan Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek.

Selain menjelaskan sejumlah capaian yang diraih Kejari Trenggalek, Darfiah juga akan memaksimalkan kinerja dalam memberikan pelayanan publik yang lebjh profesional.

“Yang jelas kami akan meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Salah satunya dengan menata kembali IT yang ada di Kejaksaan sehingga diharapkan pelayanan tidak hanya dilakukan secara manual tapi bisa dengan online,” jelas Kajari.

Adapun penanganan kasus yang menonjol yang berhasil ditangani oleh Kejari Trenggalek dalam beberapa waktu terakhir.

“Untuk pengungkapan kasus yang berhasil ditangani Kejari Trenggalek salah satunya kasus korupsi penyertaan modal Pemkab Trenggalek yang menyeret nama mantan Bupati Trenggalek hingga Bos Media di Kota Surabaya,” pungkasnya. (mil/tim)

Pasalnya, panitia pelaksana Hari Bhakti Adhyaksa ke-60. Kejari Situbondo mengemasnya dengan secara sederhana. Syukuran Hari Bhakti Adhyaksa ke-60 tersebut, juga dilaksanakan sesuai dengan protap kesehatan. Setiap undangan dan seluruh pegawai kejaksaan, memakai masker, dicek suhu tubuh, cuci tangan dengan handsanitizer, serta menjaga jarak.

Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH saat memberikan ucapan selamat Hari Bhakti Adhyaksa yang Ke-60 juga memotong kue ulang tahun dan memotong tumpeng diberikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo sebagai bentuk syukur. (her/im)

Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH, Wakil Bupati Ir H Yoyok Mulyadi M Si, Kapolres Situbondo AKBP Sugandi SIK M Hum, Dandim 0823 Situbondo Letkol Inf Ahmad Juni Toa SE MI Pol, Ketua Pengadilan Negeri I Ketut Suarta SH MH dan Sekdakab Situbondo Drs H Syaifullah MM.

Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH saat menghadiri acara tersebut, selain memberikan ucapan selamat Hari Bhakti Adhyaksa yang Ke-60 juga memotong kue ulang tahun dan memotong tumpeng diberikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo sebagai bentuk syukur.

Bupati H Dadang Wigiarto juga memberikan apresiasi yang sangat luar biasa, karna selama ini peran Kejaksaan berkaitan dengan proses kemajuan Kabupaten Situbondo dan tidak sedikit mulai dari pendampingan pemerintahan Desa ataupun juga Dinas.

” Ada semangat bersama untuk melakukan reformasi perubahan. Namun hanya dengan membuat perubahan tidak mudah tapi kita berkutat di menset, kita sudah bertindak melakukan reformasi birokrasi sehingga, salah satu indikatornya diakui dan memperoleh akuntabilitas penggunaan APBD kita dengan nilai sakip A, kita juga memperoleh penghargaan – penghargaan berkaitan dengan tata pengelolahan pemerintahan, berkaitan dengan inovasi yang bersinergi dengan Kejaksaan dan Kepolisian, “ucapnya.

Bukan hanya itu saja yang disampaikan Bupati Situbondo yang sudah menjabat dua periode itu, Bupati H Dadang Wigiarto juga menjelaskan bahwa Intellegence Room adalah kekuatan rohnya reformasi birokrasi, sehingga selama Kejaksaan Negeri Situbondo dipimpin oleh Kajari Nur Slamet SH MH bersinergi menghasilkan kinerja yang sangat luar biasa, karena interaksi Forkopimda berjalan dengan baik.

Sementara itu, Kajari Situbondo Nur Slamet SH MH saat dikonfirmasi oleh beberapa awak media mengatakan, di Hari Bhakti Adhyaksa yang Ke-60 Kejaksaan Negeri Situbondo dalam suasana pandemi Covid-19 akan melakukan perubahan yang akan menuju ke era baru.

” Yaitu Digitalisasi yang semua perangkat sudah di persiapkan secara matang, sehingga Kejaksaan Negeri Situbondo akan lebih profesional dan yakin berkembang dengan tugas – tugasnya terutama dalam penegakan hukum ke depan yang betul-betul menciptakan rasa keadilan terhadap pencari keadilan, “katanya.

