Dalam aksinya, HMI menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Serta, massa menagih janji visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso serta reformasi internal Kepolisian Republik Indonesia dan beberapa isu lain.

Korlap aksi, Zainul Hali, mengatakan bahwa unjuk rasa ini digelar untuk menyampaikan aspirasi HMI kepada pemerintah. HMI dengan tegas menolak kenaikan BBM.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“HMI Cabang Bondowoso-Situbondo menolak kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, kita melakukan orasi di tiga lokasi. Tujuannya, agar Bupati dan Wakil Bupati juga menolak kenaikan harga BBM,” ungkap Hali.

Menurutnya, warga Indonesia saat ini sedang berada dalam masa pemulihan ekonomi. “Herannya, pemerintah pusat dengan seenaknya mengatakan akan menaikkan harga BBM,” tambahnya.

HMI juga mengkritik kinerja Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso. Dikarenakan, selama periode pemerintahannya, dirasa belum ada prestasi untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Bondowoso. (zen/gie)

Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuremi, mengatakan bahwa audiensi terkait kenaikan BBM serta pencabutan subsidi Tarif Dasar Listrik (TDL), agar aspirasi mahasiswa bisa disampaikan kepada pemerintah, baik di tingkat kabupaten, provinsi serta pusat. “Permintaan dari HMI adalah untuk mengkaji kembali pencabutan subsidi BBM. Sehingga, mahasiswa berpendapat ini tidak menyebabkan kenaikan harga BBM. Dahulu masyarakat tidak bisa mendapatkan subsidi dan sekarang tidak,” ujarnya kepada wartawan.

Masih menurut Mas’ud, HMI Kabupaten Jombang juga meminta kajian ulang terkait TDL (tarif dasar listrik) serta meminta kepada pemerintah untuk mencabut semua aturan-aturan yang menyangkut dengan subsidi dan kenaikan listrik. Hal ini, merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang ada di Jombang.

“Hal ini adalah wewenang dari pemerintah pusat dengan kajian-kajian yang menyangkut anggaran di APBN melalui Kementerian Keuangan. Kami dari masyarakat tingkat kabupaten atau kota, tidak mempunyai kewenangan apapun. Jadi, hanya bisa menyampaikan terkait dengan hal-hal yang dihadapi masyarakat kepada pemerintah pusat melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi,” paparnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Aspirasi ini sudah diterima dan selanjutnya akan diteruskan ke pemerintah pusat. Dijelaskannya, bahwa kewenangan DPRD hanya tiga tupoksi yaitu budgeting di Kabupaten Jombang sesuai dengan anggaran yang ada, kontroling terhadap kinerja pemerintah serta legislasi ketika ada pengajuan rencana peraturan daerah dari Bupati yang akan dibahas serta ditetapkan bersama.

“Tetapi manakala ada masyarakat termasuk dari mahasiswa menyampaikan hal-hal terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, maka akan dilaksanakan diskusi untuk mencari solusi terbaik kepada pemerintah Kabupaten Jombang, yang akan diteruskan kepada pemerintah pusat,” ujarnya.

Di tempat sama, Ketua HMI Kabupaten Jombang, Luluk Miatin, menyampaikan bahwa aspirasi merupakan hasil intruksi dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), terkait dengan kenaikan BBM, Migas serta Listrik. “HMI meminta agar aspirasi bisa disampaikan kepada pemerintah pusat. Dari hasil komunikasi rekan-rekan HMI, bahwa masyarakat menengah ke bawah belum siap dengan inflasi yang ada saat ini seperti kenaikan harga-harga pokok, khususnya kenaikan BBM serta listrik yang menjadi kebutuhan primer,” ungkapnya.

Harapannya, apa yang disampaikan dari hasil audiensi bisa disampaikan kepada pemerintah provinsi yang kemudian dilanjutkan kepada pemerintah pusat. (azl/gie)

“Jadi dengan penyusunan RKUHP, seharusnya tidak menerapkan dekolonisasi secara terbatas. Sesuai dengan tujuan awal RKUHP, yakni mengubah warisan kolonialisme Belanda seiring misi demokratisasi hukum,” paparnya.

Tidak hanya itu, para aktivis ini membawa empat tuntutan. Yaitu, mendesak pemerintah dan DPR RI untuk mengkaji ulang draft RKUHP terbaru. Selain itu, mendesak pemerintah dan DPR RI terbuka dalam pembahasan pasal revisi RKUHP dan melibatkan partisipasi rakyat.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Termasuk, massa meminta juga untuk menghapus pasal-pasal yang ‘membunuh’ kebebasan demokrasi untuk melindungi kekuasaan. Terakhir, melakukan pengawalan hingga tuntas terhadap kompleksitas permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sumenep.

