Divisi Teknis KPU Kota Batu, Erfanudin,  mengatakan bahwa hasil Pemilu 2019 jika di telisik ke masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), masih ada kategori surat suara rusak atau keliru coblos. Sementara untuk jumlahnya, itu luar biasa.

“Jadi dari hasil Pemilu 2019, meskipun melebihi target nasional 81 persen hingga mencapai 87 persen, tetapi dari angka prosentase itu 20 persen masih ada kategori surat suara yang rusak,” terangnya.

Baca Juga :

Dari penilaian tersebut, menurutnya, realita yang terjadi pada Pemilu 2019 itu dianggap sebagai pekerjaan rumah untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang. “Kenyataan yang terjadi pada Pemilu 2019, ini menjadi pekerjaan rumah di Pemilu 2024. Ke depan, pekerjaan rumah ini akan disampaikan ke penyelenggara tingkat KPPS, apakah ini kategori konsep pemahaman yang kurang komprehensif ataukah ada hal lain yang belum diketahui,” jelasnya.

Padahal, jelas Erfanudin, konsep dari demokrasi prosedural setelah tahun 2014 meringankan beban dari penyelenggaraan Pemilu. “Saat Pemilu 2019, dilihat di masing-masing TPS memang partisipasi pemilih di atas 80 persen. Kalau dilihat lagi, sekitar 15 sampai 20 persen ada surat suara yang rusak akibat keliru coblos atau yang lain. Ini pekerjaan rumah, yang harus kita antisipasi saat Pemilu 2024,” jelasnya. (put/gie)

Bupati menjelaskan, bahwa kedatangannya ke rumah Kades Gabru, Harjaka, untuk berdiskusi sekaligus menyelesaikan persoalan yang sempat mencuat di media sosial (Medsos). “Terkait penutupan Jalan Desa Wonojoyo dan Gabru, sudah clear. Bahkan, besok (Kamis, red) sudah akan dibongkar,” kata Mas Dhito, Rabu (26/04/2023) tadi.

Adapun mengenai beredarnya isu warga yang terisolir selama kurang lebih empat bulan, tambah orang nomor satu di Kabupaten Kediri, itu menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Karena, penutupan akses jalan tersebut baru terjadi sekitar dua minggu. Hal itu, bukan sebagaimana informasi yang beredar.

“Belum ada (4 bulan, red). Jadi, masih dalam hitungan minggu dan belum ada sebulan,” terang Mas Dhito.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Pihaknya juga mengklarifikasi, mengenai spekulasi warganet, tentang adanya konflik antara Kades Gabru dan Kades Wonojoyo. Ditegaskan Mas Dhito, bahwa konflik tersebut tidak benar. Damlam kesempatan itu, dirinya juga menghimbau supaya masyarakat tidak terprovokasi adanya isu yang beredar. Pihaknya meminta, supaya warganet tidak berspekulasi atas kejadian tersebut yang justru memperbesar masalah.

“Harus dipahami bersama bahwa tidak ada konflik antar kedua desa tersebut,” tegasnya.

Setelah ditemui langsung oleh Mas Dhito, Harjaka juga berjanji akan segera memperbaiki konstruksi jembatan yang sempat menutup akses warga. “Sesok jembatane tak bangun (besok jembatannya saya bangun),” tuturnya.

Sebelumnya, salah satu akun instagram di Kediri, sempat mengunggah video warga yang berisikan kondisi konstruksi jembatan yang menutup akses warga itu. Dalam unggahan tersebut, menyebutkan adanya warga yang terisolasi. Hal itu, dinilai akibat adanya perselisihan antara kedua kades di wilayah tersebut.

Hingga 26 April 2023, unggahan ini telah dilihat 50,9 ribu penonton dan menuai 2.183 like dan 142 komentar. (kom/pan/sit)

Kapolres Suemenep, AKBP Edo Satya Kentriko, mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak panik, serta terprovokasi jika mendapatkan informasi mengenai penculikan anak. Bagi masyarakat yang menerima kiriman video atau gambar terkait kasus penculikan anak, pihaknya meminta agar tidak disebarkan kepada orang lain dan segera menyampaikan laporan kepada Polres setempat.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Masyarakat bisa melapor melalui contact person di 085230612200,” pintanya, Rabu (01/02/2023) tadi.

