“Beberapa waktu lalu, kita sudah bertemu dengan Asosiasi Industri Wisata Malam. Dan, sepakat agar mereka juga memberikan laporan,” kata Sekretaris Disnaker Kota Batu, Adiek Iman Santoso, Kamis (19/01/2023) tadi.

Menurutnya, pekerja wisata atau hiburan malam ini unik. Dimana, pekerja ini bisa dikatakan impor dari daerah lain yang notabene dengan sistem kontrak 2 hingga 3 bulan. Setelah itu, mereka kembali ke daerah masing-masing.

“Kita perlu lakukan deteksi, karena berkaitan dengan masalah perselisihan dan kondusifitas usaha,” ujarnya.

Terkait dengan pelaksanaan itu, dijelaskan Adiek, bahwa dinasnya juga sudah koordinasi dengan Polres Batu untuk memberikan beberapa arahan. Dimana, untuk memastikan suasana kondusif saat melakukan aktifitas pekerjaan.

“Tentunya, mereka kalau bekerja saat malam lebih rawan daripada siang hari. Kita menghindari pengaduan mungkin dari yang menikmati jasa mereka. Sebab kalau itu mencuat, maka akan memberikan rasa tidak nyaman bagi pengunjung,” papar Adiek.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Dari jumlah tempat hiburan malam, disebutkannya, bahwa Kota Batu ini ada sebanyak sembilan titik, yang semua adalah tempat karaoke. Sedangkan dari jumlah pekerja secara keseluruhan, lebih dari 100 orang. Dirinya berharap, nantinya ada perlindungan kepada pekerja, karena tugas Disnaker memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.

“Jadi, kita pastikan mereka punya SoP yang jelas. Perusahaan hiburan malam memberikan jaminan keselamatan kerja dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan kepada mereka. Dan kita pastikan terjaga kondisi kesehatannya. Dengan durasi waktu standar kerja 35 jam dalam seminggu,” tambahnya.

Diketahui, jumlah tenaga kerja di Kota Batu saat ini, ada sekitar 4.128 orang, dari jumlah total perusahaan terdaftar yang di Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) sebanyak 546 perusahaan. Jumlah itu, yang sudah melaporkan jumlah tenaga kerkanya. Sedangkan, UMK yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Jatim sebesar Rp 3.080.000. (put/gie)

Petugas tidak hanya menyisir tempat hiburan malam yang ada di wilayah Kota Blitar, namun juga tempat hiburan malam di wilayah pinggiran (Kabupaten Blitar). Salah satunya, sebuah karaoke di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar.

Patroli dalam rangka cipta kondisi pada Bulan Ramadan tersebut, dipimpin Kapolres Blitar Kota, AKBP Argowiyono dan Komandan Kodim 0808, Letkol Inf Didin Nasrudin Darsono. Patroli tersebut, selain memastikan tidak ada peredaran minuman keras dan Narkoba, petugas juga untuk memastikan tidak ada anggota TNI dan Polri yang berkeliaran ke tempat hiburan malam.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Jika di tempat tersebut ditemukan anggota TNI dan Polri akan kita lakukan pendataan dan pembinaan. Karena abdi negara dilarang memasuki tempat hiburan malam,” kata AKBP Argowiyono.

AKBP Argowiyono menambahkan, dalam razia tersebut pihaknya memastikan tempat hiburan yang buka sudah sesuai aturan. Dan kegiatan yang dilakukan juga tidak melanggar. “Patroli gabungan ini akan terus dilakukan sampai mendekati Hari Raya Idul Fitri,” imbuh Kapolres Blitar Kota. (jar/gie)

Kapolres Situbondo, AKBP Andi Sinjaya, menegaskan kebijakan tegas tersebut diambil sebagai upaya menghormati Bulan Suci Ramadan. Selain itu, untuk menjaga kondisi tetap kondusif di Kabupaten Situbondo. Semua tempat hiburan, harus tutup total.

“Kami menjaga ketenangan dan kekhusukan kaum Muslim dalam menjalankan ibadah puasa, “ kata AKBP Andi Sinjaya, Selasa (12/04/2022) tadi.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Selain itu, Kapolres Situbondo telah menginstruksikan Polsek jajaran di wilayahnya, untuk lebih aktif lagi melaksanakan Operasi Anti Pekat. Tidak hanya tempat hiburan malam, yang akan diawasi. Namun, pihaknya akan melakukan penyisir toko yang diduga menjual minuman keras. Kegiatan ini, guna pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Situbondo.

“Sekali lagi saya ingatkan kepada pemilik atau pengelola tempat hibuaran agar mematuhi surat edaran imbauan dari Bupati Situbondo. Polres Situbondo dan jajaran akan melakukan pengawasan serta tetap mengintensifkan Operasi Anti Pekat,“ jelas AKBP Andi Sinjaya.

