Direktur Jenderal PSKL, Bambang Supriyanto, yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan perkembangan program perhutanan sosial kerja bersama pusat dan daerah serta konsep IAD perhutanan sosial. “Salah satunya adalah program reforma agraria melalui TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) perhutanan sosial dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemukiman, fasum, fasos yang ada di kawasan hutan, itu diselesaikan melalui Tora dan akan dikeluarkan dari hutan sesuai Permen-P nomor 7 tahun 2021,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, bahwa pada tahun 2022, akan ada penataan hutan jawa yang bertujuan memberi kesempatan kepada masyarakat yang ada di kawasan hutan untuk menjadi pengelola perhutanan sosial.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meminta kepada para bupati dan wali kota agar dapat memberikan penguatan sesuai dengan sektornya dalam pengelolaan perhutanan sosial. “Saya berharap, kita semua gayung bersama dan mulai melakukan pemetaan dengan adanya perluasan area pengembangan perhutanan sosial di wilayah jawa timur yang terintegrasi dengan sektor tertentu,” harapnya.

Penghargaan juga diberikan kepada Gubernur Jawa Timur, atas peranan sebagai pembina pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial Provinsi Jawa Timur. (kom/adi/sit)