Dalam aksi itu, mahasiswa ditemui langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir. Dirinya mengatakan, pihaknya akan secepatnya bersurat terkait aspirasi mahasiswa  yang menolak RKUHP. “Dalam minggu ini akan segera bersuratan ataupun nanti kalau ada waktu, saya secara langsung menyampaikan aspirasi mahasiswa,” paparnya. (dan/edo/gie)

Salah satu orator HMI, Ahmad Lutfi, dalam orasinya menuntut penurunan harga BBM, menstabilkan harga minyak goreng dan menolak kenaikan PPN pajak. “Hari ini, kami datang ke DPRD Situbondo mewakili aspirasi rakyat yang kesusahan dengan kelangkaan minyak goreng, kenaikan BBM Partamax dan penolak kenaikan PPN pajak,” teriaknya.

Orator lainnya, Yusron dalam orasinya meminta kepada anggota DPRD Kabupaten Situbondo, untuk menemui pengunjuk rasa dan bisa menampung aspirasi untuk disampaikan ke pemerintah pusat. “Jika tuntutan kami diabaikan, maka kami akan kembali menggelar aksi serupa dengan jumlah masa yang lebih besar. Oleh karena itu, kami minta kepada anggota DPRD yang terhormat untuk menemui kami,” teriak orator aksi unjuk rasa.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dalam unjuk rasa itu, mahasiswa sempat menarik-narik kawat berduri yang dipasang aparat kepolisian di pintu masuk gedung DPRD Situbondo. “Jangan menghalangi kami dengan kawat berduri ini. Biarkan anggota DPRD Situbondo, menemui kami dan berpanas-panasan bersama,” teriak Yusron.

Usai melakukan orasi panjang lebar, akhirnya para pengunjuk rasa ditemui oleh Ketua DPRD Situbondo, Edy Wahyudi, Wakil Ketua DPRD, Heru Soegiarto, Ketua Fraksi PKB, Tolak Atin, Kapolres Situbondo, AKBP Andi Sinjaya serta Dandim 0823 Situbondo Letkol Inf, Neggy Kuntagina.

Dihadapan para pengunjuk rasa, Ketua DPRD Situbondo, Edy Wahyudi, mengapresiasi mahasiswa yang kritis terhadap isu-isu nasional. “Saya atas nama ketua DPRD Situbondo, akan melanjutkan tuntutan para mahasiswa ke pemerintahan pusat,” kata Edy Wahyudi. (her/gie)

Massa pun kemudian menyampaikan tiga tuntutan, yaitu menolak kenaikan harga BBM, menolak wacana jabatan presiden tiga periode dan menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Para mahasiswa juga ditemui tiga anggota DPRD Kota Blitar yaitu, Yohan Tri Waluyo, Yudi Meira, dan M Hardita Magdi. Ketua dan anggota Komisi II  tersebut, bersama para mahasiswa menggelar dialog dengan cara duduk lesehan di aspal depan Kantor DPRD Kota Blitar Jalan A Yani, Kota Blitar

Ketua Umum HMI Cabang Blitar, Rio Adi Saputro, mengatakan mahasiswa meminta agar para wakil rakyat menyampaikan tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat. “Kami menolak kenaikan BBM, menolak wacana penundaan Pemilu dan wacana jabatan presiden 3 periode,” kata Rio Adi Saputro.

Rio menegaskan, aksi unjuk rasa tersebut dilakukan berawal dari keresahan masyarakat. Bahkan pemerintah dianggap telah menciderai kepercayaan masyarakat. “Kita juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap pada amanat revolusi 1998, bahwa masa pemerintahan presiden dua periode. Kami menolak penundaan Pemilu dan wacana jabatan presiden tiga periode,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo, seusai menemui mahasiswa mengatakan, tiga tuntutan mahasiswa akan disampaikan kepada Ketua DPRD Kota Blitar terlebih dahulu. Selanjutnya, tuntutan mahasiswa tersebut akan dikirim ke DPR RI agar disampaikan kepada pemerintah pusat.

“Kami sebagai anggota DPR juga ingin memperjuangkan rakyat. Kami bersama mahasiswa memiliki kepentingan sama, yaitu memperjuangkan rakyat Indonesia. Kesepakatan bersama ini akan kami sampaikan ke DPR RI,” kata Yohan Tri Waluyo.