Ditambahkan AKBP Edo, agar setiap orang tua tidak memakaikan barang mewah dan mencolok, serta mampu melakukan pengawasan terhadap anak-anak, saat berada di luar rumah. Pihaknya juga mengajak para orang tua untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak, agar selalu waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain yang belum dikenal.

“Apabila melihat orang yang mencurigakan, segera lapor ke petugas terdekat,” ujarnya. (dan/gie)

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep, mewakili Tim KPPP, Arif Firmanto, mengatakan Turba itu dilakukan untuk mendengar langsung keluhan dari masyarakat. Faktanya, dari hasil Turba itu ditemukan ada yang masih belum tergabung dalam kelompok tani.

Dengan itu, lanjut Arif, pihaknya langsung mengarahkan untuk bergabung dalam kelompok tani. Agar, kedepannya untuk kebutuhan pupuknya bisa tercover oleh pemerintah.

“Memang, setelah kami melakukan Turba itu, ada masyarakat yang masih belum ikut kelompok tani. Itu yang menyebabkan masyarakat tidak bisa terpenuhi kebutuhan pupuknya dan ada juga yang masih baru ikut-ikut kelompok tani. Sehingga, RDKK belum disusun. Itu karena, syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi yaitu harus bergabung dengan Kelomppok Tani dengan ketentuan maksimal luas lahan garapan 2 Ha,” tegasnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Mengenai keluhan petani tentang sulitnya mendapatkan pupuk subsidi, Arif memastikan, bahwa itu bukan karena terjadinya dugaan permainan. Melainkan, karena kuota yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, tidak sesuai dengan pengajuan melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Atau, alokasi yang diberikan pemerintah di bawah RDKK yang diajukan oleh kelompok tani. Hal ini, terkait dengan kemampuan anggaran.

“Tidak langka, tapi memang kuota itu kurang atau di bawah jauh pengajuan kebutuhan,” jelasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Arif, pengajuan penambahan pupuk bersubsidi pada 8 Desember 2022, sudah dapat terealisasi. Di kabupaten yang berlambang Kuda Terbang, ini mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi urea sebanyak 458 ton.

Realita ini, tambahnya, adalah bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Sumenep, dalam mengawal pupuk bersubsidi disamping melakukan monitoring. “Tambahan pupuk bersubsidi tersebut, insyaallah akan dapat mencukupi kebutuhan pupuk di Kabupaten Sumenep, untuk tanaman dalam waktu 15 hari ke depan. Dan alhamdulilah, atas petunjuk dari Bapak Bupati untuk mengajukan penambahan pupuk bersubsidi pada tanggal 08 Desember 2022 melalui DKPP pada hari ini tanggal 15 Desember 2022, dapat terealiasasi. Kabupaten Sumenep mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi urea sebanyak 458 ton,” imbuhnya. (dan/sit/adv)

Disampaikannya, bahwa masalah air adalah masalah yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Sehingga, jika persoalan tersebut tidak segera teratasi, maka berdampak pada reaksi masyarakat Kota Malang.

“Menurut saya, Kepala Daerah, baik bupati atau pun wali kota, harus segera menyelesaikan persoalan ini. Setidaknya, melakukan intervensi untuk PDAM (Perumda) agar tidak sering mengalami kemacetan atau mati,” ucap Zen-sapaanya saat dikonfirmasi Memontum.com, Rabu (21/09/2022) tadi.

Ditambahkannya, sebagai masyarakat atau pelanggan, tentu tidak mau tahu mengenai persoalan operasional yang belum terbayarkan. Karena, para pelanggan tentunya sudah membayar sesuai dengan tagihan yang diberikan. Sehingga, hak masyarakat harus terpenuhi.