Menurutnya, Kejaksaan Negeri Situbondo juga akan fokus kepada 8 Perintah harian dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

” Diantaranya, akan meningkatkan pelayanan publik yang transparan efektif serta efisien untuk mewujudkan dan membangun kepercayaan terhadap publik, “pungkasnya. (her/im/yan)

“Kami melaksanakan upacara Bhakti Adhyaksa ke 60. Dilaksanakan sederhana upacara virtual karena masih dalam kondisi pandemi. Capaian kinerja sejak Januari hingga Juli 2020, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, bidang inj telah menerima sekitar 200 surat kuasa khusus dan telah memulihkan sekitar Rp 500 juta. Kita mendapat surat kuasa khusus, kita lakukan penagihan ke beberapa pihak terkait BPJS, Pajak dan sebagainya kurang lebih Rp 500 juta,” ujar Andi.

Pidsus Kejaksaan Negeri Kota Malang melalaluii kegiatan penyelidikan dan penyidikan berhasil menyelamatkan kerugian negera Rp 131.302.426. 188. ” Ini dari penyelamatan proses penyelidikan, puldata dan pulbaket. Kedua dari denda, kami telah menyetorkan ke kas negara Rp 50 juta dan uang oenganti proses persidangan, kami telah menerima penyetoran uang pengembalian negara Rp 77,8 juta,” ujar Andi.

Untuk Pidum telah menyetorkan ke kas negera Rp 1,55 miliar dari tilang. Biaya perkara dari persidangan Rp 15,4 juta, melakukan pemusnahan Barang Bukti (BB) dari perkara yang sudah inkrah berupa 8 kg ganja, 1 kg SS, kosmwtik 10 dos, obat-obatan 1.874 ribu butir. Sedangkan Intel telah berhasil menyetorkan ke kas negara Rp 61,7 juta.

“Penyetoran ke kas negara atau ke kas Pemda ada yang berupa aset dan uang. Seperti halnya Pidsus ada 4 kasus seperti gedung Ramayana, RTH,” ujar Andi.

Dibahas juga tentang kasus Kayu Tangan Heritage Kota Malang. “Jadi Pelaksanaan belum diserahkan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Jadi proses belum final penyerahannya masih tanggung jawab rekanan. Selama ini tim kami turun menemukan beberapa hal yang diketahui. Ada perencanaan yang kurang mantap. Sevab jalan tersebut dilalui kendaraan namun kontruksinya kurang pas. Konteuksinya batu, pasir dan aspal. Jika kena air pasirnya akan berkurang. Tentunya membuat batunya goyah dan banyak yang rusak,” ujar Andi.

Meskipun saat ini pihak CV telah kembalikan uang Rp 282 juta ke kas daerah pada Senin (20/7/2020) dan pemeriksaan Kejaksaan tidak dilanjutkan, namun hal ini belumlah akhir. ” Ini belum final. Kejaksaan adalah pemeriksaan awal saat belum diserahkan ke PPK. Jadi nantinya pada akhir tahun masih ada peneriksaan dari BPK. Kalau BPK menemukan hal yang menyimpang ya bakal dilanjutkan,” ujar Andi. (gie/yan)

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri, Dra. Martini, SH, menyampaikan, Kalau Pemkot punya smart city Kejaksaan juga punya. ” Jadi kami juga punya, sekarang kita sudah masuk zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan Kebetulan kita juga punya program service City, ” katanya.

Lebih lanjut Dra. Martini menegaskan, bahwa Kejari Kota Kediri sudah terkoneksi dengan Pengadilan, Polres Lapas dan kedepannya kita juga langsung akan berkerjasama juga dengan Pemkot dan juga instansi-instansi terkait. “Insyaallah dalam 2 bulan kedepan sudah menyempurnakan semuanya. Sekarang ini kita sudah masuk WBK jadi semua kita harus meninggalkan manual, harus secara online pelayanan kepada masyarakat semuanya harus online, “tegasnya.

Sementara itu Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar dalam sambutannya mengatakan, saat ini Pemda sudah kerjasama dengan Kejaksaan, seperti TP4D sehingga pembangunan berjalan lancar. ” Tentu ini akan menjadi baik endingnya pelayanan prima di Indonesia khususnya Kota Kediri, karena nantinya bisa terhubung secara online, ” tagas Abu.

Syukuran yang dilaksanakan dihalaman Kejari Kota Kediri itu dihadiri Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar, Wakil Walikota Lilik Muhhibah, Dandim 0809 Kediri Letkol Kav Dwi Agung Sutrisno, Kapolres Kediri Kota AKBP Anthon Haryadi, S. IK, Kepala Pengadilan Negeri Sarah Louis Simanjutak SH, MHum. (aji/yan)