Lebih lanjut Kapolres mengimbau, agar masyarakat untuk saling menghormati dan mengedepankan nilai-nilai toleransi. Sehingga, berbagai kegiatan keagaman yang dilaksanakan masyarakat di Bulan Ramadan ini dapat berjalan dengan lancar, nyaman dan damai. “Mari kita sama-sama jaga Kamtibmas Situbondo, agar aman dan kondusif. Sehingga di Bulan Ramadan ini masyarakat bisa lebih khusyuk dalam beribadah,” ujarnya. (her/gie)

“Karena momennya menjelang malam pergantian tahun, yangmana rawan terjadi penyalahgunaan serta digelontorkannya bermacam varian narkotika di masyarakat. Apalagi saat ini banyak beredar narkoba jenis baru yang harus diwaspadai warga. Oleh karena itu, operasi ini lebih bersifat operasi simpatik,” tutur Kepala BNN Kota Malang, AKBP Bambang Sugiharto.

Tampak operasi dipimpin langsung oleh Kepala BNN Kota Malang; AKBP Bambang Sugiharto, Kepala BP2D Kota Malang; Ir H Ade Herawanto MT dan Ketua DPRD Kota Malang; Bambang Heri Susanto

Dalam upaya menegakkan peraturan dalam implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Inpres No 6 th 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkusor Narkotika, Bambang mengaku pihaknya tak bisa bekerja sendirian.

“Upaya ini membutuhkan kerjasama dan peran aktif seluruh komponen masyarakat. Termasuk halnya dari unsur pemerintah, baik eksekutif dan legislatif, aparat penegak hukum serta jajaran samping. Tak akan berjalan efektif pula jika tanpa dukungan seluruh warga dari segala lapisan masyarakat,” urainya.

Selain melakukan razia sejumlah tempat hiburan malam, juga dilakukan tes urine kepada para pengunjung serta pemeriksaan perizinan maupun ketaatan perpajakan usaha bersangkutan

Menurut Bambang, dilakukannya operasi simpatik demi upaya pemberantasan peredaran narkoba juga sesuai dengan visi dan misi yang diusung Walikota Malang, Drs H Sutiaji untuk mewujudkan Malang sebagai Kota Bermartabat.

“Kami juga ingin terlibat aktif dalam upaya memberikan jaminan rasa aman dan nyaman kepada para orangtua yang anak-anaknya bersekolah atau kuliah di Kota Malang. Termasuk menjaga imej positif Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang bebas narkoba demi membentuk generasi muda harapan bangsa,” tukasnya. Dalam opsgab kali ini, pihak legislatif juga ambil bagian. Mulai dari Ketua Dewan hingga para ketua komisi ikut serta.

Seperti yang diungkapkan oleh Romo Paulus Pendeta Gereja Gembala Baik, misalnya, pihak gereja sangat menyayangkan berdirinya tempat hiburan malam dekat dengan YPPI dan gereja.

” Kalau cafe biasa ya oke. Kami keberatan berada (tempat hiburan malam) di dekat para pelajar calon pendeta,” ungkap dia usai mengikuti musyawarah bersama tomas dan toga, Senin (20/8/2018).

Tokoh masyarakat, Ulul Azmi lebih mengkritisi pihak eksekutif dan legislatif. Sebab soal perizinan adalah kewenangan pemangku kebijakan.

” Kalau sudah berdiri begitu kenapa (Pemkot Batu) kok diam saja, wakil rakyat kenapa tidak mengingatkan,” singkat dia.

Pendeta Rolland M. Octavianus Perwakilan Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil (YPPI) Kota Batu menambahkan jika pihaknya baru mengetahui jika di lingkungannya telah beroperasi tempat hiburan malam. Merespon itu tentu pihaknya dibuat khawatir.

” Seperti tahun-tahun sebelumnya, menjelang bulan ramadhan kita siapkan surat pemberitahuan kepada pihak pengelola hiburan malam untuk menutup tempat usaha mereka sebagai upaya menghormati bulan suci ramadhan dan ini sudah berjalan sejak 2009 lalu,” ungkapnya.

Bagi mereka yang mangkir untuk menutup tempat sudah mereka selama bulan ramadhan, pihak dinas pariwisata akan memberikan Sangsi tegas berupa penutupan tempat usaha mereka. Namun sebelum itu akan diberlakukan surat peringatan dulu kepada para pengelola tampat hiburan malam. Baik Sp 1 hingga Sp 3.

Selain mengeluarkan surat penutupan tempat hiburan malam selama bulan ramadhan , pihak dinas pariwisata juga akan memberi himbauan kepada rumah makan yang ada di jember untuk menutup tempat usaha mereka pada siang hari dengan menggunakan tirai.

” khusus untuk rumah makan yang ada dijember selama bulan puasa dihimbau untuk menutup tempat usaha mereka dengan menggunakan tirai agar tidak mengganggu ibadah puasa bagi masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa,” tegasnya. (Cw3/yan)