“Hak masyarakat ini, harus dipenuhi dan itu menjadi tanggung jawab dari bagian pemerintah terkait,” tegasnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dalam perkara ini, tambahnya, para pimpinan atau Ketua DPRD dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang, juga sudah menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada kepala daerah. Sehingga, kepala daerah yang mempunyai kewenangan tersebut, harus bersikap tegas dalam mengambil tindakan.

“Ini perlu ketegasan. Kalau memang persoalan kepemimpinan di dalam PDAM, maka bisa segera dilakukan pergantian. Intinya, tetap jangan sampai masyarakat yang menjadi korban,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Dosen Ilmu Komunikasi UMM.

Lebih lanjut dikatakan, kepala daerah juga harus lebih terbuka dan lebih masif lagi, dalam melakukan komunikasi politik kepada masyarakat. Terutama, dalam menyelesaikan persoalan PDAM yang masih terus berlarut.

“Isu mengenai PDAM, ini bisa menjadi sensitif kalau pemegang atau penentu suatu jabatan, tidak bisa menyelesaikan dengan tuntas dan cepat,” tambahnya.

Tentunya, tambah Zen, hal tersebut ke depan juga akan berdampak pada etos politik kepemimpinan Kepala Daerah. Apalagi, dalam menyongsong tahun politik yang akan datang.

“Dalam kontestasi politik, tantangan incumbent (pemegang jabatan, red) lebih berat dibanding new comer (pendatang baru, red). Satu sisi, juga menjadi peluang. Tetapi dengan kondisi sekarang, juga jadi ancaman kalau reputasi kinerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat,” imbuhnya. (rsy/sit)

“Hari ini kami datang ke kantor DPRD sebagai bentuk pernyataan sikap atas beberapa isu-isu yang terjadi saat ini. Karena hanya di sini kita bisa menyampaikan aspirasi. Namun, dari 45 anggota DPRD, hanya 3 orang yang menemui kami. Makanya kami sangat menyayangkan hal ini,” ucap Koordinator Aksi, Mustaqfirin saat dikonfirmasi Kamis (15/09/2022) sore.

Dirinya merasa, kurang puas atas sambutan yang diberikan. Bahkan, massa sempat tidak mau menyampaikan aspirasi dan tuntutan karena minimnya anggota DPRD yang menemuinya. Disinggung terkait aksi lanjutan jika tuntutan tersebut tidak ditanggapi, Firin-sapaan akrabnya, mengaku akan melakukan aksi serupa dengan mengajak massa lebih banyak.

“Yang jelas kita pastikan akan ada aksi lanjutan. Terlebih ini menyangkut isu-isu lingkungan hidup. Karena kita tau, dampaknya itu akan sangat merugikan masyarakat,” imbuhnya.

Selain terkait isu lingkungan hidup, ARPT juga menyampaikan tuntutan lain diantaranya soal kenaikan harga BBM, sentralisasi industri pemindangan di Watulimo, tambak udang Vanamei serta menuntut DPRD agar segera memeriksa anggotanya yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda)

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Agus Cahyono mengatakan terkait isu lingkungan hidup, jika pada dasarnya pemerintah daerah sudah mempersiapkan lokasi khusus pemindangan. Yaitu di Bengkorok, akan tetapi untuk memindahkan para pelaku usaha, sulit.

“Sebenarnya kita sudah memfasilitasi tempatnya yaitu di Bengkorok. Di sana, selain tempat juga sudah disiapkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Namun kenyataannya, hanya ada beberapa dari mereka yang mau menempati. Katanya ada beberapa alasan mengapa mereka enggan pindah ke tempat yang kita sediakan, termasuk alasan efisiensi waktu, tenaga dan biaya,” terang Agus.

Sementara itu terkait tambang emas, politisi PKS ini menegaskan jika DPRD dan Pemerintah Daerah Trenggalek sudah satu kata, yaitu menolak. “Secara tegas DPRD menolak kehadiran tambang emas di Trenggalek. Buktinya Perda RTRW yang sudah selesai dibahas dan sudah diparipurnakan. Hanya tinggal menunggu evaluasi saja,” ujarnya.

