Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Pamekasan, Imam Bahri, menyampaikan bahwa pada peringatan Hari Bhakti Imigrasi ini, Kementrian Hukum dan HAM mempunyai target pelayanan yang tidak merepotkan bagi masyarakat. “Kami komitmen, utamanya di Kabupaten Pamekasan dan Madura, untuk melakukan perubahan terutama pelayanan yang tidak merepotkan bagi masyarakat. Hal ini, sesuai dengan komitmen Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia,” ujarnya.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Perihal kenaikan kelas yang didapat Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan dari Kementrian Hukum dan HAM RI, ini merupakan hasil usaha bersama memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Tentunya, ini tidak hal mudah kami dapatkan. Dari tim kami, tentunya pegawai-pegawai kami komitmen memberikan pelayanan yang terbaik,” ujarnya. (azm/gie)

Demikian disampaikan oleh Kepala Imigrasi Kelas II TPI Jember Kartana saat upacara puncak kegiatan peringatan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) yang selenggarakan, Senin (27/1/2020) siang.

”Untuk pelayanan simpatik, sudah berakhir kemarin hari minggu tanggal 26 Januari 2020 dan hari Bhakti imigrasi ini, seluruh imigrasi di Indonesia memberikan pelayanan Simpati di hari Sabtu atau hari Minggu,” kata Kartana.

Kartana menerangkan, dengan adanya perkembangan zaman banyak masyarakat belum mengetahui, bahwa pembuatan paspor lebih cepat dan sudah tidak menunggu lama seperti yang dulu, kalau zaman dulu, pemohon paspor sehari hanya 20-30, tapi sekarang bisa sampai ratusan.

“Kalau dulu kita melayani 100 pemohon hingga sore dan mungkin bisa sehari, tapi sekarang ini kita mengerjakan lebih cepat, 240 permohonan bisa terselesaikan sebelum jam kerja pelayanan berakhir,” jelasnya.

Dan untuk mengurangi penumpukan tambah Kartana, para pemohon paspor di setiap Kantor Imigrasi, juga telah disertakan antrian secara online dalam permohonan paspor yang namanya Apapo.

“Jadi kalau sudah diantrean Apapo, itu di situ sudah terjadwal hari keempat maupun jamnya, jam berapa harus dateng ke kantor imigrasi mana, bisa dipilih melalui antrian apapo tersebut,” sebutnya.

Dalam hal pertukaran data Kartana mengungkapkan, pihaknya telah melakukan Memorandum Of Understanding (MoU) dari Dirjen Keimigrasian, dengan empat instansi, seperti Bank Indonesia, pihak Kepolisian dan sebagainya.

“Tentunya ini juga banyak dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal imigrasi dengan instansi lain, khususnya dalam hal pertukaran data keimigrasian,” ungkap Kartana.

“Seperti contoh yang kemarin, pencarian orang DPO yang berangkat ke luar negeri, itu harus ada data, apakah orang itu berada di luar negeri apa tidak, hanya bisa dilihat dari data lintasan, ” imbuhnya (gik/yud/oso)