Sebelumnya, meski sudah mendapatkan lampu hijau untuk menggelar audiensi di dalam gedung DPRD Kota Blitar, namun mahasiswa tidak bergeming. Mereka meminta para wakil rakyat melakukan audiensi dan menandatangani kesepakatan bersama di atas panasnya aspal jalanan.

Beberapa isi kesepakatan tersebut diantaranya menjamin tidak ada kelangkaan BBM khususnya di Blitar. Mengirimkan maklumat kepada pemerintah pusat dan DPR RI untuk mengkaji kembali kebijakan serta  memberi jalan keluar yang solutif dan melakukan kontroling stabilitas bahan pokok. (jar/gie)

Hal itu disampaikan saat pihaknya berkunjung di Kantor HMI Ekonomi Korkom Universitas Merdeka Malang di Gang Kampung Cempluk, Desa Sumberejo, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Sabtu (14/3/2020) pukul 19.30.

Kericuhan Jumat (13/3/2020) lalu, tidak hanya mahasiswa saja yang mengalami luka, namun letugas kepolisian juga banyak yang mengalami sejumlah luka. Dalam kunjungan ini, Kombes Pol Leonardus hadir bersama jajaran perwiranya dan juga bersama Dandim 0833 Letkol Inf Tommy Anderson.

Kunjungan ini selain bersilaturrahim juga tabayyun antara pihak kepolisian dengan HMI. Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 30 pengiria HMI Ekonomi Korkom Unmer.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol dr Leonardus dalam pertemuan ini menyampaikan kedatangannya bersilaturahmi dan tabayyun untuk mencari solusi memecahkan masalah.

“Insiden kericuhan kemarin mengakibatkan luka pada kedua helah pihak. Namun tidak ada alasan apapun meskipun anggota capek ataupun kondisi hujan, saya sebagai Kapolresta tetap bertanggung jawab atas kejadian tersebut,” ujar Kombes Pol Leonardus.

Pihaknya akan tegas jika dalam investigasinya ada anggota yang bersalah akan mendapat tindakan regas.

“Investigasi terkait pemukulan terhadap korban sudah kami dilaksanakan dan korban sudah diambil keterangan oleh provost, apabila terbukti akan segera disidangkan yang akan di pimpin oleh Wakapolresta Malang Kota untuk diberikan sanksi. Saya selaku pimpinan bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami oleh korban kami siap melakukan pengobatan terhadap kedua korban sampai betul – betul sembuh,” ujar Kombes Pol Leonardus.

Dandim 0833 Letkol Inf Tommy Anderson menambahkan bahwa silaturrahim dengan HMI untuk menyelesaikan permasalahan.

“Kami berharap silatuahmi ini berkelanjutan serta tidak hanya formalitas saja. Setiap pengamanan apapun di lapangan pasti ada resiko dan kejadian kemarin pasti beresiko untuk personil. Di dalam struktur TNI maupun Polri ada sistem pengawasan internal sendiri dan untuk masalah pelanggaran disiplin akan dilaksanakan secara transparan. Kita semua berkewajiban menjaga kondusifitas Kota Malang karena kita sama – sama merah putih untuk NKRI,” ujar Letkol Inf Tommy Anderson.

Sedangkan Sekretaris Umum HMI Korkom Unmer Malang, Farhan mengucapkan terimakasih atas kunjungan Kapolresta Malang Kota dan jajarannya serta Dandim 0833.

“Kami sampaikan terima kasih atas kunjungan bapak Kapolresta Malang Kota dan Dandim 0833 Kota Malang dalam rangka silaturrahmi dengan kami HMI Unmer Malang. Terkait dengan kejadian kemarin kami mengharapkan bapak Kapolresta Malang Kota untuk serius menindaklanjuti dengan melakukan investigasi di internal. Mudah-mudahan silaturrahmi ini tidak hanya malam hari ini saja tetapi bisa berkelanjutan,” ujar Farhan.

Kanit IV Sat Intelkam Ipda Lubis Ibroril Chosam menyampaikan bahwa kesalah fahaman dalam unjum rasa ini tidak aka terjadi jika ada komunikasi yang baik.