Masih terang Agus, terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) memang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dan hal itu dinilai wajar, mengingat sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Akan tetapi, kita bermain di kewenangan kita dan pusat bermain di kewenangan pusat Karena kita tidak punya kewenangan mengeluarkan izin, hanya bisa membuat Perda. Jadi mau bagaimana pun, kita sudah berpegang pada Perda yang ada,” ujar Agus.

Terkait kenaikan harga BBM yang terjadi saat ini, pihaknya juga tidak bisa berbuat banyak. Mengingat kebijakan itu merupakan wewenang pemerintah pusat. Akan tetapi, pihaknya terus menampung dan menerima aspirasi masyarakat untuk disampaikan ke pusat agar harga BBM bisa segera diturunkan. (mil/gie)

“Lebih dari 90 wali kota dari total 98 kota di Indonesia, hadir. Jadi, saya pikir ini momen yang baik untuk kita memperjuangkan isu honorer atau tenaga kontrak, dalam kaitannya dengan PPPK. Juga, hal-hal terkait dinamika inflasi, kemandirian fiskal, Pilpres, Pileg dan Pilkada,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Pihaknya menambahkan, bahwa usulan dan pembahasan semua isu, akan dikerucutkan dalam Pleno esok hari. Dirinya berharap, agar aspirasi pemerintah daerah nantinya bisa diakomodir oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Kami mengucapkan apresiasi pada Apeksi Pusat dan Pemkot Padang. Tadi disampaikan cost memang 14 miliar, tapi yang hadir 5000-6000 dari seluruh indonesia. Efek dominonya bagi ekonomi, dari hotel, penerbangan, wisata, hingga UMKM luar biasa besarnya,” lanjut Sutiaji.

Sementara itu, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, memberikan pesan agar para wali kota se-Indonesia, bisa menghasilkan kolaborasi dan sinergi dalam inovasi, untuk menjamin stabilitas ketersediaan serta harga bahan pokok. “Kita juga harapkan stabilitas politik dan keamanan bangsa tetap terjaga,” ujar Zulhas.

Sebagai informasi, Rakernas Apeksi XV Padang digelar pada Minggu (07/08/2022) hingga Rabu (10/08/2022) lusa. Kegiatan, diisi dengan sembilan acara utama, lima acara pendamping dan satu special event. Untuk tema yang diangkat, yakni ‘Kota Kita Bangkit, Yang Maju, Yang Bersinergi’. (hms/rsy/sit)

Sehingga, hal ini dapat membuat masyarakat resah dan nyaman. Bahkan, dalam pernyataan yang sempat viral beberapa waktu lalu, Bupati Sidoarjo mengatakan ada masjid di salah satu perumahan di Kecamatan Sedati, yang di bawahnya ada bunker senjata.

Hal ini, tentu membuat organisasi pemuda Karang Taruna Kabupaten Sidoarjo, ingin menanyakan langsung kepada Kapolresta Sidoarjo, terkait keresahan masyarakat yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Ketua Katar Sidoarjo, Imam Syafi’i, saat ditemui mengatakan hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja dan harus segera diselesaikan. Sehingga, agar situasi kembali kondusif. “Kalaupun ada seperti yang disampaikan Bupati Sidoarjo, maka sudah sepantasnya Polresta Sidoarjo, mengambil langkah strategis sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Sementara Karang Taruna sebagai anak dari pemerintah kabupaten, siap mendukung segala tindakan dalam upaya memberantas paham radikal. Sehingga, masyarakat bisa hidup tenang. “Kalau ada (15 kecamatan terafiliasi paham radikal), harus diambil langkah strategis,” terangnya.

Bila memang tidak ada, maka seyogyanya Kapolresta segera memberikan imbauan agar masyarakat yang di bawah bisa tenang. Waktu kedatangan Karang Taruna Kabupaten Sidoarjo di Mapolresta tersebut ditemui langsung oleh Wakasat Intelkam Polresta Sidoarjo, AKP Gunardi. (zal/gie)

Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah membantah adanya mafia tanah di Kota Malang dan menyebut tiga rumah yang dilelang itu terkait dengan kasus harta gono gini. Begitu jiga dengan Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto SIK MSi dan bersama Ketua PN Malang, Judi Prasetya SH MH, bersama Aparat Penegak Hukum (APH) di Kota Malang, juga memastikan tidak ada mafia tanah di Kota Malang.

Bahwa objek yang dimaksud adalah harta gono gini dr Hardi-Valenti. Yakni Taman Ijen Blok B6, Blok B 7, Blok B 8 dan Blok B 27, Perumahan Pahlawan Trip, Kecamatan Klojen, Kota Malang dan banyak lagi aset lainnya.

Kuasa hukum ahli waris almarhum dr Hardi, Lardi SH MH menyebutkan bahwa atas tudingan bohong mafia tanah tersebut, pihaknya tidak akan tinggal diam. “Bahwa tuduhan adanya mafia tanah tersebut tidak benar adanya. Sebab, tiga aset rumah yang disebut milik pihak Valentina tersebut merupakan harta bersama dari dr Hardi dan Valentina,” ujarnya, Minggu (13/02/2022).

Lardi menyebut bahwa rumah di Perum Pahlawan Trip No B6, B7, B8 dan B27 di belii saat dr Hardi dan Valent dalam masa pernikahan. “Hal itu terungkap dalam perkara No 25. Melalui pengacaranya saat itu menyatakan bahwa rumah tersebut adalah rumah yang dibeli Valent selama dalam perkawinan (almarhum dr Hardi dan Valentina). Jadi fakta hukum jangan diplintir -plintir lagi dan dilempar di media sosial,” ujar Lardi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Karena pihak klien nya diserang dengan tuduhan mafia tanah, Lardi dalam waktu dekat akan menempuh jalur hukum. ” Apa yang dituduhkan dr Gina kepada pihak ahli waris almarhum dr Hardi sudah menyimpang ke arah fitnah. Dalam waktu dekat kami akan menempuh jalur hukum. Mungkin laporan kita tentang UU ITE, fitnah, dan pencemaran nama baik,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, objek sengketa tersebut adalah harta bersama perkawinan dr Hardi Soetanto dan Valentina yang bercerai sekitar Tahun 2012. Hasil putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, memutus bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dr Hardi dan Valentina menjadi harta bersama. Diantaranya rumah di Taman Ijen Blok B6, Blok B 7, Blok B 8 dan Blok B 27, Perumahan Pahlawan Trip, Kecamatan Klojen, Kota Malang dan banyak lagi aset lainnya.

“Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tuban No. 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn tanggal 21 Oktober 2013 sebagaimana sita terhadap harta bersama telah dinyatakan sah dan berharga dalam Putusan Pengadilan Negeri Tuban No. 25/Pdt.G/2013/PN. TBN tanggal 25 November 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 124/PDT/2014/PT.Sby tanggal 17 April 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 503 K/PDT/2015 tanggal 22 Juni 2015 jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 598 PK/PDT/2016 tanggal 24 November 2016 yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap,” ujar Lardi SH MH, kuasa hukum pihak dr Hardi.

Valentina sempat melakukan perlawanan. Yakni dr Hardi sebagai terlawan. Perkara No. 23/Pdt.Plw/2018/PN.Mlg tgl 16 Agustus 2018 Jo (Tolak), Putusan Pengadilan Tinggi No. 15/PDT/2019/PT.Sby tanggal 8 Febuari 2019 Jo (Tolak) dan Putusan Mahkamah Agung No. 3714 K/PDT/2019 tanggal 16 Desember 2019 (Tolak). Begitu juga perlawanan Gina dan Gladis Putusan Mahkamah Agung No 1964 K/PDT/2020 Tanggal 12 agustus 2020, tolak. (gie)