“Kami berharap proses perijinan ke Polresta Malang Kota, sesuai UU No 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum harus memenuhi beberapa ketentuan diantaranya proses perijinan ke kepolisian. Penyampaian pemberitahuan aksi unras diupayakan 3 kali 24 jam sebelum kegiatan sehingga kita dari pihak keamanan bisa maksimal dalam memberikan pelayanan dan pengamanan. Kejadian kesalah fahaman dalam unjuk rasa kemarin tidak akan terjadi apabila ada komunikasi yang baik, kedepannya harus kita lakukan dengan baik agar berjalan kondusif,” ujar Ipda Lubis. (gie/oso)

Mereka membakar ban bekas di depan pagar gedung DPRD Kota Malang dan meminta merengsek ke dalam gedung untuk menemui anggota dewan. Pengunjuk rasa sebenarnya sudah ditemui oleh Ketua Dewan I Made Rian. Bahkan sudah diberikan kesempatan agar 10 orang perwakilan untuk menyampaikan aspirasi.

Namun nampaknya mereka ingin tetap masuk ke dalam gedung dewan hingga terjadi aksi dorong dengan petugas kepolsian yang melakukan penjagaan dengan ketat. Sekitar 100 mahasiswa tersebut dapat dihalau agar tidak masuk di gedung dewan.

Aksi baru bergeser sekitar 17.00. Namun mereka kembali berorasi di sekitaran Kantor cabang HMI Malang Jl Basuki Rahmad – perempatan Rajabali. Karena cukup menganggu arus lalu lintas, petugas Polres Malang Kota mengimbau agar mereka membubarkan diri.

Ketua Dewan Kota Malang I Made Rian Diana Kartika mengatakan bahwa pihaknya selalu membuka diri apapun aspirasi masyarakat.

“Kami berikan waktu mereka berorasi. Kami juga persilahkan 10 orang untuk berdialog dengan kami. Namun mereka menolak. Kalau mereka semua pingin masuk, ini namanya pengerahan massa bukanlah cara demokrasi. Omnimbus Law, bukan ranah DPRD Kota Malang, tapi ranahnya DPR RI. Kami siap menyampaikan apapun yang menjadi kajian mereka, namun bukan seperti ini. Agenda kami yang seharusnya bisa diselesaikan hari ini, menjadi terganggu. Kami sampaikan ucapan Terimakasih Kepada Kapolresta Malang Kota Kombes Pol dr Leonardus Sumarmata yang telah melakukan pengamanan dengan sangat baik,” ujar I Made Rian. (gie/oso)

Bahkan pada Senin (10/2/2020) pihak Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang yakni Edi Sugiarto selaku juru sita PN datang ke lokasi untuk lakukan Constatering (Pemeriksaan objek termasuk batas-batas bangungunan).

Petugas PN Malang dan Welianto SH M Hum saat Constatering di Jl Basuki Rahmat No 99. (gie)

Saat Constatering ini hadir juga Yakobus Welianto SH MHum, selaku kuasa hukum Hendry Njo Saputro, selaku pemenang lelang bangunan no 99 tersebut. Menurut keterangan Edi Sugiarto, juru sita PN Malang bahwa Constatering ini adalah penetapan dari PN Malang yang diterbitkan berdasarkan penetapan tanggal 27 Januari 2020.

“Pelaksanaan Constatering ini berlabgsung 10 Februari 2020. Pemeriksaan objek termasuk batas-batas bangunann kiri kanannya mulai timur, selatan, barat dan utara. Constatering ini untuk acuan sitanya saja,” ujar Edi.

Yakobus Welianto SH M Hum mengatakan bahwa Hensri Njo adalah kliennya yang telah memenangkan lelang sejak 7 tajun lalu.

“Menang lelang. Selalu pembeli beretiket baik. Pemenang lelang kan putusan berkekuatan hukum tetap. Ini sudah tertunda sejak 7 tahun lalu. Pemenang lelang harus dilindungi undang-undang. Pajek semuanya sudah dibayar. Kalau muncul no 99 dan 101 saya tidak tahu. Objek ini adalah satu kesatuan. Lelang berkekuatan hukum tetap harus dijalankan eksekusinya oleh PN Malang,” ujar Welianto.

Perlu diketahui bahwa objek sengketa adalah bangunan bertingkat. Bagian bawah No 99, sedangkan bagian atas nomer 101 yang di tempat kantor Sekretariat HMI Cabang Malang.

Pihaknya juga menjelaskan bahwa objek tersebut digunakan oleh HMI atas peminjaman Kodim 0833.

“Saat pendekatan pertama dengan HMI, mereka menggunakan dasar dari Kodim 0833 Tahun 1967. Mungkin saat itu objek rumah ini dianggap tidak bertuan hingga dikeluarkan undang-undang darurat. Beberapa waktu lalu kami sudah menjelaskan ke pihak Kodim 0833, berkirim bukti kepemilikan dan pemenang lelang. Kemudian Kodim 0833, melakukan pencabutan untuk peminjaman, ” terang Welianto.

“Hal itu sesuai surat tetanggal 3 Desember 2019 mengeluarkan pencabutan surat ijin penempatan. Surat Ijin Pemakaian (SIP) di Pemkot Malang sudah tidak berlaku. HMI tidak memperpanjang dan Pemkot Malang juga sudah tidak mengeluarkan SIP,” ujar Welianto.

Sutriyadi, Ketua Umum HMI Cabang Malang, saat dikonfirmasi Memontum.com pada Rabu (12/2/2020) malam, mengatakan bahwa kantor HMI Cabang Malang bukanlah nomer 99 melainkan nomer 101 jadi bukan merupakan objek yang sama.

“Bahwa objek yang dituju pihak Welianto, tidak ada hubunganya dengan Kantor HMI Cabang Malang. Mereka pernah berkirim surat, namun Jl Basuki Rahmat No 99, Kelurahan Oro-Oro Dowo tidak berkaitan dengan kantor sekretariat HMI Cabang Malang. Berdasarkan Kutipan SURAT IDZIN untuk No. 16411/Pem.U. Tertanggal 29 Februari 1968 adalah setempat dikenal sebagai Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 101 Atas Kode Pos 65112 Kota Malang,” ujar Sutriyadi.

Sedangkan perihal pencabutan Surat Ijin Penempatan oleh Kodim 0833, terbit tanggal 3 Desember 2019, pihaknya menjelaskan bahwa pihaknya telah mendapat ijin dari Kantor Urusan Perumahan Malang (KUPM) untuk memakai bangunan No 101 Jl Basuki Rahmat.

“Sengan demikian Surat Ijin Penempatan (SIP) tertanggal 28 Maret 1967 yang dikeluarkan oleh Kodim Malang tidak lagi berlaku dan menjadi dasar hukum bagi HMI Cabang Malang sejak dikeluarkannya surat Izin dari KUPM No. 16411/Pem.U. tertanggal 29 Februari 1968. Berdasarkan hal tersebut sesungguhnya tidak diperlukan adanya Pencabutan SIP karena surat yang dicabut sudah tidak ada lagi secara hukum,” ujar Sutriyadi. (gie/oso)

“Kemarin itu masih proses pengaduan, nah setelah penyelidikan 4 orang saksi dari terlapor dan juga saksi ahli dihadirkan. Maka per tanggal 20 Januari ini dibuat laporan polisi dan bisa dilakukan penyidikan,” ucapnya melalui pesan singkat WhatsApp.

Dikatakan, pihaknya akan terus menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Pihaknya juga akan menolak upaya damai jika nantinya terlapor meminta bermediasi untuk damai.

“Dari teman-teman HMI sudah sepakat untuk terus menempuh jalur hukum dan tidak ada upaya damai. Sebab itu sudah mencoreng nama baik HMI,” lanjutnya.

Dikatakan, HMI juga menginginkan Warek lll yang membidangi kemahasiswaan tersebut dapat dihukum dan juga dikeluarkan dari kampus. Sebab, sesuai dengan tupoksinya, tidak seharusnya seorang pendidik dengan jabatan Warek yang membidangi kemahasiswaan melecehkan organisasi mahasiswanya

“Dari klien kami menginginkan terlapor dapat dihukum dan dikeluarkan dari kampus,” pungkasnya.

BACA : Berlanjut, Warek III UTM Dilaporkan ke Polisi

Perlu diketahui, sebelumnya beredar tangkapan pesan singkat di grup WA bernama IKA PMII KOM UTM. Di grup tersebut Agung mengirimkan link berjudul ‘Sejumlah Kader IMM dan Wapresma Usir PMII dan HMI dari Kampus Muhammadiyah Malang’ , tak cukup sampai disitu, kemudian ia menuliskan ‘ itu baru benar (emotikon menunjuk link) bahwa kampus UNMUH ya Muhammadiyah. HMI itu gak punya induk, ibunya Masyumi sudah wafat..Yatim Piatu.. Mumpung masih bulan Muharram kalau ketemu anak HMI, elus kepalanya (emotikon tertawa)’ . Ia juga menuliskan ‘Lhoo UTM itu kampus NU, Singkatnya Universitas Tidak Muhammadiyah’ tulisnya.

Pesan itu dianggap rasis dan melecehkan HMI yang dianggap sebagai organisasi berinduk pada salah satu partai yakni partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Selain itu, cuitan Agung yang mengatakan UTM merupakan singkatan dari Universitas Tidak Muhammadiyah juga dianggap melecehkan kampus. (isn/nhs/yan)